PROSESNEWS.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, mengimbau PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) -anak usaha PT Pertamina (Persero)- berkomitmen dalam meningkatkan produksi migas di Blok Rokan, Provinsi Riau.

“Pada kesempatan ini izinkan saya berpesan kepada Pertamina agar memenuhi segala komitmen yang telah tertuang pada Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani, dan bekerja lebih keras lagi dalam menjaga serta meningkatkan produksi migas di Wilayah Kerja (WK) Rokan,” kata Arifin dalam sambutan virtual Alih Kelola WK Rokan, seperti dilansir laman esdm.go.id, Senin (09/08/2021).

Menurut Arifin, berdasarkan kesepakatan bersama yang dicanangkan, alih kelola ini akan tetap membawa produksi WK Rokan terus meningkat.

“Saya berharap agar PT. PHR mengajukan usulan kegiatan peningkatan produksi yang agresif untuk sisa tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya. Ini harus menjadi komitmen Pertamina, mengingat WK Rokan merupakan salah satu WK terbesar di Indonesia yang bernilai strategis dalam memenuhi target produksi 1 juta barrel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada 2030 mendatang,” ungkap Arifin.

WK Rokan merupakan salah satu wilayah kerja strategis yang telah menghasilkan 11,69 Miliar barel minyak (dari tahun 1951 sampai tahun 2021), dengan produksi rata-rata tahun 2021 hingga Juli 2021 sebesar 160,5 ribu barel minyak per hari untuk minyak bumi atau sekitar 24% dari produksi nasional dan 41 juta standar kaki kubik per hari untuk gas bumi.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, amanah yang diberikan Pemerintah untuk mengelola WK Rokan akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

“Kontribusi 24% WK Rokan untuk produksi migas nasional, Pertamina akan berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia,” ujar Nicke.

Menurut Nicke, pengelolaan WK Rokan kepada Pertamina akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi negara, baik dari sisi pengelolaan maupun dari sisi penerimaan negara.

“Pertamina juga memiliki amanah lainnya, yaitu mendukung program pemerintah mencapai produksi minyak mentah satu juta barrel minyak per hari dan 12 milyar standard kaki kubik per hari di tahun 2030,” ungkap Nicke.

Menurut Nicke, di Blok Rokan, PHR mengelola wilayah kerja dengan luasan sekitar 6,453 km2 dengan 10 Lapangan utama yaitu Minas, Duri, Bangko, Bekasap, Balam South, Kotabatak, Petani, Pematang, Petapahan, Pager.

Sebelumnya, terhitung sejak pukul 00.01 Waktu Indonesia Barat (WIB), 9 Agustus 2021, operasional Blok Rokan resmi beralih dari sebelumnya dikelola PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) kepada PT PHR. (**)

The post Pertamina Diminta Penuhi Komitmen Kontrak Kerja Sama appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Menyikapi kasus antigen bekas yang terjadi di Bandara Kualanamu, Provinsi Sumatera Utara, beberapa waktu lalu. Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN) Erick Thohir, memberhentikan seluruh direksi PT Kimia Farma Diagnostika (KFD).

Sikap tegas ini diambil setelah Kementerian BUMN, melakukan penilaian secara terukur dan berlandaskan semangat praktik pengelolaan perusahaan yang amanah dan hati-hati atau good corporate governance.

“Pemberhentian ini mesti diambil. Selanjutnya, hal yang menyangkut hukum merupakan ranah dari aparat yang berwenang,”kata Erick Thohir, dalam keterangan resminya, (16/05/2021).

Menteri BUMN menegaskan, seluruh direksi BUMN harus bertanggungjawab terhadap nilai dasar atau core value yang dicanangkan, yakni amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Kasus yang terjadi di Bandara Kualanamu dianggap telah melanggar core value dan prinsip- prinsip BUMN sehingga kata Erick, ada konsekuansi untuk direksinya.

“Karena memang sudah tak sejalan dengan core value tersebut, maka tidak memandang siapa dan apa jabatannya, kami persilahkan untuk berkarier di tempat lain,”jelasnya.

Erick Thohir mengakui kasus antigen bekas ini terjadi, lantaran ada kelemahan secara sistem yang bisa dimanfaatkan pihak-pihak berniat buruk.

