PROSESNEWS.ID – Menteri Sosial yang baru dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Tri Rismaharini, bakal memprioritaskan program pemberdayaaan. Terutama bagi kalangan Fakir miskin, hingga bagi anak-anak terlantar.
Hal itu ia sampaikan pada saat konferensi Pers di Istana Merdeka, Selasa, (22/12/2020). Ia mengatakan, program ini memang bakal diprioritaskan, dengan maksud untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia saat ini.
Apalagi menurutnya, selama ini banyak anak-anak terlantar. Sehingga, ini yang kemudian menjadi sasaran dan target, agar anak-anak terlantar sekalipun, bisa menjadi generasi penerus yang bermanfaat untuk kemajuan Bangsa dan Negara.
“Kami akan perhatikan terutama anak-anak terlantar, fakir miskin, kami prioritaskan untuk program pemberdayaan, sehingga anak-anak bukan hanya menadahkan tangan, tapi bisa melakukan segala sesuatu,” tutur Perempuan yang akrab disapa bu Risma itu.
Dijelaskannya, nantinya, program pemberdayaan ini, bakal menggandeng atau bekerja sama dengan beberapa Kementerian. Misalnya, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan lainnya.
Selain itu, program pemberdayaan juga akan mencakup anggota keluarga lain. Seperti suami yang sudah bekerja tetapi butuh bantuan agar bisa memperoleh penghasilan tambahan. Sebaliknya, begitu juga dengan para ibu rumah tangga.
“Kami akan bekerja sama dengan program ini, bentuk koperasi di tingkat kecamatan dan kelurahan, tapi daerah ada karakteristiknya berbeda-beda. Untuk meningkatkan pendapatan, maka buat program kerja sama dengan kementerian lain,” sebutnya.
Lebih lanjut katanya, pihaknya juga tak hanya menumbuhkan pendapatan masyarakat, diungkapkannya, program yang dibuat nanti juga bisa memberi solusi bagi masyarakat untuk mengurangi pengeluaran.
“Jadi misal untuk mengurangi pengeluaran, berikan program pertanian dengan cara sederhana. Kerja sama dengan Kementan, sehingga bisa kurangi pengeluaran,” imbuhnya.
Di sisi lain, ia meyakinkan bahwa program pemberdayaan ini juga akan dibuat ‘ramah’ bagi kaum penyandang disabilitas. Risma yakin program pemberdayaan ini dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.
Selain pemberdayaan, lanjutnya, pihaknya juga akan segera membenahi data penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Hal ini akan dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, khususnya yang berhubungan dengan data kependudukan dan perguruan tinggi.
“Menurut saya, sangat baik kalau kami melibatkan perguruan tinggi juga di dalam implementasi kami di lapangan,” jelasnya. (PR)
