PROSESNEWS.ID –  Suasana semarak kemerdekaan dan menyambut HUT ke-25 Partai Demokrat terasa meriah di Kelurahan Dulomo Utara, Kota Gorontalo, Minggu (23/8/2026). Ratusan kader, simpatisan, dan warga mengikuti berbagai lomba rakyat yang digelar oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Gorontalo.

Beragam perlombaan tradisional digelar, mulai dari makan kerupuk, balap karung, tarik tambang, hingga domino. Warga dan peserta larut dalam suasana penuh kegembiraan.

Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Gorontalo, Erwinsyah Ismail, S.I.Kom., M.I.Kom., mengatakan, kegiatan tersebut bukan sekadar perayaan, tetapi menjadi momentum untuk mendekatkan partai dengan masyarakat.

“Ini bentuk kehadiran partai, sama-sama merasakan suka cita kemerdekaan bangsa dan ulang tahun partai. Sehingga partai urusannya bukan nanti pada saat pemilu,” katanya.

Menurut Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dua periode itu, keberadaan partai di tengah masyarakat harus dibangun melalui interaksi dan kegiatan yang menyentuh langsung kehidupan warga, bukan hanya ketika momentum politik berlangsung.

Kegiatan itu turut dihadiri anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Gorontalo serta sejumlah tokoh masyarakat Kota Utara.

Baginya, selain menjadi ajang hiburan, lomba rakyat tersebut menjadi ruang untuk memperkuat silaturahmi antara kader, simpatisan, dan masyarakat. Semangat kebersamaan juga menjadi pesan utama dalam perayaan yang bertepatan dengan momentum kemerdekaan tersebut.

“Perayaan ini menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa politik tidak selalu soal kontestasi, tetapi juga tentang hadir dan membangun kedekatan bersama masyarakat,” tutupnya.

The post Rayakan Kemerdekaan RI dan Sambut HUT ke-25 Partai, Demokrat Gorontalo Gelar Lomba Rakyat appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Ketua Komite Kepala Daerah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Dr. Ir. H. Gusnar Ismail, M.M, mengambil peran sentral mengumpulkan dan memperkuat sinergi para kepala daerah Partai Demokrat se Indonesia dalam sarasehan bersama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang berlangsung di Trans Hotel Cibubur, Senin (27/7/2026).

Forum tersebut tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi antarkader. Sarasehan dirancang sebagai ruang pembekalan bagi para kepala daerah yang mengemban amanah melalui Partai Demokrat, sekaligus menyamakan arah kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Berbagai materi yang disampaikan banyak bertumpu pada pengalaman kepemimpinan SBY sebagai bekal menghadapi tantangan pemerintahan di daerah.

Meski dihadiri sejumlah menteri dan wakil menteri dari Kabinet Merah Putih yang berasal dari Partai Demokrat, suasana yang terbangun tetap berfokus pada penguatan internal organisasi. Konsolidasi menjadi benang merah dalam setiap sesi diskusi, dengan harapan lahir kesamaan langkah dalam mengawal agenda pembangunan di berbagai daerah.

Di sela-sela kegiatan, keakraban terlihat ketika SBY, AHY, dan Gusnar Ismail duduk berdampingan di meja pimpinan sarasehan. Beberapa kali ketiganya terlibat percakapan singkat yang menggambarkan komunikasi yang cair, sekaligus menegaskan peran Gusnar sebagai salah satu figur penting di jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.

Juru Bicara Gubernur Gorontalo, David Radjak, menilai sarasehan tersebut menjadi momentum positif untuk mempererat komunikasi antara pengurus pusat dan para kepala daerah dari Partai Demokrat.

“Sehingga posisi Pak Gubernur sebagai Ketua Komite Kepala Daerah melalui agenda sarasehan seperti ini, juga diharapkan akan membuka ruang kolaborasi lintas daerah, agar bisa memberi asas kemanfaatan bagi jalannya pembangunan di Gorontalo,” ujarnya.

Menurut David, semangat kolaborasi yang dibangun dalam forum tersebut diharapkan tidak berhenti pada agenda konsolidasi partai semata, melainkan berlanjut menjadi kerja sama antardaerah yang mampu memperkuat efektivitas pembangunan dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk di Provinsi Gorontalo.

The post Ikuti Sarasehan Bersama SBY dan AHY, Gusnar Ismail Kumpulkan Kepala Daerah Demokrat se-Indonesia appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Gorontalo sukses menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang berlangsung khidmat di Gedung GPCC Andalas, Kota Gorontalo, Rabu (12/11/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh para kader Partai Demokrat dari seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo, mulai dari Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, Gorontalo Utara, Boalemo, hingga Pohuwato.

