PROSESNEWS.ID – Sejumlah petugas yang bertugas di posko penyekatan mudik di Gorontalo bakal menerima insentif. Hal itu terungkap saat kunjungan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di posko perbatasan di Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, Sabtu (8/5/2021).

“Kami akan beri insentif. Jadi petugas yang berjaga ada TNI, Polri, Satpol PP, Perhubungan dan Nakes juga,” kata Rusli.

Insentif menurut Rusli sangat penting sebagai apresiasi kerja anggota di lapangan. Apalagi mereka bekerja di suasana Ramadan dan Idulfitri serta jauh dari keluarga.

Di tempat yang sama, Kepala Pelaksana BPBD sekaligus Sekretaris Satgas Covid-19 Gorontalo Rusli Nusi menjelaskan, insentif petugas lapangan yakni sebesar Rp140 ribu per orang per hari. Nilai itu belum termasuk makan dan vitamin.

“Kita juga menyiapkan penginapan sebagai tempat beristirahat. Kita juga menyiapkan insentif bagi satpol, perhubungan dan tenaga kesehatan” jelasnya.

Petugas TNI, Polri, Satpol dan Perhubungan yang bertugas di posko Popayato Barat berjumlah 56 orang. Mereka dibagi ke dalam tiga sif per hari. Tenaga kesehatan sebanyak 9 orang untuk tiga sif per hari.

The post Petugas Posko Penyekatan Mudik di Gorontalo Bakal Terima Insentif appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey kompak mendukung larangan mudik Presiden Joko Widodo. Hal itu terlihat saat keduanya meninjau posko perbatasan darat dua daerah di Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara dengan Kecamatan Pinogaluman, Bolaang Mongondow Utara,
Kamis (6/4/2021).

Hari ini menjadi awal larangan mudik yang rencananya berlaku hingga 17 Mei 2021. Dari hasil pantauan lapangan, puluhan aparat gabungan berjaga di perbatasan. Perbatasan terlihat sepi tanpa adanya kenderaan yang berusaha menerobos di antara dua daerah, kecuali kenderaan logistik.

“Saya kira apa yang kita lihat di dua posko pengamanan ini, sudah berjalan dengan baik. Berbeda dengan tahun lalu waktu kita melakukan pembatasan, terjadi kemacetan yang sangat panjang. Saya kira ini koordinasi yang baik antara provinsi sehingga berjalan sesuai dengan harapan dari pemerintah,” ungkap Gubernue Olly.

Hal senada dituturkan oleh Gubernur Rusli Habibie. Menurut Rusli melihat kepatuhan masyarakat sekarang terhadap larangan mudik, berarti koordinasi yang dilakukan berjalan dengan baik. Melihat kebelakang, saat hanya Provinsi Gorontalo yang melakukan PSBB, kemacetan panjang terjadi disekitar wilayah perbatasan.

“Hari ini saya dengan pak Gubernur Sulut hadir di sini lengkap dengan forkopimda masing-masing. Terpantau tidak ada mobil yang berusaha keluar masuk di dua wilayah ini. Kami senang, masyarakat akhirnya patuh pada aturan ini. Walaupun masih banyak yang nyinyir, mengata -ngatai kinerja kami, tidak apa ini semua demi keselamatan,” imbuh Rusli.

Keduanya berharap situasi kondusif di semua titik perbatasan bisa berlangsung hingga tanggal 17 Mei. Masyarakat diminta tidak memaksakan diri untuk mudik kecuali yang dibolehkan sesuai ketentuan.

Untuk diketahui kenderaan yang diizinkan masuk pada masa mudik ini adalah yang memuat logistik maupun bahan dagangan, itupun harus memenuhi persyaratan seperti membawa surat tugas dan hasil tes antigen covid-19. Jika tidak ada surat antigen, diwajibkan menjalani tes antigen covid-19 yang telah disediakan di tiap-tiap posko.

The post Gubernur Gorontalo dan Sulut Kompak Dukung Larangan Mudik 2021 appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Sejumlah sopir dan pelaku usaha angkutan darat yang terdiri dari angkutan kota antar provinsi (AKAP) dan angkutan sewa umum (ASUM) termasuk PO dan mobil rental Provinsi Gorontalo, menyampaikan rasa sedih namun senang terkait peniadaan mudik, yang telah di intruksikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini disampaikan mereka usai menerima bantuan pangan bersubsidi, yang diserahkan oleh Gubernur Gorontalo, kepada sopir dan pelaku usaha angkutan darat, Selasa (4/5/2021).

