PROSESNEWS.ID – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, mengingatkan seluruh kader partai di seluruh Indonesia untuk menjaga kedisiplinan, etika, dan kehormatan organisasi. Penegasan itu disampaikan menyusul langkah tegas DPP yang memecat Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu.

“Saya mau sampaikan kepada seluruh kader partai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote untuk tetap menjaga kedisiplinan, etik, kehormatan, wibawa partai maupun keluarga masing-masing,” ujar Komarudin dikutip dari Gopos.id, Sabtu (20/9/2025).

Komarudin menegaskan, PDI Perjuangan tidak memberi toleransi terhadap kader yang melakukan tindakan mencederai partai maupun hati rakyat. DPP bahkan siap mengambil keputusan serupa bila ada kader lain yang mengulangi perbuatan tersebut.

“DPP akan ambil tindakan pemecatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Wahyudin Moridu,” tegasnya.

Sebelumnya, DPP PDI Perjuangan resmi menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Wahyudin Moridu setelah menerima laporan dari DPD Gorontalo. Komite etik dan disiplin juga telah mengeluarkan rekomendasi agar yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan partai dan segera diganti melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

“Itu namanya Wahyudin Moridu anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Jadi memang yang bersangkutan telah dilakukan klarifikasi oleh DPRD Gorontalo dan DPD sudah menyampaikan laporan kepada DPP, memohon untuk diambil tindakan organisasi atas perbuatannya,” jelas Komarudin.

Keputusan ini menegaskan komitmen PDI Perjuangan dalam menjaga wibawa partai dan konsistensi disiplin organisasi.

The post Kasus Wahyudin Jadi Peringatan, BK PDIP Minta Kader Jaga Wibawa Partai appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengambil langkah tegas terhadap Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu. Partai berlambang banteng itu resmi menjatuhkan sanksi pemecatan dan segera menyiapkan proses Pergantian Antar Waktu (PAW).

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, menyatakan keputusan ini diambil setelah melalui mekanisme klarifikasi dan rekomendasi dari komite etik serta disiplin partai.

“Itu namanya Wahyudin Moridu anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Jadi memang yang bersangkutan telah dilakukan klarifikasi oleh DPRD Gorontalo dan DPD sudah menyampaikan laporan kepada DPP, memohon untuk diambil tindakan organisasi atas perbuatannya,” ungkap Komarudin dikutip dari Gopos.id, Sabtu (20/9/2025).

Komarudin menambahkan, DPP tidak memberi ruang bagi kader yang bertindak merugikan partai maupun rakyat. Menurutnya, surat pemecatan telah resmi diterbitkan dan dalam waktu dekat penggantian antar waktu akan segera dijalankan.

“Komite etik dan disiplin telah merekomendasikan kepada DPP, dan hari ini DPP mengeluarkan surat pemecatan kepada yang bersangkutan, dan dalam waktu dekat segera dilakukan PAW,” jelasnya.

Lebih lanjut, Komarudin menekankan bahwa disiplin dan kehormatan adalah prinsip yang tidak bisa ditawar dalam tubuh PDI Perjuangan.

“Saya mau sampaikan kepada seluruh kader partai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote untuk tetap menjaga kedisiplinan, etik, kehormatan, wibawa partai maupun keluarga masing-masing,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar setiap kader tidak mengulangi tindakan yang mencoreng nama baik partai.

“DPP akan ambil tindakan pemecatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Wahyudin Moridu,” tutup Komarudin.

Keputusan tegas ini menunjukkan komitmen PDI Perjuangan dalam menjaga integritas organisasi dan kepercayaan publik terhadap partai.

The post Usai Pemecatan Wahyudin Moridu, PDIP Persiapan PAW appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Provinsi Gorontalo, Kris Wartabone, memberikan klarifikasi terkait dukungan partainya dalam pemilihan umum 2024. Kris dengan tegas memberikan pandangan terkait spekulasi tentang kemungkinan dukungan Joko Widodo (Jokowi) kepada Prabowo Subianto.