Rakerda tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Gorontalo, Erwin Ismail, menyuarakan perjuangan partainya untuk memperjuangkan pembangunan akses jalan menuju Kecamatan Pinogu di Kabupaten Bone Bolango. Hingga saat ini, masyarakat di wilayah tersebut masih kesulitan mendapatkan akses jalan yang layak.

“Untuk itu saya sangat berharap, melalui Sekjen DPP untuk menyampaikan kepada salah satu kader DPP Demokrat yang menjadi Menteri PUPR bapak Dody Hanggondo. Saat ini kami sedang memperjuangkan jalan Pinogu yang berada di Bone Bolango,” ujar Erwin.

Erwin menambahkan, pembangunan jalan menuju Pinogu merupakan impian besar masyarakat Bone Bolango. Ia menilai, daerah tersebut sangat jauh dari pusat kota dengan akses jalan yang terbatas.

Kondisi ini menghambat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah yang memiliki potensi besar di sektor pertanian tersebut.

Menanggapi hal itu, Sekjen DPP Partai Demokrat Herman Khaeron memberikan respons positif dan menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan tersebut.

Ia bahkan meminta agar DPD Partai Demokrat Provinsi Gorontalo segera melayangkan surat resmi ke DPP sebagai bentuk tindak lanjut atas aspirasi tersebut.

“Kalau perlu suratnya saya bawa besok,” tegas Sekjen DPP Demokrat itu.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo yang juga merupakan kader Partai Demokrat menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah mengupayakan perizinan dari Kementerian Kehutanan.

Hal ini diperlukan karena sebagian jalur jalan yang akan dibangun melintasi kawasan hutan lindung, sehingga membutuhkan izin khusus dari pemerintah pusat.

Upaya Partai Demokrat ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam membuka keterisolasian Pinogu serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman Kabupaten Bone Bolango.

The post Rakerda Demokrat Gorontalo Fokus Perjuangkan Jalan Pinogu appeared first on Prosesnews.id.

Oleh: Gunawan Rasid

PROSESNEWS.ID – Perjalanan Partai Demokrat di Gorontalo adalah kisah tentang ketekunan membangun dari bawah, bertahan dalam tekanan, dan bangkit kembali di tengah dinamika politik lokal yang tak pernah sepi. Sebagai partai yang lahir di era reformasi, Demokrat hadir di Gorontalo dengan semangat baru, membawa warna politik yang rasional, nasionalis, namun tetap membumi di tengah masyarakat.

Awal Derap Langkah: Pemilu 2004

Pada Pemilu 2004, Demokrat Gorontalo masih dalam tahap konsolidasi. Struktur partai belum sepenuhnya terbentuk, kader masih terbatas, dan suara rakyat belum banyak berpihak. Namun, semangat untuk menjadi bagian dari perubahan sudah mulai tumbuh. Di periode ini, Demokrat mulai menapaki panggung politik lokal.

Masa Emas: Pemilu 2009

Gelombang kemenangan nasional Partai Demokrat pada 2009 turut berdampak besar di Gorontalo. Demokrat mencatat sejarah manis dalam perhelatan legislatif. Di DPRD Provinsi Gorontalo berhasil meraih 4 kursi dan 1 Kursi DPR RI. Di tingkat kabupaten/kota, Demokrat menorehkan prestasi: Kabupaten Gorontalo 4 kursi, Gorontalo Utara 2 kursi, Pohuwato 1 kursi, Bone Bolango 1 kursi, Kota Gorontalo 3 kursi, dan Kabupaten Boalemo memecahkan rekor sempurna dengan 7 kursi sekaligus menduduki pucuk pimpinan DPRD. Ditambah dengan kemenangan di eksekutif Bupati Boalemo dari Demokrat, periode ini menjadi momentum emas yang menandai puncak popularitas dan kepercayaan publik terhadap Demokrat sebagai kekuatan baru di daerah.

Ujian Konsistensi: Pemilu 2014 dan 2019

Namun politik tak selalu tentang kemenangan. Dalam dua pemilu berikutnya, 2014 dan 2019, Demokrat menghadapi tantangan serius. Persaingan antar partai semakin ketat, dinamika internal mulai terasa, dan citra nasional partai turut memengaruhi daerah.

