PROSESNEWS.ID – Penjabat Gubernur Gorontalo, Rudy Salahuddin, meminta masyarakat yang belum memiliki pekerjaan untuk memanfaatkan program Kartu Prakerja. Hal itu diungkapkannya pada temu alumni program Kartu Prakerja di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Rabu (5/6/2024).

“Kartu Prakerja ini adalah program pemerintah yang merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo pada tahun 2019. Kita sudah laksanakan dari tahun 2020 sampai saat ini. Alumninya sudah 18 juta lebih, di Gorontalo masih berkisar di bawah 200 ribu orang. Jumlah ini sangat kecil dan perlu ditingkatkan lagi. Para alumni bisa menyosialisasikannya ke teman-teman lain untuk ikut program Kartu Prakerja karena manfaatnya luar biasa,” kata Rudy.

Temu alumni dihadiri oleh 77 penerima manfaat Kartu Prakerja dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo. Pj. Gubernur Rudy yang merupakan Ketua Tim Pelaksana Program Kartu Prakerja sejak bergulirnya program ini di tahun 2020, berpesan kepada para alumni untuk terus memanfaatkan pelatihan yang telah diikuti untuk berwirausaha.

“Untuk para alumni yang sudah bekerja saya ucapkan selamat, tetapi bagi yang berwirausaha itu lebih bagus. Dari wirausaha ini nantinya bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru. Inilah yang kita inginkan agar bisa mengurangi tingkat pengangguran di Gorontalo,” imbuhnya.

Rudy menambahkan, bagi alumni program Kartu Prakerja yang berwirausaha dan kekurangan modal, bisa mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Prakerja. Rudy mengatakan, Tim Pelaksana Program Kartu Prakerja telah bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) untuk memberikan KUR kepada alumni program Kartu Prakerja dengan bunga yang sangat kecil.

“Teman-teman harus berani mengambil KUR ini kalau mau usahanya berkembang,” pungkasnya.

The post Penjagub Gorontalo Ajak Masyarakat Manfaatkan Program Kartu Prakerja appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Penjabat Gubernur Gorontalo, Rudy Salahuddin, bersama istri tercinta disambut secara adat “mopotilolo” dalam kunjungan kerja perdana di Rudis Bupati Kabupaten Gorontalo pada Rabu (22/5/2024).

Untuk diketahui, masyarakat Gorontalo menggunakan tradisi adat mopotilolo untuk menyambut tamu besar negara atau pejabat negara baru di daerah Gorontalo.

“Alhamdulillah, siang ini kami kedatangan tamu istimewa, Penjabat Gubernur Gorontalo yang baru beberapa hari bersama kita, masyarakat Provinsi Gorontalo, dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Gorontalo,” kata Bupati Kabupaten Gorontalo, Nelson Pomalingo dalam sambutanya.

Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Gorontalo, Bupati Nelson menyampaikan selamat datang di daerah serambi Madinah.

Dalam sambutanya pula, Nelson menjelaskan, Kabupaten Gorontalo dicanangkan menjadi Kota Madinatul Ilmi (kota ilmu). Nelson juga menjelaskan, Kabupaten Gorontalo merupakan kabupaten tertua di Gorontalo.

“Yang awalnya hanya satu kabupaten sekarang menjadi lima kabupaten dan satu kota. Daerah ini pun memiliki hampir 40% dari jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo,” pungkasnya.

Reporter: Pian N Peda

The post Penjagub Gorontalo Disambut Secara Adat ‘Mopotilolo’ di Kabupaten Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada aparatur terkait keterlambatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024. Permohonan maaf disampaikan saat Apel Kerja Mengawali Tahun di halaman Museum Purbakala Gorontalo, Selasa (2/1/2024).

Dijelaskan Penjagub Ismail, evaluasi APBD 2024 dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) baru diterima hari Jumat, 29 Desember 2023. Beberapa rekomendasi belum bisa ditindaklanjuti mengingat itu merupakan hari terakhir kerja di penghujung tahun.

“Baru hari ini akan dibicarakan dengan DPRD (menindaklanjuti rekomendasi Kemendagri) dan akan dimohonkan nomor registrasi ke Kemendagri untuk kemudian di-Perda-kan. Oleh karena itu saya mengucapkan permohonan maaf sebesar besarnya kepada semua aparatur, terutama kepada kepala sekolah dan tolong disampaikan kepada guru-guru bahwa gaji Januari 2024 belum dibayarkan hari ini,” kata Ismail.

Tertundanya Perda APBD 2024 diharapkan bisa diselesaikan satu dua hari ke depan. Hal itu penting mengingatkan semua pembiayaan pemerintah termasuk gaji belum bisa diproses jika Perda dan regulasi turunannya belum rampung. Ia bersyukur ASN pemprov baru menerima TPP Desember pada akhir bulan kemarin sehingga dampak pembayaran gaji tidak dirasakan signifikan.