Kris Wartabone menegaskan, PDI-P telah menunjukkan komitmen kuat terhadap calon presiden Ganjar Pranowo. Dia mengingatkan pada momen bersejarah dalam partainya di mana dua mantan presiden, Jokowi dan Megawati, bersama dengan calon presiden Ganjar Pranowo bergandengan tangan dalam sebuah acara partai.

“Moment itu terjadi hanya dalam PDI-Perjuangan,” kata Kris Wartabone, Senin (9/10/2023)..

Kris Wartabone juga mengatakan, ada kemungkinan Ketua DPR RI, Puan Maharani, menjadi presiden, tetapi dalam hal ini, Megawati telah memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

“Yang dipilih adalah Ganjar Pranowo karena itu pilihan rakyat,” ungkapnya.

Kris juga menerangkan, isu mengenai dukungan Jokowi terhadap Prabowo adalah sekadar “guyonan politik” yang dimaksudkan untuk membingungkan pendukung Megawati, Jokowi, dan Ganjar.

Dia menekankan dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, tidak ada nama lain yang mendapat dukungan kecuali Jokowi untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

Dengan klarifikasi ini, PDI-P Provinsi Gorontalo menegaskan mereka solid dalam mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dalam pemilihan umum 2024, dan spekulasi lainnya hanyalah upaya untuk memecah belah kesatuan partai.

Reporter: Fajrin Husin

The post Kris Wartabone Sebut Dukungan Jokowi ke Prabowo Hanya Guyonan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Lembaga Survei Charta Politika merilis hasil temuan surveinya yang dilakukan pada 12 hingga 20 Juli 2021. Dalam penelitiannya, disebutkan tentang peluang Puan dan Ganjar di Pilpres 2024.

Menurut Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, konstituen PDI Perjuangan cenderung memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden ketimbang nama Ketua Umum PDI Perjuangan. Ganjar meraup 44,7 persen suara dari konstituen PDIP, terpaut jauh dengan Puan Maharani.

“Kalu kita bandingkan misalnya dengan Mbak Puan dan Ibu Risma (saja), hanya 4,8 persen dari pemilih PDIP yang menyatakan mendukung Mbak Puan sebagai presiden,” ujar Yunarto dalam acara rilis hasil survei Charta Politika yang digelar secara daring pada Kamis, 12 Agustus 2021.

Jika dibandingkan dengan Tri Rismaharini atau Risma, elektabilitas Puan di mata pemilih PDIP masih kalah tinggi. Yunarto mencatat, Risma mendapatkan 7,7 persen suara dari pemilih PDIP.

“Ibu Risma bahkan ada di peringkat kedua dipilih sebagai presiden dari para pemilih PDIP,” katanya dilansir Liputan6.com

Yunarto mengingatkan bahwa temuan ini mestinya menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Puan agar bisa meyakinkan pemilih PDIP untuk menambatkan pilihannya ke dirinya.

Menurut temuan survei tersebut, nama Puan hanya dipilih oleh dua konstituen partai, yakni PDIP terbesar, dan PKB sebanyak 0,9 persen.

Hal ini tentu kalah jauh dengan tingkat elektabilitas Ganjar pada konstituen partai lain. Charta Politika mencatat bahwa Gubernur Jawa Tengah itu didukung menjadi presiden oleh konstituen dari 12 partai.

Adapun keduabelasnya adalah sebagai berikut:

1. PKB 23,0 persen
2. Partai Gerindra 8,1 persen
3. PDI Perjuangan 44,7 persen
4. Partai Golkar 13,9 persen
5. NasDem 13,8 persen
6. PKS 6,2 persen
7. Perindo 62,5 persen
8. PPP 18,5 persen
9. PSI 28,6 persen
10. PAN 5,0 persen
11. Partai Demokrat 15,2 persen
12. PKPI 100 persen.

The post Hasil Survei, PDIP Cenderung Pilih Ganjar Ketimbang Puan Jadi Presiden appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Pohuwato, menggelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) di Hotel Grand Permay Marisa, (30/05/2021).

Kegiatan yang dibarengi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) itu, menindaklanjuti Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri.