Fandi Ponto selaku sopir sekaligus operator angkutan kota antar provinsi (AKAP) menyebut, peniadaan mudik ini memang sangat terasa dampaknya terhadap para pelaku usaha angkutan. Sebab biasanya rezeki yang dihasilkan memang terasa lebih besar ketika jelang mudik lebaran. Tetapi situasi yang memang lagi pandemi covid-19 ini, pihaknya mengaku harus bisa memaklumi. Terlebih pemerintah provinsi memberikan perhatian dengan menyerahkan bantuan sembako.

“Kita sebagai masyarakat merasa sangat terbantu dan patut kiranya memberikan ucapan terima kasih kepada pak gubernur. Namun yang paling penting perlu kita sadari bahwa, bagaimana kita membantu pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran covid ini. Itu sesungguhnya yang menjadi inti daripada penyerahan sembako pada hari ini,” ucap Fandi

Hal senada juga diucapkan oleh Zulfitri Suryawan. Sopir taksi angkasa untuk transportasi bandara itu turut merasakan dampak peniadaan mudik ini. Sebagaimana jalur perbatasan darat ditutup, jalur udara juga akan ditutup. Otomatis penerbangan pesawat ditiadakan sehingga tidak akan ada penumpang dari bandara.

“Kami harus menaati ini, karena seperti tadi kata pak gubernur ini bukan keinginan atau keegoisan pemerintah semata, malainkan ini adalah instruksi dari pak presiden. Bagaimanapun kami harus mengikutinya. Ini sebenarnya sangat mempengaruhi pendapatan kami, sudah dua tahun terakhir ini ya karena pandemi kan. Tapi alhamdulillah perhatian dari bapak gubernur tidak ada habisnya kepada kami. Karena pendapatan kami menurun, tapi dengan adanya bantuan ini insyaAllah bisa terbantukan,” tuturnya.

Dari pihak angkutan damri pun menyampaikan hal senada. Jabba Opu selaku Manajer Usaha Damri Gorontalo mengungkapkan dengan adanya larangan mudik ini sangat berdampak pada pendapatan atau masukan dari angkutan ini. Tapi pihaknya juga sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah utamanya kepada Gubernur Rusli, karena mungkin di daerah lainnya belum ada pemberian sembako kepada para pelaku usaha angkutan seperti ini.

Ada 460 sopir dan pelaku usaha angkutan darat yang menerima bantuan pangan bersubsidi ini. 460 penerima ini terdiri dari AKAP 188 orang dan ASUM termasuk PO dan mobil rental sebanyak 272 orang.

The post Testimoni Sopir Angkutan Darat Terkait Peniadaan Mudik appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Lima hari menjelang penutupan perbatasan dalam rangka larangan mudik lebaran Idulfitri 1442 Hijriah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo gencar melakukan sosialisasi. Dari pantauan di posko perbatasan Gorontalo – Sulawesi Utara di Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, petugas menyosialisasikan penutupan perbatasan yang akan dilakukan mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 kepada setiap pengguna kendaraan yang memasuki wilayah Gorontalo.

“Kita akan terus menyosialisasikan penutupan perbatasan ini agar informasinya sampai kepada masyarakat yang akan mudik, dan akhirnya mereka akan membatalkan niat atau menunda sementara untuk pulang kampung pada Idulfitri ini,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim usai meninjau posko perbatasan Atinggola, Sabtu (1/5/2021).

Berdasarkan hasil survei nasional sebelum adanya larangan mudik, masyarakat yang akan mudik pada lebaran Idulfitri 1442 H mencapai 89,1 juta atau 33 persen dari total penduduk. Jumlah itu menurun menjadi 29,7 juta atau 11 persen, setelah adanya larangan mudik dari pemerintah. Setelah dilakukan sosialisasi oleh seluruh unsur terkait, jumlah masyarakat yang akan mudik turun menjadi 18,9 juta atau tujuh persen.

“Hasil survei ini mengindikasikan pentingnya upaya kita bersama untuk terus melakukan sosialisasi secara masif. Kita manfaatkan beberapa hari ini untuk melakukan sosialisasi penutupan perbatasan,” ujar Idris.

Pada kesempatan itu Wagub Idris Rahim yang turut didampingi oleh sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah memantau kesiapan posko perbatasan Atinggola. Idris mengecek fasilitas yang dibutuhkan seperti tempat tidur petugas, toilet, serta media sosialisasi berupa baliho dan selebaran tentang penutupan perbatasan.

“Saya melihat persiapannya masih perlu untuk kita sempurnakan lagi. Oleh karenanya kepada OPD terkait saya minta untuk segera melengkapinya,” tandas Idris.

