PROSESNEWS.ID – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo mengoordinasikan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta optimalisasi aset daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Timur, Kamis (15/10/2026).
Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, tersebut membahas strategi penguatan UMKM dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah agar memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah.
Ridwan menekankan pentingnya dukungan pemerintah terhadap pelaku UMKM melalui penyediaan fasilitas usaha, pelatihan, pendampingan, akses permodalan, dan perluasan pemasaran. Pemanfaatan platform digital juga dinilai dapat membantu produk lokal menjangkau pasar nasional hingga internasional.
Menurutnya, pemberdayaan UMKM tidak cukup dilakukan melalui pemberian bantuan. Pemerintah perlu memastikan bantuan tepat sasaran, disertai pendampingan dan evaluasi berkala untuk mengukur perkembangan usaha serta manfaatnya bagi masyarakat.
Selain UMKM, optimalisasi PAD menjadi perhatian dalam koordinasi tersebut. Organisasi perangkat daerah (OPD) didorong tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program dan penyerapan anggaran, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi melalui inovasi pelayanan dan pemanfaatan potensi yang tersedia.
Salah satu peluang yang dibahas ialah pemanfaatan aset milik pemerintah daerah, seperti lahan, bangunan, kantin, ruang pertemuan, serta lokasi penempatan mesin ATM. Aset tersebut berpotensi menjadi sumber penerimaan apabila dikelola secara produktif, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Di sisi lain, peningkatan PAD perlu diimbangi dengan perbaikan kualitas pelayanan publik. Penyederhanaan administrasi perpajakan daerah, misalnya, dapat mempermudah masyarakat sekaligus mendukung kepatuhan dan efektivitas penerimaan daerah.
Melalui koordinasi dengan DPRD Jawa Timur, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo diharapkan memperoleh referensi pengembangan UMKM dan pengelolaan potensi daerah sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan sesuai karakteristik Gorontalo.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya daerah yang lebih produktif dan berkelanjutan.
