PROSESNEWS.ID — Lagu “Genjer-Genjer” merupakan salah satu karya musik tradisional Banyuwangi yang memiliki perjalanan sejarah panjang. Lagu berbahasa Osing tersebut awalnya menggambarkan kehidupan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi pada masa pendudukan Jepang. Namun, perjalanan sejarah politik Indonesia kemudian membuat lagu ini mendapatkan stigma dan dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Lagu “Genjer-Genjer” diciptakan oleh Muhammad Arief, seorang seniman asal Banyuwangi. Tanaman genjer yang menjadi objek dalam lagu tersebut pada masa itu dikenal sebagai tanaman yang tumbuh di sekitar persawahan dan umumnya digunakan sebagai pakan ternak.

Melansir BBC News Indonesia, lagu tersebut lahir dari situasi sulit yang dialami masyarakat Banyuwangi pada masa pendudukan Jepang. Slamet Menur, yang mengaku sebagai sekretaris sekaligus orang dekat Muhammad Arief, menyebut lagu “Genjer-Genjer” diciptakan pada 1942 untuk memperkenalkan genjer sebagai tanaman yang dapat dikonsumsi masyarakat.

Kondisi sosial dan ekonomi pada masa itu menjadi latar penting dalam penciptaan lagu. Masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan makanan dan pekerjaan sehingga tanaman yang sebelumnya dianggap sebagai pakan ternak kemudian dimanfaatkan sebagai bahan makanan.

Menurut BBC News Indonesia, terdapat pula keterangan mengenai perbedaan tahun penciptaan lagu. Dalam pemberitaan tersebut disebutkan bahwa sebuah tulisan lokal menyebut lagu itu diciptakan pada 1953, sementara Slamet Menur menjelaskan bahwa inspirasinya telah muncul sejak 1942 dan kemudian lagu tersebut diterbitkan kembali pada 1953.

Seiring berjalannya waktu, “Genjer-Genjer” semakin dikenal masyarakat. Lagu tersebut kemudian dinyanyikan kembali oleh sejumlah penyanyi populer, di antaranya Bing Slamet dan Lilis Suryani pada 1962. Popularitasnya semakin meluas dan lagu itu pernah terdengar melalui siaran radio maupun televisi.

Mengutip Tirto.id, penciptaan “Genjer-Genjer” pada dasarnya tidak ditujukan sebagai lagu untuk kampanye politik PKI. Lagu tersebut disebut lahir sebagai bentuk penggambaran sekaligus kritik terhadap penderitaan masyarakat Banyuwangi di bawah penjajahan Jepang.

Persoalan muncul setelah Muhammad Arief kemudian bergabung dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), organisasi kebudayaan yang memiliki kedekatan dengan PKI. Lagu “Genjer-Genjer” yang telah populer kemudian digunakan dalam berbagai kegiatan politik pada masa tersebut.

Hubungan lagu dengan lingkungan politik kiri inilah yang kemudian membuat “Genjer-Genjer” semakin identik dengan PKI, terutama setelah pecahnya peristiwa politik 1965.

Melansir BBC News Indonesia, setelah Peristiwa G30S, banyak orang yang dianggap memiliki hubungan dengan organisasi-organisasi yang dikaitkan dengan PKI mengalami penangkapan dan berbagai bentuk tekanan. Banyuwangi, tempat lagu tersebut lahir, juga menjadi salah satu wilayah yang terdampak situasi tersebut.

Slamet Menur, yang ketika itu aktif dalam lingkungan kesenian Banyuwangi, turut mengalami penangkapan dan interogasi. Dalam kesaksiannya, ia mengatakan dirinya dikenal sebagai seorang seniman dan bukan politikus. Ia juga menceritakan bahwa lagu “Genjer-Genjer” telah menjadi bagian dari kehidupan keseniannya jauh sebelum lagu tersebut mendapatkan stigma politik.

Perubahan citra lagu semakin kuat setelah masa Orde Baru. Lagu yang sebelumnya menggambarkan kehidupan rakyat kemudian lebih sering dipahami melalui kaitannya dengan peristiwa politik 1965. Akibatnya, “Genjer-Genjer” selama bertahun-tahun nyaris tidak terdengar di ruang publik.

Mengutip Tirto.id, penggunaan lagu tersebut oleh kelompok politik setelah kemerdekaan membuat makna awal “Genjer-Genjer” mengalami perubahan dalam ingatan publik. Lagu yang semula menggambarkan kesengsaraan rakyat pada masa pendudukan Jepang kemudian identik dengan komunisme dan peristiwa politik 1965.

Stigma tersebut juga diperkuat oleh berbagai narasi yang berkembang setelah Peristiwa G30S. Lagu “Genjer-Genjer” bahkan kemudian dikaitkan dengan cerita mengenai Gerwani dan penculikan para jenderal, meskipun konteks penciptaan lagu itu sendiri berasal dari kondisi sosial masyarakat Banyuwangi pada masa pendudukan Jepang.

Kini, “Genjer-Genjer” tidak hanya dapat dilihat sebagai sebuah lagu yang pernah dikaitkan dengan sejarah politik Indonesia. Di balik kontroversinya, lagu tersebut juga merupakan bagian dari sejarah kebudayaan Banyuwangi dan menggambarkan kehidupan masyarakat pada masa yang penuh kesulitan.

