PROSESNEWS.ID – Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Boalemo, Helmi Rasid, meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo untuk segera mengusulkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, Selasa (12/8/2025).

Helmi mengingatkan, pemerintah pusat melalui Kementerian PANRB telah menetapkan jadwal resmi tahapan pengadaan PPPK Paruh Waktu tahun 2025. Seluruh proses akan tuntas pada 30 September 2025, sehingga tidak ada alasan bagi OPD untuk menunda atau menunggu hingga mendekati batas akhir.

“Jangan ada yang terlewati. Semua OPD harus bergerak cepat, jangan menunggu sampai detik terakhir. Begitu jadwal ditutup, kesempatan itu hilang,” tegasnya.

Berdasarkan jadwal resmi, tahapan dimulai pada 7-20 Agustus dengan usulan penetapan kebutuhan oleh instansi. Selanjutnya, 21-30 Agustus Menteri PANRB akan menetapkan kebutuhan, diikuti pengumuman alokasi formasi pada 22 Agustus hingga 1 September 2025.

Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) PPPK Paruh Waktu dijadwalkan berlangsung 23 Agustus sampai 15 September, sementara usul penetapan Nomor Induk (NI) PPPK akan dilakukan pada 23 Agustus sampai 20 September. Tahapan diakhiri dengan penetapan NI PPPK Paruh Waktu pada 23-30 September 2025.

Politis Partai Demokrat itu menilai, kecepatan dan ketepatan OPD dalam mengajukan usulan formasi akan berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor pelayanan publik.

“PPPK Paruh Waktu ini bisa menjadi solusi mengisi kekosongan tenaga di daerah, terutama pada bidang-bidang yang bersifat teknis dan membutuhkan kehadiran langsung di lapangan,” jelasnya.

Anggota DPRD asal Kecamatan Paguyaman Pantai itu juga menekankan, pentingnya koordinasi internal antar-bidang di setiap OPD agar proses pengumpulan data kebutuhan formasi bisa rampung sebelum batas waktu.

“Jangan sampai ada alasan keterlambatan administrasi. Semua sudah ada jadwal, tinggal disiplin mengikuti waktu. Saya berharap seluruh OPD dapat memanfaatkan kesempatan pengadaan PPPK Paruh Waktu untuk memperkuat pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat,” pungkasnya.

The post Helmi Rasid Ingatkan OPD Jangan Terlambat Usulkan Formasi P3K Paruh Waktu appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada Rabu (9/4/2025) tanpa keterwakilan figur dari Gorontalo yang mengisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sulutgo menimbulkan pernyataan tegas dari sejumlah stakeholder Gorontalo, salah satunya Bupati Boalemo Rum Pagau.

Menurut Anggota DPRD Boalemo Helmi Rasid, pernyataan Rum Pagau yang mengatakan akan tarik saham dari Bank Sulutgo patut didukung. Pasalnya, sebagai Bupati, Rum Pagau punya kewenangan menarik saham milik Pemda Boalemo.

“Pemda Boalemo termasuk DPRD kecewa, dengan hasil Rups BSG tanpa keterwakilan figur dari Gorontalo. Sehingga, sikap Bupati menarik saham Pemda Boalemo adalah langkah yang tepat, dan menunjukan Pemda memiliki keberanian dan harga diri,” ujar Politisi Partai Demokrat itu.

Disisi lain, Helmi mengingatkan agar pernyataan Rum Pagau harus konsisten dan bisa dipertanggungjawabkan, dalam bentuk tindakan nyata.

“Pemda akan menarik sahamnya, Bupati juga katanya akan evaluasi kepemilikan saham. Jika tidak terjadi apa yang disampaikan Bupati, kita DPRD Patut mencurigai. Dan tentunya, persoalan ini kita akan bawa ke rapat Internal DPRD. Ada apa sebenarnya, ketika pernyataan penarikan saham di batalkan,” tegasnya.

Maka kata Helmi, Pemda Boalemo pesaham terbesar kedua, setelah Pemprov Gorontalo. Tentunya memiliki hak dan kewenangan untuk menarik pernyataan modal di Bank BSG. Apalagi, tidak ada satupun orang Gorontalo yang dilibatkan dalam jabatan Komisaris BSG.

The post DPRD Dukung Sikap Tegas Bupati Boalemo Menarik Saham di BSG, Helmi : Batal Tarik, Kita Curigai appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS ID – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Baoelmo tentang pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) mendapat penolakan dari Fraksi Demokrat DPRD Boalemo.

Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang paripurna itu dihadiri oleh enam (6) Fraksi, diantaranya, PDIP, Nasdem, Golkar, Gerindra, Demokrat, dan Persatuan Indonesi (PI). Rabu (9/4/2025).

Saat pembacaan pemandangan umum Fraksi, dari enam Fraksi di DPRD Boalemo, Demokrat satu-satunya Fraksi yang menolak Rapenperda Penertiban Hewan Lepas.

Hal ini di sampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat Helmi Rasid saat membacakan pemandangan umum menegaskan, Ranperda tersebut wajib ditolak dengan alasan tidak begitu mendesak. Masalah utama Boalemo adalah pengentasan kemiskinan di daerah. Sehingga Ranperda perlu berfokus pada peningkatan Ekonomi Daerah.

“Fraksi Demokrat menilai Rancangan Peraturan Daerah tentang peningkatan ekonomi di Boalemo berkaitan dengan permasalahan kursial, bukan tentang Penertiban Hewan Lepas. Terlebih, Boalemo adalah Kabupaten termiskin di Provinsi Gorontalo. Sehingga Rapenperda harus berkaitan dengan peningkatan ekonomi. Jadi, belum mendesak ketika Ranperda itu dibahas lebih lanjut,” Tuturnya.