The post Pemprov Gorontalo Gencar Sosialisasikan Penutupan Perbatasan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Akibat larangan mudik lebaran tahun ini, membuat sejumlah masyarakat memilih untuk mudik lebih awal. Hal ini terpaksa mereka lakukan agar bisa kembali ke kampung halaman mereka.

Pantauan Prosesnews.id, seperti yang terlihat di Pelabuhan Penyeberangan Kota Gorontalo. Sekitar pukul 16.00 WIB, antrian panjang terlihat di lobi dan loket pembelian tiket pemberangkatan.

Satu persatu penumpang yang hendak menaiki kapal, diwajibkan melakukan rapid tes antigen yang sudah disediakan oleh pihak pelabuhan. Jika ada calon penumpang yang menunjukkan positif makan tidak diperkenankan untuk berangkat.

Meski begitu, penerapan protokol kesehatan belum terlihat maksimal dilakukan oleh pihak pelabuhan. Sebab, dikarenakan penumpang banyak terlihat berkerumun.

Salah seorang penumpang bernama  William Janrianto mengaku, ia memilih pulang lebih awal sebelum larangan mudik diberlakukan. Ia ingin berlibur di kampung halamannya.

“Saya akan balik ke Kecamatan Bunta, untuk berlebaran dengan keluarga,” kata Willy.

“Saya juga sangat senang karena tahun ini bisa mudik, karena tahun lalu saya belum bisa mudik karena PSBB,” tandasnya.(RS)

The post Memilih Mudik Lebih Awal, Masyarakat Padati Pelabuhan Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim didampingi sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo meninjau posko perbatasan Gorontalo – Sulawesi Utara di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, Selasa (27/4/2021). Posko perbatasan di Jalan Trans Sulawesi Pantai Selatan itu akan memanfaatkan gedung Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat.

Dari pantauan di lapangan, gedung yang sudah tidak terpakai itu kondisinya cukup baik, hanya saja tidak tersedia perlengkapan pendukung. Oleh karena itu Wagub Idris Rahim menginstruksikan OPD terkait di bawah koordinator Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo untuk segera membenahi dan menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas posko perbatasan.

“Gedungnya sudah cukup baik, tinggal perlengkapan yang harus segera dipersiapkan. Saya minta paling lambat senin depan semua perlengkapan sudah siap dan posko ini segera beroperasi,” kata Idris.

Idris menambahkan, guna efektifnya pelaksaan tugas posko perbatasan, harus ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sama untuk seluruh daerah perbatasan. Wagub juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergitas antara posko perbatasan yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara guna menghindari penumpukan di masing-masing posko perbatasan.

“Posko perbatasan kedua provinsi harus saling berkoordinasi. Pada saat mulai diberlakukan larangan mudik pada tanggal 6 Mei mendatang, posko perbatasan Gorontalo langsung memerintahkan kendaraan yang menuju Sulawesi Utara untuk putar balik, begitu juga sebaliknya,” ungkap Idris.

Fasilitas posko perbatasan yang akan segera disiapkan dan dibenahi antara lain sarana air bersih, lampu penerangan, velbet atau tempat tidur lipat, serta meja dan kursi. Petugas posko perbatasan terdiri dari personil gabungan Polri, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja, Perhubungan, serta petugas kesehatan yang akan memberikan pelayanan pemeriksaan rapid antigen bagi pelintas perbatasan.

The post Wagub Minta Fasilitas Posko Perbatasan Taludaa Segera Dilengkapi appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta kepada dinas terkait untuk memperbaiki fasilitas pendukung di posko perbatasan Gorontalo – Sulawesi Utara di Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. Hal tersebut dikatakan Rusli saat meninjau posko perbatasan didampingi Bupati Gorut Indra Yasin, Kapolda Gorontalo Irjenpol Akhmad Wiyagus dan Danrem 133 Brigjen TNI Bagus Antonov Hardito, Senin (26/4/2021).

“Posko ini agak sempit jadi kita usahakan tambah tenda. Sekarang lagi dihitung personil yang diturunkan baik dari Polri, TNI, Satpol, Perhubungan dan Kesehatan,” kata Rusli.

Beberapa fasilitas penunjang juga diminta untuk segera ada seperti toilet umum, lampu penerangan serta meja dan kursi untuk pelayanan. Rusli meminta tim kesehatan yang bertugas nanti menggelar pemeriksaan rapid antigen di perbatasan untuk mendeteksi para pemudik.

“Sebelum tanggal 6 Mei pemudik yang masuk atau keluar di tes antigen, kalau reaktif kita suruh putar balik. Begitu tanggal 6 sudah tidak ada lagi yang keluar masuk karena sudah dilarang,” imbuhnya.

