PROSESNEWS.ID – Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi musim kemarau panjang yang tengah melanda sejumlah wilayah. Selain menghemat penggunaan air, masyarakat juga diminta berhati-hati terhadap potensi kebakaran yang kerap terjadi saat musim kemarau.

Imbauan tersebut disampaikan Wagub Idah saat menghadiri sekaligus membuka pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi di Lapangan Desa Biluhu Barat, Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo, Selasa (4/8/2026).

“Musim kemarau panjang ini mengharuskan kita lebih bijak menggunakan air. Gunakan air secukupnya dan jangan menyia-nyiakan air yang masih bisa dimanfaatkan. Hal-hal sederhana seperti ini akan sangat berarti jika dilakukan bersama-sama,” ujar Idah.

Selain persoalan ketersediaan air, Wagub Idah juga menyoroti meningkatnya kejadian kebakaran yang hampir terjadi setiap pekan. Ia mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan peralatan listrik maupun kompor, serta memastikan kondisi rumah dalam keadaan aman sebelum ditinggalkan.

“Saya juga mengimbau seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Periksa kembali jaringan listrik dan kompor sebelum meninggalkan rumah, awasi anak-anak saat menggunakan korek api, serta jangan membuang puntung rokok sembarangan. Di musim kemarau, rumput yang mengering sangat mudah terbakar dan dapat memicu kebakaran,” jelasnya.

Menurut Wagub, kewaspadaan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci untuk meminimalkan risiko bencana selama musim kemarau panjang.

“Dengan meningkatkan kewaspadaan dan saling mengingatkan, insyaallah kita dapat terhindar dari musibah yang tidak kita inginkan,” pungkasnya.

The post Musim Kemarau Panjang, Wagub Idah Minta Masyarakat Bijak Gunakan Air appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Tim perekaman KTP Elektronik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Gorontalo menghadapi tantangan besar saat melakukan perekaman data kependudukan terhadap seorang warga dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Desa Olimeyala, Kecamatan Biluhu.

Proses yang pada umumnya hanya berlangsung sekitar lima hingga sepuluh menit itu berubah menjadi perjuangan panjang yang menguras tenaga. Tim harus bekerja selama kurang lebih dua jam hingga seluruh tahapan perekaman berhasil diselesaikan.

Warga yang menjalani perekaman adalah Deyanti Yusup, putri dari pasangan Olin Yusuf dan Masni Hulopi. Sejak proses pengambilan foto dimulai, Deyanti menunjukkan penolakan sehingga petugas harus berulang kali melakukan pendekatan secara persuasif. Berkat kesabaran tim perekaman bersama pihak keluarga, tahapan pengambilan foto akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Kesulitan memuncak ketika petugas memasuki tahapan perekaman sidik jari dan biometrik mata. Deyanti terus meronta dan sulit dikendalikan meski telah dibujuk oleh keluarga maupun petugas. Setelah berbagai upaya belum membuahkan hasil, keluarga akhirnya membantu menenangkan Deyanti agar proses perekaman dapat dilanjutkan.

Berkat kerja sama seluruh pihak, data biometrik yang menjadi syarat penerbitan KTP Elektronik akhirnya berhasil direkam.

Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Gorontalo, Muhtar Taufik Saleh Nuna, menegaskan bahwa meski berlangsung penuh tantangan, tim Dukcapil tetap mengedepankan kesabaran dan pelayanan yang humanis hingga seluruh tahapan perekaman selesai.

“Ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas mental atau ODGJ, memperoleh hak yang sama atas dokumen kependudukan,” jelas Muhtar.

Ia menambahkan, rampungnya perekaman e-KTP ODGJ tersebut juga membawa kelegaan bagi keluarga Deyanti. Selama ini mereka tidak dapat melakukan perubahan elemen data pada Kartu Keluarga karena salah satu anggota keluarga yang telah memasuki usia wajib KTP belum memiliki rekaman data kependudukan.

Dengan selesainya proses tersebut, berbagai layanan administrasi dan pelayanan publik yang sebelumnya tertunda kini dapat diproses sebagaimana mestinya.

e-KTP ODGJ

The post Perekaman e-KTP ODGJ di Kabgor Berlangsung Dramatis Selama Dua 2 Jam appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Polemik terkait pembangunan Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Desa Biluhu Tengah, Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo, telah mencapai titik terang setelah pihak pemerintah memberikan klarifikasi terhadap tudingan masyarakat yang menyebut pihak pemerintah kabupaten mengambil lahan masyarakat untuk proyek tersebut.

Kabid Pendidikan Non Formal (PNF) Disdikbud Kabupaten Gorontalo, Agustina menegaskan, lahan yang digunakan untuk pembangunan SKB tersebut adalah milik pemerintah dan tidak ada sengketa dengan masyarakat.

“Memang lahan tersebut adalah milik pemerintah, tidak mungkin pemerintah akan membangun SKB pada lahan masyarakat. Bahkan pada saat peresmian, semua masyarakat juga diundang,” kata Agustina.

Ia juga menjelaskan, pembangunan gadung tersebut awalnya ditujukan untuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) 9 Biluhu, namun karena jumlah siswa tidak memenuhi kuota minimal, maka gedung sekolah tersebut dialihkan menjadi SKB.

“Kuota minimal 60, sedangkan siswa hanya ada 32 orang,” jelas Agustina.

Baca Juga: Tanah Hibah Sekolah Swadaya di Biluhu Dirampas Pemerintah untuk Bangun SKB

Agustina juga menuturkan, meskipun gedung tersebut didirikan untuk SKB, namun anak-anak didik di sekolah tersebut tetap bisa beraktivitas sebagaimana mestinya tanpa harus bersinggungan satu sama lain.

“Mereka tetap bisa mengunakan gedung tersebut, bahkan itu sudah ada komputer, itu silahkan digunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Jadi selama ini kami tidak melarang ini itu, lagi pula ini semua kan untuk pendidikan,” tutur Agustina.

Sementara itu, Kepala SKB Kabupaten Gorontalo, Likson Dai menambahkan, tidak ada sengketa lahan antara SDN 9 dan SKB. Ia menyebut, yang terjadi hanyalah upaya beberapa oknum untuk memperkeruh suasana.

“Saya tau orangnya siapa yang mempersoalkan ini, dan dia itu bukan orang sana, cuma dia nikah di sana. Ini persoalan sudah dirapatkan, dari pemerintah kecamatan, desa, dinas pendidikan juga masyarakat dan sudah ada jalan keluarnya,” tagas Likson.

Likson mengungkapkan, proses pembangunan gedung SKB sudah selesai, dan tahun ini pihaknya menargetkan peningkatan jumlah peserta didik menjadi 247 orang.

Bersamaan dengan itu, Likson menyampaikan pemerintah daerah akan membuka sekolah paket A di tempat tersebut pada tahun 2024. Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikannya.

“Dengan rencana pembukaan sekolah paket A, kami berharap dapat memberikan kesempatan kepada mereka yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan,” ujar Likson.

Polemik ini kemungkinan besar dapat mereda setelah klarifikasi dari Dinas Pendidikan, dan masyarakat diharapkan dapat mendukung inisiatif pembangunan yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan di wilayah tersebut.

Reporter: Pian N Peda

The post Dinas Pendidikan Bantah Tudingan Sengketa Lahan SKB di Biluhu appeared first on Prosesnews.id.