PROSESNEWS.ID – Sebagai upaya memelihara keamanan dan ketertiban yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah mendapat dukungan dari salah seorang Pemuda dari Kecamatan Palasa, Miftahul Afdal.

“Bagi saya sangat penting adanya pengawasan terkait keamanan dan ketertiban di Kecamatan Palasa terlebih lagi dalam upaya pencegahan kriminalisasi,” ujar Miftahul Afdal kepada media ini, Senin (23/08/2021).

Apalagi, kata dia, dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang, diperlukan peran kepolisian untuk melakukan langkah-langkah kongrit dalam upaya keamanan danketertiban yang bersentuhan langsung dengan masyarakat salah satunya juga dalam penerapan Protokol Kesehatan (Prokes).

Lebih lanjut, Afdal mengungkapkan, kehadiran kepolisian sebagai penegak hukum tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Karena, aman dan tertibnya suatu wilayah ditentukan dari peran aparat kepolisian itu sendiri.

“Rasanya kehadiran kepolisian sangat diperlukan di Kecamatan Palasa, terlebih lagi mereka sebagai penegak hukum berkewajiban melakukan penegakan hukum,” ucapnya.

Apalagi terkait soal pertambangan juga akhir-akhir ini menjadi sorotan di Kecamatan Palasa akibat beberapa ketentuan dan perjanjian yang disepakati oleh salah satu perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Palasa sampai saat ini belum terealisasikan. Sehingga, sempat menimbulkan keributan. Bagi Afdal, kepolisian harus dapat memediasi antara masyarakat dan perusahaan agar harapan-harapan dari mayarakat dapat terealisasi.

“Keributan yang sempat terjadi antara masyarakat dan PT TMJ, polisi juga perlu tampil untuk melakukan mediasi kepada kedua belah pihak untuk mencarikan solusi sehingga mendapatkan titik temu yang tentunya berpihak kepada masyarakat,”pungkasnya.

Lebih lanjut, Afdal menyebut, bahkan bukan soal PT TMJ saja, akan ada perusahaan tambang lain. Misalnya, seperti CPM yang dikabarkan akan masuk juga ke Kecamatan Palasa. Hal itu juga, bagi Afdal, kepolisian harus memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

“Dapat kita ketahui bahwa issue soal tambang juga menjadi issu sensitif kehadiran PT TMJ maupun CPM bahkan perusahaan lainnya. Akan menjadi problematika sendiri bagi masyarakat di Kecamatan Palasa. Sehingga, untuk mendapatkan kepastian hukum, kepolisian perlu memberikan perlindungan serta pengayoman kepada masyarakat,”tandasnya.

Reporter : Saipul

The post Pemuda Palasa Dukung Polri Jaga Keamanan dan Ketertiban Umum appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Sulteng), Irjen Polisi Abdul Rakhman Baso, melantik dan memimpin serah terima jabatan (Sertijab) Irwasda dan tiga Kapolres di jajaran Polda Sulteng.

Sertijab dilaksanakan secara sederhana di ruang kerja Kapolda Sulteng dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan hanya dihadiri Karo Ops, Karolog, Karo SDM dan Kapolres Sigi, Senin (09/08/2021).

Melalui keterangan resminya Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Polisi Didik Supranoto mengungkapkan, pelaksanaan sertijab Irwasda Polda Sulteng, Kapolres Palu, Kapolres Morowali dan Kapolres Donggala dilaksanakan secara sederhana di ruang kerja Kapolda Sulteng.

“Serah terima jabatan ditandai dengan pengambilan sumpah dan penanda tanganan fakta integritas keempat pejabat baru dan sekaligus pemasangan tanda jabatan,”ujarnya.

Diketahui Kapolri telah merotasi 405 Perwira Polri dan empat diantaranya adalah pejabat dilingkungan Polda Sulteng.

“Irwasda Kombes Polisi Aii Afriandi dimutasi menjadi Irwasda Polda Sulsel, penggantinya Kombes Polisi Asep Adhiatma yang sebelumnya menjabat Auditor Kepolisian Madya tk.II Itwasum Polri,”terang Didik.

Mantan Kapolres Kolaka Polda Sultra ini juga menerangkan, Kapolres Palu AKBP Riza Faisal yang bergeser menjadi Kapolres Aceh Utara Polda Aceh digantikan AKBP Bayu Indra Wiguno yang sebelumnya menjabat Kapolres Morowali.

Sedangkan Kapolres Morowali adalah AKBP Ardi Rahananto yang sebelumnya menjabat Kasatreskrim Polres Metro Tangerang Kota Polda Metro Jaya.

Reporter : Saiful

The post Kapolda Sulteng Lantik Irwasda dan 3 Kapolres appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Aim Ngadi mengapresiasi keputusan Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura yang telah mengangkat Asgar Djuhaepa, jadi pejabat Perusahaan Daerah (Perusda) PT. Pembangunan Sulawesi Tengah, pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Jumat, (09/07/2021).

Ketua Badan Pemilihan Umum (Bappilu) Partai Hanura Sulteng ini berharap, pejabat yang baru bisa membawa Perusda Sulteng, seperti apa yang disampaikan Rusdy Mastura dalam kampanyenya lalu. Di mana, Perusda harus bisa membantu Pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sulteng.

“Sebaliknya, bukan menambah beban keuangan daerah dengan program yang tidak produktif,”tutur Aim Ngadi, Sabtu, (10/07/2021).

Di samping itu, Aim juga mengingatkan Gubernur Sulteng, agar fokus dengan penyelesain masalah penyintas dan kemiskinan di wilayah Sulteng, karena hal itu menjadi fokus pada waktu kampanye Gubernur. Di mana, Hanura juga pada waktu kampanye kata Aim, ikut bersama-sama dalam mengampanyekan program-program tersebut.

“Sebagai partai pengusung, Hanura berkewajiban untuk selalu mengingatkan pemerintahan yang saat ini, dipimpin Rusdi mastura dan makmun Amir sebagai Gubernur dan wakil  Gubernur Sulteng,”imbuhnya.

Gubernur Sulteng Rusdy Mastura, selaku pemegang saham pengendali PT. Pembangunan Sulteng, menyampaikan, dengan berakhirnya masa jabatan Direksi PT. Pembangunan Sulteng sejak tanggal 28 Desember 2020, dan telah dilakukan perpanjangan serta berakhir pada 28 Juni 2021, kemudian setelah itu tidak dilakukan perpanjangan kembali, maka dengan demikian, jabatan Direksi saat ini kosong.

Selanjutnya, Gubernur berpesan kepada pejabat Perusda baru tersebut, agar menyiapkan proses transisi, serta perbaikan managemen, guna mempercepat knerja Perusda itu sendiri.

“Pejabat baru yang ditunjuk dalam jangka waktu 3 bulan, segera membentuk anak perusahaan dan atau perusahaan patungan,”pesan Rusdy Mastura.

Adapun anak perusahaan yang akan dibentuk, meliputi tambang nikel, tambang emas, tambang migas, tambang batu, agro, perikanan dan kelautan, tambak udang dan jasa.

