Rusli Habibie Bakal Pimpin Unjuk Rasa Jika Insentif Nakes tidak Dibayarkan

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat menjawab pertanyaan wartawan usai diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Tipikor, Kota Gorontalo, Senin (8/3/2021). Gubernur Rusli bersaksi atas perkara hukum kasus jalan GORR dengan dua terdakwa yakni F.S dan Ibr

PROSESNEWS.ID – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta bupati dan wali kota di wilayah kerjanya serius mencairkan insentif nakes. Rusli bahkan mengancam pimpin unjuk rasa tenaga kesehatan jika insentif tidak kunjung cair.

Gubernur dua periode itu mengaku kesal karena pembayaran insentif nakes saat ini menjadi atensi Presiden Jokowi. Pemda di Provinsi Gorontalo menjadi salah satu yang terendah. Meski sedang isolasi mandiri karena covid-19, Rusli memimpin rapat secara daring dengan dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota, puskesmas, BPOM dan para direktur RSUD, Sabtu (24/3/2021).

“Kalau begini terus (belum dibayarkan) kita mengirim surat ke Kementrian Kesehatan, kalau perlu ke Presiden minta evaluasi langsung ke kabupaten/kota. Dananya katanya enggak ada padahal sudah refocusing segala macam. Sesekali kalian (tenaga kesehatan) mogok kerja saja, agar semua orang tau,” kata Rusli.

Gubernur Rusli mengaku prihatin banyak kabupaten kota yang belum mencairkan insentif nakes. Di sisi lain, kerja nakes selama pencegahan dan penanganan covid-19 sudah cukup maksimal dengan risiko terluar virus, bekerja meninggalkan anak, istri/suami untuk melayani masyarakat.

“Bilang ke bupati wali kota, kalau perlu menyurat tertulis, saya yang suruh mogok. Kalau perlu saya yang pimpin demo,” tegasnya.

“Kenapa saya bicara begini karena saya orang lapangan, saya tau kondisi mereka. Saya kemarin ke lab BPOM saat lebaran, mereka lebaran saja kerja. Apalagi yang di Labkesda yang pilah pilah (sampel). Sesekali bupati wali kota turun lapangan supaya tau kondisi nakes,” imbuhnya prihatin.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Keuangan Danial Ibrahim menyebut pemerintah provinsi dan kabupaten kota memiliki anggaran yang cukup dari refocusing APBD tahun 2021. Kota Gorontalo misalnya, dari total Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp481miliar seharusnya menganggarkan refocusing 8 persen atau Rp38,55 miliar untuk penanganan covid-19.

“Pemkot Gorontalo baru menganggar lebih kurang Rp5,32 miliar. Itupun untuk membayar hutang insentif nakes Agustus sampai Desember tahun 2020. Insentif tahun 2021 belum terbayarkan jumlahnya lebih kurang Rp16,7 miliar,” jelas Dani.

Dijelaskannya, Pemprov Gorontalo konsisten dengan refocusing anggaran. Dari total DAU Rp940,6 miliar, Pemprov mengalokasikan dana refocusing sebesar Rp75,8 miliar atau lebih Rp500 juta dari yang dipersyaratkan. Dari total tersebut, Rp14,3 miliar khusus insentif nakes.

“Serapan anggaran untuk insentif nakes juga terbilang sangat baik. Hingga 16 Juli 2021 pemprov sudah membayarkan Rp7,57 miliar atau 52,72 Persen dari total insentif nakes,” sambungnya.

Rinciannya Rp1,22 miliar untuk 154 orang dokter spesialis, Rp761 juta untuk 193 orang dokter umum dan dokter gigi serta Rp471 miliar untuk 783 orang bidan dan perawat. Ada juga insentif bagi 203 tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp866 juta.