PROSESNEWS.ID – Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, meminta pemerintah daerah se Provinsi Gorontalo untuk memperjelas alokasi dana pilkada tahun 2024. Anggaran untuk KPU dan Bawaslu kabupaten kota harusnya sudah mulai dialokasikan tahun ini.
Pada rapat Forkopimda diperluas yang dihadiri bupati/wali kota terungkap lima daerah siap menganggarkan pada APBD Perubahan, satu kabupaten tidak sanggup karena defisit anggaran. Rapat yang dipimpin Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya itu berlangsung di kantor KPU Provinsi Gorontalo, Jumat (23/6/2023).
“Jadi anggaran 40 persen ini ada yang belum dibahas dan ada yang sudah dibahas dengan TAPD masing-masing. Saya tekankan di sini, mau tidak mau kita wajib tetap menyiapkan anggaran karena jangan sampai kita masuk daerah yang menghalangi pelaksanaan Pilkada,” ujar Ismail saat memimpin rapat tersebut.
Kabupaten Gorontalo Utara menjadi satu satunya daerah yang merasa berat jika harus menganggarkan Pilkada tahun ini. Mereka diketahui defisit anggaran sekitar Rp39 miliar.
“Kami di Pemprov mengalokasikan Rp16 miliar atau 40 persen total usulan biaya Pilkada, dari Bawaslu sebesar Rp36 Miliar. Untuk KPU kami belum finalkan angkanya, kaena KPU juga masih menunggu jadwal tahapan untuk Pemilukadanya, juga menunggu KPU kabupaten/kota dan Pemda,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadlianto Koem menjelaskan, Pemprov Gorontalo sudah mengambil bagian untuk pembiayaan honorarium petugas PPK dan PPS. Pembiayaan ini harusnya sudah meringankan pemerintah kabupaten kota.
“Harapan pak gubernur dengan kami di KPU sama. Kami berharap seluruh Pemda untuk terus berkoordinasi penyusunan anggaran ini dengan bagaimana mestinya dan bagaimana harusnya,” tandasnya.
