PROSESNEWS.ID – Provinsi Gorontalo bakal menjadi satu-satunya provinsi yang sedang mengembangkan layanan kepegawaian berbasis digital.
Layanan berbasis digital ini untuk memudahkan pegawai dalam hal pengurusan kenaikan pangkat (kenpa), kenaikan berkala sampai dengan pengurusan pensiun agar tidak lagi bergulat dengan segala macam bentuk kertas dan tepat waktu.
Bersamaan dengan itu, Provinsi Gorontalo bakal menjadi pilot project layanan kepegawaian untuk wilayah Regional XI Manado.
“Target kami pada kenaikan pangkat pada bulan April nanti sudah berbasis digital. Kami juga sudah bekerjasama dengan BKN (Badan Kepegawaian Negara),” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo, Zukri Suratinojo, Rabu (22/1/2020).
Zukri juga mengungkapkan, untuk mempercepat penggunaan layanan kepegawaian berbasis digital ini, dalam waktu dekat pihaknya sudah menyiapkan tim untuk turun ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meminta kelengkapan administrasi PNS untuk di digital-kan.
Khusus untuk pengurusan kenaikan pangkat, lanjut Zukri, pihaknya masih menemui masalah khususnya untuk jabatan fungsional. Kendalanya, berada pada penilaian angka kredit. Selama ini, lanjutnya, belum ada sebuah kesepakatan dan kesepahaman tata cara penilaian angka kredit yang benar dan sesuai.
Kadang kala di masing-masing OPD yang memiliki jabatan fungsional hanya memiliki tim penilai angka kredit. Yang seharusnya di setiap OPD harus ada sekretariat tim penilai angka kredit.
“Jadi bukan hanya tim penilai saja tetapi harus ada juga sekretariatnya. Olehnya, dengan pelaksanaan bimtek ini, tentunya kedepan masalah-masalah seperti ini tidak terjadi lagi. Kami juga menegaskan bagi pejabat fungsional yang tidak mengikuti bimtek, tidak akan dilayani dalam pengurusan kenaikan pangkat pada bulan april ini,” pungkasnya. (Ads)