Kendati begitu, Menteri BUMN menegaskan, KFD harus tetap memberikan layanan yang baik dan memperbaiki kelemahan yang ada untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

“Ini bukan langkah untuk menghukum, tapi langkah untuk menegakkan dan memastikan bahwa seluruh BUMN punya komitmen untuk melayani, melindungi, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat,”jelasnya lagi.

Lebih lanjut kata Menteri BUMN, saat ini tim auditor independen, sedang bekerja juga untuk memeriksa semua lab yang ada di bawah Kimia Farma. (PR)

The post Soal Antigen Bekas, Ini Sikap Tegas Menteri BUMN appeared first on Prosesnews.id.

BUMN dan anak perusahaannya diharapkan segera melantai di bursa efek. Untuk bersaing secara terbuka dalam meningkatkan kapitalisasi pasar.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menargetkan hingga 2023, minimum 10-15 BUMN akan go public atau menjadi perusahaan terbuka. Tujuannya, agar mampu berkompetisi, terutama di era digitalisasi yang dinilai sudah tidak terbendung lagi. Sebanyak 10 sampai 15 BUMN yang akan melantai di bursa itu diharapkan mampu bersaing dengan perusahaan lain, karena telah dibekali dengan kemampuan digitalisasi yang memadai.

Belasan perusahaan itu berasal berbagai sektor, seperti pertambangan, komunikasi, hingga kesehatan. Seluruh sektor dan perusahaan pelat merah yang akan melakukan IPO memiliki potensi untuk memperoleh sinergi dan meningkatkan kapitalisasi pasar di bursa.

Menteri Erick sendiri ingin memastikan, transformasi BUMN benar-benar terwujud dan menjadi perusahaan tercatat di BEI. BUMN diharapkan juga bisa bersaing di pasar terbuka. “Seperti yang sudah dicontohkan Himbara, di mana ada asing, ada swasta, tapi Himbara-nya masih jadi pemain besar. Sama juga seperti di industri telekomunikasi, ada swasta ada asing, tapi Telkomsel, Telkom-nya masih jadi pemain juga yang utama. Kita ingin pastikan seluruh BUMN bisa bersaing secara leluasa dan menjadi sustain untuk mendongkrak fundamental ekonomi Indonesia,” kata Menteri Erick.

Sejumlah anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang ramai-ramai mempersiapkan rencana penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) mulai tahun ini.  Pada 2021, setidaknya ada dua perusahaan yang telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan aksi korporasinya.

Kedua perusahaan dimaksud adalah PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) dan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). Mitratel merupakan anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM). Perusahaan itu berencana mencatatkan sahamnya di kuartal ketiga tahun ini. IPO terus dilaksanakan oleh Mitratel dan induk usahanya PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM).

Pengalihan kepemilikan menara telekomunikasi dari Telkomsel ke Mitratel dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Tahap pertama sudah dilaksanakan pada Oktober 2020, yang melibatkan pengalihan 1.911 menara.

Kini, tahap finalisasi dilakukan dengan mengalihkan kepemilikan dari 4.139 menara. Sehingga, secara keseluruhan terdapat 6.050 menara telekomunikasi yang secara resmi telah dialihkan Telkomsel ke Mitratel.

Sedangkan IPO PGE sejalan dengan upaya perusahaan untuk melakukan penggabungan bisnis dengan dua perusahaan pembangkit listrik geothermal milik pemerintah lainnya, yaitu PT PLN Gas & Geothermal dan PT Geo Dipa Energi (Persero).

Target dana IPO yang dibidik diprediksi menembus USD1 miliar atau setara dengan nyaris Rp 15 triliun, tepatnya Rp14,5 triliun (kurs Rp14.500/USD). Perkiraan itu disampaikan Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury.

Juga beredar informasi, anak usaha holding BUMN PT Pupuk Indonesia (Persero), yakni PT Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim), juga sedang membuka opsi untuk melakukan penawaran umum saham perdana (IPO) sebagai salah satu strategi dalam pengembangan perusahaan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).

Direktur Utama Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi mengatakan, langkah itu merupakan bagian dari rencana bisnis perusahaan dalam lima tahun ke depan. Di mana, perusahaan menganggarkan dana belanja modal (capital expenditure/capex) hingga Rp35 triliun.

