PROSESNEWS.ID – Aliansi Jurnalis Gorontalo, akan menggelar aksi damai, di Polres Gorontalo Kota dan Polda Gorontalo. Aksi ini, dilakukan sebagai bentuk solidaritas sesama Wartawan, atas insiden pembacokan salah seorang pimpinan redaksi media online di Gorontalo.

Koordinator aksi Aliansi Jurnalis Gorontalo Helmi Rasid, menuturkan aksi damai ini dilakukan, karena ada kejanggalan dalam proses penyelidikan kasus dugaan pembacokan salah seorang Wartawan.

Dalam proses penyelidikan yang disampaikan Kapolres Gorontalo Kota dalam konferensi pers beberapa hari kemarin, bertentangan dengan fakta-fakta di lapangan. Kata Helmi, Kapolres Gorontalo Kota, terlihat seakan melindungi terduga otak dari pembacokan Wartawan.

“Pernyataan Kapolres Gorontalo Kota, selalu kontradiktif, dengan fakta-fakta yang kami investigasi di lapangan. Bahkan, kontradiktif bukan hanya dengan fakta yang ditemukan Wartawan di Lapangan. Perbedaan itu juga terjadi di internal Polri,” bebernya.

Salah satu contoh kata Helmi, penangkapan salah seorang terduga otak pembacokan Wartawan. Dimana, Intel Brimob Polda Gorontalo yang turut ikut melakukan penangkapan, memberikan laporan, jika terduga otak pembacokan Wartawan dengan inisial EN, sudah tertangkap. 

Sementara Kapolres Gorontalo Kota dan Kabid Humas Polda Gorontalo, memberikan pernyataan lain. Dimana EN, ditangkap bukan keterlibatan pembacokan wartawan. Melainkan, laporan kasus dugaan penganiayaan yang terjadi 2019 silam.

“Di institusi Polri dalam hal ini Polres Gorontalo Kota  dan Intel Brimob Polda Gorontalo, terjadi perbedaan laporan. Sementara, Intel Brimob Gorontalo tau, mereka ditugaskan untuk membantu menangkap otak dari pembacokan wartawan,” ujarnya.

Dengan begitu kata Helmi, terlihat sangat jelas ada indikasi melindungi dan memelihara pelaku premanisme di Gorontalo dan sangat bertentangan dengan Surat Telegram Kapolri bernomor ST/1251/VI/HUK.7.1/2021 tanggal 15 Juni 2021, tentang pemberantasan aksi premanisme.

Seruan Aksi

Melihat kondisi ini, maka bukan hanya Wartawan yang akan menjadi korban dari aksi premanisme. Namun, TNI dan Polri pun, terancam dengan aksi premanisme, yang dilindungi itu. Dan ini, merupakan fakta yang terjadi, dari TNI, Polri, Wartawan dan masyarakat umum, terancam dengan keberadaan aksi premanisme.

“Maka kami bersepakat, pada hari Senin 12 Juli 2021, kami akan melaksanakan aksi damai dan akan di ikuti seluruh Jurnalis yang berada di Kabupaten/Kota, se Provinsi Gorontalo,” tegasnya.

The post Penyelidikan Kasus Pembacokan Wartawan di Gorontalo Dinilai Janggal appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencabut Surat Telegram nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 terkait dengan aturan pelaksanaan peliputan yang bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan dalam program jurnalistik.

Adapun pencabutan dilakukan dengan penerbitan surat telegram baru nomor ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021 tertanggal Selasa, 6 April 2021 dan ditandatangani oleh Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono. Adapun isinya sebagai berikut:

“SEHUB DGN REF DI ATAS KMA DISAMPAIKAN KPD KA BAHWA ST KAPOLRI SEBAGAIMANA RED NOMOR EMPAT DI ATAS DINYATAKAN DICABUT/DIBATALKAN TTK.”

Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan, Surat Telegram dengan nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 terkait dengan aturan pelaksanaan peliputan yang bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan dalam program jurnalistik, hanya untuk internal kepolisian.

“Itu untuk internal Polri,” tutur Rusdi saat dikonfirmasi, Selasa (6/4/2021).

Rusdi menegaskan, surat telegram tersebut ditujukan kepada seluruh kepala bagian humas yang ada di kewilayahan. Arahan itu menjadi pedoman dalam keterbukaan penyampaian informasi publik.

“STR itu ditujukan kepada Kabid Humas, itu petunjuk dan arahan dari Mabes ke wilayah, hanya untuk internal,” kata Rusdi.

Isi Telegram nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021

Surat tersebut ditandatangani oleh Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono. Adapun isi dari Surat Telegram nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tertanggal Senin, 5 April 2021 itu adalah sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan peliputan yang bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan dalam program jurnalistik, diingatkan kembali kepada para pengemban fungsi humas di kewilayahan agar wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan, diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis.

2. Tidak menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana.

3. Tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian.

4. Tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan/atau fakta persidangan.

5. Tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan/atau kejahatan seksual.

6. Menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya serta orang yg diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya.

7. Menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya yaitu anak di bawah umur.

8. Tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan dan/atau reka ulang bunuh diri serta menyampaikan identitas pelaku.

9. Tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang.

10. Dalam upaya penangkapan pelaku kejahatan agar tidak membawa media, tidak boleh disiarkan secara live, dokumentasi dilakukan oleh personel Polri yang berkompeten.

11. Tidak menampilkan gambar secara eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak.

The post Kapolri Listyo Sigit Cabut Surat Telegram Aturan Peliputan Kekerasan Polisi appeared first on Prosesnews.id.