Gebernur Sulteng juga berpesan, pengelolaan keuangan perusahaan oleh Direksi yang lama, agar segera dilakukan audit. Tampak Gubernur beserta Komisaris dan Direksi yang diberhentikan pada RUPS-LB tersebut, menandatangi akta notaris.

“Setelah diadakan pengecekan oleh saudara notaris, rapat saat ini dihadiri oleh 100% pemegang saham dari saham perseorangan yang telah ditempatkan, yaitu sebanyak 274.830 lembar saham,”kata Komisaris Roby Siwi, saat mengawali RUPS-LB.

Sebelumnya, RUPS-LB tersebut, turut dihadiri Plt Asisten Pembangunan dan Ekonomi, Kepala Biro Hukum, Ketua Koperasi Pegawai Negeri Beringin Sulawesi Tengah, serta Pejabat Perusda. (Rls)

The post Aim Apresiasi Keputusan Gubernur Sulteng Angkat Asgar Djuhaepa Jadi Pejabat Perusda appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Begitu jelas tumpukan sampah terlihat di permukiman warga, serta di fasilitas umum yang ada di beberapa titik pinggiran jalan raya Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.

Kecamatan Banawa merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Donggala. Sayang, tumpukan sampah yang berada di beberapa titik di pinggiran jalan, membuat Kota tua ini tidak indah seperti dahulu.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Donggala, Takwin, angkat bicara. Dirinya merasa prihatin dengan kondisi kebersihan di Kabupaten yang pernah mendapat Adipura tersebut.

Padahal, kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pihaknya telah mengalokasikan anggaran, untuk penanganan kebersihan.

“Kasihan betul dan sayang sekali sampah di Donggala, padahal kita sudah tambah 1,5 M. Untuk sampah itu sudah include dengan yang lainnya,”kata Takwin kepada sejumlah awak media, Senin (05/07/2021).

Menurutnya Pemerintah Kabupaten Donggala gagal menangani sampah.

“Box yang dibuat Pemerintah tidak efisien, karena sampah buangan masyarakat lebih banyak begitu di drainase. Kita ini adipuranya gagal,”tegasnya.

Lanjut Ketua DPRD Donggala mengatakan, semangat Adipura bukan sekedar mendapat Piagam dan membangun tugu. Tetapi lebih dari itu, adalah kesadaran masyarakat tentang kebersihan.

“Kita tidak pantas untuk dapat Adipura. Padahal 1,5  Milyar itu hanya untuk Ibu kota (Banawa) yang menjadi icon, tetapi masih saja ada kendala. Dari support anggaran, kami berharap kebersihan di Kota Donggala Maksimal,”pungkasnya.

Reporter : Saiful

The post Ketua DPRD Donggala Soroti Penumpukan Sampah di Pinggiran Jalan Ibu Kota appeared first on Prosesnews.id.

Sepuluh Tahun bukan jadi ukuran seorang Longki Djanggola dalam hal dedikasi untuk masyarakat di Sulawesi Tengah (Sulteng). Jauh sebelum menjadi Gubernur, ia telah melakukan banyak hal besar di Parigi Moutong (Parimo). Dan percayalah, beliau pasti akan terus mendedikasikan sisa hidupnya untuk Daerah, meskipun tanpa menjadi seorang Gubernur.

Rabu, 16 Juni 2021, menjadi momen pergantian kepemimpinan sejumlah Kepala Daerah Provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Sulteng yang akan resmi memiliki Gubernur dan Wakil Gubenur baru, yang berarti juga mengakhiri periodik masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur sebelumnya.

Sebelum menyambut kehadiran sosok Rusdy Mastura dan Ma’mun Amir sebagai pemimpin baru di Sulawesi Tengah, Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sulteng, tak ingin melupakan jasa besar Longki Djanggola, dan mengucapkan terima kasih atas semua dedikasi yang telah diberikan Longki selama dua periode bersama pasangannya, baik bersama (Alm) Sudarto, maupun Rusli Dg Palabbi di akhir periode keduanya.

Ketua DPD Pospera Sulteng, Aim Ngadi mengatakan, baik secara organisasi maupun sebagai warga masyarakat Sulteng, wajib menjunjung tinggi adab, termasuk penghormaran kepada para pemimpin.

“Sebagai masyarakat Sulteng, saya sangat berterimakasih atas semua dedikasi beliau memandu dan mengasuh lebih dari tiga juta rakyat Sulawesi Tengah selama tiga tahun,”ungkapnya.

Menurut Aim Ngadi, tidak mudah bagi Pospera untuk tidak melakukan hal seperti memberi salam, ucapan terima kasih, atau mengiringi sebait do’a untuk kesejahteraan untuknya. Tentu tidak akan sebanding dengan sederet prestasi yang diukir Longki Djanggola selama sepuluh tahun memimpin rakyat Sulteng.

“Pada akhirnya, ini sudah menjadi kewajiban saya dan kawan-kawan Pospera sebagai warga masyarakat Sulteng, memberi ungkapan rasa terima kasih kepada beliau,” tegasnya.

DPD Pospera Sulawesi Tengah juga menguraikan beberapa prestasi yang diukir pada masa kepemimpinan Longki Djanggola sebagai Gubernur Sulteng.

Sepanjang dua periode kepemimpinan Longki, baik bersama Almarhum Sudarto maupun Rusli Palabbi. Sulteng dijadikan Daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia Timur, hingga 9,98% atau jauh diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional pada 2016, dan mampu bertahan diangka 8,83% pada 2020 atau pas disituasi pandemi pada akhir periode keduanya.

Bukan hanya itu, Pospera mencatat kesenjangan pendapatan individu berdasarkan Indeks Gini Ratio di Sulteng terus menuai catatan baik di era Longki Djanggola, stabil di angka 0,327 atau lebih rendah dibandingkan Indeks Gini Ratio Nasional sebesar 0,381.

Banyak prestasi yang di ukir Longki Djanggola sepanjang sepuluh tahun kepemimpinan-nya, dari bidang infrastruktur hingga menata perekonomian Daerah. Delapan kali secara berturut-turut Sulteng mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI, menjadi salah satu dari banyak tolak ukur keseriusan pembangunan dan pengelolaan anggaran di Sulteng.

Namun, hal yang jauh tak kalah penting bagi Pospera adalah keberanian dan kebesaran hati seorang Longki Djanggola, membangun dan membuka akses jalan bagi pembangunan berkelanjutan. Hal ini bisa dilihat bagaimana Sulteng menjadi daerah ‘primadona’ investasi kelas internasional. Bahkan sosok Longki Djanggola pernah mendapat penghargaan The Best Leader The Outstanding Leader in Investment pada 2020 oleh CNBC sebagai sosok yang berkontribusi besar meningkatkan investasi dan kemudahan investasi di daerah, mengalahkan banyak nama pemimpin daerah provinsi lain di Indonesia.

