PROSESNEWS.ID – Pos rapid test di wilayah perbatasan Gorontalo-Sulawesi Utara (Sulut) yang berada di Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) mendapat sorotan dari banyak pihak. Tidak hanya masyarakat setempat, pelaku perjalanan juga ikut memprotes adanya keberadaan pos rapid test tersebut.
Menaggapi persoalan itu Kepala Dinas Kesehatan, Gorontalo Utara, Rizal Yusuf Kune angkat bicara. Ia mengatakan rapid test yang diperbantukan oleh pemerintah provinsi di perbatasan memang tujuannya memudahkan masyarakat. Namun permasalahannya bertentangan dengan aturan yang berlaku sesuai Permenkes.
“Dalam aturan permenkes pada pasal 10 menyebutkan pelaksanaan rapid test harus dilakukan di gedung yang sudah memenuhi standar. Pada pasal 9 menyebutkan laboratorium tidak bisa membentuk pos-pos kecil. Sementara itu di pasal 8 juga menyebutkan bahwa pelaksanaan rapid test harus berdasarkan permintaan dokter, bidan dan penegakan hukum. Jadi tidak ada yang namanya pos-post kecil semacam itu,” ucap Rizal. Senin (29/6/2020)
Selain itu, ia juga menjelaskan sebelum diadakan pos rapid diperbatasan, seharusnya pihak yang terkait melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah Gorontalo Utara. Sehingga pertanyaan masyarakat soal keberadaan pos tersebut tidak simpang siur.
Adanya pos rapid test yang dilaksanakan diperbatasan tersebut, mempermudah masyarakat, namun bisa saja dapat menimbulkan image bahwa rapit test hanya untuk kepentingan bisnis.
“Hal itu diketahui, pada saat pelaksanaan sudah dua hari, yang diberitahukan melalui salah satu Satgas dari dinas kesehatan provinsi. Saya juga sudah melakukan koordinasi dengan provinsi, setelah saya baca aturan itu rencananya akan ditarik kembali hari ini,” ucapnya. (Usi)
