PROSESNEWS.ID – Bupati Kabupaten Gorontalo, Nelson Pomalingo, bakal mengevalusi seluruh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Aparat Desa se Kabupaten Gorontalo.

Hal itu di sampaikan Nelson usai bertemu langsung dengan masyarakat di Desa Ulobua, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Sabtu, (20/03/2021).

“Saya bakal evaluasi seluruh aparat desa, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terutama tugas dan fungsinya. Kalau tidak baik, tidak produktif, dan kinerjanya tidak mendukung, maka harus di keluarkan,” tegasnya.

Dikatakan Nelson, Pemerintah Daerah telah meningkatkan gaji, baik aparat desa maupun BPD. Maka dari itu harus di evaluasi dengan benar. Mengingat di Desa ada Anggaran Dana Desa (ADD).

“Kalau BPD kuat maka aparat desa juga akan kuat, apalagi Kepala Desanya terpilih dengan benar, pasti akan berjalan dengan baik,” jelasnya.

Reporter : Agil Mamu

The post Seluruh Aparat Desa dan BPD Kabupaten Gorontalo Bakal Dievaluasi appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Surat mutasi roling jabatan yang di keluarkan Kades Padengo terhadap 8 orang Aparat Desa Padengo belum lama ini, dinilai tidak sah oleh Camat Duhiadaa, Ibrahim kiraman.

Dikatakan Camat Ibrahim, surat yang dilayangkan Kades terkait, hanya berupa pemberitahuan. Pasalnya, belum ada persetujuan dari pihaknya selaku Pemerintah Kecamatan.

“Dari keterangan Kades Pedengo yang saya hubungi, bahwa ini belum ada SK baru surat pemberitahuan kepada aparat desa tentang roling jabatan mereka. Dan ini belum ada persetujuan Camat,” kata Ibrahim

Berdasarkan peraturan sambung Ibrahim, apabila Kades ingin melakukan roling jabatan, maka seharusnya melalui persetujuan Camat.

“Karena kalau Camat tidak setujui, maka itu tidak sah,” jelasnya, saat dikonfirmasi Prosesnews.id. Rabu, (06/01/2021).

Ibrahim menegaskan, model surat yang dikeluarkan Kades Padengo itu juga salah. Wajar saja sebagian aparat Desa mengajukan protes dan mempermasalahkannya.

Seperti diketahui, surat yang di tandatangani kades yang bersangkutan, hanya tertulis dalam sebuah kertas yang ditulis dengan pena tanpa cop surat. Sehingga, hal ini dianggap keliru dan tidak susuai mekanisme.

Ibrhahim berharap, kepada Kepala Desa untuk segera mengirimkan nama-nama aparat desa yang di roling, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, menanggapi gugatan sebagian Aparat desa ke PTUN, berkaitan dengan model surat tersebut, dirinya mengaku siap.

“Jadi kalaupun mereka nekat mengugat ke PTUN, kita siap. Dan Insya Allah ini tidak sampai kesana, karena kita akan mencarikan solusi untuk menyelesaiakan persoalan ini,” tandasnya.

Reporter : Iskandar Badu

The post Camat Duhiadaa : Surat Pemberhentian 8 Aparat Dari Kades Padengo Tidak Sah appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Untuk masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara di Tahun 2021, telah didaftarkan peserta Jaminan Kesehatannya kurang lebih 10.000 orang.

Hal itu disampaikan Bupati Gorontalo Utara (Gorut) Indra Yasin, usai menghadiri pelaksanaan kegiatan Perjanjian dan Penandatanganan Kerja Sama bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan Badan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Cabang Gorontalo, bertempat di Hotel Aston Kota Gorontalo, Selasa (22/12/2020).

Ia mengatakan, selain masyarakat umum yang didaftarkan sebagai peserta BPJS, ada juga Aparat Desa, dan itu pertama kalinya di Kabupaten Gorontalo Utara.

Dijelskannya, perjanjian kerja sama dengan BPJS itu bertujuan, untuk meningkatkan Program sarana prasarana di bidang kesehatan dan memberikan dasar Hukum serta bantuan kepesertaan program jaminan kesehatan kepada masyarakat di Provinsi Gorontalo.

“Jadi tahun ini kita kembali mengikuti penandatanganan kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS,” terang Bupati Indra usai kegiatan.

Terakhir, Indra menuturkan, Pemkab Gorut, akan berupaya untuk mensejahterakan kesehatan masyarakat Gorontalo Utara. (Ads)

Reporter : Sudin Lamadju

The post Sebanyak 10.000 Masyarakat Gorut Didaftarkan Program Jaminan Kesehatan appeared first on Prosesnews.id.