Diikuti oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan DPC se-Provinsi Gorontalo, Rakercab berlangsung secara virtual (online).

“Rakercab ini juga bertujuan menyerap aspirasi dari seluruh struktural partai. Baik dari DPC maupun PAC, sampai tingkat anak ranting. Di samping menjadi momentum konsolidasi partai dari tingkat DPP, DPD, DPC, PAC, hingga tingkat anak ranting,”ujar Ketua DPC PDIP Pohuwato.

Mantan Wakil Bupati Pohuwato dua Priode ini, menjelaskan, adapun yang menjadi pembahasan dalam Rekercab, itu bakal menjadi rekomendasi untuk kemudian dilanjutkan ke Rakerda dan Rakernas.

Lebih lanjut Amin merespon Pemilu serentak yang bakal digelar pada 2024 mendatang, khususnya di Provinsi Gorontalo. Pihaknya tengah mempersiapkan kader-kader yang mumpuni.

“Kita melihat dulu perkembangan konstelasi politik bagaimana, barulah setelah itu kita jajaran DPC PDI Perjuangan, menentukan sikap dan dukungan,”kata Amin menandaskan.

Reporter : Iskandar Badu

The post PDIP Pohuwato Gelar Rakercab Perkuat Konsolidasi appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi wacana koalisi poros PDIP-Gerindra. Dia mengatakan, pihaknya mempertimbangkan kedekatan PDIP dengan Gerindra untuk berkoalisi di 2024.

Hasto mengatakan, hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto berjalan baik. Ada kedekatan secara ideologis, kultural, organisasi, serta basis massa. Hal ini, kata Hasto, menjadi pertimbangan untuk bekerja sama.

“Karena memang melihat bagaimana kedekatan hubungan Pak Prabowo dengan ibu Megawati karena selain aspek ideologi faktor kedekatan kultural, kedekatan organisasi, kedekatan basis massa, kedekatan dari aspek strategi untuk memperluas basis masa itu juga akan menjadi pertimbangan,” ujar Hasto dalam diskusi daring, Jumat (28/5/2021).

Dalam kesempatan ini Hasto juga mengungkap, PDIP juga cocok membangun kerja sama dengan partai lain. Seperti PAN yang semakin mudah setelah Amien Rais keluar dan mendirikan partai sendiri.

“Saya mendapat bisikan dari teman teman PAN pasca Pak Amien Rais tidak tidak ada di PAN, itu makin mudah lagi untuk membangun kerja sama politik, dan saya tahu Pak Zulkifli beliau adalah sosok yang berkomitmen dengan bangsa dan negara dengan sangat jelas ketika ditawari oleh koalisi partai atas dasar agama beliau menegaskan itu akan menambah pembelahan yang terjadi, kita ini negara begitu besar dari Sabang sampai Merauke, itu kita jaga marwahnya,” kata Hasto dilansir Liputan6.com.

Koalisi
Begitu juga PDIP dengan PPP juga mudah berkoalisi. Selain kantor kedua partai saling bertetangga, juga punya nasib sama saat Orde Baru.

Pertemuan itu pernah terjadi saat Megawati berpasangan bersama Hamzah Haz sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

PDIP, kata Hasto, juga punya kedekatan dengan PKB sebab kepala daerah PDIP banyak berafiliasi dengan NU.

“Jadi prinsipnya kami bangun aliansi dan kerja sama itu juga mereka yang terhadap republik ini 1912 berdiri Muhammadiyah, salah satunya lahirlah PAN, kami cocok, kemudian 1926 ada NU, lahir PKB dan PPP, kami cocok, 1945 berdiri dengan TNI, pak Prabowo dari tni, kami cocok,” kata Hasto.

Selain itu Hasto berharap Pemilu ke depan hanya terbangun dua pasangan calon. Agar tidak habis energi hanya untuk kontestasi.

“Kami akan membangun koalisi sehingga paling tidak Pemilu ke depan itu hanya diikuti oleh dua pasangan calon, jadi tidak ada dua ronde supaya energi kita ini bisa difokuskan mengatasi berbagai persoalan,” katanya.