Pada Pemilu 2014, Demokrat tidak lagi memiliki perwakilan di eksekutif, namun di legislatif masih mampu memberi warna. DPRD Provinsi tetap bertahan dengan 4 kursi. Di tingkat kabupaten/kota: Gorontalo Utara 2 kursi, Kabupaten Gorontalo 4 kursi, Pohuwato 1 kursi, Kota Gorontalo naik dari 3 menjadi 4 kursi, Bone Bolango naik dari 1 menjadi 3 kursi, sedangkan Boalemo mengalami penurunan signifikan dari 7 menjadi 4 kursi.

Pada Pemilu 2019, Demokrat kehilangan 1 kursi di legislatif provinsi sehingga tersisa 3 kursi. Di tingkat kabupaten/kota: Kabupaten Gorontalo 4 kursi, Kota Gorontalo 4 kursi, Bone Bolango 3 kursi, Pohuwato naik menjadi 2 kursi, dan Boalemo kembali turun menjadi 3 kursi. Periode ini menjadi masa konsolidasi. Demokrat Gorontalo menata ulang barisan, membangun kembali kepercayaan, serta merekrut figur-figur muda yang potensial. Salah satu kunci ketahanan Demokrat adalah militansi kader dan soliditas struktur hingga ke akar rumput.

Pemilu 2024: Sinyal Kebangkitan

Pemilu 2024 menjadi bukti bahwa Demokrat Gorontalo belum habis. Justru sebaliknya, ini adalah titik balik menuju kebangkitan. Momentum kali ini menghadapkan Gorontalo pada dilema tentang kepemimpinan yang ideal. Demokrat menjawab dilema itu dengan mengandalkan ketokohan Gusnar Ismail. Rekam jejaknya yang kuat membangkitkan ingatan rakyat pada pengalaman dan kerja nyata masa lalu. Hasilnya, Gusnar Ismail terpilih sebagai Gubernur Gorontalo, menempatkan Demokrat kembali di eksekutif provinsi.

Ditambah dengan keberhasilan satu kader Demokrat terpilih sebagai Wakil Bupati Bone Bolango, menjadi kebanggaan tersendiri bagi para kader. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran Ketua DPD Demokrat Gorontalo, Erwin Ismail, yang cekatan meramu dan menjahit koalisi, pantas disematkan sebagai tokoh masa depan Gorontalo.

Di legislatif, Demokrat mempertahankan 3 kursi di DPRD Provinsi. Di tingkat kabupaten/kota: Pohuwato 2 kursi, Boalemo 3 kursi, Kabupaten Gorontalo 3 kursi, Kota Gorontalo 3 kursi, dan Bone Bolango 1 kursi. Ini bukan sekadar angka, melainkan sinyal bahwa rakyat mulai kembali menaruh harapan pada Demokrat, partai yang pernah dipercaya, pernah diuji, dan kini siap kembali berkontribusi lebih besar.

Membaca Kondisi Politik Gorontalo

Politik Gorontalo hari ini tidak bisa dilepaskan dari realitas fragmentasi partai. Dominasi Golkar yang cukup lama mulai diganggu oleh munculnya kekuatan baru seperti NasDem dan Gerindra. Persaingan antar elite lokal semakin tajam, khususnya jelang Pilkada 2024. Figur-figur politik Gorontalo kini terbelah dalam berbagai koalisi, tidak lagi kaku pada garis partai, tetapi lebih cair berdasarkan kepentingan pragmatis.

Dalam situasi ini, Demokrat diuntungkan oleh kehadiran tokoh-tokoh berpengaruh seperti Gusnar dan Erwin Ismail. Gusnar memberi legitimasi historis, sementara Erwin memberi wajah baru yang progresif. Keduanya mampu menjembatani generasi tua dan generasi muda dalam politik Gorontalo.

Namun, tantangan juga tidak kecil. Polarisasi politik lokal, isu-isu identitas, serta ketatnya kompetisi sumber daya antara partai besar membuat Demokrat harus cermat. Publik Gorontalo kini menuntut politik yang lebih bersih, konkret, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar perebutan kekuasaan.

Pekerjaan Rumah (PR) Demokrat Gorontalo

Meski menunjukkan sinyal kebangkitan, tantangan masih terbentang. Titik kritis berada di Kabupaten Gorontalo Utara. Kekosongan figur di wilayah ini menjadi alarm bagi Demokrat untuk serius melakukan kaderisasi dan penetrasi politik yang lebih dalam. Selain itu, Demokrat Gorontalo juga perlu menyiapkan kader untuk berkompetisi di tingkat nasional. Fakta history, Demokrat Gorontalo di tahun 2009 mampu mengirim wakilnya ke DPR RI, 2029 nanti harus bersiap.

