PROSESNEWS.ID – Keterlmabatan pemasukan data hasil verifikasi dan validasi data kemiskinan di Gorontalo, membuat Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mendesak jajarannya. Termasuk pemerintah kabupaten/kota untuk serius menyelesaikan pendataan.
“Tolong buatkan surat ke bupati dan walikota dengan deadline waktu kapan mereka harus memberikan data yang akurat tentang BPJS, PKH dan lain-lain. Jika ada yang tidak memberikan data (penerima bantuan yang berhak), maka bantuan dari provinsi kita setop,” tegas Gubernur Rusli Habibie saat memberikan pengarahan pada Evaluasi Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesta bertempat di Belle li Mbui, Kota Gorontalo, Selasa (26/11/2019).
Dikatakan Gubernur Rusli Habibie, kasus data yang tidak akurat sudah lama terjadi di Gorontalo. Data tidak pernah diverifikasi dan divalidasi lapangan. Akibatnya, warga yang sudah meninggal, pindah domisili dan atau tidaka layak menerima bantuan, konon tetap dibiayai daerah selama bertahun-tahun.
Baca Juga : Penerima PKH di Gorontalo Banyak Orang Mampu
“Tolong buatkan surat kepada Bapak Presiden, mohon waktu untuk memaparkan temuan kita. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh Nasional. Ini yang bikin bapak Presiden pusing. Data (penerima bantuan) ditambah-tambah terus, ternyata salah satu contoh dari Provinsi Gorontalo saja tidak akurat,” tegas dia. (Ads)
