PROSESNEWS.ID – Politisi Partai Gerindra Fadli Zon menanggapi pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman terkait kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua.

Jenderal Dudung mengatakan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata.

Menurut mantan Pangkostrad itu, perintah untuk mengejar KKB merupakan kewenangan Panglima TNI.

Melalui akunnya di Twitter @fadlizon, anggota Komisi I DPR itu menilai pernyataan Jenderal Dudung tersebut terkesan menyudutkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

“Komentar ini terkesan menyudutkan Panglima TNI,” kata Fadli Zon yang dilansir JPNN.com, Minggu (30/1).

Sebelumnya, Kasad Jenderal Dudung Abdurachman menyampaikan rasa kehilangan atas gugurnya seorang prajurit TNI seusai berkontak senjata dengan teroris KKB di Kabupaten Puncak, Papua.

Saat ditanya soal tanggapannya terkait peristiwa ini, Jenderal Dudung menjelaskan tugas TNI AD hanya menyiapkan personel.

Operasi militer pengejaran KKB itu menjadi wewenang Panglima TNI.

The post Fadli Zon: Jenderal Dudung Terkesan Menyudutkan Panglima TNI appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memerintahkan pemecatan terhadap tiga personel TNI AD yang terlibat pembuangan korban kecelakaan ke sungai. Tiga oknum TNI itu kini tengah menjalani proses hukum.

“Hukuman tambahannya berupa pemecatan dari dinas militer kepada tiga oknum anggota TNI AD tersebut,” kata Kapuspen TNI Mayjen TNI Prantara Santosa dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat, 24 Desember 2021.

Prantara menlaskan, Polresta Bandung telah melimpahkan penyidikan dugaan keterlibatan tiga anggota TNI AD pada Rabu lalu dalam insiden kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Nagreg, Rabu (8/12), yang mengakibatkan dua orang remaja tewas. Kedua korban tewas adalah Handi Saputra (16) dan Salsabila (14).

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, kata Prantara, telah memerintahkan penyidik TNI dan TNI AD serta Oditur Jenderal TNI untuk melakukan proses hukum.

Tiga oknum anggota TNI AD itu, yakni Kolonel Inf P, Kopral Dua DA, dan Kopral Dua Ad. Ketiganya menjalani penyidikan di tempat yang berbeda.

Kolonel Infanteri P (Korem Gorontalo, Kodam Merdeka) tengah menjalani penyidikan di Polisi Militer Kodam Merdeka, Manado. Kopral Dua DA (Kodim Gunung Kidul, Kodam Diponegoro) tengah menjalani penyidikan di Polisi Militer Kodam Diponegoro, Semarang; dan Kopral Dua Ad (Kodim Demak, Kodam Diponegoro) tengah menjalani penyidikan di Polisi Militer Kodam Diponegoro, Semarang dilansir tempo.co.

Prantara menyebutkan, ketiga oknum TNI AD itu melanggar UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, antara lain Pasal 310 (ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun) dan Pasal 312 (ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun).

Selain itu, KUHP Pasal 181 (ancaman pidana penjara maksimal 6 bulan), Pasal 359 (ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun), Pasal 338 (ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun), Pasal 340 (ancaman pidana penjara maksimal seumur hidup).

Dia menegaskan, selain akan melakukan penuntutan hukuman maksimal sesuai tindak pidananya, Panglima TNI juga telah menginstruksikan penyidik TNI dan TNI AD serta Oditur Jenderal TNI untuk memberikan hukuman tambahan, yakni pemecatan.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Erdi A Chaniago mengatakan peristiwa tabrakan itu terjadi di Jalan Raya Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu (8/12). Kecelakaan itu diketahui melibatkan dua orang remaja yang menjadi korban tewas, yakni Handi Saputra (16) dan Salsabila (14).

Namun korban dikabarkan hilang setelah terlibat kecelakaan. Dua korban yang menggunakan sepeda motor jenis Suzuki FU dengan nomor polisi D 2000 RS itu, diduga ditabrak oleh kendaraan lain saat hendak masuk ke Jalan Raya Nagreg.

Setelah tiga hari berlalu, aparat kepolisian dari Polda Jawa Tengah melaporkan bahwa ada penemuan jasad di kawasan Sungai Serayu pada Sabtu (11/12). Dua jasad itu memiliki ciri-ciri yang sama dengan para korban kecelakaan di Nagreg tersebut.

