PROSESNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi dan evaluasi penyerapan anggaran periode November 2025 di Hulonthalo Ballroom, Kota Gorontalo, Kamis (4/12/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan diikuti seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Gorontalo.
Berdasarkan data e-Monep Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo, realisasi fisik anggaran hingga November 2025 mencapai 89,71 persen dan realisasi keuangan 84,81 persen.
Capaian ini lebih tinggi dibanding periode yang sama pada 2024, di mana realisasi fisik sebesar 86,91 persen dan realisasi keuangan 83,33 persen.
“Kita bersyukur karena penyerapan APBD maupun APBN tahun ini tinggi, bahkan termasuk bagus di tingkat nasional. Belanja pemerintah ini sangat dibutuhkan masyarakat karena menjadi salah satu aspek dalam mendorong perkembangan ekonomi daerah,” kata Gubernur Gusnar.
Sementara itu, data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menunjukkan realisasi APBN hingga 3 Desember 2025 mencapai 87,82 persen atau Rp9,44 triliun dari total pagu sebesar Rp10,75 triliun.
Pagu tersebut terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga Rp4,66 triliun dan dana Transfer ke Daerah Rp6,09 triliun.
“Kalau dana pemerintah ini hanya terparkir di bank, maka tidak ada uang yang bergerak di tengah masyarakat. Artinya itu akan memengaruhi daya beli masyarakat. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah mengelola anggaran pemerintah dengan baik dan membelanjakan secara cepat,” tutur Gusnar.
Terdapat sembilan OPD Pemerintah Provinsi Gorontalo yang realisasi penyerapannya melampaui target fisik dan keuangan hingga November 2025. Inspektorat menjadi yang tertinggi dengan realisasi fisik 98,64 persen dan keuangan 93,46 persen.
Disusul oleh Dinas Pariwisata; Biro Pemerintah dan Kesra; BPBD; Dinas Dukcapil dan Pemdes; Dinas Penanaman Modal dan PTSP; Biro Umum; Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi; serta Dinas Perhubungan.