Salah satu figur yang layak diorbitkan adalah Erwin Ismail. Dua periode menjadi anggota legislatif provinsi dan kini menjabat sebagai Ketua DPD Demokrat Gorontalo, ia memiliki modal kuat untuk maju ke DPR RI pada Pemilu 2029.

Menatap Masa Depan Demokrat Gorontalo

Partai Demokrat Gorontalo tak lagi sekadar berkisah tentang masa lalu. Di bawah kepemimpinan Erwin Ismail figur muda progresif dan berpengalaman, Demokrat Gorontalo tengah menyiapkan diri menghadapi babak baru perpolitikan daerah. Targetnya bukan hanya mempertahankan kepercayaan rakyat di legislatif, tapi juga memperluas pengaruh di eksekutif.

Sejarah Demokrat Gorontalo adalah sejarah tentang jatuh dan bangkit. Kini, semua tanda menunjukkan bahwa Demokrat Gorontalo sedang tumbuh, dan akan terus bertumbuh.

Tulisan ini saya persembahkan dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrat ke-24, (9 September 2001 – 9 September 2025).

The post 24 Tahun PD, Titik Balik dan Peta Jalan Demokrat Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Suasana penuh kehangatan dan semangat terpancar dari pertemuan tiga tokoh nasional Indonesia: Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail (GI).

Nama Gusnar sendiri memang tak bisa dilepaskan dari perjalanan politik di masa pemerintahan SBY. Ia dikenal sebagai salah satu sosok yang dekat dan dipercaya oleh SBY ketika menjabat sebagai Presiden. Karier politik Gusnar pun menguat, mulai dari posisi Wakil Gubernur hingga menjadi Gubernur Gorontalo.

Hubungan baik juga terjalin antara Gusnar dan AHY. Publik masih mengingat jelas momen ketika hasil cepat pemilihan gubernur menempatkan pasangan Gusnar–Idah sebagai pemenang. AHY kala itu secara langsung menyampaikan ucapan selamat melalui sambungan video call.

Kedekatan Gusnar dengan keluarga besar Partai Demokrat tak berhenti di situ. Ia beberapa kali terlihat mendampingi AHY yang kini menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, dalam berbagai kegiatan. Kepercayaan SBY dan AHY terhadap kapasitas kepemimpinan Gusnar Ismail tampak semakin kuat.

Dalam sebuah pertemuan hangat di Museum SBY-ANI, Pacitan, ketiganya berbincang akrab. SBY pun mengenang masa kepemimpinannya sambil menyampaikan candaan kepada Gusnar.

“Pak Gusnar, ruang kerja Presiden lebih kecil dari ruang Gubernur,” katanya.

Sontak tawa pecah di antara mereka. SBY kemudian mengajak Gusnar melihat langsung ruang kerjanya semasa menjabat kepala negara. Dalam kesempatan tersebut, ia menitipkan pesan khusus yang sarat makna.

“Jangan lelah selalu melahirkan kebijakan yang pro rakyat,” katanya.

The post Bukan Sekadar Pertemuan, Ini Pesan Politik SBY untuk Gusnar Ismail appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menggelar Commander’s Call yang bersejarah dengan mengumpulkan seluruh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat se-Indonesia, Rabu (6/9/2023).

Pertemuan ini diselenggarakan untuk merapatkan barisan dan mendengarkan masukan serta pandangan kader di tingkat daerah mengenai langkah Partai Demokrat dalam menghadapi Pilpres 2024.

Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Gorontalo, Erwin Ismail, yang sudah tentu hadir dalam pertemuan ini menyampaikan pandangannya secara tegas terkait perjalanan Partai Demokrat pasca-mencabut dukungan pencalonan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.

Erwin Ismail menegaskan pentingnya mengakhiri pembicaraan seputar Anies Baswedan dan segala polemik yang muncul. Partai Demokrat sepakat untuk melanjutkan perjalanan politik dengan penuh semangat positif.

“Ya benar, kami sampaikan agar kita sudahi percakapan soal Anies dan segala bentuk pengkhianatannya. Kita sepakat move on. Berikut, soal kemana akan berlabuh, saya pikir baik Ganjar dan Prabowo adalah putra bangsa terbaik yang telah berkontribusi dalam berbagai bidang di dunia pemerintahan,” ujarnya.

Adapun terkait keputusan resmi yang akan diambil oleh Partai Demokrat dalam Pilpres 2024, Erwin Ismail menekankan, hal tersebut sepenuhnya menjadi wewenang Majelis Tinggi Partai Demokrat.

