PROSESNEWS.ID – Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Gorontalo menutup kinerja tahun 2025 dengan capaian melampaui target. Selain berhasil menangani laporan pengaduan di atas sasaran tahunan, lembaga pengawas pelayanan publik ini juga mencatat penyelamatan potensi kerugian masyarakat hingga miliaran rupiah.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo, Muslimin B. Putra, mengungkapkan bahwa sepanjang Januari hingga Desember 2025, Ombudsman Gorontalo menangani sebanyak 165 laporan masyarakat. Jumlah tersebut melampaui target kinerja tahunan yang ditetapkan sebanyak 154 laporan.

“Pada tahun 2025, Ombudsman Gorontalo menangani 165 laporan, melebihi dari target dengan jumlah 154 laporan,” ujar Muslimin dalam keterangan resminya, Jumat (12/12/2025).

Dari keseluruhan laporan yang diterima, Ombudsman Gorontalo mencatat 146 laporan reguler, 18 laporan respon cepat atau Rapid Complaint Response (RCO), serta satu laporan hasil investigasi atas prakarsa sendiri (Own Motion Investigation). Permasalahan pertanahan menjadi isu yang paling banyak diadukan oleh masyarakat.

Dalam aspek penanganan, sebanyak 105 laporan berhasil diselesaikan pada tahap pemeriksaan. Sementara itu, 11 laporan masih dalam proses penanganan, dan 49 laporan lainnya dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi persyaratan formil maupun materiil.

Muslimin menjelaskan, isu agraria atau pertanahan masih mendominasi pengaduan pelayanan publik di Provinsi Gorontalo dengan total 63 laporan.

Selanjutnya, sektor pendidikan menempati urutan kedua dengan 22 laporan, disusul permasalahan kepegawaian sebanyak 11 laporan.

“Pola ini menunjukkan bahwa isu-isu mendasar terkait akses terhadap tanah, layanan pendidikan, dan ketenagakerjaan masih menjadi perhatian utama masyarakat dalam konteks pelayanan publik,” jelasnya.

Tidak hanya berdampak pada penyelesaian administrasi, kinerja Ombudsman Gorontalo juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat.

Sepanjang tahun 2025, Ombudsman mencatat valuasi dan penyelamatan potensi kerugian masyarakat sebesar Rp9,6 miliar melalui proses penyelesaian laporan.

Muslimin menegaskan, valuasi kerugian tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas penanganan pengaduan oleh Ombudsman.

“Valuasi kerugian masyarakat dihitung guna mengetahui jumlah besaran kerugian masyarakat yang dapat diselamatkan melalui proses penyelesaian laporan di Ombudsman,” pungkas Muslimin.

Reporter: Sandri Mooduto

The post Lampaui Target Kinerja 2025, Rp9,6 Miliar Potensi Kerugian Berhasil Dicegah appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Dinilai sukses dalam capaian angka vaksinasi Covid 19 Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo beri catatan yang wajib diperhatikan pemerintah.

Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Wahiyudin Mamonto menjelaskan bahwa sejak Maret 2021 pihaknya mulai melakukan kajian cepat dengan mengambil fokus pada proses pelayanan vaksinasi.

Menurut Wahiyudin, vaksinasi merupakan program penting dalam penanganan pandemic Covid 19. Namun, tetap harus memastikan asas pelayanan publik yang baik.

“ Jadi tidak hanya sekedar mengejar capaian angka realisasi vaksinasi saja,” Kata Wahiyudin.

Komunikasi yang baik dari penyelenggara vaksinasi, lanjut Wahiyudin, merupakan salah satu hal positif dari proses kajian cepat oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Di sisi lain semangat dari para tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan vaksinasi di lapangan patut diberi apresiasi sebagai ujung tombak suksesnya program tersebut.

“ Tenaga kesehatan adalah pelaksana kebijakan dalam program vaksinasi ini, kami menghormati hal itu,” Kata Wahiyudin.

Akan tetapi lanjut Wahiyudin, pengaturan maupun pelaksanaan terkait proses pendistribusian, pemberian vaksin Covid-19 dan penanganan KIPI serta penerapan strategi komunikasi harus digaris bawahi untuk menjadi perhatian.