Lebih lanjut, Helmi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi l DPRD Boalemo itu menegaskan, lebih baik Rancangan Peraturan Daerah itu ditiadakan. Ia lebih memperhatikan gaji Honorer Daerah yang sering molor bahkan sampai tidak diterimakan. Di tambah dengan Kebijakan Efisiensi Anggaran yang memperhatikan asas manfaat.

“Dibanding kita membahas Ranperda yang tidak urgent, lebih baik anggaran Rapenperda itu kita geser ke honorer Daerah yang selalu jadi problem di Baolemo. Belum lagi, kebijakan efisiensi anggaran perlu jadi perhatian serius. Harus hati-hati menganggarkan Rapenperda di tengah pemberlakuan kebijakan efisiensi anggaran,” Tegasnya.

Terakhir, Fraksi Demokrat tidak main-main, sekalipun dalam rapat paripurna hanya Fraksi Demokrat yang menolak Rapenperda tersebut, Demokrat siap mengawal Daerah Boalemo dari krisis ide dan gagasan.

“Sikap Demokrat, pada prinsipnya ingin ada perubahan di Boalemo, Demokrat menginginkan Boalemo keluar dari penjara kemiskinan, Demokrat Boalemo mengedepankan gagasan pembangunan masa depan Boalemo, bukan serta-merta menerima sesuatu tanpa landasan kritis Demi Kemajuan Boalemo,” bebernya.

The post Fraksi Demokrat Boalemo, Tolak Ranperda Penertiban Hewan Lepas appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID,BOALEMO – Sudah beberapa kali, Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo, berkaitan dengan skema pembayaran gaji Guru Paud. Apakah, di ambil dari Dana Desa ataukah di kembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo, sebagai induk dari para Guru Paud.

Namun, cukup disayangkan sampai dengan hari ini polemik pembayaran gaji Guru Paud, tidak memiliki kejelasan. Seakan Pemda Boalemo dan Pemerintah Desa saling lempar tanggungjawab, atas pembayaran gaji.

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Boalemo Helmi Rasid, saat dikonfirmasi menegaskan, bahwa pembayaran gaji Guru Paud, tidak bisa lagi menggunakan Dana Desa. Sebab, Juknis pembayaran gaji Guru Paud, tidak ada dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes).

Dijelaskan Helmi, Dari Permendes Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Dana Desa Tahun 2024. Permendes 13 Tahun 2023 tentang petunjuk Oprasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2024, dan Permendes nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

“Dari tiga aturan Permendes yang di terbitkan tidak ada, pasal yang menyebutkan soal pembayaran gaji Guru Paud di ambil dari Dana Desa. Kalau insentif Guru Paud, itu ada. Tapi, yang Pemda Boalemo harus perhatikan, bahwa insentif itu bukan gaji. Kalau salah memaknai, pasti akan salah merealisasikan,” bebernya.

Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, berkaitan dengan penggajian Guru Paud juga ini, sudah di koordinasikan langsung dengan Kementerian Desa, dan hasil koordinasi itu tidak membolehkan pembayaran gaji Guru Paud, tidak bisa di bebankan dalam Dana Desa.

“Bahkan, Kemendes tegaskan kepada Komisi 1 yang saat itu, melakukan koordinasi langsung, bahwa Dana Desa hanya insentif, dan gaji ada di Dinas terkait. Jadi Dana Desa hanya memberikan insentif, bukan gaji,” bebernya.

Lebih lanjut Helmi mengingatkan, jika Pemda Boalemo memaksa pembayaran Gaji Guru Paud harus lewat Dana Desa. Maka, yang bertanggungjawab penuh adalah Bupati dan Wakil Bupati Boalemo, terhadap pemanfaatan Dana Desa tidak sesuai dengan peruntukannya, sebagai mana telah di atur dalam Kemendes PDTT.

“Kalau di kemudian hari, desa kena TGR bahkan terburuknya dianggap oleh Aparat Penegak Hukum, bahwa Desa menyalahgunakan Dana Desa tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Maka, yang wajib di proses Hukum Kepala Daerah. Bukan Kepala Desa,” tegasnya.

Disamping itu juga, Mantan Aktivis HMI itu menyentil soal Peraturan Bupati (Perbup) Kewenangan Desa, yang tak kunjung selesai. Dari tahun 2024, Perbup Kewenangan Desa, terus di minta Komisi 1 DPRD Boalemo, untuk segera di selesaikan. Namun, hingga saat ini, belum juga selesai.

“Kabupaten Boalemo, satu-satunya daerah belum memiliki Perbup Kewenangan Desa, dan ini bukti bahwa Birokrasi Pemda Boalemo, tidak jalan dan sangat pemalas. Mudah-mudahan dengan adanya pemerintahan definitif ini, akan ada perubahan,” harapnya.

The post Pemda Boalemo Jangan Saling Lempar Tanggungjawab Soal Pembayaran Gaji Guru Paud appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID, BOALEMO – Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kewenangan Desa, kembali jadi fokus Komisi 1 DPRD Kabupaten Boalemo di awal Tahun 2025.

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Boalemo Helmi Rasid menyebut, Perbup Kewenangan Desa sudah lama di bahas, tapi tak kunjung di tetapkan.

“Periode kemarin, Perda Kewenangan Desa sempat masuk Prolegda. Entah apa kendalanya, Perda tersebut tidak sempat di bahas. Nah, saat ini kami hanya meminta Perbup Kewenangan Desa dulu, biar nanti kedepan kita tingkatkan Perbup jadi Perda,” harapnya.

Kata Politisi Partai Demokrat itu, Perbup ini sangat penting untuk segera di terapkan, untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap desa, terkait penganggaran program melalui Dana Desa.