“Kami serahkan dan percayakan agar majelis tinggi partai untuk mengambil keputusan terbaik bagi Partai Demokrat untuk Pilpres 2024. Apapun hasilnya, saya dan segenap kader Partai Demokrat di Gorontalo akan all out untuk mengamankan keputusan partai tersebut,” pungkas Anggota DPRD Provinsi Gorontalo itu.

Pertemuan Commander’s Call ini menunjukkan tekad Partai Demokrat untuk bersatu kembali dan fokus pada persiapan Pilpres 2024.

Dengan mengutamakan kepentingan bangsa, Partai Demokrat siap menjadi pemain penting dalam peta politik nasional dalam upaya memilih pemimpin terbaik untuk masa depan Indonesia.

The post Tarik Diri dari Koalisi, Demokrat Ubah Strategi Pilpres 2024 appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Partai Demokrat dengan tegas mengumumkan 2 keputusan penting dalam rapat majelis tinggi yang berlangsung hari ini, Jumat (1/9/2023).

Keputusan ini menggemparkan dunia politik Indonesia dan menunjukkan komitmen Partai Demokrat untuk menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dalam koalisi politik. Adapun 2 keputusan tersebut sebagai berikut:

Pertama, Partai Demokrat secara resmi mencabut dukungan kepada ARB sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan perubahan signifikan dalam dinamika politik nasional, tetapi juga menegaskan komitmen partai untuk menghormati kesepakatan koalisi yang ada.

Kedua, Partai Demokrat memutuskan untuk keluar dari koalisi Perubahan & Persatuan (KPP) karena terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah disepakati selama ini. Keputusan ini diambil untuk memastikan kesetaraan antara tiga partai koalisi tetap terjaga dan setiap keputusan koalisi harus sesuai dengan kesepakatan bersama.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Gorontalo, Erwin Ismail menegaskan, langkah ini bukan semata-mata karena masalah personal, tetapi lebih tentang menjaga etika politik yang mengedepankan prinsip kesetaraan. Setiap partai dalam koalisi dianggap setara, tanpa ada yang lebih tinggi, dan semua keputusan harus disepakati bersama.

“Saya tekankan lagi agar publik paham dengan sikap Partai Demokrat. Ini semua terjadi bukan karena mas AHY tidak jadi Cawapres ARB, tapi lebih kepada etika politik yang disepakati mengutamakan kesetaraan (equality) di mana ketiga partai dalam koalisi seyogyanya setara, tidak ada yang lebih tinggi, sehingga apapun keputusan koalisi harus sesuai kesepakatan 3 partai,” jelas Erwin Ismail.

Erwin Ismail juga menyatakan apresiasi atas integritas dan keberanian yang telah ditunjukkan oleh Partai Demokrat dalam mengambil langkah ini. Dia menekankan, Partai Demokrat Gorontalo akan terus mendukung Ketua Umum AHY, apapun pilihan dan tujuan politik yang akan diambil oleh partai ini di masa depan.

“Alhamdulillah, melalui kejadian ini ALLAH SWT menunjukan kualitas seseorang yang kami pikir punya integritas dan keberanian membawa perubahan. Kami Demokrat Gorontalo akan senantiasa bersama Ketum AHY apapun pilihan dan tujuan politik kedepan,” tegas Erwin.

Reporter: Zulkarnaen

The post Cabut Dukungan ARB, Erwin: Partai Demokrat Prioritaskan Kesetaraan Koalisi appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Gusnar Ismail, berharap agar kader-kader partai Demokrat dari tingkat DPD, DPC, PAC hingga ranting-ranting harus mampu beradaptasi dengan teknologi.

Dengan kemajuan digitalisasi, tentunya salah satu langkah untuk mempersiapkan Partai Demokrat agar lebih kreatif lagi dalam perhelatan politik di tahun 2024.

Mantan Gubernur Gorontalo itu, mendorong Musda IV Partai Demokrat Provinsi Gorontalo menjadi sprit baru untuk Demokrat kedepan. Sebab, masih akan banyak tantangan Demokrat kedepan, yang akan di hadapi kader-kader Demokrat.

“Demokrat Gorontalo harus sudah mempersiapkan diri, untuk menjadikan Gorontalo lebih baik lagi dari hari ini,” ungkap Gusnar Ismail dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) IV, Selasa (12/10/2021).

Gusnar juga mengajak, melalui Musda tersebut Demokrat agar merapatkan barisan memperkokoh kebersamaan. Serta bahu membahu dalam menciptakan berbagai perubahan di masa depan.

“Terutama melakukan pendekatan dengan pola-pola pembinaan. Terpenting pendekatan dengan memanfaatkan digital harus dikuasi seluruh kader Partai Demokrat,” bebernya.

