Bantuan Stimulus 5,7 Miliar untuk Stunting di Buteng Dikorupsi

PROSESNEWS.ID, Buton Tengah – Fokus Penjabat (Pj) Bupati Buton Tengah (Buteng) Dr Andi Muhammad Yusuf, dalam memerangi stunting di daerah dengan sebutan negeri 1000 gua cukup masif. Bahkan dalam beberapa pertemuan, Andi kerap menyampaikan kalau itu merupakan satu dari sekian agenda yang mesti Ia tuntaskan.

Hasilnya pun fantastis. Dalam kurun waktu satu tahun, angka stunting yang semula berada di angka 22,4 persen di tahun 2022 menurun menjadi 17,4 persen di tahun 2023, berdasarkan pengukuran hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI).

Angka tersebut terpaut 3 persen dari angka yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebesar 14 persen. Karena dianggap berhasil menekan angka stunting, saat itu Pj Bupati Buteng diundang ke Istana oleh wakil presiden.

Dari 500 pimpinan kabupaten/kota saat itu, Wapres hanya mengundang 65 kepala daerah yang dianggap mampu menekan bahkan menurunkan angka stunting di daerah dan salah satunya Buteng.

Karena prestasinya, lantas Pemda Buteng diberi bantuan stimulan fiskal penanganan stunting sebesar 5,7 miliar.

Sepulangnya dari Istana, dalam beberapa kali wawancara dengan sejumlah awak media, Andi Muhammad Yusuf, menyampaikan akan memaksimalkan bantuan pusat terhadap penanganan stunting agar Buteng keluar dari juru kunci di 17 kabupaten/kota se-Sultra.

Tapi sayang, dana tersebut diduga digerogoti oleh dinas yang diberi kepercayaan untuk mengelola anggaran, seperti BKKBN dengan program Dasyat, dapur sehat dan lain sebagainya.

Program yang dibuat tersebut diduga tidak berjalan efektif dan diduga banyak kegiatan fiktif serta mark up sekitar 2.000.000.000,00 (2 miliar) yang dapat merugikan daerah.

Kepala Inspektorat Buteng, La Ance Paulus, saat ditemui kemarin, Selasa (16/04/2024), membenarkan kalau ada temuan BPK terhadap pengelolaan anggaran tersebut.

Namun Ia membatah kalau temuan BPK tersebut tidak berada di kisaran angka 2 miliar.

“Yang ada indikasinya itu setahu saya sekitar 400 juta lebih saja bukan 2 miliar,” kata La Ance Paulus, kepada awak media.

Angka tersebut, lanjut Ance, bukan merupakan angka final karena saat ini Pemda Buteng belum menerima LHP dari BPK.

“Jadi temuan ini baru indikasi. Nanti BPK akan turun kembali untuk melihat lagi bukti-buktinya. Jadi kita tidak bisa mengatakan itu adalah temuan, kalau indikasi ya karena itu pemeriksaan awal,” tambahnya.

Nanti saat kunjungan BPK selanjutnya, terang La Ance, akan mengumpulkan indikasi temuan mengingat masih banyak yang belum tuntas diperiksa.

“Jadi BPK akan turun kembali tanggal 17 karena banyak yang belum tuntas diperiksa. Jadi kemarin itu pemeriksaan awal dan ada indikasi dan indikasi itu dikumpulkan. Jadi itu belum bisa kita jadikan temuan,” tandasnya.

Reporter: Win