Menurutnya, di Provinsi Gorontalo, tinggal Kabupaten Boalemo, yang tidak memiliki Perda ataupun Perbup tentang kewenangan desa. Padahal, wacana pembentukan Perda Kewenangan Desa sudah sangat lama di wacanakan.

“Pemda Boalemo terlalu banyak wacana yang dibingkai dalam narasi yang tidak ada hasilnya. Menuntaskan Perbup Kewenangan Desa saja, sampai di tahun 2025 ini, belum juga di selesaikan,” bebernya.

Dijelaskan Helmi, belum lagi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak, yang akan dilaksanakan di tahun 2025 ini. Terinformasi, Pilkades akan di laksanakan secara manual. Padahal, Pilkades sebelumnya dilaksanakan secara e-voting.

“Kebijakan berubah seperti ini, yang membuat konflik antar masyarakat. Kalau dilaksanakan secara manual, maka kita akan mengubah Perda tentang Pilkades lagi. Kebijakan tumpang tindih seperti ini, sangat berpotensi konflik sosial,” tegasnya.

Dengan begitu, Helmi meminta kepada Pemda Boalemo untuk segera membenahi semua urusan yang tertunda di tahun 2024 kemarin. Khususnya, yang berkaitan dengan desa.

“Saya ingatkan kepada mitra kerja Komisi 1, untuk mempersiapkan realisasi program di masing-masing OPD. Jangan nanti di akhir tahun, semua program di paksa untuk di selesaikan. Di upayakan satu persatu program di realisasi, sesuai dengan RKA yang telah di bahas bersama dengan Komisi 1,” ketusnya.

The post Awal 2025, Helmi Rasid Sentil Soal Kewenangan Desa dan Pilkades Serentak appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID, BOALEMO – Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Boalemo Helmi Rasid, mengaku kecewa dan merasa di bohongi oleh Pemda Boalemo, dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) Pemda Boalemo Rahmat Biaya.

Pasalnya, dalam rapat pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan mitra Komisi 1 DPRD Boalemo, Program Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kewenangan Desa, tidak di anggarkan di Tahun 2025.

Padahal, Perbup Kewenangan Desa ini, sudah di bahas bersama dengan camat-camat, kemudian di tindaklanjuti dengan rapat bersama Sekda Pemda Boalemo yang menghadirkan, Dinas Sosial dan PMD dan Camat se Kabupaten Boalemo.

Namun, dalam rapat pembahasan RKA dengan Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo, malah Program Rancangan Perbup Kewenangan Desa, tidak masuk dalam pagu RKA.

“Kami Komisi 1, merasa di bohongi Sekda selaku TAPD. Padahal, kita rapat dari pagi sampai sore, untuk membahas Perbup ini, namun implementasinya tidak di anggarkan di Tahun 2025. Ini namanya pembohongan terhadap lembaga terhormat,” tegasnya.

Padahal, sejak 29 Oktober 2024 Komisi 1 DPRD Boalemo mengagendakan RDP dengan seluruh Camat se Kabupaten Boalemo, yang mengeluh soal belum adanya Perbup tentang Kewenangan Desa.

Tindak lanjut dari hasil RDP itu, Komisi 1 kembali memanggil Sekda, Dinas Sosial dan PMD untuk membahas dan menuntaskan persoalan rancangan Perbup Kewenangan Desa yang tak kunjung diselesaikan sudah beberapa tahun ini.

“Kita telah bersepakat menuntaskan Perbup Kewenangan Desa sampai bulan November ini. Namun saat Rapat Kerja di ruang Komisi I, ternyata Program Kegiatan rancangan Perbup Kewenangan Desa malah tidak di anggarkan,” bebernya.

Padahal kata politisi Partai Demokrat itu, di Provinsi Gorontalo satu-satunya daerah yang tidak memiliki Perbup Kewenangan Desa, hanya Boalemo. Dan ini sangat memalukan bagi daerah.

“Bagaimana daerah mau maju, sementara mengalokasikan anggaran untuk Program Rancangan Perbup saja tidak ada. Sementara semua sudah bersepakat, Perbup Kewenangan Desa di tahun 2025 sudah di terapkan,” tegasnya lagi.

“Karena itu, saya selaku Ketua Komisi 1 dengan tegas mengingatkan kepada Pemda jaga main-main dengan persoalan ini. Dan saya tidak mau tau, Pemda Boalemo harus menganggarkan Perbup Kewenangan Desa di masukan di Pagu RKA tahun 2025,” pinta mantan Aktivis HMI itu.

Dijelaskan Helmi, begitu juga dengan penganggaran Pemilihan Kepala Desa serentak di Tahun 2025. Masa Pilkades tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan secara e-voting, di Tahun 2025 malah kembali ke manual.

“Kalau dilaksanakan secara manual lagi, kita malah mundur. Dan masyarakat tidak percaya lagi terhadap Pemda Boalemo, yang akan berpotensi konflik lagi. Belum lagi, kalau di laksanakan manual, berarti kita harus merubah Perbup. Karena Perbup kita mengatur, Pilkades dilaksanakan secara e-voting,” ujarnya.

Pemda Boalemo kata Helmi, semakin hari, semakin ngaur cara berfikirnya. Entah, apa yang ada di benak Pejabat Pemda Boalemo, yang tidak sinkron saat melakukan penganggaran.

The post Helmi Rasid Sebut Sekda Boalemo sebagai Pembohong Soal Perbup Kewenangan Desa appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Helmi Rasid, menyayangkan kondisi yang dialami perangkat desa dan honorer di Kabupaten Boalemo, yang sudah 3 bulan lamanya, belum juga menerima gaji.

Padahal, perangkat desa merupakan ujung tombak Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

Menurut Helmi, jika terjadi keterlambatan pembayaran gaji hingga di 3 bulan, berarti ada kesalahan dalam tata kelola keuangan daerah. Hingga mengorbankan hak-hak perangkat desa dan honorer di lingkup Pemda Boalemo.