The post Faktor Kedekatan, Gerindra dan PDIP Wacanakan Koalisi Pilpres 2024 appeared first on Prosesnews.id.

Catatan : Azman Asgar

TULISAN ini hendak mau menyangga sekaligus menguji opini kawan Efrain Limbong sebagai kader PDIP Sulawesi tengah terkait tulisan beliau di kolom opini kompasiana.com yang terbit pada tanggal 10 Januari 2020 tepat pada 47 tahun usia Partai berlambang moncong putih itu, yang di beri judul 47 Tahun PDIP Perjuangan, Masihkah Marhaenis?

Di awal tulisan, dengan baik Efrain Limbong mengutip sebuah tulisan Sukarno, begini kira-kira kutipannya “saya seorang nasionalis, tapi nasionalis marhaen, hidup dengan kaum marhaen, mati dengan marhaen.” Kutipan ini di sadur dari tulisan Sukarno di buku Sukarno, Mencapai Indonesia Merdeka 1933.

Tentu saja kutipan ini punya pesan yang tegas tentang sebuah perjuangan Sukarno terhadap kaum Marhen di Indonesia. Pertanyaannya kemudiaan, sejauh mana kutipan itu dikerjakan secara istiqomah oleh seorang Sukarnois atau Partai yang mendaku Partainya kaum marhaen?

Di beberapa paragraf tulisan kawan Efrain tidak begitu penting untuk saya sanggah, sebab di beberapa tulisan memang merupakan hasil pikiran Sukarno dari beberapa karya yang di tulis oleh Sukarno.
Ada beberapa hal yang luput dari pandangan kawan Efrain Limbong, utamanya soal Marhen itu sendiri. Bagi saya penting untuk saya sempurnakan sebagai salah satu alasan mengapa istilah Marhaen itu muncul dalam pengistilahan seorang Sukarno.

Marhaenisme tidak bisa dilepaskan dari teori Marxisme

Istilah Marhaen memang tidak ujug-ujug jatuh dari langit, boleh di bilang istilah Marhaen muncul dari perenungan dan hasil realitas sejarah masyarakat dan atau kelas-kelas sosial masyarakat Indonesia di mata Sukarno. Usia 20 Tahun Sukarno sudah menemukan istilah ini, kira-kira sekitar tahun 1921, ini juga diabadikan dalam wawancara Cindy Adams yang di beri judul Sukarno : Penyambung lidah rakyat. Singkat cerita, Marhaen merupakan nama petani yang masih mempunyai alat produksi tapi masih hidup melarat yang di jumpai oleh Sukarno.

Boleh di bilang, dalam terminologi kelas, Marhaen ini meupakan kategori Borjuis kecil dalam istilah Marxis. Sebab mereka masih mempunyai alat produksi, baik itu pedagang asongan, petani, tukang gerobak tetapi tidak menyewa buruh/pembantu (tenaga kerja) serta tak pula punya majikan.
Dari kategori di atas, maka kita sudah menemukan kategori-kategori Marhaen itu sendiri. Pertama, kepemilikan alat produksi kecil. kedua, tidak mempekerjakan orang lain dan tidak punya majikan dan Ketiga, hanya bisa memenuhi kebutuhan sendiri, terkadang juga pas pasan.

Inilah yang disebut Sukarno penemuan kembali kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia, atau hematnya teori yang di susun berdasarkan konteks histori kekhususan masyarakat Indonesia. Jadi, Marhaen ini merupakan sebuah teori kelas-kelas sosial yang terinspirasi dari teori Marxisme.

Sebab sangat jelas Sukarno mengklasifikasikan Marhaen itu dalam kategori kepunyaan alat produksinya, ini ajaran inti dari teori Marxisme. Sehingga, tanpa memahami marxisme mustahil kita bisa sampai pada masalah dan perjuangan kaum marhaen itu sendiri.

