PROSESNEWS.ID – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) MM Dunda Limboto bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo resmi menandatangani perjanjian kerja sama terkait penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) pada Kamis (24/10/2024).
Acara ini berlangsung di Ruang Mooluli RSUD dan dirangkaikan dengan sosialisasi bertema “Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Mewujudkan Kesehatan Yustisial di RSUD MM Dunda Limboto”.
Penandatanganan tersebut turut disaksikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Haris Tome, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, Abvianto Syaifulloh menjelaskan, kerja sama ini bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum dalam menjalankan tugas-tugas perdata dan TUN yang dihadapi RSUD MM Dunda Limboto.
“Dengan adanya perjanjian ini, Kejaksaan hadir secara preventif, bukan hanya untuk melakukan penindakan, tetapi untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih dini,” ujar Abvianto.
Abvianto juga menegaskan, peran kejaksaan saat ini tidak hanya berfokus pada tindakan hukum tegas, tetapi juga bersifat humanis dan mendukung pembangunan daerah, seperti yang dilakukan melalui kerja sama lintas sektor dengan RSUD MM Dunda Limboto.
Direktur RSUD MM Dunda Limboto, Alaludin Lapananda, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Ia berharap pendampingan hukum yang diberikan ini akan berdampak positif bagi pengelolaan rumah sakit, terutama terkait regulasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres).
“Dengan adanya landasan hukum yang jelas, kami optimis pekerjaan di RSUD Dunda Limboto akan berjalan lebih baik dan sesuai aturan yang berlaku,” tambah Alaludin.