“Ini menjadi jalan yang dibangun Longki untuk kita semua, agar terus berinovasi. Termasuk pekerjaan untuk Gubernur berikutnya. Predikat sebagai daerah primadona, investasi inilah yang menjadi ruang untuk dikembangkan oleh pemimpin berikutnya sebagai salah satu jalan mewujudkan visi sulteng sejahtera ke depannya,”pungkas Ketua DPD Pespera Sulteng.

The post Catatan Pospera terhadap Kepemimpinan Gubernur Sulteng Longki Djanggola appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah (DPRD) Sulteng, Muhaimin Yunus Hadi SE, meminta kepada Gubernur Sulteng Drs. Longki Djanggola untuk menindalanjuti laporan masyarakat terkait keberadaan pos covid-19 yang masih beroperasi hingga saat ini, di wilayah perbatasan Provinsi Sulaweasi Tengah dan Sulawesi Selatan, tepatnya yang berada di Wilayah Kecamatan Pamona Selatan, Pendolo Kabupaten Poso yang disinyalir kerap terjadi praktek pungli oleh oknun petugas di perbatasan.

Menindak lanjuti hal itu Muhaimin Yunus yang juga merupakan perwakilan rakyat Dapil 5 Kabupaten Poso, Tojo Una-una, Morowali, dan Morowali Utara itu, menemui langsung Gubernur Sulteng Longki Djanggola, di Kantor Gubernur Sulteng Jl. Samratulangi Palu. Rabu (07/04/2021).

Muhaimin Yunus yang ditemui media mengatakan hal itu dilakukan berdasarkan banyaknya laporan dari warga, khusunya para pelaku perjalanan yang mengeluhkan seringya terjadi praktek penyelewengan di pos perbatasan covid-19 itu.

Dengan itu dirinya menduga kuat telah terjadi praktek pungli berjamaah di wilayah tersebut. Tidak hanya itu, dirinya juga berharap kepada Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati Poso, untuk segera menindaklanjuti oknum-oknum yang terlibat pungli di perbatasan tersebut.

“Dengan banyaknya laporan dari warga itu kepada saya, sehingga saya telah menduga kuat telah terjadi Pungli Berjamaah di Poscovid tersebut. Maka saya meminta juga kepada Bupati Poso untuk memberikan perhatian terhadap hal ini, dan segera menindaklanjuti siapa saja oknum yang terlibat dalam pungli tersebut,” tegasnya.

Kedatangan Muhumin Yunus dalam rangka upaya yang dilakukan tersebut mendapat respon dan apresiasi dari Gubernur Sulteng Longki Djanggola.

Usai melakukan pertemuan secara khusus kepada Gubernur Sulteng terkait laporan tersebut, Gubernur juga segera akan menindak lanjuti hal itu dengan akan menyurati pemerintah setempat dalam hal ini Bupati Poso Verna GM Ingkiriwang untuk melakukan pemberhentian operasi pos covid-19 di perbatasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan yang berada di wilayah Pendolo, Kabupaten Poso.

“Alhamdulillah, setelah kami bertemu tadi Bapak Gubernur juga langsung merespon apa yang telah kami laporkan tersebut, dan dalam waktu dekat satu atau dua hari ini dia akan menyurati Bupati Poso.” Pungkasnya

Reporter : Saiful

The post Terindikasi Pungli, Anggota DPRD Sulteng Minta Pos Covid-19 Antar Provinsi Dibubarkan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas (Lakalantas) terjadi di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, sekitar Pukul 08.00 Wita, Rabu malam, (24/03/2021).

Lakalantas yang melibatkan satu unit kenderaan sepeda motor Honda Beat, dan satu unit mobil Truck tersebut, mengakibatkan satu orang pengendara motor, meninggal Dunia di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Informasi yang dirangkum Prosesnews.id, korban bernama Pedi,
melintas dari arah Kecamatan Ampibabo, hendak pulang ke rumahnya di Desa Siniu, Kecamatan Siniu.

Tepat di perbatasan Desa Siniu dan Desa Towerah, korban menabrak bagian belakang mobil Truck DN 9239 DA yang sedang terparkir, di sebelah kiri jalan. Akibatnya, motor yang ia kendarai, hancur. Serta kepala korban pecah, lantaran benturan yang cukup keras.

Hanya berselang beberapa menit usai peristiwa nahas tersebut, pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Ampibabo yang dipimpin Wakapolsek Ampibabo Ipda Yan Saharuddin, tiba dan langsung mengamankan TKP.

“Korban melaju dari arah ampibabo sendirinya. Cuaca waktu kejadian, sedang hujan. Sopir mobil tersebut sedang buang air kecil,” kata Ipda Yan, saat dikonfirmasi Prosesnews.id.

Dikatakan Ipda Yan, sopir mobil yang bermuatan bahan bangunan besi itu, langsung melarikan diri. Sedangkan korban, ditemukan oleh warga lainnya yang melintas di TKP, dalam kondisi sudah meninggal dunia.

“Korban sudah dievakuasi ke rumah duka di Desa Siniu, untuk dilakukan visum. Kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak Lantas Polres Parigi Moutong, dan besok akan dilakukan olah TKP,” pungkasnya.

Reporter : Saiful

The post Lakalantas di Kecamatan Siniu, Korban Meninggal Dunia di TKP appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Organisasi Huyula Heluma Lo Hulondalo (LAMAHU) Sulawesi Tengah (Sulteng), tengah menyiapkan sejumlah kegiatan untuk mengisi Bulan Suci Ramadhan nanti.

Itu disampaikan langsung Ketua LAMAHU Sulteng AKBP (Purn.) Hj. Rostin Tumalo SH, usai pelantikan pengurus LAMAHU Sulteng, di Gedung SMK Pancasila Palu. Sabtu, ((20/03/2021).

Rostin mengatakan, setiap menjelang Bulan Ramadhan, pihaknya memang menyiapkan sejumlah program. Adapun diantaranya, seperti Tarwih keliling, hingga bagi-bagi Sembako untuk kaum dhuafa.

“Khusus bagi-bagi sembako, kami itu patungan. Kemudian dibagikan dalam takaran yang sesuai. Dan bukan hanya orang Gorontalo yang dapat, tapi kaum dhuafa pada umumnya sesuai dana terkumpul,” ketusnya.

Rostin menambahkan, selain LAMAHU, ada juga Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo (KKIG) Sulteng. Perhimpunan itu, juga sama-sama bergerak atas dasar rasa kekeluargaan orang Gorontalo di luar Daerah.

“Dan Alhamdulillah, keluarga kita di KKIG juga itu tidak ketinggalan membuat program serupa. Banyak, dan kegiatan sosial yang kami niatkan ini, insya allah positif untuk sesama keluarga besar kita,” harapnya.

Sebelumnya, pengurus LAMAHU Periode 2020-2024 Sulteng, dilantik oleh Wakil Gubernur Sulteng, Dr. H. Rusli Baco Dg. Palabbi, S.Sos., S.H., M.H.