Wahiyudin menegaskan, hasil dari kajian cepat ini sudah diserahkan ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan Asisten 1 Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo pada 1 Juli Tahun 2021 kemarin.

Akan tetapi kata Wahiyudin, setelah dilakukan monitoring hingga Desember 2021, pihaknya menemukan bahwa saran tersebut baru dilaksanakan sebagian.

“Dilaksanakannyya saran yang baru sebagian oleh pihak Pemerintah Provinsi Gorontalo maupun kabupaten/Kota merupakan catatan penting yang tidak boleh diabaikan,” Tegas Wahiyudin. (rls)

The post Ombudsnan Gorontalo Beri Catatan ‘Buruk’ Pelaksaan Vaksinasi Covid-19 appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Potensi maladministrasi atau perbuatan melanggar hukum yang ditemukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo terkait pelaksanaan vaksinasi Covid 19 di seluruh Kabupaten/Kota. Namun temuan ini, apakah sudah diselesaikan?

Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Wahiyudin Mamonto menjelaskan bahwa sejak Maret 2021 pihaknya mulai melakukan kajian cepat dengan mengambil fokus pada proses pelayanan vaksinasi.

Menurut Wahiyudin, vaksinasi merupakan program penting dalam penanganan pandemic Covid 19 namun, tetap harus memastikan asas pelayanan publik yang baik.

“ Jadi tidak hanya sekedar mengejar capaian angka realisasi vaksinasi saja,” Kata Wahiyudin.

Komunikasi yang baik dari penyelenggara vaksinasi, lanjut Wahiyudin, merupakan salah satu hal positif dari proses kajian cepat oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Di sisi lain semangat dari para tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan vaksinasi di lapangan patut diberi apresiasi sebagai ujung tombak suksesnya program tersebut.

“ Tenaga kesehatan adalah pelaksana kebijakan dalam program vaksinasi ini, kami menghormati hal itu,” Kata Wahiyudin.

Akan tetapi lanjut Wahiyudin, pengaturan maupun pelaksanaan terkait proses pendistribusian, pemberian vaksin Covid-19 dan penanganan KIPI serta penerapan strategi komunikasi harus digaris bawahi untuk menjadi perhatian.

Wahiyudin menegaskan, hasil dari kajian cepat ini sudah diserahkan ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan Asisten 1 Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo pada 1 Juli Tahun 2021 kemarin dengan saran perbaikan sebagai berikut.

1. Dinas kesehatan Provinsi Gorontalo, setiap Puskesmas atau faskes serta instalasi farmasi di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara Memastikan kelengkapan pencatatan setiap dokumen saat pelaksanaan distribusi dengan memperhatikan petunjuk tekhnis yang berlaku sebagaimana Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No.9/2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) yang dirubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tekhnis Cara Distribusi Obat yang Baik.
2. Setiap Puskesmas atau faskes di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara sebaiknya membuat sistem mekanisme prosedur terkait penyelesaian pengaduan masyarakat yang tidak mendapatkan kartu tanda telah divaksin.

3.Setiap Puskesmas atau faskes di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara menyusun Mekanisme dan Prosedur kemudian menginformasikan kepada masyarakat terkait penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

4.Setiap Puskesmas atau faskes di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara mempublikasikan standar layanan terkait pelayanan vaksinasi.

5.Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara Menyusun dan mengevaluasi proses pelaksanaan strategi komunikasi terkait vaksinasi Covid-19 di wilayah Provinsi Gorontalo.

6.Penyelenggara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara bisa membuat posko pengaduan khusus pelayanan vaksin secara keseluruhan
Akan tetapi kata Wahiyudin, setelah dilakukan monitoring hingga Desember 2021, pihaknya menemukan bahwa saran tersebut baru dilaksanakan sebagian.

Ke enam saran dimaksud dikeluarkan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo dikarenakan adanya temuan berupa :

1.Terdapat potensi pengabaian kewajiban hukum dalam proses pendokumentasian saat pelaksanaan distribusi.

2.Terdapat potensi peyimpangan prosedur dalam penanganan masalah terkait perolehan kartu atau dokumen telah divaksinasi untuk masyarakat karena tidak ada prosedur baku dan bertentangan dengan Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Ayat (1) Setiap orang yang telah diberikan Vaksinasi COVID-19 diberikan surat keterangan Vaksinasi Program maupun Vaksinasi Gotong Royong berupa kartu Vaksinasi COVID19 atau sertifikat elektronik.

