PROSESNEWS.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, penduduk miskin di Gorontalo turun 0,21% menjadi 15,31% pada bulan September 2019, dibandingkan posisi bulan Maret 2019 sebesar 15,52%.
BPS pun mencatat, jumlah penduduk miskin pada September 2019 turun menjadi 184.710 orang, dari posisi bulan Maret 2019 sebanyak 186.030 orang.
“Garis kemiskinan di Provinsi Gorontalo juga naik 6,02% atau Rp 20.039,-. Pada bulan September 2019 garis kemiskinan Rp 353.109,- per kapita per bulan. Sementara posisi bulan Maret 2019 tercatat Rp 333.070,- per kapita per bulan,” ungkap Kepala BPS Provinsi Gorontalo Herum Fajarwati pada press confrence di kantornya, Rabu (15/1/2020).
Jika dibagi per wilayah, penduduk miskin Gorontalo per September 2019 di wilayah perkotaan tercatat sebanyak 20.330 orang, turun dari posisi bulan Maret 2019 sebanyak 21.270 orang.
Sedangkan di wilayah perdesaan, penduduk miskin Gorontalo tercatat 164.380 orang, naik tipis dari posisi bulan Maret 2019 sebanyak 164.380 orang. Ini menandakan bahwa jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil.
Selain itu, terjadi pula penurunan indeks kedalaman kemiskinan dari 2.645 pada Maret 2019 menjadi 2.612 pada September 2019. Sementara indeks keparahan kemiskinan juga turun dari 0,635 pada Maret 2019 menjadi 0,564 pada September 2019. Hal ini menandakan ketimpangan pengeluaran antar sesama penduduk miskin itu semakin mengecil.
Penurunan angka kemiskinan ini pun disambut baik oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Kepala Biro P2E Setda Provinsi Gorontalo Sagita Wartabone secara terpisah menilai, realisasi ini tidak terlepas dari intervensi berbagai program yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
Khusus di Pemerintah Provinsi Gorontalo, pihaknya telah melakukan intervensi, salah satunya melalui pasar murah yang dilaksanakan di setiap kecamatan. Hal itu, kata Sagita, dapat mengurangi beban belanja bahan pokok bagi masyarakat miskin.
“Padahal, periode September 2019 adalah salah satu periode terberat bagi pemerintah dan masyarakat, salah satunya karena musim kemarau,” ujar Sagita. (Ads)