Berita Terkait : Wakil Gubernur Sulteng Masih Berdarah Gorontalo

Dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19, pelantikan paguyuban orang-orang Gorontalo tersebut, berlangsung dengan penuh khidmat dan rasa kekeluargaan.

“Saya ucapkan selamat untuk pengurus LAMAHU Periode 2020-2024. Jagalah kekompakan, semoga wadah ini mampu merekatkan kita semua,” ucap Rusli.

Wakil Gubernur Sulteng itu pun berharap, Paguyuban LAMAHU selalu bisa menguatkan kekeluargaan, kerukunan dan persahabatan, tanpa membeda-bedakan suku, adat, agama maupun golongan tertentu.

Editor : Abdul Majid Rahman

The post LAMAHU Sulteng Siapkan Sejumlah Kegiatan Ramadhan appeared first on Prosesnews.id.

Oleh : Alamsyah Palenga

Rabu, 24 Februari 2021 kita dikagetkan dengan berita tertimbunnya warga di sebuah penambangan emas tradisional di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

Tidak kurang 6 orang tewas sedangkan 12 lainnya dalam keadaan luka – luka. Lubang galian yang tadinya diharapkan menjadi duit, sekarang malah berujung maut.

Beberapa alat berat terlihat membantu pencarian korban. Voa Indonesia menyebut 4 eksavator ikut terlibat evakuasi. Publik kemudian bertanya, bagaimana bisa di lokasi tambang tradisional itu terdapat eksavator? Itu tambang tradisional, tambang rakyat atau milik pengusaha? Hari kedua mulailah timbul reaksi atas peristiwa tersebut.

Warga desa marah atas aktifitas penambangan. Terjadi pembakaran atas sebuah pondok yang disinyalir sebagai ‘rumah singgah’ para penambang, meskipun ada pihak yang mengatakan bahwa itu adalah pondok milik sebuah majelis ta’lim yang dipimpin ustad pendakwah setempat.

Tepat seminggu sebelum kejadian longsor itu LBH Ansor Sulawesi Tengah menerima pengaduan warga atas aksi saling lapor yang terjadi di Posona, sebuah desa di sekitar tambang Buranga.

Seorang tokoh masyarakat dan anak perempuannya dilaporkan atas kasus yang kesannya dicari – cari karena ujungnya kasus tersebut diduga akan dibarter dengan tuntutan supaya putra sang tokoh bungkam atas sikap kritisnya kepada pemdes. Sebelumnya putra sang tokoh adalah penggerak gerakan protes atas kebijakan pemdes yang mendukung praktek pertambangan emas di desanya dan juga dugaan kasus korupsi pemdes.

Di Palu, mahasiwa dan warga ikut melakukan unjuk rasa menuntut penutupan tambang ilegal tersebut. Mereka mengkritik keras pemerintah dan aparat atas pembiaran tersebut.

Baca Juga : PETI Tidak Akan Terjadi Jika Pengambil Kebijakan Konsisten

Ketika ditanya, pemkab Parigi Moutong mengelak bahwa pembiaran terjadi karena mereka menunggu izin gubernur untuk melakukan penertiban. Gubernur Longki Djanggola pun bereaksi dan mengatakan bahwa penutupan tambang tidak memerlukan izin siapapun karena itu adalah PETI alias pertambangan emas tanpa izin.

Bingung kan? Betapa carut marutnya kita mengurusi “kesejahteraan rakyat”.

Itu baru Buranga. Bagaimana dengan Kayuboko, Moutong, Pante Barat, Sausu, Bada, Poboya, Dongi – Dongi?
Kita siap menyambut maslahat atau mudharat?

Menurut hemat saya, kita kehilangan kepemimpinan di negeri ini, semua bertindak sebagaimana ‘bussines as usual’, biasa – biasa saja, padahal seharusnya kebijakan dan program di sektor ini tidak bisa lagi ‘as usual’, dia harusnya progresif.

Coba tanya, apa rencana pemerintah kabupaten atau propinsi terkait pertambangan rakyat atau pertambangan tradisional ? Apakah rencana – rencana itu dilaksanakan, dan bagaimana hasilnya ?

Saya berani menebak bahwa kalau toh ada, rencana – rencana itu tidak dieksekusi. Kenapa ? Karena itu tadi, dilakukan ‘as usual’, padahal kita butuh kebijakan yang progresif.

Ingat, kita punya Dinas ESDM, kita punya bupati, kita punya gubernur, kita punya legislator, kita punya polisi, kita punya tentara, kita punya universitas, kita punya angkatan muda yang begitu gagah, lalu kenapa tidak terjadi? Kenapa yang terjadi malah sebaliknya? Bukankah reformasi dengan otonomi daerahnya memberi kita ruang peluang yang lebih besar ? Jawabannya adalah karena kita tidak memiliki leadership dan rencana yang baik serta progresif.

Rencana progresif itu menempatkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam satu garis. Ia tidak hanya taat pada formal prosedural namun juga materil-subtantif. Berpegang teguh pada hati nurani dan menolak penghambaan pada materi.

Tanah kita kaya, laut kita berlimpah. Namun rakyat yang ingin duit malah berujung maut hanya karena kita kehilangan kepemimpinan. Para pemimpin malah saling lempar tanggung jawab. Kata polisi, saya hanya bisa pada penegakan hukum saja. Kata bupati, saya tidak bisa menindak karena menunggu izin. Kata gubernur, penindakan itu tidak memerlukan izin saya. Nah, kan ?

Padahal UUD tegas menyatakan bahwa bumi serta kekayaan alam yang ada di dalamnya adalah milik negara dan digunakan sebesar – besar untuk kemakmuran rakyat. Kata ‘milik’ itu bukan hanya sebatas pernyataan hak kepemilikan saja, padanya juga melekat kewenangan serta tanggungjawab mengelola dan mensejahterakan rakyat.

Sebagai ciptaan Allah, alam berkedudukan sederajat dengan manusia. Namun Allah menundukan alam bagi manusia, dan bukan sebaliknya. Perlakuan manusia terhadap alam dimaksudkan untuk memakmurkan kehidupan di dunia dan diarahkan kepada kebaikan di akhirat.

Di sini berlaku upaya berkelanjutan untuk mentransendensikan segala aspek kehidupan manusia. Sebab akhirat adalah masa masa depan eskatologis yang tak terelakan. Kehidupan akhirat akan dicapai dengan sukses kalau kehidupan manusia benar-benar fungsional dan beramal shaleh. Ke arah sanalah kebijakan progresif itu harus dilakukan.

Menuju Satu Abad Nahdlatul Ulama, dalam momen Rapat Kerja Wilayah ke-3 GP Ansor Sulawesi Tengah, kami sedang mematangkan beberapa gagasan yang kiranya dapat disumbangsihkan bagi pembangunan negeri dan semoga progresif dan tidak ‘as usual’.

Penulis adalah Ketua PW GP Ansor Sulawesi Tengah

The post Kisruh PETI, Kita Kehilangan Kepemimpinan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Anggota DPD-RI, Abdul Rachman Taha (ART), melakukan Kunjungan Kerja (Kunker), di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). Rabu, (03/03/2021).

