DPRD Gorontalo Telusuri Potensi Tumpang Tindih Aturan Perizinan dan Investasi

Dok. Deprov

PROSESNEWS.ID – Panitia Khusus (Pansus) Perizinan Berusaha DPRD Provinsi Gorontalo menelusuri potensi tumpang tindih regulasi perizinan dan investasi dalam rapat bersama sejumlah OPD terkait, di Kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (16/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua Pansus, Mikson Yapanto, dengan menghadirkan Dinas PMPTSP, Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo, serta perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Pembahasan berfokus pada Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Dinas PMPTSP memaparkan materi perubahan sebagai pengusul inisiatif eksekutif.

Dalam pembahasan itu, Pansus turut mempertimbangkan penggabungan Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dengan Ranperda tentang Investasi Daerah. Skenario tersebut menjadi salah satu opsi untuk menyelaraskan pengaturan kedua sektor.

Wakil Ketua Pansus Syamsir Djafar Kiayi menyampaikan, perlunya berkonsultasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM guna memperoleh penjelasan terkait sejumlah alternatif perubahan regulasi yang sedang dibahas.

Selain itu, Pansus berencana mempelajari penerapan regulasi perizinan dan investasi di DKI Jakarta sebagai bahan perbandingan sebelum merumuskan penyempurnaan aturan di Gorontalo.

“Pembahasan Ranperda masih berlangsung sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan. Tentu, setiap masukan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan substansi regulasi,” tutur Syamsir.

Penyempurnaan aturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, menyederhanakan penyelenggaraan perizinan, serta mendukung kemudahan berusaha dan peningkatan investasi di Provinsi Gorontalo.

Tinggalkan Balasan