“Saya menduga, ada ketidakberesan dalam tata kelola keuangan daerah, yang menyebabkan tersendatnya pembayaran hak-hak aparat desa dan honorer. Padahal, mereka sudah bekerja melayani masyarakat, sebagaimana tugas dan tanggungjawab perangkat desa,” ujar politisi muda yang baru saja dilantik itu.

Lebih lanjut kata Helmi, seharusnya Pemda Boalemo sudah mengantisipasi dari jauh-jauh hari, terkait semua jenis pembayaran yang bersifat wajib. Khususnya, pembayaran gaji perangkat desa dan honorer.

“Persoalan keterlambatan gaji ini kan, merupakan masalah yang berulang dan belum ada solusinya. Ketika sudah dibayarkan 3 bulan, pasti daerah 3 bulan berikut berhutang lagi dalam pembayaran gaji. Ironisnya, begitu terus siklusnya, dan Pemda tanpa ada rasa bersalah sama sekali,” bebernya.

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu, memerintahkan PJ Bupati Boalemo untuk melakukan evaluasi kepada OPD terkait, untuk segera melakukan pembayaran terhadap semua tunggakan gaji yang ada. Bila perlu, Minggu ini sudah dibayarkan semua.

“Pj Bupati Boalemo yang bertanggungjawab penuh, atas keterlambatan pembayaran gaji. Dan PJ Bupati memiliki hak untuk mengevaluasi OPD terkait, jika Kadisnya tak mampu, silahkan mundur. Begitu juga dengan PJ Bupati Boalemo, kalau tak mampu, mundur saja dari PJ Bupati,” tegasnya.

Dijelaskan Helmi, sistem pengelolaan keuangan Pemda Boalemo sangat amburadul, dan PJ Bupati Boalemo yang sudah dua kali berganti juga, tidak mampu menyelesaikan masalah ini.

“Jangan tanya di mana angka kemiskinan di Boalemo masih tinggi. Jangankan masyarakatnya, aparat desa yang memiliki gaji saja menjerit akibat keterlambatan gaji yang sampai 3 bulan. Coba, Pejabat di Boalemo tidak menerima gaji, selama 3 bulan, kira-kira kita bisa apa?,” tanya Helmi.

Seharusnya, kata Helmi, semua harus dipertimbangkan dan diperhitungkan dengan bijak. Sebab, keterlambatan gaji perangkat desa dan honorer sampai dengan beberapa bulan, menjadi salah satu penyebab lumpuhnya pertumbuhan ekonomi di Boalemo.

The post Gaji Perangkat Desa Belum Dibayarkan, PJ Bupati Boalemo Diminta Mundur appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo resmi memulai proses verifikasi faktual terhadap dukungan bakal pasangan calon independen, Wahyudin Lihawa dan Riko Djaini.

Setelah sebelumnya dinyatakan lolos verifikasi administrasi, tahap berikutnya ini melibatkan pengecekan langsung dukungan masyarakat.

Meks Lagibu, anggota KPU Boalemo, mengonfirmasi hal tersebut saat ditemui di Kantor KPU Boalemo pada Kamis (25/7/2024). Meks menjelaskan, verifikasi faktual ini dilakukan secara serentak di seluruh desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Boalemo. Total dukungan yang diverifikasi mencapai 11.354.

“Verifikasi faktual ini dilakukan serentak di semua desa dan kecamatan mulai hari ini sampai tanggal 30. Dukungan untuk pasangan calon ini tersebar di semua kecamatan,” jelas Meks.

Meks juga menyebutkan, KPU Boalemo menambah jumlah tim verifikator untuk beberapa desa yang memiliki dukungan cukup besar.

“Untuk desa-desa yang jumlah dukungannya banyak, kami menambah verifikator di samping anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang sudah ada,” tambah Meks.

Proses verifikasi faktual terhadap dukungan bagi Wahyudin Lihawa dan Riko Djaini akan berlangsung selama lima hari, dari tanggal 25 hingga 30 Juli 2024.

The post KPU Boalemo Mulai Verfak Dukungan Pasangan Independen Wahyudin Lihawa-Riko Djaini appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Sebanyak 24 pejabat eselon II yang terdiri dari kepala dinas, asisten dan staf ahli mengikuti uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi pertama (JPTP), di lingkungan Pemda Kabupaten Boalemo.

Hasil dari uji kompetensi ini nantinya menjadi dasar pertimbangan Penjabat Bupati Boalemo, dalam mengisi jabatan pada pos-pos jabatan yang sesuai dengan keahlian.

Uji kompetensi ini dilakukan untuk mendapatkan data akurat apakah pejabat yang bersangkutan cukup cakap dan kompeten untuk tetap menduduki jabatan atau tidak kompeten lagi.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Asesor Prof. Dr. Rauf Hatu, M.Si saat pembukaan uji kompetensi itu di Grand Q Hotel, Senin (24/12/2022).

“Sesuai ketentuan terbaru, jobfit ini dilakukan tiap tahun. Ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kembali posisi seseorang pejabat apakah masih kompeten atau tidak. Tantangan ke depan semakin berat dan membutuhkan pejabat yang inovatif,” jelasnya.

Menurutnya, uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi pertama ini, murni untuk perbaikan birokrat dan pastinya tidak ada kepentingan politis dalam uji kelayakan.

Untuk tahapan pemilihan dalam uji kompetensi ini peserta akan di minta menyusun makalah tulis tangan, dan terakhir sesi wawancara. Usai tahapan ini dilakukan, maka panitia yang terdiri dari akademisi 3 orang dan 2 orang birokrat, memberi penilaian masing-masing.

