PROSESNEWS.ID — Lembaga Adat Kabupaten Gorontalo menyoroti penggunaan pakaian adat Takowa Da’a oleh Pelaksana Harian (Plh) Camat Pulubala dalam sejumlah kegiatan resmi.

Ketua Lembaga Adat Kabupaten Gorontalo, Subroto K. Duhe, menegaskan bahwa penggunaan pakaian adat tidak dapat dilakukan sembarangan karena memiliki ketentuan serta makna yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam tata adat.

“Keliru, tidak sesuai,” tegas Subroto saat menanggapi penggunaan pakaian adat tersebut pada Rabu (26/8/2026).

Menurut Subroto, seorang pejabat yang masih berstatus Plh Camat belum serta-merta memiliki kedudukan adat sebagaimana camat yang telah ditetapkan secara definitif dan menjalani prosesi penyambutan adat.

Ia juga menilai pejabat yang bersangkutan seharusnya memahami ketentuan tersebut, mengingat sebelumnya pernah menjabat sebagai Penjabat Lurah di Limboto.

Pandangan tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan Baate Tuntuggio atau pemangku adat Kecamatan Pulubala, Abdul Kadir Bano. Ia menjelaskan bahwa dalam tata adat setempat terdapat aturan yang membedakan kedudukan camat definitif dengan pejabat yang masih berstatus pelaksana harian.

“Kalau menurut pandangan saya secara adat, apa yang dilakukan oleh PLH camat, lahi-lahi da’a (tidak sesuai dengan aturan adat),” ujar Abdul Kadir saat diwawancarai pada 24/8/2026.

Ia menerangkan, seorang camat yang telah ditetapkan secara definitif terlebih dahulu harus menjalani prosesi penyambutan secara adat. Prosesi tersebut menjadi bagian penting sebelum kedudukan adat yang melekat pada jabatan camat dapat dijalankan.

“Belum pantas mengenakan pakaian adat Takowa Da’a karena belum disambut secara adat,” tegasnya.

Abdul Kadir mengatakan, persoalan tersebut menjadi perhatian lembaga adat karena pakaian adat bukan hanya menyangkut busana dalam kegiatan pemerintahan, tetapi juga merupakan simbol kedudukan dan penghormatan terhadap tata adat yang telah diwariskan.

Menurutnya, lembaga adat memahami bahwa penunjukan Plh diperlukan untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan. Namun, dalam menjalankan tugas pemerintahan, ketentuan adat tetap perlu dihormati, terutama terkait penggunaan simbol-simbol adat yang memiliki aturan tersendiri.

Lembaga adat berharap persoalan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dan pemahaman bersama antara pemerintah kecamatan dan pemangku adat. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan pemerintahan tetap berjalan tanpa mengabaikan ketentuan adat yang berlaku di Kecamatan Pulubala.

The post Lembaga Adat Kabgor Tegaskan, Penggunaan Adat oleh Plh Camat Pulubala Keliru appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo menetapkan enam rancangan peraturan daerah (Ranperda) menjadi Perda melalui rapat paripurna pembicaraan tingkat dua yang digelar di aula utama kantor DPRD Kota Gorontalo, Senin (9/12/2024).

Penjabat (Pj) Wali Kota Gorontalo, Ismail Madjid, yang hadir pada kegiatan tersebut, menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kota Gorontalo atas pembahasan enam rancangan regulasi hingga akhirnya ditetapkan sebagai regulasi utuh.

“Dalam konstitusi negara Indonesia, diatur sistem pemerintahan beserta unsur-unsurnya, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Nah, dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat diperlukan pengaturan, agar tujuan yang ingin dicapai bersama, sesuai dengan harapan. Kami berterima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kota Gorontalo, karena telah membahas dokumen rancangan perda yang diusulkan eksekutif,” ujarnya.

Adapun enam Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda tersebut mencakup beberapa bidang, yaitu:

1. Penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular.

2. Penyelenggaraan lembaga adat.

3. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

4. Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan serta kawasan permukiman.

5. Pengelolaan ruang terbuka hijau.

6. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan dan perangkat daerah.

“Keenam buah Ranperda ini tentunya sudah melalui pembahasan yang sangat detail, mendalam dan komprehensif oleh semua unsur terkait. Maka dari itu, saya atas nama Pemerintah Kota Gorontalo mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua anggota DPRD Kota Gorontalo, telah memberikan kontribusi pemikiran, waktu dan tenaga selama proses pembahasan,” pungkas Ismail Madjid.

The post Lembaga Adat Gorontalo Resmi Miliki Landasan Hukum melalui Perda appeared first on Prosesnews.id.

Hal ini ditegaskan Bupati Nelson, dalam pembukaan kegiatan, Musyawarah Daerah (MUSDA) MUI Kabupaten Gorontalo ke VIII Tahun 2020, yang berlangsung di Gedung PGRI Kabupaten Gorontalo. Senin, (13/01/2020).

“MUI dan Lembaga Adat, merupakan lembaga Non Formal sebagai mitra kerja Pemda Gorontalo. Dalam hal ini, sebagai pemberi masukan objektif, selama kepemimpinan saya,” harap Prof. Nelson.

DPRD Kabupaten Gorontalo sebagai legislatif, tentunya merupakan mitra kerja Pemda Gorontalo, yang formal. Untuk mengawasi kinerja, sebagaimana tugas dan fungsinya.

Berbeda dengan, MUI dan Lembaga Adat. Kedua lembaga ini adalah lembaga Non Formal, yang menjadi alaram pengingat Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Maka disetiap kegiatan di DPRD Kabupaten Gorontalo, kedua lembaga ini selalu di undang.

Dengan harapan, agar MUI dan Lembaga Adat, terus memantau perkembangan Kabupaten Gorontalo, secara Politik, Pemerintahan, Kebijakan, dan kemasyarakatan.

“Sebagai organisasi yang selalu menjaga marwahnya. Saya berharap agar MUI dan Lembaga Adat ini, jangan dipolitisasi. Apalagi sampai dilibatkan dalam politik praktis. Semua ini dijaga bersama, agar marwah MUI dan Lembaga Adat, tetap terjaga,” kata Nelson. (Yusri/Ads)

The post Bupati Nelson : MUI dan Lembaga Adat Tetap Jaga Marwah Organisasi appeared first on Prosesnews.id.