PROSESNEWS.ID – Forum Pelajar dan Mahasiswa Tibawa (Forpmawa) turut mengecam tindakan semena-mena yang dilakukan oleh Kades Motilango, Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.

Sebelumnya, Kades Motilango diduga belum mengembalikan uang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp90.750.000 terkait pengadaan alat pertanian.

Bersamaan dengan itu, Ketua Forpmawa Fathu Rahman Sahmali meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gorontalo secepatnya menindaklanjuti apa yang menjadi aduan masyarakat.

“Sebagai penegak hukum, kami dari Forpmawa meminta Kejari untuk melakukan penelurusan dan tindakan hukum yang jelas untuk menyelesaikan masalah ini. Hasil pemeriksaan Inspektorat jelas bahwa Pemdes Motilango diduga melakukan penyalahgunaan anggaran APBDes Tahun 2022,” tegasnya kepada tim Prosesnews.id pada Jumat (17/01/2025).

Menurut Fathu Rahman yang akrab dipanggil Ijan itu, sejak rekomendasi dikeluarkan, belum ada langkah serius dari Pemerintah Desa Motilango untuk melaksanakan ganti rugi tersebut.

Ijan juga menambahkan, Forpmawa selalu menjadi pihak paling terdepan untuk terus mengawal isu-isu yang ada di daerah terlebih hal-hal yang berpotensi merugikan publik dan negara.

“Saya mewakili teman-teman Forpmawa akan selalu mengawal setiap isu yang ada di daerah sebagai bentuk pengabdian kami untuk masyarakat dan negara,” pungkasnya.

Reporter: Pian N. Peda

The post Penyelewengan Dana Desa Motilango, Forpmawa Tuntut Kejelasan Hukum appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Provinsi Gorontalo turut menyoroti kasus Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang harus dilakukan oleh Kepala Dinas Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Verdiyansah selaku Koordinator Isu Politik dan Demokrasi BEM Prov kepada tim Prosesnews.id pada Kamis (16/01/2024).

Diketahui TGR tersebut terkait dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2022 yang mencapai Rp90. 750.000, tentang pengadaan mesin pemipil atau perontok jagung.

“Ini anggaran yang cukup besar, dan harus dikembalikan ke kas desa. Pihak inspektorat jangan tutup telinga terkait persoalan ini, sejak proses audit yang dilakukan oleh pihak inspektorat sampai terjadinya TGR oleh kepala desa tahun 2022 kemarin, sampai saat ini tidak ada kejelasan, sudah 2 tahun lebih,” jelas Verdi.

Bersamaan dengan itu, Verdi juga mengutarakan kekecewaannya terhadap inspektorat yang terkesan tidak transparan, hal tersebut dibuktikan dengan kedatangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sudah beberapa kali meminta salinan hasil sidang TGR sebagai pegangan tapi tidak diindahkan.

Lebih lanjut, Verdi memberikan penegasan kepada kades agar bisa menyeriusi untuk mengembalikan uang ke kas desa, karena banyak program masyarakat yang bisa dijalankan dengan anggaran tersebut, salah satunya pada sektor pertanian.

Bahkan Mahasiswa Icsan Gorontalo tersebut cukup menyayangkan perbuatan kades terkait dugaan menjual aset desa berupa mesin perontok jagung ke warga itu, karena hal tersebut sangat keliru bahkan perbuatan melawan hukum.

Terakhir, Verdi meminta kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo untuk menindak lanjuti dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022 di Desa Motilango, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo.

“BEM Provinsi Gorontalo akan tetap mengawal terkait kasus TGR Desa Motilango. Sampai ada titik terang dan ada keadilan didalamnya,” pungkasnya.

Reporter: Pian N. Peda

The post BEM Prov Gorontalo Soroti Kasus TGR Desa Motilango yang Belum Dikembalikan appeared first on Prosesnews.id.