Di sela-sela kegiatannya, Senator Muda Senayan asal Sulteng ini, menyempatkan waktu, bertandang ke Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Parimo.

Kedatangan ART itu pun, langsung disambut hangat jajaran Pengurus DPC Hanura Parimo. Diantaranya, Ketua DPC Parimo, Sartin Dauda, dan juga Sekretaris DPC Hanura Parimo, Arif Al-katiri.

Aim Ngadi, selaku Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Hanura Sulteng yang turut mendampingi kedatangan ART, membeberkan, ada banyak hal yang dibicarakan melalui kesempatan itu.

“Alhamdulillah, selain membicarakan potensi politik Hanura yang saat ini memiliki 4 Kursi di DPRD, juga membahas terkait pemberdayaan masyarakat Parimo,” ujar Aim, saat dikonfirmasi Prosesnews.id.

Dikatakan Aim, begitu banyak potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Parimo saat ini. Misalnya, di sektor pertanian dan perikanan. Namun, belum terkelola dengan maksimal.

“Hal ini yang kemudian menjadi perhatian serius ART saat pertemuan tadi. Pada prinsipnya, Hanura Parimo menyambut baik niat beliau (ART), dan teman-teman Hanura selalu siap berkolaborasi terkait pemberdayaan masyarakat ini,” ketusnya.

Soal sikap politik Hanura sendiri, lanjut Aim, pihaknya memastikan, bahwa sikap Partai Hanura bakal selalu terbuka dengan siapa pun, apalagi jika itu untuk kepentingan dan kemaslahatan orang banyak.

“Dan Hanura punya harapan besar kepada tokoh muda asal Sulteng ini dalam waktu-waktu ke depan, untuk bersama-sama membangun Parimo. Hanura membuka peluang kepada semuanya, termasuk ART,” jelas Ketua Bappilu Hanura Sulteng menandaskan. (rls)

The post Bersama ART, Hanura Parimo Bahas Pemberdayaan Masyarakat appeared first on Prosesnews.id.

Artinya, bahwa potensi kekayaan alam termasuk tambang emas, harus dikelola dengan mengacu pada tiga kutub tersebut.  Tidak merusak lingkungan secara destruktif, memberikan manfaat ekonomi, dan pula tidak membuat keresahan sosial, konflik di masyarakat.

“Untuk kasus Pertambangan Tanpa Izin (PETI), saya pastikan tidak memenuhi ketiga kutub tersebut. Dampak lingkungan yang diakibatkan, akan merusak secara destruktif, dampak ekonomi bersifat sesaat dan hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu, dan sudah pasti menimbulkan dampak keresahan sosial berupa konflik pro dan kontra,” kata Ketua Dewan Pakar KAHMI Parigi Moutong, Hengky Idrus. Jum’at, (26/02/2021).

Menurutnya, PETI tidak akan terjadi, jika seluruh stakeholder penentu pengambil kebijakan konsisten dan tegas jalankan tugasnya, termasuk aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan.

Pada kasus PETI Parigi Moutong kata Hengky, terjadi pertemuan kepentingan para pihak. Yaitu rakyat berkepentingan cari nafkah, cukong mencari uang sebesar-besarnya, serta oknum mencari penghasilan tambahan dan seterusnya.

Tidakkah cukup kasus PETI Poboya menjadi pelajaran? lingkungan menjadi rusak, dan uang yang didapat dari PETI akan habis dan masyarakat kembali miskin, lalu para cukong pergi dengan membawa pundi-pundi kekayaan.

“Solusinya adalah tutup seluruh PETI di Kabupaten Parigi Moutong, dan dorong percepatan penambangan emas secara legal, baik korporasi maupun pertambangan rakyat,” ketusnya.

Kenapa harus didorong penambangan secara legal ? Menurut Presidium PENA 98 Sulawesi Tengah ini, agar pengelolaan lingkungan akan mengacu kepada AMDAL.  Rakyat setempat bisa direkrut menjadi tenaga kerja, ada protap K3 dan asuransi pekerja, daerah mendapat PAD dan lain sebagainya.

“Sebagai stakeholder masyarakat sipil, saya meminta Pemda dan DPRD untuk lakukan dialog terbuka  soal masalah PETI ini.  Hadirkan seluruh Forkompida terkait dan perwakilan masyarakat sipil,” pintanya.

Lanjut Ketua Dewan Pakar KAHMI Parigi Moutong, jangan jadi kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Akhirnya, ‘sakit gigi’ massal. Penyebab kematian korban adalah longsor di lokasi PETI. Jadi, yang perlu diusut itu bukan penyebab longsornya, tapi PETInya.

“Teriring doa buat seluruh korban PETI Buranga dan sebelum-sebelumnya. Semoga ke depan, kita tidak mendengar lagi ada korban akibat PETI,” harapnya. (rls)

The post PETI Tidak Akan Terjadi Jika Pengambil Kebijakan Konsisten appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Badrun Nggai, mengapresiasi bila ada pemakai narkoba yang berani jujur, mau mengakui kesalahan dan kekhilafannya.

Misalnya, yang bersangkutan mendatangi pihak berwenang, dan mengungkapkan bahwa, selama ini dirinya terjerumus, kecanduan dan ketergantungan dengan barang terlarang (narkoba) tersebut.

“Saya sangat mengapresiasi jika ada masyarakat yang berterus terang. Apalagi, jika dia ASN. Dengan begitu kita carikan solusi untuk disembuhkan atau direhabilitasi,”kata Badrun, Selasa (23/02/2021).

Dikatakan Badrun, narkoba memang sangat sulit diberantas. Namun demikian, jika seluruh komponen dan elemen masyarakat bersatu dan bersinergi, yakin dan percaya katanya, narkoba bisa diatasi.

“Semuanya harus bersatu memberantas penyakit masyarakat yang sangat meresahkan ini,”ketusnya.

Ia pun meyakini, dengan menggunakan metode tersebut, Parimo akan bebas dan terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

“Saya yakin suatu saat Parigi Moutong bebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika,” kata Badrun menandaskan.

Reporter : Saiful

The post Wabup Parimo Apresiasi Pemakai Narkoba Jujur appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Zulfinasran, vaksinasi Corona Virus Desease (covid-19) itu, ibarat strategi perang.

Di mana, pada suntikan pertama, masih melihat berapa kekuatan musuh, setelah itu melaporkan kepada komandan pasukan perang, bahwa kondisi musuh seperti ini dan itu.

Menurutnya, penyuntikan pertama, hanya untuk perkenalan saja. 14 hari kemudian, baru akan disuntikan untuk dosis anti virusnya.

“Istilahya sama dengan perang. Suntikan pertama itu masih melihat berapa kekuatan musuh. Jadi yang melihat lapor ke komandan, bahwa virus seperti ini dan itu. Kemudian disuntikan lagi untuk tambahan amunisi di tubuh. Itu sebabnya 14 hari kemudian kita disuntik kembali vaksin yang kedua,”ujarnya, kepada Wartawan. Senin, (22/02/21).