Tetapi dalam perkembangannya, pada tahun 1960-an, Sukarno menyebut kaum marhaen itu terdiri dari tiga unsur. Unsur kaum miskin proletar Indonesia (tidak memiliki alat produksi), kaum tani melarat, dan unsur kaum melarat lainnya. Unsur-unsur ini merupakan hasil pengembangan bacaan politik Sukarno saat itu dalam menyatukan semua unsur kekuatan kaum tertindas Indonesia ke dalam sebuah persatuan revolusioner yang sering di sebut dengan “sammenbundelling van alle revolutionaire krachten” dalam melawan kolonialisme, imperialisme dan Kapitalisme.

Jadi, Marhaenisme merupakan penopang gerakan revolusioner kala itu dalam melawan kolonialisme, imperialisme dan kapitalisme. Jika di Eropa identik dengan kelas Proletar ( buruh/mereka yang tidak punya alat produksi) maka di Indonesia, Sukarno menyebutnya kaum Marhaen.

Mengapa demikian? Alasan Sukarno sederhana, bahwa Indonesia merupakan jajahan dari negara Belanda yang saat itu, masih menjadi negara terbelakang di antara negara kolonial eropa lainnya, berbeda dengan bekas jajahan negara eropa yang terbilang maju lainnya yang justru melahirkan dua kelas yang saling bertentangan, Borjuise Vs Proletariat.

Di titik ini cukup jelas bahwa Marhenisme merupakan hasil dari teori Marxisme itu sendiri. Tetapi sayangnya, PDIP justru anti terhadap Marxisme sekalipun sifatnya berbentuk ilmu pengetahuan. Padahal Sukarno berulang kali menjelaskan dirinya dalam sebuah karyanya, bahwa dia adalah seorang Marxis tapi bukan Komunis. Tentunya saya tidak akan membahas lagi perbedaan mendasar Marxisme dan Komunisme itu di sini. Ini kecatatan pertama seorang Sukarnois dan atau kelompok yang sering mendaku penganut Marhaenisme.

Tiga syarat menjadi partai Marhaen menurut Sukarno

Tidak mudah menjadi Partai Marhaen itu, tidak semudah mengkampanyekan di media massa atau corong propaganda lainnya. Sukarno memberi tiga syarat Partai Marhen :
Syarat pertama, setiap partai kaum Marhaen harus menjalankan machtvorming; pembuatan tenaga, pembuatan kuasa. Sebab akan adanya pertentangan kepentingan nantinya (kita dan musuh).

Di sini Sukarno sangat setuju dengan pendapat Marx : “tidak ada suatu kelas yang mau melepaskan hak-hak istimewanya dengan suka rela“, dengan demikian macht ini semacam alat pemaksa kaum marhaen dalam menjalankan kepentingannya. Machtvorming harus disertai azas dan prinsip. Ini untuk membedakannya dengan machtvorming yang oportunistik seperti partai liberal saat ini, yang sekedar tawar menawar dengan pihak musuh.

Olehnya Matchvorming kaum marhaen haruslah matchvorming yang berazaskan perjuangan/perlawanan tanpa henti terhadap kapitalisme-imperialisme, sebab bagi seorang Sukarno kaum marhaen merupakan suatu tatanan baru di mana masyarakatnya tak ada lagi Kapitalisme dan Imperialisme.

Syarat kedua, dalam menjalankan setiap pertentangan (anti tesa) sana dan sini, Partai kaum marhaen haruslah Radikal, perjuangannya tak boleh setengah-setangah apalagi kompromi terhadap imperialisme-Kapitalisme. Partai kaum Marhaen harus berani menjebol tatanan yang Kapitalistik dan imperialistik sampai ke akar-akarnya. Dengan watak Radikal itulah Partai kaum marhaen menjadi progresif dan revolusioner. Inilah semangat kaum kepala banteng.

Syarat ketiga, menjalankan massa aksi. Di sini massa aksi diartikan sebagai aksinya rakyat jelata yang sudah tersadarkan oleh Partai dan kader yang punya kesadaran yang maju. Tugasnya adalah menjebol tatanan yang lama lalu membangun tatanan baru yang lebih adil dan makmur. Teori massa aksi Sukarno ini terilhami dari massa aksinya Tan Malaka yang berusaha membedakan massa aksi dan massal aksi.