3.Terdapat potensi terjadi pengabaian kewajiban hukum dalam menetapkan mekanisme prosedur pelayanan KIPI bagi masyarakat karena tidak dibuatnya mekanisme prosedur khusus untuk masyarakat penerima vaksin, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ditegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui kebenaran isi standar layanan, dan Pasal 15 Undang Undang yang sama juga menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban Menyusun dan menetapkan standar pelayanan dan menyediakan sarana, prasarana atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai.

4.Terdapat potensi pengabaian kewajiban hukum dengan belum adanya publikasi standar layanan pelaksanaan vaksinasi

5.Berpotensi Tidak Kompeten dan Pengabaian Kewajiban Hukum dengan tidak terukurnya pelaksanaan strategi komunikasi. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pasal 41 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Wahiyudin menegaskan, dilaksanakannya saran yang baru sebagian oleh pihak Pemerintah Provinsi Gorontalo maupun kabupaten/Kota merupakan catatan penting yang tidak boleh diabaikan.(rls)

The post Ombudsman Temukan Potensi Melanggar Hukum Dalam Proses Vaksinasi di Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Menanggapi kritik yang beredar di sejumlah media massa, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo akhirnya menyampaikan permohonan maaf dan apresiasi kepada pelapor atas nama Farid Dihuma.

Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman Republik Indonesia, Wahiyudin Mamonto menjelaskan, akibat keberatan dari Farid Dihuma terhadap kinerja Asisten Dian yang bertugas pada unit penyelesaian laporan, pihaknya langsung melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

Pemeriksaan yang berupa permintaan keterangan dan dokumen terhadap Asisten Dian tersebut berlangsung pada 5 sampai 6 Agustus 2021. Saat itu, menghasilkan kesimpulan antara lain mengeluarkan Asisten Dian dari tim penanganan laporan masyarakat atas nama Farid Dihuma.

“ Ada beberapa poin yang kami temukan pemeriksaan ini, penting untuk dijadikan pelajaran bagi kita semua,”  kata Wahiyudin.

Lanjut Wahiyudin, kritik atau keluhan yang disampaikan oleh saudara Farid merupakan hal yang positif bagi perbaikan pelayanan Ombudsman untuk masyarakat, khususnya di Provinsi Gorontalo. Seharusnya hal itu menjadi contoh bagi para pelapor lainnya.

“Pelapor yang kritis adalah bagian dari perbaikan pelayanan publik secara menyeluruh sehingga tidak hanya Ombudsman yang mendapatkan pelajaran penting dalam upaya peningkatan mutu layanan,” ungkapnya. 

Wahyudin menyampaikan permohonan maaf dan apresiasi kepada Farid Dihuma. Pihaknya akan selalu menunggu dan terbuka dengan masukan atau kritik dari masyarakat Provinsi Gorontalo. 

“Selama ini, masukan ataupun kritik yang dialamatkan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo dapat dikatakan minim, dan hal itu menurut saya sangat tidak baik,” tandasnya.

The post Dianggap Tak Profesional, Ombudsman Gorontalo Akhirnya Minta Maaf appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo yang dikepalai oleh Alim Niode dinilai tidak profesional dalam menangani laporan pengaduan masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Farid  yang mengaku kecewa dengan penanganan pengaduan oleh salah satu Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo atas nama Dian.

Farid menjelaskan, di tanggal 1 Juli 2021, dirinya mengadukan salah satu instansi pemerintah di Gorontalo terkait dengan sistem pelayanan. 

Kemudian, pada tanggal 10 Juli 2021, kata Farid, dirinya dihubungi via telepon oleh Ibu Dian selaku pihak yang menangani aduannya. Farid mendapatkan penjelasan bahwa aduannya masuk pada laporan cepat  dalam waktu 14 hari.

“Namun karena permintaan saya pada waktu itu adalah soal transparansi data, maka aduan saya akan dialihkan ke bagian lain. Dengan sistem pengalihan aduan, dan pada saat itu Dian mengatakan masih akan dilakukan rapat internal Ombudsman Gorontalo untuk menentukan apakah akan dialihkan atau tidak, “ kata Farid mengulang kembali penjelasan ibu petugas ombudsman itu.

