Pemerintah tidak hanya menggulirkan bantuan sosial berupa beras dan paket sembako sesuai data Kementerian Sosial (Kemensos), melainkan memperluas sasaran ke pekerja sektor informal.
Tiada hari tanpa blusukan ke tengah masyarakat. Pada Senin (19/7/2021) pagi, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyusuri kampung-kampung kecil di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menteri Risma ingin memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos), yakni Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), tepat sasaran di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali yang per Rabu, (21/07/2021) diganti penggunaan istilahnya menjadi PPKM Level 4.
“Apa sampeyan (Anda) sudah menerima BST?” tanya Mensos kepada para warga. Salah satu warga RT 25 RW 7 Ngapusan, Kota Yogyakarta, Sari Bardani menjawab sudah menerima bansos tunai senilai Rp600.000.
Mensos lanjut menyisir lorong gang sempit menemui penerima BST lainnya. Pransius Rudi Asisi yang gelagapan karena kaget tiba-tiba didatangi oleh Mensos ke rumahnya. “Pangapunten, Pak, penjenengan sampun terima bantuan BST (Mohon maaf apa Bapak sudah terima bantuan BST)?” Rudi mengalami stroke jadi untuk menjawab pertanyaan Mensos Risma mengalami kendala. Dibantu oleh saudaranya, Rudi mengaku sudah menerima BST di kantor pos.
Melanjutkan pengecekan di tempat yang lainnya, Menteri Risma langsung menanyakan hal serupa kepada warga, Yani (40) yang tercatat sebagai penerima PKH. “Apakah ada pemotongan saat pencairan bansos?” tanya Mensos. “Tidak ada sama sekali pemotongan. Saya utuh menerimanya, Bu,” ujar Yani.
Mensos Risma pun mengingatkan bahwa pihaknya akan bertindak tegas kepada para pendamping penerima bansos yang main-main. Ia menekankan agar pendamping menjalankan amanat yakni memberikan informasi kepada para penerima bansos dengan jujur.
Untuk memastikan pengecekan di lapangan kepada penerima bansos BST, BPNT dan PKH, Mensos pun langsung memfoto KTP dan kartu identitas penerima bansos tersebut. Pada Juli 2021, di provinsi DIY tercatat menyalurkan kepada 186.017 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, 124.700 KPM BST. BPNT/Kartu Sembako sejumlah 383.220 KPM.
Data penerima bansos lewat program-program tersebut sudah diverifikasi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kemensos. Presiden Joko Widodo sejak awal sudah meminta Kemensos untuk mempercepat pencairan bansos BST, BPNT/Kartu Sembako dan PKH sebagai antisipasi dampak kebijakan PPKM Level 4.
Penyaluran bansos sesuai waktu iru diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat yang paling terpuruk di masa pandemi Covid-19. Kemensos juga bekerja sama dengan Perum Bulog menyalurkan tambahan paket beras 10 kg untuk 10 juta KPM PKH dan 10 juta KPM BST di seluruh Indonesia. Total beras yang disiapkan Bulog untuk program ini sebanyak 200 ribu ton.
Di samping itu, Kemensos menyalurkan bantuan beras sebanyak 5 kg khusus untuk masyarakat pekerja sektor informal di Jawa-Bali yang tidak bisa mencari nafkah bekerja karena pembatasan kegiatan dalam PPKM Level 4.
Untuk penyediaan dan penyaluran beras, Kemensos bermitra dengan Perum Bulog dan Pemda yang langsung mengantarkan bantuan kepada para penerima manfaat. Untuk keperluan pemberian perluasan bantuan sosial ini, Kemensos menyiapkan total 2.010 ton beras.
“Data penerima bantuan beras lima kilogram ini dari usulan pemerintah daerah. Mereka adalah masyarakat terdampak pandemi dan tidak terdaftar sebagai penerima tiga jenis bansos, yakni PKH, BPNT atau Kartu Sembako, dan BST,” ujar Mensos, di Jakarta, Minggu (18/7/2021).
Sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan masing-masing 3.000 paket beras dan 6.000 paket untuk enam ibu kota provinsi. Penyalurannya oleh dinas sosial atau unsur pemda lainnya.
Risma menambahkan, para penerima bantuan ini adalah pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktivitas.
Secara umum, dalam rangka pelaksanaan program perlindungan sosial, Kemensos juga mengoptimalisasi program bansos reguler, yakni PKH, BPNT, dan BST.
PKH tahap ketiga, yakni untuk bulan Juli-Agustus-September tahun ini, disalurkan pada Juli 2021. BST untuk 10 juta KPM selama 2 bulan yakni Mei-Juni juga cair pada Juli. Kemudian untuk 18,8 juta KPM BPNT atau Kartu Sembako mendapat tambahan dua bulan di samping 12 bulan yang sudah dianggarkan, yakni pada bulan Juli dan Agustus.
Anggaran negara yang disiapkan untuk PKH sebesar Rp28,3 triliun, dan BPNT/Kartu Sembako sebesar Rp42,3 triliun yang disalurkan melalui Bank-bank Milik Negara (Himbara). Kemudian untuk BST anggaran sebesar Rp15,1 triliun yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia. “Dengan ketiga bansos ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat di saat PPKM,” kata Mensos Risma.
Satu hal, jajaran TNI dan Polri di seluruh Indonesia juga turut berpartisipasi mendukung bansos bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di masa PPKM ini. Seperti yang dilakukan aparat Polres Padang Panjang, Sumatera Barat, sejak Jumat (16/7/2021) menyalurkan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak PPKM Level 4 seperti pedagang kaki lima, dan ojek. Pada hari pertama, Polres Padang Panjang sudah menyalurkan sebanyak 100 paket beras 5 kg dan 100 paket sembako. Untuk keesokan harinya mereka menyalurkan paket beras sebanyak 25 paket dan 25 paket untuk sembako.
Kombinasi bantuan sosial reguler maupun tambahan bansos sembako serta tunai yang digulirkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tersebut diharapkan menjadi jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang memang membutuhkan.
Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari
