PROSESNEWS.ID – Penolakan terhadap rencana pengaktifan kembali Kepala Desa Motilango, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, disuarakan sejumlah warga dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru mengembalikan kepala desa nonaktif ke jabatannya. Mereka menilai masih terdapat sejumlah persoalan di desa yang perlu diselesaikan sebelum keputusan pengaktifan diambil.
Perwakilan warga, Ibrahim Hasan, menjelaskan bahwa keberatan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan persoalan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang sebelumnya menjadi dasar penonaktifan kepala desa.
Ia menyebut masih terdapat sejumlah dugaan permasalahan lain, termasuk dugaan pungutan liar dalam proses pengurusan lahan Hak Guna Usaha (HGU).
Menurut Ibrahim, pungutan tersebut diduga mencapai Rp300 ribu untuk setiap penggarap. Bahkan, persoalan itu disebut telah dilaporkan kepada Polres Gorontalo.
“Pengurusan lahan HGU, diduga ada pungli. Jumlahnya paling rendah Rp300 ribu per penggarap. Itu salah satu persoalan yang kami sampaikan,” ungkap Ibrahim dalam RDP.
Selain persoalan tersebut, Ibrahim juga menyampaikan dugaan adanya perlakuan berbeda terhadap warga yang dinilai tidak sejalan dengan kepala desa. Salah satu contohnya berkaitan dengan pelayanan penerbitan surat keterangan tidak mampu yang menurutnya dipersulit.
Persoalan pendataan penerima bantuan pemerintah juga menjadi perhatian masyarakat. Ibrahim menilai penyaluran bantuan belum sepenuhnya menyentuh warga yang memenuhi kriteria sebagai penerima.
Ia mencontohkan bantuan bibit jagung dari pemerintah provinsi yang disebut masih menyisakan sejumlah warga yang layak menerima bantuan, tetapi belum terakomodasi.
Atas berbagai keberatan tersebut, masyarakat meminta pemerintah kabupaten terlebih dahulu menyelesaikan persoalan yang muncul di Desa Motilango sebelum mengambil keputusan mengenai status kepala desa.
“Kami berharap pemerintah daerah menunda dulu pengaktifan kembali kepala desa ini sebelum polemik-polemik yang ada diselesaikan,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi warga, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Rivon Kadir Ui, menyatakan bahwa kewenangan untuk menentukan pengaktifan kembali kepala desa berada di tangan pemerintah daerah.
Ia menegaskan, aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam RDP perlu menjadi bahan pertimbangan pemerintah kabupaten dalam menentukan langkah selanjutnya.
“Pengaktifan kembali kepala desa itu kami serahkan kepada pemerintah daerah. Apakah akan mengaktifkan atau menunda pengaktifan kepala desa yang menurut bapak dan ibu masih memiliki persoalan yang belum diselesaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten I Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Rahmat Doni Lahati, menerangkan bahwa penonaktifan kepala desa selama satu tahun merupakan bagian dari langkah pemerintah daerah dalam menangani persoalan yang terjadi di Desa Motilango.
Rahmat menyebutkan, masa berlaku surat keputusan (SK) penonaktifan kepala desa tersebut akan berakhir pada Desember 2026. Saat ini, pemerintah daerah masih melakukan kajian untuk menentukan kelanjutan status yang bersangkutan dengan mengacu pada prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terkait TGR yang sebelumnya menjadi salah satu dasar penonaktifan, Rahmat memastikan bahwa kewajiban tersebut telah diselesaikan oleh kepala desa yang bersangkutan.
“Kalau soal TGR, yang bersangkutan sudah menyelesaikannya. Namun, terhadap persoalan-persoalan lain yang terungkap, semuanya akan kami kaji kembali. Saat ini pemerintah daerah sedang melakukan kajian apakah yang bersangkutan akan dilanjutkan atau tidak,” jelas Rahmat.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan memperhitungkan berbagai aspek dan persoalan yang berkembang sebelum menetapkan keputusan terkait pengaktifan kembali Kepala Desa Motilango.
Dengan demikian, keputusan mengenai kelanjutan jabatan kepala desa tersebut masih menunggu hasil kajian pemerintah daerah. Sementara itu, aspirasi penolakan warga telah disampaikan melalui RDP bersama Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo.