Perusahaan itu berencana membangun pabrik soda ash, lalu menyelesaikan pabrik amonium nitrat, serta melakukan revamping/retrofit pada pabrik ammonia dan urea yang eksisting di Bontang. Selain itu, perusahaan juga tengah melakukan pengkajian pembangunan fasilitas sumber energi terbarukan seperti ekspansi kapasitas dengan membangun industri pupuk di daerah penghasil gas di luar Bontang, seperti Bintuni.

Lalu rencana diversifikasi usaha yang menggunakan renewable resource, seperti pengembangan industri oleochemical dan turunannya, yang merupakan produk lanjutan dari crude palm oil (CPO).

Untuk diketahui, Pupuk Kaltim kini memiliki lima unit pabrik urea, lima unit pabrik amoniak, dan sebuah pabrik NPK (nitrogen, phosporus, dan kalium).

Berikut merupakan sejumlah perusahaan BUMN lainnya yang juga disebut-sebut tengah mempersiapkan IPO pada 2021-2024:

Anak Usaha Pertamina:

PT Pertamina International Shipping (Persero)

PT Pertamina Geothermal Energi (Persero)

PT Pertamina Hulu Energi (Persero)

PT Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Persero)

PT Pertamina Hilir (Persero)

Sektor Kesehatan:

PT Indonesia Healthcare Corporation (Persero)

PT Bio Farma (Persero)

Sektor Perbankan, Pertanian, Telekomunikasi, dan Pertambangan:

PT EDC and Payment Gateway (Persero)

PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero)

PT PT Dayamitra Telekomunikasi atau Mitratel (Persero)

PT Telkom Data Center (Persero)

PT Inalum Operating (Persero)

PT MIND ID (Persero)

PT Logam Mulia (Persero)

Berikut Daftar  Perusahaan BUMN  di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020

Penulis: Eri Sutrisno
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari

The post Menggadang BUMN Melantai di Bursa appeared first on Prosesnews.id.

Kementerian BUMN melirik perusahaan garam dan peternakan luar negeri untuk diakuisisi. Usaha itu untuk menekan impor daging dan garam yang cukup besar.

Menteri BUMN Erick Thohir membuka peluang bagi BUMN pangan untuk mengakuisisi tambang garam di luar negeri. “Akselerasi teknologi garam, Pak Menteri (Erick Thohir) juga membuka peluang, apabila harus men-take over (akuisisi) tambang garam di luar untuk transfer teknologi,” ujarnya dalam konferensi pers usai FGD Konsolidasi BUMN Pangan, Kamis (29/4/2021).

Tambang garam tersebut didorong untuk menghasilkan garam industri yang mengandung NaCl di atas 96 persen. Karena kebutuhan garam konsumsi sendiri sudah bisa dipenuhi oleh PT Garam (Persero). “Kalau garam konsumsi kami rasa sudah cukup jadi teman-teman dari PT Garam. Produksinya sudah cukup baik, hanya mengenai harga yang harus kita lebih efisien kembali karena kadang harganya jauh dengan harga yang dari luar,” sambungnya.

PR lainnya, sambung Menteri Erick, adalah terkait mekanisasi tambak garam, juga menjadi salah satu poin kunci yang harus dikerjakan dan perbaiki. Semua demi produksi garam yang berkualitas tinggi.

Menteri Erick sendiri sudah pernah menyampaikan rencana akuisisi tambang garam di luar negeri untuk menghasilkan garam industri. Akuisisi dilakukan karena saat ini Indonesia masih defisit garam industri, sehingga masih harus mengimpor.

“Garam gimana? Garam konsumsi swasembada, tapi garam industri belum. Atau, kami sebagai korporasi kalau ada nilai yang menarik untuk perusahaan tambang garam di luar negeri bisa saja kita caplok. Karena, garam industri terus impor,” jelas Erick pada Jakarta Food Security Summit tahun lalu.

Dalam bahan paparannya, akuisisi ladang garam ditugaskan kepada MIND ID dan PT RNI (Persero). Selain tambang garam, ia juga berencana mengakuisisi peternakan sapi dan tambang fosfat.

Selain melepaskan Indonesia dari ketergantungan ekspor, rencana akuisisi tersebut juga bertujuan untuk mendorong perusahaan pelat merah go internasional. BUMN yang akan mendapatkan penugasan untuk melakukan akuisisi sektor peternakan adalah PT RNI (Persero). Sedangkan, akuisisi tambang fosfat akan dilakukan oleh MIND ID dan PT Pupuk Indonesia (Persero).