Ia pun, mengumumkan, vaksinasi yang akan dilaksanakan di Daerah Parimo, sebanyak dua kali. Semua pihak wajib mendukungnya, tanpa terkecuali.

“Ada laporan ke saya, masih ada beberapa tenaga kesehatan yang tidak mau di vaksin. Ini sesuatu yang keliru.  Mestinya memberikan contoh ke masyarakat,”tegasnya.

Di samping itu, Paglima ASN Parimo ini juga mengingatkan kembali, agar senantiasa melaksanakan protokol kesehatan (Prokes) covid-19.

“Kami berharap terhadap beberapa program Pemerintah juga bisa didukung, terutama yang kita hadapi saat ini yaitu masalah Pandemi Covid- 19. Mari kita patuhi Protokol kesehatan demi keselamatan kita bersama,”pungkasnya

Reporter : Saiful

The post Zulfinasran Sebut Vaksinasi Covid Ibarat Strategi Perang appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil), mengusung tema, Sukses Verifikasi KPUD dan Menang Pada Pemilu 2024. bertempat di Hotel Swissbell Palu. Sabtu, (20/02/2021).

Kegiatan Muskerwil yang beragendakan Konsolidasi & Evaluasi Partai itu, dibuka resmi oleh Gubernur Sulawesi Tengah terpilih, Rusdy Mastura.

Muskerwil tersebut, turut dihadiri langsung Sekertaris Jendral (Sekjend) DPP Perindo, Ahmad Rofiq, Pengurus Partai Perindo Sulteng dan para anleg kader Perindo.

Plt. Ketua DPW Perindo Sulteng, Mahfud Masuara, mengatakan, agenda evaluasi kinerja kader partai yang terpilih duduk kursi dewan ini, bertujuan menyelaraskan perjuangan yang menjadi visi partai di kursi parlemen.

Mahfud mengatakan, Anleg memiliki dana aspirasi atau anggaran pokok pikiran (Pokir), mesti digunakan untuk kepentingan masyarakat yang diwujudkan melalui program pemberdayaan, itulah konsistensi visi Perindo.

“Dana Pokir harus digunakan untuk kesejahterakan masyarakat. Sehingga pendekatannya adalah Organisasional yakni Partai. Dengan begitu konsistensi Perindo berpihak kepada pemberdayaan masyarakat dapat dirasakan langsung. Ini akan kita selaraskan dengan anggota DPRD kader Perindo,” jelasnya.

Kemudian, lewat Muskerwil, lanjutnya, akan mengevaluasi kontribusi Anleg terhadap Partai. Kader yang terpilih menjadi DPRD, diminta tetap komitmen membangun dan memperkuat struktural partai di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. Seluruh Anleg dipastikan menempati jabatan struktural partai baik di DPW maupun DPD.

Ia mengingatkan, bahwa kedudukan di DPR tidak sepenuhnya hasil dari perolehan suara pribadi, melainkan ada tambahan suara calon legislatif lainnya yang menjadi suara Partai.

“Jadi kami ingatkan, jangan sampai jumawah, sombong, mentang-mentang Anggota DPRD dia sudah lupa kalau tidak ada suara orang lain dan partai dia tidak bisa duduk. Sebab, sehebat apapun dirimu, ketokohanmu, banyak duit, kalau tidak ada kenderaan yakni Partai pasti tidak akan bisa terpilih jadi anggota DPR,” sebut Mahfud.

Sehingga, kata Mahfud, apabila ke depan, ada Anleg yang tidak selaras dengan visi partai, maka akan diberikan sanksi berdasarkan mekanisme termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Perindo.

“Bila hasil Muskerwil tidak diindahkan, maka sesuai AD/ART partai, yakni pertama memberikan teguran, peringatan tulisan atau disebut SP1, bila tetap melanggar berikan SP2, sampai pada SP3 yakni pemanggilan dilanjut PAW,” tandasnya.

Reporter : Saiful

The post DPW Partai Perindo Sulteng Gelar Muskerwil appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Hadianto Rasyid dan dr. Reny Lamadjido, resmi ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali kota Palu terpilih, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu.

Surat penetapan tersebut secara resmi dibacakan langsung Ketua KPU Kota Palu, pada Rapat pleno terbuka penetapan Pasangan Calon (Paslon) terpilih pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu, di Hotel Santika jalan Moh. Hatta Kota Palu. Sabtu, (20/02/2021).

“Kami tetapkan Hadi Reny sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dengan perolehan suara 40,09 persen,” sebut Ketua KPU Kota Palu, Agussalim Wahid.

Sementara itu, Wali Kota Palu terpilih Hadianto Rasyid di dampingi Wakil Walikota terpilih dr. Reny Lamadjido, menyampaikan, ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat. Serta, pihak terkait, karena pilkada kali ini menurutnya adalah pilkada yang berjalan sangat demokratis.

“Jangan ada perbedaan-perbedaan yang menimbulkan perpecahan diantara kita,” pintanya.

Ia pun berharap, ketika masyarakat memberikan informasi secara terbuka kepada Pemerintah Kota Palu, kedepan, maka dirinya bersama Wakil Wali Kota Palu terpilih, Reny A. Lamadjido, akan menanggapinya dengan cepat.

“Kalian berusaha memberikan informasi yang sangat transparan kepada kita, tentunya itu akan kita respon cepat. Seiring apa yang menjadi harapan dan keinginan kita semua,”pungkasnya.

Reporter : Saiful

The post KPU Tetapkan Hadi-Reny Sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palu appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID, PARIMO – Dekan Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako (Untad) Palu Dr Rusdin Dien M.Si mengatakan, sangat mendukung penuh niat baik Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong dalam hal peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Perguruan Tinggi Politeknik Kelautan dan Perikanan (KP) di Kabupaten Parigi Moutong.

“Kami dari Fakultas Perternakan dan Perikanan Untad, sangat mendukung penuh hadirnya Politeknik KP di Parimo,” kata Rusdin saat diwawancarai Media ini usai meninjau lokasi Perkuliahan di Mosing baru baru ini.

Rusdin mengomentari, jika dilihat dari potensi Kelautan dan Perikanan yang dimiliki Parigi Moutong dengan garis pantai 472 kilo meter, maka sangat luar biasa dan wajar didirikan Perguruan Tinggi Poltek KP.

Sehingga kata Rudin, untuk mempercepat hal itu, maka kerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi yang ada sudah sangat tepat demi peningkatan SDM.

“Dengan adanya kerjasama ini, maka peningkatan kualitas SDM menjadi kewajiban bersama. Jika ini berjalan bersama, maka mencerdaskan generasi bangsa itu pasti bisa tercapai,” jelas Rusdin.

“Kami dari fakultas Pertenakan dan Perikanan Untad menaruh perhatian penuh dikutkan bersama politeknik yang ada. Kita akan bergabung bersama sama. Semoga dengan adanya kerjasama yang baik ini harapan bisa tercapai,” tambahnya.