Selanjutnya, Erdi mengatakan aparat kepolisian dari Polda Jawa Barat berangkat bersama para orangtua korban untuk memastikan identitas kedua jasad tersebut. “Dari itu semua, memang benar korban merupakan anak-anak mereka. Korban divisum, diautopsi, dan dikembalikan kepada orangtuanya untuk dimakamkan,” kata Erdi.

Adapun dua korban tersebut ditemukan pada dua lokasi yang berbeda. Handi ditemukan di bantaran Sungai Serayu, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas; sedangkan Salsabila ditemukan di kawasan muara Sungai Serayu, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Dari kejadian tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti mulai dari pakaian para korban yang digunakan saat kecelakaan dan satu sepeda motor milik korban.

The post Panglima TNI Pecat 3 Anggota TNI AD yang Buang Korban Kecelakaan ke Sungai appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto memberikan pembelaan kepada Ketua Dewan Perwakilan rakyat (DPR) Puan Maharani yang tidak memberikan interupsi kepada anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahmi Alaydroes dalam rapat paripurna.

Utut mengatakan, pimpinan sidang berhak memberikan interupsi atau tidak.

“Yang mimpin sidang itu berhak, interupsi diterima atau tidak,” ujar Utut usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senin (8/11/2021).

Utut mengatakan, agenda rapat paripurna hari ini tunggal. Yaitu pengesahan laporan Komisi I DPR RI terkait uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Menurut Wasekjen PDIP ini, interupsi sebaiknya bisa dilakukan di tempat lain. Agar kesakralan acara rapat paripurna terjaga.

“Tadi kan di awal udah dibilang, agendanya tunggal, yaitu masalah laporan Komisi I mengenai panglima tni, kan sudah. Kan interupsi bisa di tempat lain, supaya keskralannya bisa terjaga,” ujar Utut dilansir Liputan6.com.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Fahmi Alaydroes kesal interupsi saat rapat paripurna tidak digubris oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dengan nada kesal, Fahmi melempar suatu ujaran kepada Puan.

“Bagaimana mau jadi capres!” kata Fahmi saat rapat paripurna DPR RI, Senin, 8 November 2021.

Momen itu terjadi ketika Puan akan menutup rapat paripurna dengan agenda tunggal yaitu pengesahan laporan Komisi I terkait uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Fahmi meminta kesediaan pimpinan rapat agar diberikan waktu untuk menyampaikan interupsi. Fahmi sudah meminta waktu dan sudah menyebut nomor keanggotaannya.

“Pimpinan saya minta waktu, pimpinan saya A432 pimpinan,” ujar Fahmi.

Namun, Puan malah melanjutkan menutup rapat dan mengucapkan salam penutup kepada anggota dewan yang hadir.

The post Puan Maharani Tolak Interupsi Fraksi PKS di Paripurna Pengesahan Calon Panglima TNI appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengirim surat presiden (surpres) mengenai pergantian calon Panglima TNI kepada pimpinan DPR RI pada hari ini, Rabu (3/11). Jokowi telah memilh Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.

“Jenderal TNI Andika Perkasa,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani saat jumpa pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11).

Puan menyebut bahwa pergantian panglima TNI adalah suatu hal yang harus dilakukan. Kemudian, dilakukan mekanisme di DPR, sehingga bisa dilakukan fit and proper test.

TNI, kata Puan, diharapkan kedepan dapat merespons dinamika geopolitik. Serta medan perang baru yang dapat mengancam kehidupan bangsa.

” Bahwa Panglima bapak TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada bulan November 2021 ini,” ucapnya dilansir Liputan6.com

“Presiden hanya mengusulkan nama satu calon Panglima ke DPR RI untuk mendapatkan persetujuannya,” tandas Puan.

Sebelumnya, ada dua nama kandidat yang berpeluang kuat yang menjadi panglima TNI selanjutnya. Yakni Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono.

Surat Presiden (surpres) terkait calon Panglima TNI rencananya diserahkan ke DPR hari ini. Surpres akan dikirim oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan diterima oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

“Supres panglima akan diterima Ibu Ketua DPR siang ini,” kata Sekjen DPR Indra Iskandar kepada wartawan, Rabu (3/11/2021).

Menurut agenda yang diterima, pimpinan DPR akan menyampaikan konferensi pers sekitar pukul 11.30 WIB.