Setelah itu kata Farid, karena tidak ada informasi hasil rapat internal seperti yang disampaikan Ibu Dian, maka pada tanggal 23 Juli 2021 dirinya kembali mendatangi Kantor Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo dan bermaksud untuk mengkonfirmasi kembali laporannya kepada Ibu Dian, namun orang lain yang menemuinya.

“Pada kesempatan itu, orang tersebut hanya mengatakan bahwa, yang mengetahui perihal laporan saya adalah Ibu Dian, nanti pihaknya akan menginformasikan ke saya pekan selanjutnya yakni selang 26 – 30 Juli 2021,” Kata Farid.

Karena tidak ada informasi hingga tanggal 2 Agustus 2021, Farid menghubungi pihak Ombudsman RI Gorontalo, sebelumnya  komunikasi berlangsung via WhatsApp dan pada saat itu juga dirinya dihubungi oleh Ibu Dian, dan meminta untuk membuat laporan baru lagi dengan mendatangi kantor Ombudsman RI perwakilan Gorontalo. 

“Bikin saya kecewa, saya diminta datang ke kantor Ombudsman Gorontalo, sampai di kantor, oleh petugas front office mengatakan bahwa karena ada pemberlakuan PPKM sehingga layanan aduan hanya bisa via online dalam hal ini telepon,” ujarnya kesal. 

Saat itu Farid menanyakan ke petugas front office, pemberlakuan tidak melayani aduan secara tatap muka sejak kapan?, petugas menjawab sudah seminggu lebih. 

Kalau pemberlakuan aduan harus secara online berlakunya sudah seminggu, kenapa bisa ada asisten Ombudsman Gorontalo, tidak mengetahui kebijakan kantornya.

“Ini justru menyusahkan saya sebagai masyarakat, sudah jauh-jauh mendatangi kantor Ombudsman, sampai di kantor tidak ada pelayanan tatap muka, ” ungkapnya. 

Lembaga yang dibentuk menjadi pengawas dalam pelayanan publik, justru pelayanannya tidak profesional akibat ulah dari satu orang.

Sementara itu Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo Alim Niode saat dikonfirmasi mengatakan belum bisa memberikan keterangan terkait hal itu.

“Saya belum bisa beri tanggapan, masih di Ruangan ICU,” kata Alim saat dikonfirmasi melalui Via Whatsapp.

Ketika awak media mengulang kembali perkataan, untuk meminta waktu sebentar saja. Tetapi ia bersuara dengan nada yang sedikit tinggi belum bisa. 

“Saya masih di ICU,” kata Alim kembali sembari menutup pembicaraan. 

The post Ombudsman Gorontalo Dinilai tidak Profesional dalam Menjalankan Tugas appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Sebanyak 21 orang perwakilan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dari seluruh Kabupaten, Kota se Provinsi Gorontalo, mengikuti Workshop pendampingan penilaian kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang digelar Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo, di Grand Q Hotel Kota Gorontalo, Kamis, (27/05/ 2021).

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo, Alim S Niode, saat membuka kegiatan tersebut menjelaskan, kapasitas atau kemampuan petugas dan integritas yang melayani, harus ditingkatkan. Karena permintaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik, semakin besar. Saat ini hingga masa yang akan datang.

Alim menambahkan, hingga saat ini masih ada tiga Kabupaten yang berada di zona kuning kepatuhan sedang saja di provinsi Gorontalo.

“Ketiganya adalah Kabupaten Boalemo, Gorontalo Utara, dan Gorontalo,”ujar Alim seraya mengingatkan bahwa Political will Kepala Daerah sangat penting sekali untuk pencapaian kepatuhan tinggi, zona hijau.

Sementara itu Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo, Andika R Yahya, menjelaskan, kegiatan pendampingan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

“Kegiatan pendampingan ini dilakukan juga secara nasional,”ujarnya.

Menurut Andika, tujuan dari kegiatan pendampingan ini, adalah mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi komponen standar pelayanan terhadap publik, pengenalan komponen indikator yang dinilai oleh ombudsman, serta melakukan pemetaan produk layan administrasi. (Rls)

The post Workshop Pendampingan Ombudsman Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Ombudsman Republik Indonesia (RI), Perwakilan Provinsi Gorontalo, melalui Rapid Assesment (RA) atau kajian cepat, menemukan potensi maladministrasi pada penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo.

