PROSESNEWS.ID – Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI menggelar workshop pengadaan barang/jasa pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pelaku pengadaan di lingkup pemerintah provinsi, kabupaten/kota se-Gorontalo, Kamis (23/1/2020).
Ketua LKPP RI Roni Dwi Susanto mengungkapkan, pemerintah provinsi Gorontalo mengalami peningkatan dan perkembangan yang cukup signifikan untuk tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Contohnya pada Tahun 2019, progres PBJ mengalami kemajuan dan percepatan hingga 50% di pertengahan, dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 15-20%.
“Saya yakin di Gorontalo banyak produk-produk lokal yang bisa dibeli dan itu bisa kita tuang dalam katalog lokal. Kami dari LKPP siap mendampingi jika Gorontalo mengeluarkan katalog lokal,” janji Roni.
Menurutnya, sangat penting dalam pengadaan adalah strategi kontraknya sehingga tidak akan terjebak dalam proses-proses hukum.
“Pengadaan harus tepat dari sisi kualitasnya, kemudian waktunya, jangan sampe tidak tepat waktu. Setelah itu tepat lokasinya sehingga uang itu tidak terbuang sia-sia dan terakhir adalah biayanya,” katanya.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyampaikan terima kasih kepada ketua LKPP yang bersedia hadir sekaligus menjadi keynote speaker dalam workshop ini.
“Pak Roni pakarnya, sehingga kami sengaja mengajak beliau untuk hadir hari ini mengikuti workshop. Di Jakarta, kami telah banyak berdiskusi tentang regulasi, aturan dan lain-lain terkait pengadaan barang dan jasa baik itu lelang, tender, swakelola dan lain sebagainya,” jelas Gubernur Rusli Habibie.
Dia menambahkan, yang dialami sekarang bahwa aturan barang jasa kebanyakan yang satu baru tahap sosialisasi dan belum sempat dilaksanakan, aturan yang baru sudah turun lagi. Dengan demikian, kadang-kadang diakui membingungkan.
Begitu pula dalam menentukan pemenang lelang atau tender yang kadang-kadang mengalami kesulitan, termasuk juga berbagai macam masalah yang harus dilaporkan atau sanggah hasil lelang.
“Contohnya menentukan pemenang, tidak hanya di standarkan pada harga yang murah, tetapi di situ tertera harga lelang yang wajar. Nah, harga lelang yang wajar itu yang seperti apa? Dan siapa yang menentukan mempertahankan argumentasi tentang harga yang wajar? Nanti tolong dijelaskan oleh para pemateri. Biar kami Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bisa bersinergi kesepemahaman,” harapnya.
Hadir dalam workshop tersebut Sekretaris daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, Direktur Advokasi LKPP RI Aris Supriyanto sebagai pemateri.
Sementara untuk peserta berjumlah 350 orang yang terdiri dari pelaku usaha barang dan jasa kontruksi, konsultan dan jasa lainnya, pimpinan OPD selaku PA/KPA serta UKBJ kabupaten/kota. (Ads)
