PROSESNEWS.ID

Apel tersebut menjadi momentum untuk memperkuat visi aparatur daerah dalam menyelaraskan kebijakan lokal dengan agenda strategis nasional.

Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati Gorontalo Tonny S. Junus, Sekretaris Daerah Sugondo Makmur, jajaran asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Dalam amanatnya, Bupati Sofyan Puhi menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk mengawal dan menyukseskan berbagai program prioritas nasional yang digagas Presiden RI, Prabowo Subianto. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting untuk memastikan percepatan pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

“Pemerintah daerah siap mendukung penuh program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari pemenuhan makan bergizi gratis, pemerataan kualitas pendidikan, penyediaan layanan kesehatan gratis, hingga penguatan kelembagaan koperasi desa,” ujar Sofyan.

Di hadapan ribuan aparatur, Sofyan juga menekankan bahwa semangat kebangkitan nasional di era modern harus diwujudkan melalui transformasi pelayanan publik.

Ia menyebut, di tengah tantangan era digital, ASN dituntut tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga wajib menjaga kedaulatan informasi serta menghadirkan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Selain penyelarasan program pusat, Sofyan mengingatkan seluruh jajaran OPD untuk memperkuat koordinasi lintas sektor menjelang pelaksanaan Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII yang akan dipusatkan di Gorontalo.

“Agenda Penas ini adalah kehormatan besar sekaligus tanggung jawab bagi kita sebagai tuan rumah. Saya minta seluruh instansi memberikan pelayanan terbaik agar kegiatan ini mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi petani dan nelayan lokal,” tegasnya.

Sementara itu, menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, Bupati mengajak seluruh ASN mengimplementasikan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial dalam menjalankan roda pemerintahan demi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Gorontalo.

The post Jelang Penas KTNA, Sofyan Minta OPD Perkuat Koordinasi appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat kualitas perencanaan pembangunan melalui penguatan data daerah dan data prioritas Tahun 2026. Upaya tersebut dilakukan lewat Workshop Penyusunan Daftar Data Prioritas Provinsi Gorontalo yang digelar di Kota Gorontalo, Selasa (28/04/2026).

Kegiatan ini juga diarahkan untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor pelayanan dasar. Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo, Sri Wahyuni D. Matona, yang mewakili Sekretaris Daerah, menegaskan pentingnya peran data dalam menentukan arah kebijakan pemerintah.

“Penyusunan data prioritas bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi merupakan fondasi dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Gorontalo kini mengadopsi pendekatan PENTAGON dalam penguatan statistik sektoral. Pendekatan ini mencakup lima pilar utama, yaitu tata kelola data, standar dan kualitas data, sistem dan teknologi, sumber daya manusia statistik, serta pemanfaatan data.

Melalui workshop ini, pemerintah menargetkan tersusunnya daftar data prioritas daerah Tahun 2026 secara sistematis dan terukur. Data tersebut bersumber dari Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), sehingga dapat mendukung perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan daerah.

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilibatkan aktif untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan menyepakati data prioritas yang relevan, terutama yang berkaitan dengan pencapaian indikator pembangunan dan pemenuhan SPM. Adapun sektor yang menjadi fokus meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Selain itu, penguatan integrasi data melalui Portal Satu Data Daerah dan dashboard eksekutif menjadi bagian penting dalam meningkatkan aksesibilitas serta transparansi informasi. Langkah ini juga mendukung implementasi kebijakan nasional Satu Data Indonesia di tingkat daerah.

Pemerintah Provinsi Gorontalo optimistis, melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, penguatan data statistik sektoral dan pemenuhan SPM dapat berjalan optimal, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Workshop tersebut dihadiri oleh perwakilan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

The post Pemprov Gorontalo Matangkan Data Prioritas 2026, Tekankan Kebijakan Berbasis Data appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi dan evaluasi penyerapan anggaran periode November 2025 di Hulonthalo Ballroom, Kota Gorontalo, Kamis (4/12/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan diikuti seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan data e-Monep Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo, realisasi fisik anggaran hingga November 2025 mencapai 89,71 persen dan realisasi keuangan 84,81 persen.