Hal itu dikatakan Andika R Yahya, selaku Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo. Rabu, (02/09/2020).

“Rapid Assesment ini, merupakan salah satu program yang rutin dijalankan Ombudsman, guna mencegah perbuatan melanggar hukum atau maladministrasi oleh penyelenggara pelayanan publik,” kata Andika

Memasuki tahun 2020 lanjutnya, pihaknya berfokus pada pelayanan publik yang diselenggarakan Pemkot Gorontalo. Khususnya untuk bidang perizinan, kependudukan dan catatan sipil, pendidikan, serta kesehatan.

“Kesehatan yang kita maksudkan disini adalah pelayanan oleh pihak Rumah Sakit Prof Dr H Aloei Saboe Kota Gorontalo,” ujarnya

Hasil dari kajian cepat tersebut, telah diserahkan ke Walikota Gorontalo yang dalam proses penyerahannya dihadiri Sekda Kota Gorontalo, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Direktur RSUD Prof Dr H Aloei Saboe Kota Gorontalo.

Andika mengungkapkan, dalam kajian cepat yang dilakukan, pihaknya menemukan berbagai potensi maladministrasi, sepertihalnya pada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Antara lain, yakni terkait dengan pelayanan Pendidikan selama masa pandemic Covid-19.

Dimana, terdapat adanya potensi maladministrasi diskriminasi dan tidak memberikan pelayanan Pendidikan, khususnya kepada masyarakat yang tidak memiliki akses sarana untuk pembelajaran online.

Selain itu, di Dinas Dukcapil Kota Gorontalo, dibeberkannya, itu ada potensi maladministrasi penyimpangan prosedur, ketidak jelasan prosedur, pengabaian kewajiban hukum dan penundaan berlarut.

Tak hanya itu, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo dan RSUD Prof Dr H Aloei Saboe Kota Gorontalo, juga pelayanan Perijinan dimasa pandemi Covid-19, menemukan potensi maladministrasi pengabaian kewajiban hukum, dalam pengelolaan pengaduan.

Lanjut kata Andika, di RSUD Aloe Saboe Kota Gorontalo, potensi maladministrasi yang ditemukan pihaknya, antara lain meliputi pemenuhan pasal 21 Undang-Undang no 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yang belum tersosialisasikan dengan baik dan berkelanjutan. (**)

The post Ombudsman Temukan Potensi Maladministrasi Layanan Pemkot Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

Selain Japesda Gorontalo, yang mempersoalkan ada kerusakan mangrove di hutan lindung itu. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo juga menilai aktivitas pembangunan tempat objek wisata tersebut berpotensi maladministrasi.

Kepala Keasistenan Bidang Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo, Hasrul Eka Putra menjelaskan bahwa ramainya pemberitaan mengenai aktivitas pembangunan tempat wisata pantai ratu menarik perhatian pihaknya.

Sebab jika melihat penjelasan dari pihak Japesda yang juga menyoroti persoalan itu, ada beberapa poin penting masuk dalam domain Ombudsman RI sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menangani pelanggaran berupa maladminstrasi.

Sebagai penegasan, maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut.

“Termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan,” Kata Hasrul.

Hal-hal berpotensi maladminstasi yang dimaksudkan kata Hasrul antara lain terkait dengan persoalan izin lingkungan, pemanfaatan hutan lindung, perubahan tata ruang, dan proses mekanisme pembangunan di kawasan lindung itu sendiri. Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah, seharusnya tidak boleh lalai dan abai atas kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup.

“Mencermati apa yang terjadi, Ombudsman melihat adanya potensi maladministrasi khususnya terkait Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah, Perpres No 73 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove, UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”jelas Hasrul.

Menurut Hasrul, jika dirasa perlu pihaknya dapat melakukan own motion investigation atas permasalahan ini. Namun bagi individu maupun organisasi pun dapat melaporkan masalah ini ke Ombudsman. (rls)

The post Pengembangan Pantai Ratu Dinilai Potensi Maladministrasi appeared first on Prosesnews.id.