“Setelah tahapan akumulasi nilai di tentukan, maka hasil itu diserahkan kepada Penjabat Bupati Boalemo dan terakhir Penjabup yang akan menentukan siapa saja yang layak atau tidak,” bebernya.

Dijelaskannya, Indikator penilaian dalam uji kompetensi ini, berkaitan dengan masalah kinerja, strategi, program kerja, dan juga kebijakan.

Sementara itu, Penjabat Bupati Boalemo Dr. Hendiawan saat membuka kegiatan uji kompetensi itu mengatakan, pejabat pemerintahan dimana pun harus menjadi agen perubahan (agent of change), memiliki kompetensi dan inovatif.

Ia juga berharap agar semua pejabat yang mengikuti uji kompetensi ini serius dan sungguh-sungguh karena hasilnya akan sangat menentukan dalam penentuan jabatan selanjutnya.

“Hasil job fit ini akan menentukan apakah seseorang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tertentu,” tegasnya.

Dengan demikian, seorang pejabat yang diberi amanah menduduki jabatan harus benar-benar kompeten dan bermanfaat bagi daerah dan masyarakat.

Diperoleh informasi, setelah jobfit ini Selasa, (27/12/2022) malam hasilnya sudah diserahkan kepada Penjabup, kemudian diberi tembusakan ke KASN dan Mendagri untuk permintaan pelantikan.

Reporter : Finka/Firmansyah

The post Prof Rauf Hatu Sebut Uji Kompotensi Eselon II di Pemda Boalemo Murni Perbaikan Birokrasi appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie membolehkan Pelaksanaan Festival “I Look Boalemo” yang rencananya akan digelar pada 11-13 Februari 2022 nanti. Syaratnya dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai standar Pemberlakukan Pembatasan Masyarakat (PPKM) level II.

Hal itu tersebut dikemukakan Gubernur Rusli usai menggelar Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bertempat di Vila Kencana Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Minggu (6/2/2022). Turun hadir juga Bupati Boalemo Anas Jusuf dan sejumlah pejabatnya.

“Itu “I Look Boalemo” bisa dilaksanakan tapi karena ini sudah level II maka harus dengan kondisi PPKM Level II. Harus prokes, pesertanya sudah divaksin dua kali dan lain lain,” kata Rusli usai rapat.

Pihaknya berharap Pemkab Boalemo mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik karena akan menghadirkan banyak orang. Festival tersebut diharapkan bisa menggerakkan pariwisata dan ekonomi di Boalemo.

Di tempat yang sama, Bupati Boalemo Anas Jusuf menyambut baik keputusan tersebut. Pihaknya berharap forum kerjasama yang mengundang bupati dan wali kota se Sulawesi itu dapat terlaksana dengan baik.

“Kami berharap bupati dan wali kota yang sudah bersedia datang tetap datang, karena mereka konfirmasi sebelum level II ini. Sudah ada 5 bupati wali kota masing masing dari Sulut dan Sulteng sudah konfirmasi untuk datang,” jelas Anas.

Festival “I Look Boalemo” menjadi ajang promosi pariwisata dan menggairahkan ekonomi lokal. Kegiatan dipusatkan di dua lokasi yakni obyek wisata Bolihutuo dan di Alun Alun Kecamatan Tilamuta.

Selain menggelar pementasan seni dan budaya serta pameran UMKM, I Look Boalemo menjadi forum kerjasama kepala daerah di regional Sulawesi.

“Ada empat isu yang akan diusung pada Forum Ekonomi Bisnis yakni pemulihan ekonomi, pengembangan kawasan ekonomi khusus, tol laut termasuk pengembangan pelabuhan Tilamuta,” pungkasnya.

The post Festival ‘I Look Boalemo’ Bisa Dilaksanakan, ini Syaratnya appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Kursus Pembina Pramuka Akhir Tingkat Dasar Gerakan Pramuka Kwartir Ranting Wonosari dan dirangkaikan Pelantikan Pengurus Pusat Pendidikan Dan Latihan Cabang Gerakan Pramuka Boalemo, di Desa Bongo II Kecamatan Wonosari, begitu penting jika perlu kegiatan seperti ini dilaksanakan disetiap kecamatan.

Kata Pelaksana Tugas Bupati Boalemo Anas Jusuf kepada peserta kursus dan pengurus pusat pendidikan dan latihan gerakan pramuka, Kamis (28/10/2021).

“Gerakan pramuka, sebagai lembaga pendidikan non formal diluar sekolah dan jadikan sebagai media, membina diri, membina satuan, dan masyarakat. Gerakan pramuka telah mampu membuktikan perannya dalam membangun karakter generasi muda, sesuai visinya, generasi muda harus memiliki mental yang tangguh guna menghadapi tantangan dimasa yang akan datang” tegas Anas Jusuf.

Kursus ini menurut Anas Jusuf, memberikan bekal, pengetahuan, dan pengalaman praktis, guna membina pramuka di Boalemo. Saya berharap kepada pusdiklat pramuka, dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kursus pembina pramuka bukan saja di wonosari saat ini, kalau bisa seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Boalemo.

Dan saya yakin bahwa pengurus pusdiklat pramuka yang baru dilantik mampu melaksanakan ini, dan kami sebagai pembina pramuka dan pemerintah daerah, insya Allah kami akan mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan seperti ini.

The post Melalui Kurusus Pembina Pramuka, Anas Jusuf Minta Peserta Membena Diri appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo memperingati Sumpah Pemuda ke-93 tahun dengan tema “Bersatu Bangkit dan Tumbuh”. Dan kegiatan ini dipusatkan di Desa Bongo II Kecamatan Wonosari, Kamis (28/10/2021).

Tema ini di ambil kata Pelaksana Tugas Bupati Anas Jusuf saat membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga, untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang di keluarkan tahun 1928 dalam sumpah pemuda, bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa.