Sebagaimana diketahui, tahun ini Indonesia kembali mengimpor garam jumlahnya sampai 3 juta ton. Jumlah itu meningkat dari impor tahun lalu.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi impor garam Indonesia sepanjang 2020 mencapai 2,61 juta ton dengan nilai mencapai USD94,55 juta. Secara volume kebutuhan itu juga meningkat dibanding realisasi impor pada 2019.

Pada 2019, secara volume impor garam Indonesia mencapai 2,59 juta ton dengan nilai USD95,52 juta. Level tertinggi terjadi pada 2018 mencapai 2,84 juta ton atau senilai dengan USD90,65 juta. Selama ini, Indonesia langganan garam impor dari Australia, Tiongkok, India, Thailand, dan Selandia Baru.

Menurut Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, alasan RI tak bisa lepas dari garam impor karena garam itu dibutuhkan untuk industri. Industri butuh garam impor karena kualitas garam produk dalam negeri belum mampu mengikuti standar kebutuhan industri.

“Garam kita dikerjakan oleh PN (PT) Garam dan oleh petani. Garam rakyat ini belum bisa menyamai kualitas garam industri,” ujar Lutfi dalam konferensi pers virtual, Jumat (19/3/2021).

Akuisisi Peternakan Sapi Luar Negeri

Menteri BUMN Erick juga ingin membeli peternakan sapi di luar negeri. Hal itu dilakukan untuk memangkas impor sapi yang selama ini dilakukan Indonesia. Direktur Utama PT RNI Arief Prasetyo Adi sebagai calon induk Holding BUMN Klaster Pangan pun angkat suara. Dia menjelaskan alasan Erick tertarik pada peternakan sapi di Belgia.

Untuk niat tersebut, Menteri Erick sudah bertemu dengan Duta Besar Belgia, sudah menyampaikan untuk mencoba mencari alternatif ranch (peternakan) di Belgia.  Kenapa Belgia? Sebab di Belgia ada sapi Belgian Blue. Sapi itu merupakan salah satu jenis unggul di dunia dengan bobot bisa mencapai 1,5 ton dalam waktu dua tahun. Jumlah ini lebih besar dari sapi jenis Limosin yang beratnya sekitar 600–700 kg dalam waktu yang sama.

Namun keinginan Menteri Erick itu kemudian masih dikaji dulu oleh PT RNI bersama Atase Pertanian di Brussel, akademisi, tokoh-tokoh pangan, dan pelaku perdagangan daging sapi. Keinginan itu belum final dan masih terbuka alternatif-alternatif lainnya.

“Alternatif yang juga kita buka adalah bila kita membawa perusahaan-perusahaan di luar untuk masuk ke Indonesia sebagai investor apakah majority atau minority 51/49, itu bisa kita diskusikan. Misalnya Berdikari mempunyai 6.000 hektare lokasi (peternakan) di Sidrap, apakah bisa dilaksanakan, kemudian kita juga punya beberapa lokasi lain. Kemudian teknologinya dari teman-teman luar, seperti Belgia, atau ke depan ada Meksiko atau Australia yang paling dekat, semua kita buka possibility-nya,” kata Direktur Utama PT RNI Arief Prasetyo Adi.

Untuk diketahui, rencana membeli peternakan sapi di Belgia itu pertama kali disampaikan Menteri Erick pada acara Millenial Hub: Milenial Fest x PPI Belgia. Mulanya, Menteri Erick menyampaikan keinginan tersebut ke Dubes Indonesia untuk Belgia, Andri Hadi. Nantinya bila jadi dibeli, peternakan sapi itu akan diurus oleh perusahaan pelat merah.

Nantinya, peternakan tersebut ditargetkan menjadi pemasok kebutuhan daging sapi di Indonesia. Pasalnya, Menteri Erick ‘gemas’ karena Indonesia selalu impor daging sapi setiap tahun.

“Masa Indonesia impor sapi terus 1,5 juta setiap tahun. Kalau peternakan nanti BUMN yang beli,” ujar Erick.

Penulis : Eri Sutrisno
Redaktur : Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari

The post Buka Ruang Akuisisi Garam dan Sapi Luar Negeri appeared first on Prosesnews.id.