Pertahankan Predikat KLA, Pemkot Blitar Gelar Workshop Konvensi Hak Anak

Peserta Workshop Konvensi Hak Anak di ambil dari Satgas PPA se-kecamatan Kota Blitar dan dilaksanakan di Balai kota Kusumo Wicitro, Kota Blitar, Senin (5/4/2021). (Foto: Dwi/Prosesnews.id).

PROSESNEWS.ID – Wali Kota Blitar, Santoso menyampaikan akan mempertahankan Kota Blitar untuk kembali mendapatkan predikat sebagai Kota Layak Anak.

Ini disampaikannya, ketika membuka Workshop Konvensi Hak Anak (KHA) yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar bersama Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), di Balai kota Kusumo Wicitro, Kota Blitar. Senin (05/04/2021).

“Peningkatan kualitas anak secara global menjadi tanggungjawab bersama. Karena, anak menjadi tumpuan bagi kelangsungan generasi sekarang. Untuk itu semua satgas yang mengikuti workshop ini harus bekerja maksimal,” kata Santoso di hadapan Satgas PPA.

Santoso juga menyinggung tingkat kerawanan anak terhadap pengaruh miras, dan obat – obat terlarang termasuk Sabu bisa mempengaruhi capaian tingkatan dari Madya, Utama menuju penghargaan Nindya. Sehingga workshop ini sebagai sarana pembekalan capaian target tersebut.

“Minimal predikat sebagai Kota Layak Anak masih bisa dipertahankan, syukur-syukur kita mendapatkan predikat Nindya lagi,”ujarnya.

Ia pun berharap, keberadaan Satgas PPA ini, agar dapat melakukan upaya preventif dan kuratif. Karena itu, satgas PPA mempunyai fungsi penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dan melakukan rekomendasi kepada P2TP2A.

Santoso juga berharap, para petugas harus memahami apa yang harus dilakukan, sehingga nantinya harapan dari Pemerintah Kota Blitar bisa diwujudkan.

“Mudah-mudahan para satgas yang dibekali pada kegiatan workshop ini bisa bekerja secara maksimal, sebagaimana harapan Pemkot Blitar,”harapnya.

Sebelumnya, narasumber dalam Workshop tersebut, diantaranya Nanang A. Chanan dari Yayasan Plato Surabaya dan Cahyono dari Pusat Kajian Gender dan Anak, Sidoarjo. (ADV/HMS)