Pihaknya berencana menggelar pertemuan dengan pemerintah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah untuk membahas kebijakan larangan mudik lebaran tahun 2021. Semua pihak harus solid untuk mensukseskan kebijakan pemerintah pusat tersebut.

Selain meninjau perbatasan darat, Gubernur Rusli beserta unsur forkopimda juga melihat aktivitas di pelabuhan Kwandang. Pelabuhan itu rencananya akan menghentikan operasional angkutan orang antar daerah pada tanggal 3 Mei 2021. Beberapa rute kapal dari dan ke pelabuhan tersebut yakni Palele, Buol, Tarakan, Nunukan dan Sebatik.

The post Fasilitas Perbatasan Atinggola Diminta Dilengkapi Untuk Posko Larangan Mudik appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Wakil Wali Kota Gorontalo, Ryan F. Kono, juga turut hadir Rakor (Rapat Koordinasi) dalam rangka mempersiapkan Pam (Pengamanan) Idul Fitri 1442 Hijiriah. Rakor Pam tersebut berlangsung di ruang vicon Mapolres Gorontalo Kota. Rabu, (21/04/2021)

Wakil Wali Kota Gorontalo, Ryan F. Kono mengatakan, pada Rakor tersebut juga turut membahas tentang larang mudik bagi masyarakat, ASN, TNI dan Polri.

“Rapat koordinasi ini berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, surat telegram Kapolri No.pol. : STR/293/IV/OPS.1.1./2021 tanggal 20 April tahun 2021,” jelas Ryan

Ryan menambahkan, Dalam rangka mempersiapkan Pam Idul Fitri 1442 H di masa pandemi Covid-19 tahun 2021, Rencana penggelaran Ops Kepolisian Terpusat (Ketupat) dalam rangka Idul Fitri 1442 H

“Sebagai mitra Polri dalam hal ini Polres Gorontalo Kota, kami dari Pemerintah Kota Gorontalo siap bersinergi untuk menyosialisasikan tentang pelarangan mudik,” tambah Ryan.

Ryan juga menuturkan, dalam kegiatan tersebut Pemerintah Daerah diminta untuk mengaktifkan Pos PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di tingkat RT/RW dan menegakkan 3M juga 3T.

“Memang betul Kota Gorontalo sebagian besar wilayahnya berzona hijau, namun harus mematuhi protokol kesehatan. Hasil rapat ini juga, akan kembali dibahas dalam rapat Forkopimda bersama Bapak Wali Kota Gorontalo dan jajaran Polri, TNI serta Tokoh masyarakat dan Agama,” pungkasnya.

Reporter : Reza Saad

The post Pemkot Gorontalo Gelar Rakor Terkait Larangan Mudik Lebaran appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo menindaklanjuti perintah pemerintah pusat yang melarang mudik lebaran Idulfitri 1442 Hijiryah. Rencananya mulai tanggal 1 Mei 2021 semua posko perbatasan darat akan dijaga ketat dari penumpang yang masuk dan keluar Gorontalo.

“Jadi kita mulai tanggal 1 Mei. Kita buka posko posko di perbatasan. Pak Kapolda, Pak Danrem dan saya akan ke posko posko sehingga larangan mudik sudah mulai tersosialisasikan. Penindakannya mulai tanggal 6 Mei,” kata Gubernur Gorontalo Rusli Habibie usai menghadiri Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat di Mapolda Gorontalo, Rabu (21/4/2021).

Rusli mengingatkan pemudik dari Gorontalo ke luar daerah seperti Sulawesi Utara, Tengah dan Selatan untuk mengindahkan aturan pemerintah yang melarang mudik. Begitu juga yang ingin masuk dan melintasi Gorontalo. Pihaknya berkomitmen bersama TNI Polri menindak tegas bagi warga yang nekat mudik melalui jalur darat, laut dan udara.

“Kalau sudah dilarang oleh pusat, berarti kita di sini juga dilarang. Kalau ada yang coba coba masuk atau keluar mudik kita hentikan dan minta putar balik,” tegasnya.

Ia memastikan kebijakan tersebut juga berlaku di pelabuhan laut dan bandara udara. Penumpang yang tidak bisa membuktikan dirinya bukan sebagai pemudik tapi punya urusan mendesak, diminta tidak dilayani keluar dan masuk Gorontalo.

Pemerintah pusat memberlakukan pengecualian mudik bagi ASN/TNI/Polri/karyawan yang bertugas disertai surat tugas dari atasannya. Kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka, ibu hamil dengan satu pendamping, ibu melahirkan dengan dua orang pendamping serta pelayanan kesehatan yang darurat.

The post Gorontalo Mulai Sosialisasi Larangan Mudik Tanggal 1 Mei appeared first on Prosesnews.id.