“Bersatu bangkit dan tumbuh, sesungguhnya diperuntukan untuk seluruh elemen bangsa. Namun bagi pemuda, ditangan pemudalah kita berharap Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan akibat pandemi” kata Anas Jusuf saat membacakan sambutan menteri pemuda dan olahraga.

Jika generasi terdahulu mampu keluar dari jebakan sikap-sikap primordial, suku, agama, ras, dan kultur, menuju persatuan dan kesatuan, maka tugas pemuda saat ini adalah harus sanggup keluar dari batas-batas tembok kekinian dunia, kapasitas, inovasi, kreatif yang tinggi, mandiri, dan inspiratif, serta mampu bertahan dalam persaingan global demi menyongsong masa depan dunia yang lebih baik.

Untuk itu, momentum sumpah pemuda yang diperingati hari ini, harus mampu menjadi perekat persatuan sebagai bangsa, untuk bersama-sama bangkit melawan pandemi serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kokoh melalui kewirausahaan pemuda.

Dan sebelum peringatan sumpah pemuda dilaksanakan, diawali penampilan parade multi etnis dan drum ben, serta diakhiri dengan penyerahan uang santunan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada 9 orang akhli waris berjumlah 1 milyar lebih.

Dalam peringatan sumpah pemuda, turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Lahmudin Hambali, Aleg Fakturrahman, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, para Pemuda, TNI/Polri, Asisten, Staf Ahli, TKB, Pimpinan OPD, Camat, Kepala Desa, pelajar mulai TK, SD,SMP, dan SMA.

The post Momen Hari Sumpah Pemuda, Plt Bupati Boalemo Minta Pemuda Lebih Kreatif appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pencanangan Kawasan Jelajah Pekarangan Warga di Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari, sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat dan juga memanfaatkan tanah pekarangan masyarakat menjadi bermanfaat.

Upaya ini dilakukan kata Pelaksana Tugas Bupati Boalemo Anas Jusuf pada saat mencanangkan kawasan jelajah pekarangan warga (KJPW) melalui Dinas Pangan oleh kelompok tani, guna mensukseskan Gerakan Boalemo Mopomulo (GBM).

“Kawasan jelajah pekarangan warga, demi memanfaatkan olah pangan lokal melalui gerakan 1 momen 1 pohon dan disinilah partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan/halaman rumah termasuk jumlah dan jenis yang ditanam” kata Anas Jusuf, Kamis (28/10/2021).

Pencanangan KJPW menurut Anas Jusuf, kita awali didesa ini sebagai percontohan bagi desa lainnya di Boalemo, apa lagi sudah terbentuk kelompok wanita tani (KWT) sebagai wadah mengembangkan serta meningkatkan kesejahteraan bagi anggota.

“Jelajah pekarangan begitu penting, mengapa, sangat ironis, kita memiliki tanah yang begitu bagus namun kita masih membeli cabe dengan harga yang agak mahal, pada hal, kalau kita manfaatkan pekarangan, maka ketahanan pangan keluarga kita bisa teratasi” kata Anas Jusuf.

Sementara Kepala Dinas Pangan Adnan Marzuk menyampaikan, jelajah pekarangan warga dengan menanam sayur-sayuran, cabe, tomat, bawang, serta tanaman lainnya, guna ketahanan pangan keluarga, dan juga sebagai impementasi dari Gerakan Boalemo Mopomulo (GBM).

Pemanfaatan olah pangan lokal kata Adnan Marzuk, makanan yang diproduksi oleh kelompok tani, kelompok usaha kecil, serta kelompok lainnya, wilayah Kabupaten Boalemo itu sendiri yang harus di dorong dan dikembangkan kedepan.

The post Demi Ketahanan Pangan, Anas Jusuf Minta Warga Manfaatkan Pekarangan Rumah appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Daerah Boalemo bersama Universitas Negeri Gorontalo menggelar Focus Group Discussion di Hotel Dumhil Kota Gorontalo terkait kawasan ekonomi khusus (KEK) Teluk Tomini dan Maluku Utara, dan Pelabuhan Tilamuta berpotensi besar menjadi pusat pengembangan KEK kedepan.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Bupati Boalemo Ir. Anas Jusuf, M.Si., dihadapan peserta FGD mengenai KEK Teluk Tomini. Selain itu, Bupati berterima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Gorontalo yang telah mengundang khusus pemerintah daerah dalam rangka membahas pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) di teluk Tomini dan Maluku Utara, Rabu (27/10/2021).

Harapannya dalam diskusi nanti, dapat memberikan masukan dan saran bagaimana Kabupaten Boalemo menjadi pusat Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Teluk Tomini dan Maluku Utara.

Selain itu kata Anas Jusuf, pelabuhan tilamuta saat ini akan segera di kembangkan, dan mengapa pelabuhan kami seriusi dan focus, karena dilihat secara historis pelabuhan tilamuta memang sudah lama dan stategis.

“Dulu, sebelum pelabuhan anggrek ada, pelabuhan di Gorontalo itu hanya dua yaitu pelabuhan kota Gorontalo dan Pelabuhan Tilamuta. Pelabuhan ini sangat potensial di kawasan teluk Tomoni, sebab bisa menjangkau keseluruh daerah-daerah, serta sebagai pendukung terhadap pengembangan KEK Teluk Tomini dan Maluku Utara” ungkap Anas Jusuf.

Kemudian Rektor Universitas Negeri Gorontalo Dr. Ir. Eduart Wolok, ST., MT., IPd., menyampaikan Kawasan Ekonomi Khusus yang kita bangun saat ini, ditujuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Dan ini terwujud, apabila pemerintah daerah benar-benar menunjukan sportingnya. Teluk Tomini ini merupakan teluk yang terbesar di Indonesia.

