PROSESNEWS.ID, Pohuwato – Menyikapi polemik yang terjadi di perusahaan sawit yang ada di Kabupaten Pohuwato, DPRD Pohuwato bakal membentuk panitia khusus (Pansus).
Itu ditegaskan langsung Ketua Komisi II DPRD Pohuwato, Rizal Pasuma, usai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah perwakilan Fraksi dan Pemerintah Daerah, di ruang Rapat DPRD, Senin, (30/01)
“Terkait dengan hal-hal yang kemarin sempat terangkat di rapat kita dengan pihak manajemen perusahaan, kami dari Komisi II yang diwakili 4 Fraksi, bersepakat untuk membentuk Pansus, terkait dengan persoalan di perkebunan sawit itu sendiri,” tegas Rizal Pasuma dalam konferensi pers.
Lanjut kata Aleg dari Fraksi Goklar itu, seluruh perusahaan sawit akan ditandaki, karena dianggap tertutup dan melanggar komitmen dengan Pemerintah Daerah, bahkan masyarakat melapor dirugikan.
“Komitmen mereka hari ini justru berbanding terbalik, dengan apa yang mereka sampaikan di awal. Mereka mengatakan mensejahterakan rakyat, namun sebaliknya sangat miris apa yang telah kita dengarkan sendiri dari petani-patani Plasma itu sendiri,” ungkap Rizal.
“Bayangkan 5 Tahun, ada yang hanya menerima Rp. 248.000 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu), dari sisa hasil pembagian penjualan. Ada bahkan yang hanya 50 ribu. Jadi sangat tidak sesuai,” kata Rizal, penuh kecewa.
Tujuan dari Pansus ini kata Ketua Komisi II, yaitu untuk menyelediki semua terkait dengan izin, dan hal-hal tidak sesuai yang dilakukan oleh mereka.
“Banyak hal yang disembunyikan oleh pihak perusahaan terhadap pemerintah Daerah. Sehingga mendorong untuk bagaimana ini ditindaklanjuti melalui Pansus,” tandasnya.