Lanjut Rusdin, sarana dan prasara Perkuliahan boleh dikata sudah memadai, sehingga tinggal proses perizinan dan naskah akademik.

Secara emosional kata Rusdin, dirinya terpanggil sebagai putra daerah untuk bersama sama membantu Pemerintah Daerah.

“Secara emosional kami selaku putra daerah mendukung adanya kegiatan ini. Ini luar biasa dan kami bangga. Bukan hanya melihat dari jauh, tetapi bagaimana sama sama membangun daerah ini,”Ujar Rusdin Kelahiran Toribulu itu. Jum’at, (12/2/21).

“Intinya pengurusan perizinan, naskah akademik, penyiapan sumber daya manusia, kita akan bantu juga agar korelasinya bagus,” tutupnya. (rls)

The post Dukung Poltek KP di Parimo, Untuk Meningkatkan SDM Dibidang Kelautan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Dijadwalkan Taruna Taruni Politeknik (Poltek) Kelautan dan Perikanan (KP) Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) bakal bertandang di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah (Sulteng), untuk melaksanakan Praktek lapangan, pada awal bulan Maret 2021.

Hal itu disampaikan langsung Direktur Poltek KP Bone Muji Prihajatno, kepada Wartawan, usai survei lokasi di Pantai Wisata Mosing, Desa Siney, Kecamatan Tinombo Selatan. Selasa, (09/02/2021).

Kata Muji, Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Parimo, sangat mendukung, itu bisa dilihat dari persiapannya yang cukup matang.

“Pemkab Parimo mendukung sekali. Jadi kami juga terkesan sekali ternyata persiapanya matang untuk anak anak kita dari Bone, baik sarana asramanya, tempat untuk praktek sudah disiapkan semua. Ini tugas kami, karena sudah disiapkan seperti ini tentunya kami lebih giat lagi untuk praktek disini,” imbuhnya.

Muji menuturkan, sebanyak 12 orang putra-putri Parimo sedang menjalani perkuliahan di Poltek Bone. Sehingga kata Muji ia akan mengutus 12 orang tersebut untuk bergabung dengan Taruna Taruni lainnya mengikuti Praktek lapangan di Parimo.

Lebih lanjut katanya, 12 orang Taruna Taruni Parimo yang sedang mengayam pendidikan di Poltek KP Bone ini, adalah pelaku utama pembudidaya ikan ataupun nelayan. Dan memang, sesuai intruksi Menteri Kelautan dan Perikanan RI, pelaku utama untuk poltek Bone 50 persen, dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi dan taraf hidup dari anak anak nelayan.

“Kami tentunya menyambut baik, mudah-mudahan anak anak kami bisa praktek dan beraktivitas dengan baik disini, didampingi dosen dosen profesional, tenaga tenaga teknis yang professional. Apalagi ada dukungan dari Perusahaan yang sangat membantu tempat praktek maupun nantinya setelah lulus,”harapnya.

“Kedatangan Taruna Taruni Politeknik Bone sebenarnya sudah diagendakan selesai semester ganjil. Tetapi kita akan mulai saja di semester genap yakni awal bulan Maret sebanyak 30 orang sudah termasuk 12 orang Putra putri Parigi Moutong yang belajar di Bone,” Pungkasnya. Rabu, (10/02/2021). (Rls)

The post Pemkab Parimo Siap Sambut Kedatangan Taruna Taruni Poltek KP Bone appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Ketua Pimpinan Wilayah (PW)) Pemuda Muslim Sulawesi Tengah, Syahril Rachman, mengatakan, penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), menjadi hal urgen yang patut diperhatikan oleh semua pihak. Hal ini disampaikannya, saat Webinar “Pelaksanaan Batuan Sosial Tunai (BST), dan Manfaatnya Bagi Masyarakat di Sulawesi Tengah,” belum lama ini. Senin, (08/02/2021).

”Di Sulawesi tengah, tentunya ini menjadi PR kita semua, terutama Dinas sosial dalam melakukan proses penyaluran BST. Kita harus mengantisipasi, jangan sampai masih ada yang mengeluhkan persoalan bantuan yang tidak tepat sasaran pada penerima,” kata Syahril.

Menurutnya, pada proses pelaksanaannya, Pemerintah sebagai aktor pemberi layanan, wajib mematuhi asas-asas pelayanan publik. Diantaranya, berupa kejelasan informasi dan transparansi.

“Hal ini diperlukan agar tidak menimbulkan masalah sosial baru di kalangan masyarakat. Intensifikasi dan ekstensifikasi saluran komunikasi, merupakan skenario wajib yang harus ditempuh,” ketusnya.

Dikatakan Syahril, banyak pertanyaan di masyarakat, seperti bagaimana prosedur penerimaan bantuan, apa saja item bantuan, kapan diberikan, serta kemana harus mengadukan jika terjadi ketidaksesuaian atau kesulitan dalam menerima bantuan.

“Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan urgen dalam proses pelaksanaan BST yang saya maksud. Maka, mengatasi ini, kita harus ada solusi bersama, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan,” ujarnya

Syahril menegaskan, BST harus betul-betul tepat sasaran. Data dari kelompok-kelompok penerima manfaat, harus ‘by name by adress’ (sesuai nama dan sesuai alamat). Sehingga tepat dan akurat.

“Libatkan RT atau RW dan pemerintah desa dan pemerintah daerah. Sehingga betul-betul bantuan ini bisa tepat sasaran,” pintanya.

Terakhir, dikatakan Syahril, kehadiran BST sendiri, diharapkan terjadi sebuah sirkulasi uang secara nasional tiap bulannya. Mampu membantu dan menggerakkan kegiatan ekonomi, hingga ke akar rumput. Serta, kebijakan dilakukan dengan tujuan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat akibat pandemi virus corona (Covid-19).

“Apalagi di masa-masa sulit seperti saat ini, bantuan bahan pokok kerap menjadi incaran untuk diselewengkan atau jatuh ke tangan yang tidak berhak. Pun, pembagian bansos di masa pandemi tetap harus merujuk pada protokol kesehatan. Masalah sosial ekonomi yang tak terkendali bisa jauh lebih mengerikan dampaknya dari masalah kesehatan,” jelasnya.

Sebelumnya, kata Syahril, Webinar yang dilaksanakan pihaknya tersebut, tak lain untuk membantu upaya pemerintah melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan BST dan juga pemanfaatannya di masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi tengah.

Reporter : Saiful 

The post Antisipasi Ketimpangan Penyaluran BST, Ini Kata Ketua PW Pemuda Muslim Sulteng appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Ir Adi Suseno mengatakan, untuk zonasi Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), sesuai petunjuk Kementerian Kelautan dan Perikanan RI adalah Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan (KP).

Adi Suseno mengatakan, kesiapan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong sangat luar biasa baik dari segi penyiapan sarana maupun prasarana.

