PROSESNEWS.ID – Sesuai dengan data Kemendagri menyebut, ada empat provinsi yang rata-rata realisasi belanjanya di atas nasional yakni Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jawa Tengah dan Gorontalo.
Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Mochamad Adrian N, saat pertemuan virtual bersama para gubernur dan bupati/wali kota, Selasa (15/12/2020).
Ia menjelaskan, jika belanja APBN berada di angka 82,97 persen maka provinsi Bangka Belitung di angka 89,11 persen, Sumbar 85,30 persen, Jateng dan Gorontalo masing-masing 84,73 persen dan 84,25 persen.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah Mochamad Adrian N menyebut jumlah uang di pemerintah daerah se Indonesia yang belum dibelanjakan ada sebanyak Rp249 triliun.
Hal itu berdasarkan rekapitulasi tanggal 10 Desember 2020. Hal itu cukup menghawatirkan sebab tahun anggaran berjalan efektif tinggal 10 hari lagi.
“Jadi kalau dilihat di sini masih ada anggaran sebesar Rp249 triliun yang perlu dikejar dari kacamata belanja untuk bisa memenuhi target 100 persen. Realisasi rata-rata di tingkat provinsi ada di angka 75,4 persen dan kabupaten/kota 69,81 persen,” kata Adrian.
Realisasi belanja ini berbeda dengan realisasi pendapatan pemerintah daerah yang dinilai sudah cukup tinggi. Secara agregat, realisasi pendapatan ada di angka 88,20 persen hingga tanggal 10 Desember 2020. Rinciannya realisasi di tingkat provinsi rata-rata 92,14 persen dan kabupaten/kota 86,54 persen.
“Jadi mohon maaf untuk daerah dengan realisasi rendah di sisa waktu 10 hari perlu ada beberapa langkah yang dipercepat khususnya TAPD. Beberapa daerah yang kami potret di bawah rata-rata nasional salah satunya belum pengesahan dana BOS. Perlu pengakuan pengesahan dari provinsi,” bebernya.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang ikut pertemuan virtual tersebut meyakini target pendapatan dan belanja masih bisa dikejar di sisa waktu 10 hari ke depan. Pendapatan salah satunya bisa dikejar dari tunggakan pajak kendaraan bermotor mengingat saat ini pihaknya sedang memberlakukan bebas denda dan biaya balik nama.
“Beberapa hari lalu saya juga sudah menggelar rapat evaluasi pimpinan OPD. Memang ada beberapa yang masih berproses dan segera dicairkan. Misalnya untuk belanja insentif bagi tenaga kesehatan dan gaji bagi honorer. Semoga di akhir tahun bisa mencapai target,” ucap Rusli usai pertemuan.
Dari aspek pendapatan tahun 2020, Provinsi Gorontalo berada di urutan enam sebesar 96,07 persen. Ada tiga provinsi teratas yang realisasi pendapatannya di atas 100 persen yakni Kalimantan Timur 107,95 persen, Papua Barat 105,11 persen dan Jawa Timur 104,09 persen. (Ads)