Terakhir Gusnar berharap, agar musda ini menghasilkan kepimpinan yang efektif, dan kepemimpinan yang menjajikan di masa depan. Meskipun
penuh dinamika. Namun harus tetap bersama-bersama berjuang demi kemasalahatan umat di Gorontalo.

Reporter : Reza Saad

The post Gusnar Ismail : Kader Demokrat Harus Mampu Beradaptasi Dengan Digital appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Beredar surat bertuliskan Pendiri Partai Demokrat dengan warna biru di tengah kertas. Kemudian di sisinya terdapat lambang partai mercy. Tepat di bawah tulisan besar itu, terdapat kalimat Panitia Pelaksanaan HUT ke-20 Partai Demokrat.

Masih dalam surat yang sama, juga tercantum nama Kepala Staf Presiden (KSP), Moledoko yang akan memberikan sambutan. Kemudian ada juga nama Marzuki Ali, R. M. Rompas dan M. Darmizal.

Dalam surat yang ditandatangani Djoko Setyo Widodo selaku Ketua Panitia dan Jackson Luntungan sebagai sekretarisny itu tertera acara akan berlangsung di Hotel JHL Solitaire, Gading Serpong, Tangerang, Banten, pada Jumat malam, 10 September 2021, pukul 19.00 WIB.

Ketua DPD Demokrat Banten, Iti Oktavia Jayabaya mengaku kini tengah bersiaga di sekitar lokasi acara, bersama pengurus DPD, DPC hingga anggota DPRD Tangerang Raya dan Banten.

“Jika acara tersebut masih tetap dilaksanakan, maka akan banyak kader dan simpatisan Demokrat Banten datang ke lokasi acara itu. Itu adalah agenda Demokrat abal-abal, karena ada nama Moeldoko di situ. Demokrat yang sah yang diketuai oleh Ketum kami, Mas AHY,” kata Ketua DPD Demokrat Banten, Iti Oktavia Jayabaya, Jumat (10/09/2021).

Saat ini Iti mengaku masih berupaya menangkan kader dan simpatisan Demokrat, agar tidak melakukan tindakan anarkis dan termakan provokasi. Dia juga meminta pemerintah pusat dan kepolisian untuk membubarkan agenda yang tidak sah tersebut.

“Kita minta polisi dan pemerintah pusat bertindak tegas, larang dan bubarkan acara tersebut agar tidak membuat kegaduhan,” ujarnya dilansir Liputan6.com

Sementara itu Anggota DPR RI Zulkifli meminta kepolisian segera membubarkan acara tersebut. Karena menurut aturan hukum, Partai Demokrat pimpinan AHY yang legal. Sehingga acara yang rencananya dihadiri Moeldoko dianggapnya ilegal.

Saat ini, dia, pimpinan DPD dan seluruh ketua DPC Demokrat Tangerang Raya masih berupaya menahan kedatangan kader dan simpatisan ke lokasi acara. Karena khawatir terjadi keributan.

“Secara status hukum, kepemimpinan yang sah telah di jelaskan kemenkumham, kepemimpinan Mas AHY. Bubarkan saja, karena konstitusinya tidak jelas, dan secara legalitas juga tidak jelas. Saya meminta kepolisian, untuk menghentikan juga kegiatan hari ini, karena sudah bersifat ilegal, kalau acara tetap berlangsung, kami khawatir terjadi sesuatu hal yang tidak bisa kita prediksi,” kata Zulkifli, Jumat (10/09/2021).

The post Kubu Moeldoko Rayakan HUT Demokrat ke-20 appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Partai Demokrat menjunjung iktikad baik dalam proses gugatan hukum terhadap KLB Moeldoko, yang dinilai semena-mena menggunakan atribut partai, mengaku sebagai pengurus, dan menyelenggarakan kegiatan atas nama partai tanpa legal standing.

Kuasa hukum Demokrat dalam sidang gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap 12 penyelenggara KLB ilegal, Mehbob menanggapi tudingan Rusdiansyah MH, kuasa hukum tergugat yang mengulur-ulur proses mediasi dengan terus mempersoalkan ketidakhadiran Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Kami menggugat atas nama Partai Demokrat, dalam hal ini diwakili Sekjen Teuku Riefky Harsya yang hadir dalam proses mediasi. Ketum AHY secara khusus menugaskan Sekjen untuk hadir, guna menunjukkan iktikad baik dan penghormatan kami terhadap pengadilan,” katanya dalam keterangan, Sabtu (10/7/2021),

Mehbob menegaskan bantahan yang diajukan Rusdiansyah MH yang selalu mempersoalkan ketidakhadiran Ketum AHY dalam proses mediasi, merupakan hal yang mengada-ada.