“Saya sangat senang melihat pola asramanya untuk aktivitas kegiatan sehari hari para Taruna Taruni nanti,”Ucap Adi Suseno usai Rapat bersama dengan OPD terkait membahas persiapan Perkuliahan, bertempat di Pantai Lolaro Tinombo, Selasa (9/2/21).

Berkaitan dengan Akademi Komunitas KP, Adi Suseno berharap Pemda Parimo, dan Universitas terkait yang telah menjalin kerja sama untuk saling mendukung antara satu sama lain demi mempercepat kelengkapan Akademi Komunitas KP.

“Kita jalan saja dulu, karena bulan Maret ini sudah dimulai perkuliahan, dan itu merupakan satu cikal bakal. Sambil kita benahi, sambil kita jalan. Bulan Maret kita datang kesini lagi, belajar disini, dengan harapan ini menjadi yang terbaik,”Jelasnya.

“Insya Allah kita akan undang juga Eselon I, mudah mudahan bapak Menteri sendiri yang hadir untuk menebar pertama kali di sini,”Tuturnya.

Kata Adi Suseno, Akademi Komunitas diperuntukan komunitas di Parigi Moutong. Dengan masa tempuh studi tidak perlu lama. Jika pendidikan ditempuh hanya 1 tahun, maka 10 bulan ada di Industri dan 2 bulan untuk Pengatar perkuliahan.

“Jika seumpama pendidikan itu ditempuh 1 tahun, maka 10 bulan itu ada di industri. 2 bulan itu untuk pengantaran saja. Dengan demikian, percepatan untuk mendapatkan tenaga ahli di perusahaan tidak lama lama, karena langsung dilapangan. Langsung rill bukan teori lagi,”Tekanya.

Oleh karena itu kata Adi Suseno, posisi tersebut merupakan zonasi untuk perintisan akademi komunitas di Parigi Moutong sehingga untuk dapat masuk ke level Politeknik Kelautan dan Perikanan.

“Jika kebutuhan mendesak agar perikanan di parimo khususnya budidaya ini cepat, maka akademi komunitas merupakan jawabannya,” imbuhnya.

Lanjut Adi Suseno, untuk Akademi Komunitas KP jurusan dibuka pertama adalah D1 jurusan Budidaya dan Pengolahan.

Kata Adi Suseno, jika nanti dibuka D2, maka perlu dilakukan komunikasi kembali. Karena kata ia, untuk Akademi Komunitas, yang mengajukan jurusan termasuk mahasiswanya adalah Pemda Parigi Moutong.

“Kalau diiihat dari sisi fasilitas kita tinggal jalan saja, adapun adanya kekuarangan, sedikit demi sedikit bisa kita benahi bersama. Bulan Maret kita langsung aktion di lapangan,”ia menandaskan.

The post Direktur Poltek KP Bitung : Zonasi Parimo Adalah Akademi Komunitas KP appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Komandan Satuan Korps Brimob Polda Sulteng, Komisaris Besar Polisi Joko Sulistyo, S.IK, menegaskan, tidak ada anggota Brimob Polda Sulteng yang terlibat praktek ilegal mining di Wilayah sulawesi Tengah.

Hal ini ditegaskannya, menyikapi santernya isu, ada oknum brimob yang diduga bermain di tambang emas ilegal di Dusun Dongi-dongi, Desa Sedoa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso.

Melalui Wadansat Brimobda Polda Sulteng, AKBP Deny Jatmiko S.IK, disampaikan, setiap anggota Brimob jajaran Polda Sulteng, tidak telibat kegiatan yang melanggar etik, selaku Bhayangkara Negara, khususnya Brimob.

“Dansat Brimob secara tegas mewanti-wanti agar semua anggota Brimob untuk tidak melakukan kerja kerja di luar tupoksi. Terkhusus lagi terlibat dalam kegiatan tambang illegal,” jelas AKBP Deny Jatmiko S.I.K saat ditemui di Mako Brimob Polda Sulteng, Minggu, (07/02/2021).

Ia juga meluruskan informasi terkait rumor yang berhembus di masyarakat saat ini. Di mana, ada oknum Brimob yang main mata di Peti Dongi-Dongi.

Menurutnya, kehadiran anggota Brimob disekitar Kawasan Taman Nasional Lore Lindu, tak lain dalam rangka mendukung operasi Tinombala yang sedang berlangsung disekitar wilayah tersebut.

“Jadi, kehadiran anggota Brimob disekitar kawasan Peti Dongi-dongi dalam rangka melakukan tugas khusus. Yakni mendukung operasi Tinombala yang sedang berlangsung . Anggota Brimob di sana ditugaskan khusus untuk operasi intelejen,” urainya.

“Personil kami di sana dalam rangka penugasan khusus (Under Cover). Mereka ditugaskan mengawasi keterlibatan anggota Brimob dalam kegiatan Ilegal Mining serta kegiatan lain yang berpotensi menimbulkan ancaman keamanan bagi keberlangsungan operasi,” jelas mantan Danyon A Pelopor Satbrimobda Polda Kalbar tersebut.

Terkait insiden perampasan HP oleh oknum Brimob di Kawasan Peti Dongi-dongi, juga dijelaskan, merupakan salah paham biasa. Masalah tersebut juga telah berujung damai antara pemilik handphone dan anggota Brimob yang mengamankan HP tersebut.

“Masalah dugaan perampasan HP sudah kami pertemukan korban dengan anggota kami yang diduga mengambil HP tersebut. Keduanya telah berdamai dan saling memaafkan. Sehingga tidak ada lagi permasalah diantara keduanya,” ketus Deny Jatmiko kepada sejumlah wartawan yang hadir di Mako Brimob Polda Sulteng.

Masih mewakili Dansat Brimob Polda Sulteng, ia juga menyampaikan, pada prinsipnya pihaknya tidak anti Kritik. Justru, sebaliknya, dibutuhkan sinergitas yang lebih baik untuk menjaga keamanan di Sulawesi Tengah dengan semua pihak.

“Brimob tidak anti kritik, selagi untuk kebaikan kami dalam rangka mengintropeksi diri, serta pembenahan internal maka kami selalu terbuka. Kami adalah rekan kerja kawan kawan Pers ,” imbuhnya.

Sebelum mengakhiri pertemuan, dirinya menambahkan, pihaknya tidak mentolelir segala aktifitas anggotanya yang terlibat dalam kegiatan diluar Tupoksi dan melanggar etik.

Dengan begitu, diharapkan juga peran masyarakat. Agar, dapat memberikan informasi, jika ada oknum Brimob yang diduga melakukan pelanggaran diluar kesatriaan.

“Kami tegaskan tidak ada anggota Brimob yang bermain tambang dan juga main beking bekingan. Kami tidak pernah menerbitkan Sprint khusus, kecuali untuk kegiatan khusus intelejen ” Ia menandaskan.

Reporter : Saiful

The post Tidak Ada Anggota Brimob Polda Sulteng Terlibat Bisnis Tambang Ilegal appeared first on Prosesnews.id.