Sukarno itu bukan figur yang berfikir statis, sebaliknya ia sangat dialektis, itu sebab baginya perubahan itu tidak mesti menunggu datangnya kesengsaraan pada rakyat, melainkan harus diikuti dengan pendidikan massa, perjuangan massa, perlawanan massa, dengan aksi massa menentang segala bentuk ketidak adilan di semua sektor. Itu sebabnya harus ada Partai pelopor.

Dari ketiga Syarat ini apakah PDIP masa kini masih memegang teguh tiga prinsip menjadi Partai Kaum Marhaen? Saya tidak akan menjawab banyak, biarkan pembaca yang akan merenungi dan menilai, apakah PDIP saat ini masih menjadi Partainya Kaum Marhaen? Atau sebaliknya PDIP semakin jauh dari Partai kaum Marhaen yang di cita-citakan oleh Sukarno, bukankah sebagai Partai penguasa PDIP masih melanggengkan sistem Kapitalisme neoliberal sebagai sistem yang di adopsi saat ini? Padahal jelas dan tegas bahwa Kapitalisme neoliberal sangat bertentangan dengan Pancasila apalagi Partai Kaum Marhaen.

Ini hanya salah satu bukti kongkrit dari banyaknya fakta-fakta kontradiktif lainnya di tubuh Partai yang masih memakai istilah Marhaen.

Antara harapan dan kenyataan

Ini mungkin merupakan paragraf paling menarik untuk saya tulis, sekaligus paling serius untuk saya kritisi dari tulisan Kawan Efrain Limbong. Efraim menyadur pesan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarno Putri dalam buku Bu Mega tentang ajaran tri sakti bung karno.

Ini semakin menarik, sebab Tri Sakti merupakan intisari dari perjuangan Sukarno. Bagi Efrain Limbong selaku kader PDIP Sulteng Megawati merupakan anak biologis dan ideologis Sukarno, tapi bagi penulis, Megawati hanya sampai pada anak biologis, belum sampai ke anak ideologis Sukarno.

Tri Sakti serupakan ajaran paling fenomenal dari seorang Sukarno, di mana Indonesia harus benar-benar mandiri di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik serta berkerpibadian dalam budaya. Semakin kesini justru semakin kontradiktif gagasan Tri Sakti Sukarno.

Seperti di jungkir balikkan, kita tidak lagi mandiri di bidang ekonomi, tidak lagi berdaulat di bidang politik serta tidak punya kepribadian. Ambil saja contoh saat Jokowi memakai Tri Sakti sebagai jualan kampanye pada pilpres di periode pertama, per April 2015 jumlah hutang luar negeri kita sebesar Rp. 4. 133 triliun (data : BI) padahal 2014 Jokowi-Jk berkampanye menolak utang luar negeri.

Begitupun dengan susunan kabinet 2015 yang di namakan kabinet gotong-royong, yang ada malah saling silang pendapat, bahkan tumpang tindih kebijakan sesama menteri kabinet, ini satu dari sekian banyak konsistensi Tri Sakti itu di uji dalam lapangan praksis. Pun dengan polemik Freeport, sampai saat ini apakah benar kita sudah menjadi penguasa saham 51 % di Freeport atau justru di pihak ketigakan oleh perusahaan non negara?

Hal yang paling kontradiktif lainnya yakni, seruan ketua umum PDIP kepada semua kader untuk memperjuangkan hak-hak rakyat kecil justru berbanding terbalik di lapangan. Ambil saja contoh kasus tragedi Tanjung sari Luwuk Banggai Sulawesi Tengah. Di sana merupakan daerah yang di mana pihak eksekutif (pemenang pilkada) merupakan kader dari Partai Marhaen, sayangnya tidak mampu memberi perlindungan bagi masyarakat kecil (wong cilik) yang digusur paksa menggunakan alat dan aparatus negara, sekalipun berakhir dengan kemenangan masyarakat tanjung sari atas kepemilikan sah atas tanah mereka.

