PROSESNEWS.ID – Memaksimalkan penanganan banjir agar komprehensif, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie usulkan penanganan banjir di Gorontalo untuk menjadi Peraturan Presiden (Perpres).
Hal tersebut disampaikannya, usai mengikuti pertemuan rapat bersama Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil di Jakarta, Senin (24/8/2020).
“Diupayakan Perpres keluar dalam satu bulan ini sehingga Oktober-November sudah bisa jalan,” tutur Rusli usai mengikuti pertemuan.
Selain dihadiri Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan kepala daerah se Gorontalo, rapat diikuti oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian dan BMKG.
Dijelaskan Gubernur Rusli, pengusulan penanganan banjir Gorontalo menjadi Perpres patut disyukuri. Selain dikerjakan oleh berbagai kementrian dan lembaga, Perpres juga mengatur penanganan banjir secara komprehensif mulai dari hulu hingga hilir.
“Jadi siapa bekerja apa semua sudah jelas, baik itu kementrian terkait maupun pemerintah daerah. Pekerjaannya pun tidak separuh-separuh tapi semuanya mulai dari revitalisasi sungai termasuk kelanjutan pembangunan Waduk Bulango Ulu dan Bone Ulu,” imbuhnya.
Untuk penanganan banjir di hilir, pemerintah daerah membuka opsi untuk relokasi warga di bantaran sungai di Kota Gorontalo. Pemkot bersedia menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah susun. Berbagai kemungkinan masih dalam kajian.
Rusli mengatakan, penanganan banjir di Provinsi Gorontalo mendapatkan atensi dari berbagai kementrian dan lembaga. Hal ini tidak terlepas dari campur tangan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ kepala Badan Perencanaan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa yang memfasilitasi rapat lintas sektor.
Sementara itu, dilansir dari siaran pers Tim Komunikasi Publik Kementrian PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa merekomendasikan program prioritas 2020-2024 untuk menangani masalah banjir di Gorontalo. Lima program kegiatan yakni penyelesaian masterplan pengendalian banjir, penataan ruang, rehabilitasi lahan, perbaikan pos hujan, dan mitigasi bencana.
“Untuk pengelolaan Banjir di Provinsi Gorontalo ini secara struktural pada tahun 2020 membutuhkan anggaran sebesar Rp94,7 miliyar, memasuki tahun 2021 anggaran nanti akan bertambah menjadi Rp126 miliyar karena cakupan kawasan yang menjadi pengendalian banjir akan lebih banyak lagi,” ungkap Menteri.
Banjir di Provinsi Gorontalo merupakan kombinasi banjir luapan sungai dan tidak efektifnya drainase lokal. Kawasan danau dan sungai kini sangat kritis karena sedimentasi. Sebanyak 57% lahan di WS Limboto-Bolango-Bone termasuk kategori kritis.
Di sisi lain, Danau Limboto mengalami pendangkalan dan pengurangan luas karena pembangunan di sekitar danau. Lebih dari 50% luas alami danau telah hilang. Untuk itu pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan memusatkan perhatian dalam revitalisasi kawasan yang menjadi resapan air. (Ads)
