Enggan Bergantung Pajak Kendaraan, Komisi II Harap Pariwisata dan UMKM Dongkrak PAD

Dok. Deprov

PROSESNEWS.ID – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo berharap sektor pariwisata dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak lagi bertumpu pada pajak kendaraan.

Harapan itu muncul saat jajaran Komisi II menyerap praktik tata kelola ekonomi daerah di Pemerintah Kota Batam, Kamis (19/11/2026).

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, mengatakan, provinsi yang kaya sumber daya alam (SDA) seperti Gorontalo seharusnya mampu mencetak kemandirian fiskal yang lebih tinggi.

Ia menyoroti perlunya diversifikasi sumber pendapatan daerah agar kas pemerintah tidak bergantung pada sektor penerimaan rutin semata, melainkan bergerak ke sektor ekonomi produktif yang berdampak langsung ke masyarakat.

“Gorontalo memiliki potensi sumber daya alam yang besar, tetapi sektor pariwisata masih perlu terus didorong dan dikembangkan. Kami berharap ada hal-hal positif yang bisa diadopsi dari Batam, khususnya dalam pengembangan UMKM agar bisa naik kelas,” katanya.

Dorongan ini muncul setelah Komisi II membandingkan kondisi fiskal Gorontalo dengan Kota Batam yang memiliki jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa. Meski memiliki keterbatasan sumber daya alam, Pemerintah Kota Batam tercatat mampu meraup PAD hingga Rp2,7 triliun atau lebih dari separuh total APBD perubahannya yang mencapai Rp4,5 triliun.

“Walaupun sumber daya alamnya relatif terbatas, tetapi PAD Batam cukup besar. Ini yang menjadi bahan pembelajaran bagi kami untuk diterapkan di Gorontalo, bagaimana mengembangkan pariwisata, industri, dan UMKM agar berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah,” jelas Mikson.

Selain strategi pemberdayaan UMKM dan ekspansi sektor jasa, Komisi II juga membawa pulang catatan mengenai tata kelola pengawasan distribusi barang dan pengendalian harga kebutuhan pokok bersama distributor.

Pada aspek penerimaan daerah, optimalisasi pajak berbasis properti dan aktivitas ekonomi seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pajak tenaga listrik turut menjadi referensi.

Gagasan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang mewajibkan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) melahirkan inovasi layanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan juga akan didorong untuk memperkuat kinerja birokrasi di Gorontalo.

Seluruh hasil konsultasi bersama jajaran Bagian Perekonomian dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam tersebut akan segera ditindaklanjuti Komisi II sebagai rekomendasi kebijakan dan bahan pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah mitra kerja di Provinsi Gorontalo.

Komentar Donk