Capaian ini lebih tinggi dibanding periode yang sama pada 2024, di mana realisasi fisik sebesar 86,91 persen dan realisasi keuangan 83,33 persen.

“Kita bersyukur karena penyerapan APBD maupun APBN tahun ini tinggi, bahkan termasuk bagus di tingkat nasional. Belanja pemerintah ini sangat dibutuhkan masyarakat karena menjadi salah satu aspek dalam mendorong perkembangan ekonomi daerah,” kata Gubernur Gusnar.

Sementara itu, data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menunjukkan realisasi APBN hingga 3 Desember 2025 mencapai 87,82 persen atau Rp9,44 triliun dari total pagu sebesar Rp10,75 triliun.

Pagu tersebut terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga Rp4,66 triliun dan dana Transfer ke Daerah Rp6,09 triliun.

“Kalau dana pemerintah ini hanya terparkir di bank, maka tidak ada uang yang bergerak di tengah masyarakat. Artinya itu akan memengaruhi daya beli masyarakat. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah mengelola anggaran pemerintah dengan baik dan membelanjakan secara cepat,” tutur Gusnar.

Terdapat sembilan OPD Pemerintah Provinsi Gorontalo yang realisasi penyerapannya melampaui target fisik dan keuangan hingga November 2025. Inspektorat menjadi yang tertinggi dengan realisasi fisik 98,64 persen dan keuangan 93,46 persen.

Disusul oleh Dinas Pariwisata; Biro Pemerintah dan Kesra; BPBD; Dinas Dukcapil dan Pemdes; Dinas Penanaman Modal dan PTSP; Biro Umum; Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi; serta Dinas Perhubungan.

The post Penyerapan Anggaran Gorontalo November 2025 Meningkat, Ini Datanya appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – DPRD Kota Gorontalo menggelar rapat paripurna pembicaraan tingkat II (tahap akhir) untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul inisiatif eksekutif.

Ranperda ini berkaitan dengan perubahan kedua atas Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Rapat paripurna yang berlangsung di Aula I DPRD Kota Gorontalo, Senin (13/10/2025), dihadiri langsung oleh Wakil Walikota Gorontalo, Indra Gobel.

Ketua DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa, saat dimintai keterangan menyampaikan harapannya bahwa diparipurnakannya Perda ini dapat menjadi indikator kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Karena ini berkenaan dengan pendapatan, In Sya Allah kedepannya bisa lebih meningkat lagi dari sebelumnya,” jelas politisi Golkar tersebut.

Lebih lanjut, Irwan Hunawa berharap kehadiran OPD baru ini dapat memaksimalkan dan mengelola pendapatan di setiap OPD dengan lebih baik.

Sebelumnya, sebelum dibentuknya OPD baru, badan pendapatan dan tata kelola pendapatan daerah dikelola oleh badan keuangan. Dengan adanya struktur baru, diharapkan pengelolaan pendapatan daerah menjadi lebih efisien dan optimal.

The post DPRD Kota Gorontalo Setujui Ranperda Pembentukan OPD Baru appeared first on Prosesnews.id.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Gorontalo, Kris Wartabone

PROSESNEWS.ID – DPRD Provinsi Gorontalo telah mengusulkan pergeseran anggaran kegiatan dari satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke OPD lain.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua I DPRD Provinsi Gorontalo, Kris Wartabone saat diwawancara oleh awak media usai rapat koordinasi antara Badan Musyawarah dan Badan Anggaran Deprov Gorontalo, Senin (17/04/2023).

Salah satu alasan pergeseran anggaran kegiatan tersebut adalah karena ketidaksiapan salah satu OPD yang ditunjuk sebagai penyelenggara kegiatan yang akan diadakan oleh anggota DPRD.

Kris menyebut Dalam menghadapi kendala tersebut, pihaknya berharap dengan memindahkan kegiatan ke OPD lain.

“Maka pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih maksimal,” ungkap Kris.

Kris Wartabone juga menjelaskan bahwa pergeseran kegiatan dilakukan untuk memastikan anggaran terserap secara maksimal kepada masyarakat.