“Ini mencerminkan pemahaman yang sempit terhadap Perma tentang mediasi. Ini alasan yang selalu diulang-ulang sejak awal proses mediasi,” ujar Mehbob.

“Kami menggugat segerombolan orang yang secara tidak sah menggunakan atribut-atribut partai, mengaku-aku sebagai pengurus padahal KTA yang sah saja mereka tidak punya dan menyelenggarakan kegiatan politik atas nama partai. Ini perbuatan melawan hukum yang kami gugat,” tambahnya dilansir Liputan6.com.

Apalagi, tambah Mehbob pihaknya telah memberikan proposal perdamaian pada tergugat.

“Jangan malah menjungkirbalikkan hukum sesuai seleranya. Sebagai penasehat hukum, Rusdiansyah pertama-tama harus taat hukum dulu, baru pantas memberi nasihat hukum,” tutup Mehbob.

The post KLB Ilegal dituding Memutarbalikkan Hukum, Demokrat Gugat Moeldoko appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku bersyukur hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang ditolak. Dia pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena telah menepati janji untuk menegakkan hukum dengan adil.

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Presiden RI Bapak Joko Widodo yang telah menunaikan janji pemerintah untuk menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya dalam kasus KLB yang ilegal dan inkonstitusional ini,” kata AHY dalam konferensi pers, Rabu (31/3/2021).

Dia juga berterima kasih kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal polisi Listyo Sigit Prabowo, dan unsur pemerintah lainnya. AHY mengatakan keputusan pemerintah tersebut menegaskan bahwa tak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat dan dirinya adalah Ketua Umum yang sah berdasarkan AD/ART.

“Saya tegaskan sekali lagi tidak ada dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat adalah Agus Harimurti Yudhoyono,” jelas AHY.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan penolakan hasil KLB Deli Serdang oleh Partai Demokrat kubu Moeldoko. Hal itu disampaikan langsug pada jumpa persnya hari ini, Rabu 31 Maret 2021.

“Dengan tata cara verivikasi berdasar aturan Kemenkumhan 34 tahun 2017, maka kami dengan demikian pemerintahan menyatakan KLB di Deli Serdang tahun 2021 ditolak,” kata Yasona saat jumpa pers daring, Rabu (31/3/2021).

Alasan Partai Demokrat Kubu KLB Ditolak

Yasonna menjelaskan, mengapa permintaan pengesahan yang diajukan oleh Jenderal (Purn) Moeldoko dan Jhonie Allen Marbun ditolak oleh Kemenkumham. Pertama, bukti fisik yang dibawa dari hasil KLB dirasa masih kurang dan meminta untuk melengkapi.

Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, kelengkapan dokumen kembali diserahkan pada 29 Maret 2021, dengan rentang waktu 7 hari. Namun, hasilnya juga masih belum memenuhi syarat karena tidak adanya mandat DPC dan DPD Partai Demokrat.

“Pada 29 Maret pihak KLB Deli memberikan tambahan dokumen, dan telah diberi waktu selama 7 hari. Dari hasil pemeriksaan terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik masih terdapat kelengkapan yang belum terpenuhiantara lain dpd dpc dan tidak disertai mandat DPD DPC,” ujar Yasonna.

The post Hasil KLB Moeldoko Ditolak Kemenkumham, AHY: Terima Kasih Pak Presiden appeared first on Prosesnews.id.

PROSENEWS.ID – Tendensi konflik internal di Partai Demokrat, nampaknya kian memanas. Bagimana tidak, Moeldoko yang dinobatkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, dinilai sejumlah kader, sebagai upaya kudeta menggulingkan kepemimpinan AHY.

Iwan Abay sendiri, dengan tegas menyatakan sikap, menolak Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang digelar di Deliserdang, Sumatera Utara, belum lama ini. Jum’at, (05/03/2021).

“Kami sudah melayangkan surat penolakan KLB ke DPP Pusat. Dan tetap konsisten mendukung AHY, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, secara konsitusional,” tegas Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat, Kabupaten Pohuwato.

Menurut Politikus Partai Demokrat ini, dalam aturan penyelenggaraan KLB, sejatinya harus memenuhi syarat sesuai yang termaktub dalam AD/ART Partai Demokrat.

“Dalam aturannya, syarat KLB itu harus disetujui oleh 2/3 dari seluruh 34 DPD dan 1/2 dari 514 DPC. Jadi, KLB yang digelar oleh para kader nonaktif dan sudah dipecat itu, ilegal dan tidak Sah,” pungkas Iwan, yang juga sebagai Anggota DPRD Pohuwato itu.