Perjalanan “Genjer-Genjer” menunjukkan bagaimana sebuah karya seni dapat mengalami perubahan makna ketika berada dalam situasi sosial dan politik yang berbeda. Dari lagu yang menggambarkan kehidupan rakyat, karya tersebut kemudian menjadi simbol yang lekat dengan ingatan masyarakat terhadap salah satu periode paling kelam dalam sejarah politik Indonesia.

Referensi

1. BBC News Indonesia. “Tarian Genjer-Genjer kembali ditampilkan – ‘Saya mengenalkan Genjer-Genjer bukan pada politik, tapi seni yang sebenarnya’.” 22 September 2023, diperbarui 1 Oktober 2024.
2. Tirto.id. Yonada Nancy. “Sejarah Lagu Genjer-Genjer, Penciptanya, & Benarkah Terkait PKI?” 30 September 2022.

The post Mengapa Genjer-Genjer Dikaitkan dengan PKI? Ini Sejarahnya appeared first on Prosesnews.id.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah menjadi dasar falsafah negara. “Sebagai pandangan hidup, pada dasarnya falsafah Pancasila itu terbuka. Pada 1950, Pancasila ditafsirkan secara luar biasa dari perspektif agama yang  membuktikan adanya keterbukaan Pancasila,” ujar Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Prof. Dr. Firman Noor, dalam Webinar bertajuk “Polemik RUU BPIP Kembalinya Gaya Orde Baru”, pada Kamis (03/09/2020) lalu.

“Suatu sikap yang bijak karena Pancasila diharapkan tetap eksis sepanjang masa, dengan apa yang terjadi dimasa yang akan datang belum tentu sama dengan masa sebelumnya”, ungkap Firman. Menurutnya, falsafah yang tetap eksis dengan terus melakukan penyesuaian perkembangan zaman akan membangkitkan semangat nilai Pancasila dalam membangun bangsa. Ia berharap sudah saatnya Pancasila muncul sebagai ideologi terbuka yang dinamis tidak hanya di tingkat pemerintah saja, walau kini ada lembaga negara bernama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). “Berharap dari lembaga negara ini, penafsiran ideologi Pancasila harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan perkembangan zaman”, terang Firman.

Peneliti Utama di Pusat Penelitian Politik LIPI, Lili Romli, mengatakan dibentuknya BPIP ini jangan dijadikan alat kekuasaan baru, misalkan untuk membendung organisasi yang anti-pemerintah, sehingga berpotensi menjadi super body yang mengatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara dalam menyusun haluan negara yang semestinya menjadi wewenang MPR. “Keberadaan BPIP tidak menjadi super body dengan tugas-tugas yang bertentangan dengan lembaga itu sendiri. Kalau bisa BPIP menjadi lembaga independen dengan orang-orang yang independen”, jelasnya.

Pancasila dari Masa ke Masa 

Pancasila sebagai ideologi dasar bangsa Indonesia diterapkan secara berbeda sesuai dengan perkembangan di setiap masa dalam mengartikan Pancasila itu sendiri. Hal ini berdasar pada catatan sejarah di era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. “Pancasila sudah menjadi konsensus kebangsaan untuk mempertemukan antara gagasan yang ingin memisahkan dan menyatukan agama dengan negara, antaara paham integrasi dan paham separasi, sejak ditetapkannya pada 18 Agustus 1945”, sebut Lili.

Lebih lanjut Lili mengemukakan, Pancasila sebagai titik temu antara dua kelompok tersebut dan bahwa Pancasila harus dipertahankan telah menjadi konsesus. “Kita harus mengakui Pancasila, meskipun berdasarkan praktik sejarah ketatanegaraan masih terjadi penyimpangan-penyimpangan”, tuturnya.

Masa Orde Lama, era pemerintahan Soekarno, Pancasila ditafsirkan dengan merujuk pada pidato 1 Juni 1945. “Pada eranya terjadi juga hegemoni tafsir indoktrinasi dengan paham Nasakom-nya. Ini menjadi catatan sejarah dalam hubungan Islam dengan negara dimana akhirnya menjadi tragis bagi rezim itu sendiri”, terang Lili.

Selanjutnya, pada masa Orde Baru, tafsir Pancasila didasarkan pada pemikiran Supomo waktu pengesahan Pancasila tanggal 18 Agustus 1945.  Orde Baru melahirkan konsep Negara Integralistik, yaitu paham atas dasar keanekaragaman budaya bangsa, namun tetap mempersatukan satu kesatuan negara Indonesia.

“Era Orde Baru, kembalinya ke Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen, melahirkan TAP MPR juga asas tunggal dengan hegemoni monotafsir. Pada era Suharto, Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) dari tingkat pusat dan daerah, dibentuk untuk menjaga ideologi Pancasila melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4),” terang Lili. Seiring perkembangan bangsa Indonesia, di era Reformasi, TAP MPR tentang P4 dicabut, asas tunggal dibatalkan, termasuk lembaga BP7 dibubarkan pada 1998 melalui surat TAP MPR No XVIII/MPR/1998.

Masih menurut Lili, urgensi adanya kelembagaan Pancasila berarti selebrasi harus dijalankan. Persoalan ini krusial jangan sampai ada yang dirugikan satu sama lain. “Dilihat urgensinya dari lembaga Pancasila itu, cukup UUD 1945 dan lembaga MPR yang melaksanakannya”, tutup Lili. (suhe/ed:mtr)

Penulis : Suhendra Mulia, SE., M.Si. (Humas Madya LIPI)

The post Webinar “Polemik RUU BPIP Kembalinya Gaya Orde Baru” appeared first on Prosesnews.id.