Ia bahkan mencontohkan, jika terdapat program dari DPRD untuk Dinas Pertanian namun Dinas Pertanian menghadapi kendala, maka program tersebut dapat digeser ke Dinas Kehutanan untuk memastikan optimalisasi anggaran.

“Contoh ada program dari DPRD untuk dinas pertanian, namun ternyata dinas pertanian memiliki banyak kendala, maka untuk memaksimalkan agar anggaran terserap secara maksimal kepada masyarakat maka program yang tadinya di dinas pertanian di geser ke dinas kehutanan,” imbuhnya.

Dengan pergeseran kegiatan ini, anggota DPRD Provinsi Gorontalo berharap dapat mengatasi kendala yang mungkin muncul dalam pelaksanaan kegiatan serta memastikan anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk kepentingan masyarakat.

Reporter: Rijal Zulkarnaen

The post Optimalkan Anggaran, Deprov Gorontalo Usul Geser Kegiatan OPD appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo berkomitmen untuk meraih status Informatif dalam hal Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2021. Sebagai langkah awal, Dinas Kominfo dan Statistik (Diskominfotik) menggelar rapat konsolidasi internal lintas bidang membahas kuesioner KIP bertempat di Roemah Marly, Kamis (17/6/2021).

Kuesioner itu memuat empat indikator utama penilaian yang terbagi lagi menjadi puluhan sub indikator. Satu indikator lain yakni video dokumentasi inovasi dan kolaborasi KIP memiliki bobot nilai 20 persen.

Total empat Indikator diberi bobot 80 persen yakni pengembangan website dengan nilai 60, indikator pengumuman informasi publik nilai 40, serta indikator pelayanan informasi publik dan indikator penyediaan informasi publik masih masing nilai 40 dan 60.

“Secara administrasi memang iya kita kekurangan. Namun secara de facto, di lapangan kita bekerja luar biasa untuk penyebarluasan informasi. Kita tidak saja melayani permintaan, lebih daripada itu aktif menyebarluaskan informasi. Memang ada indikator lain terkait dengan pencapaian pelayanan keterbukaan informasi publik” Ungkap Kepala Diskominfotik Masran Rauf saat membuka rapat.

Diketahui pada penilaian KIP tahun 2020 lalu pemprov Gorontalo masih berada di urutan bawah dengan status tidak informatif. Butuh kerja bersama agar bisa naik ke level kurang informatif, cukup informatif, menuju informatif hingga informatif.

“Sehingga hari ini saya minta kepada tim dan juga diwakili bidang – bidang saya pingin berkolaborasi. Pekerjaan ini tidak hanya menjadi beban satu bidang tapi secara simultan kita semua bertanggung jawab. Termasuk melibatkan PPID dan pembantu PPID di setiap OPD,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Zakiya Baserewan optimis jika Pemprov Gorontalo bisa naik kelas informatif. Ia menilai ada komitmen bersama dari pimpinan mulai dari Gubernur, Pimpinan OPD hingga PPID OPD untuk memenuhi semua kriteria yang dipersyaratkan.

“Kami merasakan ada komitmen bersama untuk keterbukaan informasi publik. Sejak dulu, bahkan Pak Gubernur, Pak Wagub dan semua pejabat sudah mengumumkan di media daftar no telpon pribadi. Ini semangat yang mungkin tidak ada di daerah lain, cuma memang kita harus lihat lagi indikatornya pas tidak dengan yang diminta oleh Komisi Informasi,” bebernya.

Beberapa pekerjaan rumah besar yang harus segera dikoordinasikan dengan lintas OPD diantaranya menyangkut jenis-jenis informasi publik yang berstatus serta merta, berkala, dan tersedia setiap saat. Ada juga penetapan daftar informasi yang dikecualikan yakni informasi yang tidak bisa dipublikasikan ke publik dengan alasan tertentu.

“Jenis jenis informasi publik itu harus sudah ada di website ppid.gorontaloprov.go.id termasuk layanan permintaan data dan informasi dari masyarakat. Ini kita benahi pelan-pelan termasuk aplikasinya dari Kemendagri. Saya yakin semua OPD mendukung,” pungkasnya.

The post Pemprov Gorontalo Berkomitmen Raih Status Informatif appeared first on Prosesnews.id.