Dalam pengembangan KEK kata Eduart Wolok, Kabupaten Boalemo sangat strategis sebagai pusat Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di teluk Tomini, apalagi di dukung adanya Pelabuhan Tilamuta.

Dalam FGD pengembangan KEK Teluk Tomini, turut di hadiri Sekretaris Daerah Dr. Sherman Moridu, S.Pd., MM., Asisten II Fatlina Podungge, S.Pd., M.Si., Asisten III Rahmat Biya, SKM., MM., Dekan Fakultas Ekonomi Amir Arham, Pimpinan OPD terkait dan jajaran Universitas Negeri Gorontalo.

The post Pelabuhan Tilamuta Jadi Pusat Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Boalemo kembali melakukan mutasi 82 pejabat mulai dari pejabat tinggi pimpinan pratama, admistrator dan pengawas, dilingkungan pemerintah. Pelantikan serta pengambilan sumpah dipimpin oleh Pelaksana Tugas Bupati Anas Jusuf di pendopo Kantor Bupati, Senin (25/10/2021).

Setelah melantik dan pengambilan sumpah terhadap 82 pejabat, Pelaksana Tugas Bupati Anas Jusuf menekankan, jangan ada dipikiran pejabat walaupun sisa pemerintahan Damai akan berakhir 2022 sehingga kurang mengindahkan apa yang diperintahkan, dan saya akan memantau terus.

Jika ada pejabat tidak lagi mengindahkan perintah, “Mohon Maaf” saya masih memiliki hak untuk melakukan mutasi karena daerah kita tidak menggelar pilkada dan nanti tahun 2024, sehingga tidak berlaku lagi enam bulan setelah mengakhiri masa jabatan tidak boleh melantik.

“Sebagai pimpinan, jadilah pimpinan yang mengayomi, menuntun, selalu memberikan petunjuk dan arahan, serta jangan emosional. Sudah tidak saatnya lagi pimpinan yang emosional dan tanpa bawahan kita tidak bisa melakukan apa-apa” diingatkan Anas Jusuf.

Dan keberhasilan pemerintahan damai termasuk vaksinasi saat ini, tidak lepas dari peran dari pejabat-pejabat yang sebelumnya sehingga atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih.

Untuk itu kata Anas Jusuf, bagi pejabat yang baru dilantik agar segera menyesuaikan diri, melanjutkan program yang sebelumnya serta mulai mempersiapkan program penuntasan visi/misi bagi pemerintahan damai di tahun 2022 nanti.

Berikut daftar nama-nama pejabat eselon II-III yang dilantik :

1. Rahmat Biya jabatan baru Asisten III Setda Boalemo.
2. Srijun Dangkua jabatan baru Kaban Bappeda.
3. Taufik Kumali jabatan baru Kaban BKAD.
4. Gerson Samin jabatan baru Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum.
5. Adnan Marzuk jabatan baru Kepala Dinas Pangan. 6. Safrudin Lamusu jabatan baru Kepala Dinas Perkimhutan.
6. Dorce Pauweni jabatan baru Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan.
7. Mansyur Sidiki jabatan baru Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
8. Bahrun Musa jabatan baru Kabag Protokol
9. Ruslin Limalo Camat Tilamuta.
10. Ramli Masi Camat Dulupi.
11. Sumantri Karim Camat Mananggu.

The post Plt Bupati Boalemo Rotasi 82 Pejabat di Lingkungan Pemda Boalemo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Rapat Forkopinda Provinsi Gorontalo yang dipimpin oleh Gubernur Rusli Habibie secara virtual, dimana daerah Boalemo sebelumnya zona kuning dan mulai sekarang sudah zona hijau walaupun masih pandemi.

Dalam penyampaian Anas Jusuf pada rapat forkopimda di ruang vicon kantor bupati, kunjungan Gubernur Rusli Habibie untuk meninjauh keadaan masyarakat dan vaksinasi di Desa Tangga Barito yang merupakan desa tertinggal telah dilihat langsung, Selasa (19/10/2021).

“Vaksinasi di Boalemo yang saat ini sudah 48,80 persen namun secara manual sudah 51 persen, dan vaksinasi hari ini di pusatkan di SMK Boalemo dan targetnya 500 siswa bisa tervaksin” kata Anas Jusuf.

Dan vaksinasi untuk remaja kata Anas Jusuf dari targetnya 16.307 orang, realisasinya sudah 8.753 orang atau 53,85 persen. Kedepannya dalam pelaksanaan vaksinasi akan menggunakanfasilitas pemerintah guna menghindari terjadinya kerumunan.

The post Kabupaten Boalemo Berhasil Masuk Zona Hijau appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Perhubungan dan Pertanahan, menyerahkan bantuan 4 unit mobil dan 1 unit kapal kepada koperasi dan BumDes, di Desa Kramat Kecamatan Mananggu, Selasa (19/10/2021).

Penyerahan bantuan ini diserahkan oleh Pelaksana Tugas Bupati Boalemo, Anas Jusuf kepada, Koperasi Wanita Pertanian Al-Hidayah (1 Unit Mobil), BumDes Maju Bersama (1 Unit Mobil), BumDes Gemilang (1 Unit Mobil), Koperasi Citra (1 Unit Mobil), dan BumDes Keramat Indah (1 Unit Kapal).

Bantuan ini kata Anas Jusuf, pelajari saksama perjanjian yang sudah ditandatangani, jangan sekedar tandatangan begitu ada masalah, mengatakan kami tidak tahu apa isi yang telah kami tandatangani.

Sebab di beberapa desa kata Anas Jusuf, kadang kalah seolah-olah bantuan itu sudah menjadi milik pribadi, bahkan yang lebih mengerikan lagi, bantuan sudah dipinjamkan dari luar Boalemo seperti bantuan kapal sudah berada di Kota Bitung Sulawesi Utara, seakan-akan tidak ada kaitannya dengan pemerintah daerah.