“Siang ini ada konpers juga,” kata Indra.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alis Cak Imin menyatakan, kemungkinan supres calon Panglima TNI dikirim dalam satu atau dua hari mendatang.

The post Presiden Pilih Jenderal Andika Perkasa Jadi Calon Tunggal Panglima TNI appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Andika Perkasa akhirnya menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Andika menyampaikan hartanya pada 20 Juni 2021.

Dalam laman elhkpn.kpk.go.id, tercatat Andika memiliki harta senilai Rp 179.996.172.019. Harta Andika terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak. Untuk harta tidak bergerak, Andika tercatat memiliki 20 bidang tanah yang tersebar di Indonesia hingga luar negeri dilansir Liputan6.com

Berikut rincian tanah dan bangunan milik Andika:

1. Tanah dan bangunan seluas 460 m2/460 m2 di Jakarta Timur, hibah tanpa akta, Rp 340 juta.
2. Tanah dan bangunan seluas 300 m2/300 m2 di Sleman, hibah tanpa akta Rp 1,5 miliar.
3. Bangunan seluas 84 m2 di Jakarta Pusat, hibah tanpa akta Rp 700 juta.
4. Tanah dan bangunan seluas 340 m2/340 m2 di Cianjur, hibah tanpa akta, Rp 150 juta.
5. Tanah dan bangunan seluas 435 m2/435 m2 di Jakarta Selatan, hibah tanpa akta, Rp 4,5 miliar.
6. Bangunan seluas 32 m2 di Sleman, hibah tanpa akta Rp 575 juta.
7. Bangunan seluas 76 m2 di Allen Street Pyrmont NSW, Australia, hibah tanpa akta, Rp 1,5 miliar.
8. Bangunan seluas 32 m2 di Sleman, hibah tanpa akta, Rp 500 juta.
9. Tanah dan bangunan seluas 450 m2/450 m2 di Surabaya, hibah tanpa akta Rp 10.537.250.000.
10. Tanah seluas 490 m2 di Bogor, hibah tanpa akta, Rp 362 juta.
11. Tanah seluas 490 m2 di Bogor, hibah tanpa akta, Rp 362 juta.
12. Tanah seluas 490 m2 di Bogor, hibah tanpa akta, Rp 362 juta.
13. Tanah seluas 788 m2 di Bogor, hibah tanpa akta, Rp 582 juta.
14. Tanah seluas 2.950 m2 di Tabanan, hibah tanpa akta, Rp 201 juta.
15. Tanah seluas 566 m2 di Bandar Lampung, hibah tanpa akta, Rp 35 juta.
16. Tanah seluas 1.000 m2 di Bogor, hasil sendiri, Rp 500 juta.
17. Tanah seluas 1.145 m2 di Bantul, hibah tanpa akta, Rp 458 juta.
18. Tanah dan bangunan seluas 2.223 m2/2.736 m2 di 7801 Cadbury Avenue Potomac MD 20854, USA, hibah tanpa akta, Rp 4,5 miliar.
19. Tanah dan bangunan seluas 4.875 m2/4.832 m2 di 5001 Cedar Croft Lane Bethesda MD 20814, USA, hibah tanpa akta, Rp 5 miliar.
20. Tanah dan bangunan seluas 6.248 m2/6.248 m2 di 9 Alloway Court Potomac MD 20854, USA, hibah tanpa akta, Rp 5,5 miliar.

Diberitakan sebelumnya, KPK mengingatkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Andika Perkasa segera melaporkan harta kekayaannya. Sebab, sejak 2018 saat diangkat menjadi KSAD hingga kini, Andika belum menyampaikan jumlah hartanya melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Ipi mengatakan, sedianya Andika Perkasa segera menyampaikan laporan hartanya kepada KPK. Sebab, menurut Ipi, penyampaian LHKPN merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

“KPK mengimbau para penyelenggara negara (PN) yang merupakan wajib lapor LHKPN agar memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan. LHKPN merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK demi menjaga integritas dan akuntabilitas penyelenggara negara,” kata Ipi.

Ipi berharap kewajiban penyelenggara negara dalam melaporkan LHKPN diharapkan dapat menimbulkan keyakinan bahwa harta kekayaan mereka diperiksa dan diawasi oleh KPK.

The post KSAD Andika Perkasa Miliki Harta Rp 179 Miliar, ini Rinciannya appeared first on Prosesnews.id.