Dalam aspek Agraria, luas lahan produktif kita semakin menyusut setiap tahunnya, dari 7,75 juta hektare 2017 turun menjadi 7,1 juta hekatare (data BPS). Ini menandakan bahwa tidak ada keberpihakan ke kaum marhaen sama sekali, yang ada justru pengalihan lahan produktif kepada korporasi tambang maupun sawit dan infrastruktur lainnya, sementara kaum marhaen di pedesaan harus terlempar dari tanahnya, berbondong-bondong pergi ke kota untuk menyambung hidup di kota-kota besar, konsekuensinya justru akan meningkatkan jumlah pengangguran di tanah air.

Hal kontradiktif lainnya adalah, pernyataan Jokowi beberapa minggu lalu di media masa, bahwa semua izin investasi jangan di persulit, rancangan Omnibus Law yang meliberalisasi semua sektor, meniadakan keharusan AMDAL bagi pelaku usaha korporasi, itu semua merupakan praktik yang justru bertentangan dengan Tri Sakti dan semangat Partai Kaum Marhaen.

Di Kota Palu sendiri, banyak tanah-tanah HGU maupun HGB yang masih terus di kuasai oleh segelintir orang, padahal amanat UU PA 1960 yang merupakan turunan dari Pasal 33 UU 45 dan Tri Sakti tidak pernah dikerjakan serius oleh Pemerintah saat ini. Kalaupun ada program Reforma Agraria, itu tidak justru merombak kepemilikan alat produksi petani (tanah), melainkan sekedar sertifikasi tanah semata.

Ada begitu banyak contoh kasus dari kebijakan rezim saat ini yang justru kontradiktif dengan pengakuan sebagai partai kaum Marhaen, tetapi satu, dua dan tiga contoh kasus sudah cukup mewakili betapa jauhnya kebijakan itu dari inti sari ajaran Partai kaum marhen.

Di akhir tulisan, saya berkesimpulan, bahwa tulisan kawan Efrain Limbong hanya sebatas klaim, belum sampai pada lapangan praktik. Bagi saya, PDIP tidak lagi menjadi Partainya kaum marhaen, melainkan menjadi salah satu Partai yang justru berpotensi menjadi partai oligarki. Tentunya, kaum marhaen masih berharap PDIP benar-benar menjadi Partai pelanjut cita-cita Sukarno, bukan sekedar mendompleng apalagi hanya sekedar memasang simbol-simbol Soekarno.

Jika benar- benar ingin menjadi Nasionalis Marhen, maka hidup dan matilah dengan kaum marhaen seperti kutipan kawan Efrain di pembuka tulisan, jangan merampas hak mereka apalagi membuat mereka hidup dalam kesengsaraan yang berkepanjangan.

Penulis adalah ketua Partai Rakyat Demokrtik (PRD) Kota Palu (**)

(Tulisan ini sepenuhnya tanggung jawab penulis)

The post Benarkah PDIP sebagai Partai Marhaen? appeared first on Prosesnews.id.

Hal ini membuktikan kesungguhan Risjon, untuk bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang akan di gelar serentak 2020.

Diketahui, Risjon bakal calon yang pertama, mengembalikan formulir pendaftaran di setiap Partai.

Seperti biasa, didampingi Tim Suksesnya. Dia mendatangi kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Gorontalo sekitar pukul 10.30 WITA. Kedatangan Risjon Sunge dan Tim suksesnya itu, disambut baik oleh Ketua Partai Gerindra, dr. Dudy.

Terlihat juga Sekretaris DPC, dan Ketua Penjaringan Calon, serta beberapa orang pengurus, ikut menyaksikan pengembalian berkas pencalonan.

“Kedatangan kami dan Tim Sukses saat mendaftarkan diri pada partai Gerindra ini. Mendapat sambutan dan respon yang sangat baik. Pastinya kami berharap mendapatkan dukungan dari Gerindra di Pilkada 2020 nanti,” harapnya.

Dalam keterangan Risjon menjelaskan, Gerindra sudah pasti mendukung dirinya. Sebab, sinergitas antara dia, Tim Suksesnya, dan Gerindra itu memiliki satu Visi yang sama kedepan. Yakni mengedepankan kepentingan rakyat.