Padahal dalam perjanjian itu menurut Anas Jusuf, ada hak dan kewajiban baik pihak pertama maupun pihak kedua. Dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan serta usaha bagi koperasi serta bumdes itu sendiri. Bisa juga bantuan ini dipihak ketigakan yang penting jelas pertanggungjawabannya dan diketahui oleh anggota.

Harapan Anas Jusuf kepada penerima bantuan agar merasa memiliki, menjaganya serta memeliharanya, dan segala sesuatu harus diputuskan bersama secara terbuka.

Sementara Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Perhubungan dan Pertanahan Rusland Djibu, tahun ini kami mendapatkan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat berjumlah 4 milyar lebih dan terkontrak 3 milyar lebih, yang terbagi dibeberap desa di Boalemo. Sedangkan DAK untuk transportasi desa berjumlah 1 milyar lebih dan terkontrak berjumlah 800 juta lebih diperuntukan 4 unit mobil dan 1 unit kapal.

The post Anas Jusuf Ingatkan Bantuan Dari Pemda Boalemo Jangan Dijadikan Milik Pribadi appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Vaksinasi di Desa Bolihutuo Kecamatan Botumoito terus digalakkan oleh pemerintah desa. Dalam penyampaian Pelaksana Tugas Bupati Anas Jusuf, khusus Bolihutuo kata Kepala Desa Aston Matana sudah mencapai 62 persen, jika kita telah mencapai 80 persen maka kita tidak kwatir lagi terhadap pandemi yang akan menyebar.

Walaupun kita telah divaksin kata Anas Jusuf, tetap terjangkit oleh covid-19 namun akan berbeda. Kalau orang yang sudah divaksin begitu terkena covid, dia akan cepat sembuh sedangkan yang belum di vaksinasi penderitaannya dan penyembuhannya agak lama, sebab vaksinasi ini hanya peningkatan kekebalan imun tubuh, Senin (18/10/2021).

“Jika kita sudah di vaksinasi, semua pasilitas bisa didapatkan kalau masyarakat sudah di vaksinasi. Dari puluhan ribu orang yang sudah di vaksinasi tidak perlu kwatir, walaupun merasa panas atau demam tetapi itu biasa dan cepat sembuh” kata Pelaksana Tugas Bupati Anas Jusuf.

Selain itu menurut Anas Jusuf, bagi masyarakat yang sudah di vaksinasi, ada sedikit ole-oleh yang dititipkan oleh Gubernur Rusli Habibie kepada saya untuk diserahkan kepada masyarakat yang telah di vaksinasi beras 5 kilo gram bagi siapa yang yang ikut di vaksinasi saat ini.

The post Masyarakat Bolihutuo Ikut Vaksin Dapat Bansos Dari Plt Bupati Boalemo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Bimbingan teknis bagi Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation yang bertempat di Grand Q Hotel, kata Pelaksanana Tugas Bupati Boalemo Anas Jusuf, lebih memantapkan pengelolaan data kemiskinan terpadu di desa khususnya di Kecamatan Paguyaman serta menuju Boalemo satu data.

Lanjut Anas Jusuf, dari 34 provinsi di Indonesia, Gorontalo urutan ke-5 daerah termiskin. Sedangkan Boalemo sendiri data kemiskinan tahun 2018 mencapai 20,33 persen, tahun 2019 menurun menjadi 18,87 persen, dan di tahun 2020 menurun lagi menjadi 18,57 persen, dan di tahun 2021 angka kemiskinan belum bisa dipastikan datanya, Sabtu (16/10/2021).

“Penurunan kemiskinan di Boalemo sangat lambat, untuk itu banyak program pemerintah di tujukan untuk pengentasan kemiskinan. Melalui bimbingan teknis, diharapakan kepada seluruh operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di desa, supaya dapat melaksanakan tahapan -tahapan pengimputan data dalam aplikasi sesuai kriteria” harapan Anas Jusuf.

Menurut Anas Jusuf, saatnya kita lebih serius untuk memperbaiki sistem pendataan kita dari desa, supaya ketepatan sasaran penuntasan kemiskinan sesuai yang diharapkan. Sebab seluruh program, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, diarahkan pada penuntasan kemiskinan.

The post Plt Bupati Boalemo Tekankan Data Kemiskinan Harus Valid appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo melaksanakan subuh berjamaah dan majelis ta’alim yang bertempat di masjid Al-Amanah Desa Limbato Kecamatan Tilamuta, Kamis (14/10/2021).

Subuh berjamaah kata Sekretaris Daerah DR. Sherman Moridu, S.Pd., MM., dilaksanakan secara bergilir di masjid-masjid di Boalemo, tetapi masih pandemi sehingga dilaksanakan disekitar Tilamuta.

Selain itu menurut Sherman Moridu, saya memotivasi pimpinan OPD, supaya menginformasikan dan menyebarluaskan kepada Staf Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kembali mengaktifkan solat subuh berjamaah dan majelis ta’alim walaupun pandemi.

Kemudian Sherman Moridu kembali mengingatkan OPD gerakan seliter beras bagi ASN, sebab gerakan seliter beras digunakan kegiatan sosial ditengah-tengah masyarakat khususnya kaum Dhuafa.

Selanjutnya Sekretaris Daerah Sherman Moridu menyerahkan beras kepada kaum duafa, dan yang hadir dalam solat subuh berjamaah serta majelis ta’alim, para asisten, staf ahli, OPD dan masyarakat.

The post Program Subuh Berjama’ah, Pemda Boalemo Berbagi Bersama Kaum Du’afa appeared first on Prosesnews.id.