Tak tanggung-tanggung, dirinya pun, mengaku, telah mengintruksikan DPC Demokrat Pohuwato, untuk siap lahir batin mengawal Kepemimpinan AHY.

”Saya secara pribadi, dan atas nama ketua dan jajaran Partai Demokrat Pohuwato, akan selalu setia pada kepemimpinan saudara AHY,” tukasnya.

Seperti diketahui, nama Marzuki Ali dan Moeldoko, diusung para kader sebagai Ketua Umum. Alhasil, Moeldoko keluar sebagai Ketua Umum Demokrat. Yang sudah diketuk Jonny Allen, sebagai Pimpinan Sidang di KLB tersebut. Namun, masih menyisakan konflik yang makin merunjing.

Reporter : Iskandar Badu

The post Tegas !! DPC Demokrat Pohuwato Tolak KLB Demokrat appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Anggota DPRD Kabupaten (Dekab) Pohuwato, Iwan Abay, mengaku masih ragu dan bahkan, tidak siap untuk divaksin Covid-19.

Menurutnya, vaksin ini merupakan satu hal yang baru, dan tentu disatu sisi, masih menimbulkan rasa keraguan di masyarakat, termasuk dirinya sendiri.

“Saya pribadi jujur masih belum siap disuntik Vaksin Covid-19,” kata Politikus Partai Demokrat, kepada Prosesnews.id. Jum’at, (08/01/2021).

“Saya ragu, dan memang ini barang saya belum lihat. Karena sejauh ini saya hanya menerima informasi liar. Belum ada penjelasan dari pihak yang bertanggungjawab soal vaksin ini,”imbuhnya.

Lebih lanjut, Ketua Fraksi Desa di Dekab Pohuwato itu menyarankan, Pemerintah harus melakukan sosialisasi yang maksimal lagi terhadap masyarakat. Sebab, tidak sedikit yang masih ragu akan vaksin tersebut.

“Maka ini menjadi tugas dan kewajiban kita Pemerintah dalam hal melakukan sosialisasi, yang perlu diluruskan ke masyarakat terkait dengan Vaksin ini, agar mayarakat tidak khawatir lagi,” tukasnya

Reporter : Iskandar Badu

The post Aleg Dekab Pohuwato Ini Tidak Siap Divaksin Covid-19 appeared first on Prosesnews.id.

Tak ingin “Sakit Hati” lagi, melalui Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Gorontalo, Chamdi Tumenggung Mayang saat diwawancarai, Rabu (05/02). Mengakui bahwa Partai Demokrat khususnya di wilayah Kabupaten Gorontalo telah melakukan penguatan dari segala aspek dan memperkuat posisinya sebagai salah satu kontestan.

”Kami telah membangun komunikasi untuk calon wakil bupati dengan beberapa figur yang dipastikan akan maju pada Pilkada Kabgor 2020. Namun jika komunikasi itu tidak menemukan hasil, maka kami memastikan kita akan maju sebagai calon Bupati” ungkap Chamdi.

Mantan aleg DPRD Provinsi Gorontalo ini pun menambahkan jika saat ini Partai Demokrat memiliki 4 (empat) kursi di DPRD Kab. Gorontalo, jadi ada kemungkinan pihaknya akan membangun koalisi dengan Partai Politik (parpol) lainnya.

“Peraturannya kan harus 7 kursi, nah kita akan membangun kesepakatan dengan beberapa parpol yang memiliki kursi di DPRD. Sudah ada komunikasi dengan beberapa parpol seperti Golkar, Hanura, PAN dan Gerinda. Sehingga jika kesepakatan ini terbangun, maka kita liat saja hasilnya bagaimana. Jadi, kami siap tuk bertarung baik jadi Bupati maupun Wakil Bupati” tegasnya.

Chamdi pun mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya masih terus membangun komunikasi politik dan siap menghibahkan seluruh kekuatan Partai Demokrat Kabupaten Gorontalo.

”Oke, kalau memang ada yang siap dan serius menggandeng Demokrat menjadi Wakil Bupatinya, Ayo. Tujuan kita bukan sekedar menjadi penguasa, tapi benar-benar ingin menjual visi dan misi untuk Kabupaten Gorontalo bergerak maju, dengan memprioritaskan mana yang wajib diprioritaskan” tutup Chamdi Mayang. (Ryan)

Editor : Raffa Aditya

The post Tak Ingin “Sakit Hati” Lagi, DPC Demokrat Kabupaten Gorontalo Nyatakan Sikap appeared first on Prosesnews.id.