Lebih lanjut Risjon, mengatakan Gerindra bukan saja akan mendukung, melainkan akan mengusung dirinya pada pilkada 2020 nanti. Sebab, Ketua Gerindra menyatakan kesamaan prinsip, yang mengedepankan kepentingan rakyat.

Bersama semangat rakyat inilah, yang menjadi keyakinan Gerindra. Untuk menjadi pengusungnya, dan dalam akhir pertemuan itu Gerindra berharap agar Risjon Sungez yang akan di usung.

Dihari yang sama, Risjon Sunge dan Tim Suksesnya beranjak menuju Kantor PDIP, dengan agenda yang sama untuk mendaftarkan diri.

“Untuk Partai Demokrat dan PPP, kami masih terus menunggu konfrimasi dari Partai. Kapan jadwal ataupun waktu pendaftaran akan di buka,” ujarnya.

Sementara untuk Partai Nasdem. Karena pendaftarannya sudah tutup, Risjon Sunge mengaku saat ini sementara masih akan melakukan komunikasi lebih lanjut dengan pihak Nasdem.

“Partai Nasdem Sudah tutup. Nanti kita akan komunikasikan lagi bersama teman-teman Pengurus Nasdem,” pungkasnya. (*)

The post Ikut Pilkada Kabupaten Gorontalo, Risjon Sunge Resmi Mendaftar di 5 Partai appeared first on Prosesnews.id.

Kepastian Kris Wartabone bahwa Eka Putra Noho yang akan menduduki kursi Ketua Dekab Boalemo di Bumi Damai Bertasbih ini, diungkapkan saat melaksanakan buka puasa bersama seluruh pengurus DPC PDI Perjuangan Boalemo di salah satu restoran Gorontalo,belum lama ini.

Menurut Kris, di Boalemo PDI Perjuangan dipastikan memetik kemenangan dengan menyabet 7 kursi legislatif melalui Pemilu Serentak 2019. Tujuh kursi dikoleksi dari Dapil 1 sebanyak dua kursi, Dapil 2 tiga kursi, dan Dapil 3 dua kursi.

“Dalam PDI Perjuangan kita selalu mengutamakan struktur partai. Pak Eka kan Ketua jadi dia yang nanti menjadi Ketua (DPRD) karena itu hak KSB (Ketua, Sekretaris, Bendahara),” papar putera Pahlawan Nasional asal Gorontalo Nani Wartabone itu.

Selain itu Eka Putra Noho merupakan kader PDI Perjuangan paling lama di Bumi Hulonthalo. “Pak Eka kader partai yang berjuang dari awal, beliau dengan saya berdarah-darah membesarkan partai,” tambah Kris.

Terkait kabar munculnya keinginan pihak tertentu untuk memberikan kursi Ketua DPRD Boalemo kepada selain Eka, Kris Wartabone menggeleng. “Saya di belakang Pak Eka, saya mem-back up dan membela Pak Eka,” tandasnya.

Kesempatan memegang palu sidang DPRD Boalemo, lanjut Kris, harus diberikan kepada Eka Putra Noho juga sebagai penghargaan keberhasilannya membuat PDI Perjuangan menang. Hal itu pelu diapresiasi.

“Balasan menjadikannya Pimpinan DPRD Boalemo tentu saja sudah layak,” ujarnya dalam kegiatan buka puasa bersama, yang turut dihadiri Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Gorontalo Ariston Tilome, pengurus DPC PDI Perjuangan Boalemo, serta pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo.

Dari barisan PDI Perjuangan Boalemo tampak Noldi Biya, Saminan Hippy dan Haji Unang, Yardin.
Eka Putra Noho menggabungkan diri ke PDI Perjuangan sejak 1999, ketika partai berlambang banteng moncong putih itu baru saja diresmikan Megawati Soekarnoputri. (rls)

The post Rekom DPD PDIP Gorontalo, Eka Putra Noho Bakal Ketua Dekab Boalemo appeared first on Prosesnews.id.