“Masih ada alasan lagi yang diberikan Kaban Keuangan kepada Saya, pak ASN menerima TPP di akhir bulan Desember, jadi belum habis TPP itu kalau masih tanggal 2 Januari. Saya bilang gaji itu hak, saya menuntut kerja bapak ibu sekalian sebagai kewajiban, oleh karena itu saya memohon maaf yang sebesar besarnya gaji tidak diterima di hari ini,” imbuhnya.

Pelaksanaan Apel Mengawali Tahun 2024 diikuti oleh semua pejabat dan ASN di lingkungan Pemprov Gorontalo. Guru SMA/SMK/SLB mengikuti dari sekolah masing-masing melalui sambungan Zoom Meet.

The post Penjagub Gorontalo Beri Tanggapan Terkait Tertundanya APBD 2024 appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Gorontalo, Moh Sahrul Lakoro menanggapi pernyataan Ketua Laskar Macam Asia Provinsi Gorontalo Kamarudin Kasim terkait isu gagalnya Penjagub Gorontalo.

Pernyataan yang tayang di media daring Rekam Fakta tanggal 30 Oktober 2023 berjudul “Ismail Pakaya Dianggap Gagal Pimpin Gorontalo”.

“Saya baca statmen tersebut dan menilai tidak ada dasar untuk mencopot Pj. Gubernur Gorontalo. Mungkin yang bersangkutan dehidrasi karena kurang minum air perlu dimaklumi sekarang musim kering,” ucap Sahrul Lakoro, Selasa (31/10/2023).

Sahrul menjelaskan bahwa pernyataan Kamarudin Kasim tampak kurang literasi terkait prinsip desentralisasi. Asas desentralisasi sendiri adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat ke daerah. Artinya, pejabat daerah memiliki kewenangan otonom untuk melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pemerintah pusat.

Dalam video tersebut Kamarudin juga menyoroti isu keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi di Bone Bolango dan Pohuwato. Terkait hal tersebut, Sahrul menilai ini bukan tidak serta merta menjadi beban Penjagub. Menurutnya, keamanan dan ketertiban di suatu wilayah merupakan tanggung jawab pemerintahan yang dimulai dari tingkat desa, kecamatan, bupati, bahkan unsur TNI dan Polri.

“Kita tidak bisa membebankan dan menyalahkan Pj. Gubernur Gorontalo, kan masih ada bupati yang seharusnya berwenang dalam daerahnya dan tidak dapat intervensi. Saya lebih menyarankan agar kiranya statemen ini dilayangkan pada bupati atau kepala daerah yang daerahnya kurang kondusif. Kalau hanya mematokkan pemerintahan ke Gubernur maka lebih baik jangan ada pemilihan bupati,” tegasnya.

Penjagub Ismail juga dinilai sudah bekerja maksimal sesuai kewenangannya. Sejak Kantor Bupati Pohuwato dibakar massa tanggal 21 September 2023 lalu, empat jam berikutnya Ismail sudah berada di lokasi untuk memantau kondisi daerah. Ismail bahkan memilih nginap di Pohuwato dan menggelar rapat bersama Forkopimda dan Pemda setempat keesokan harinya.

Tanggal 25 September 2023 Penjagub Ismail menerima tim dari Kemendagri yang diutus Mendagri untuk mencari informasi terkait kerusuhan di Pohuwato. Hari itu juga digelar rapat yang dihadiri semua pemangku kepentingan.

“Tanggal 18 Oktober 2023 sudah ada solusi. Lahan milik penambang yang 2000 proposalnya itu akan disurvei ulang oleh pihak perusahaan dan tim yang sudah dibentuk. Dibilang gagalnya di mana?,” imbuh Sahrul.

Sahrul meminta kepada LSM pengkritik agar memahami dulu apa yang menjadi obyek kritikan. Ia minta Kamarudin Kasim belajar terlebih dahulu tentang sistem pemerintahan daerah.

“Saya menyarankan kembali agar yang melayangkan statemen bisa belajar dulu apa itu asas desentralisasi baru mengkritik jangan sampai bikin malu Gorontalo untuk desak ke Mendagri,” tutupnya sambil tersenyum.

The post LSM Nilai Kinerja Penjagub Gagal, Ini Tanggapan Ketua PERMAHI Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Limboto Maskun Nuna mendukung Ismail Pakaya untuk terus bekerja sebagai Penjabat Gubernur.

Menurutnya, beberapa pernyataan yang sengaja dihembuskan oleh oknum LSM di sejumlah media daring tidak berdasar.

“Berbicara terkait berhasil atau gagalnya kepala daerah kita harus tahu dulu, apa yang menjadi tolak ukur dan siapa yang dapat meminta kepala daerah mempertanggunghjawabkan kinerjanya. Menurut saya, kurang pas ketika melihat gagalnya PJ Gubernur Gorontalo diukur hanya menggunakan satu indikator saja,” kata Maskun Nuna, Rabu (1/11/2023).

Maskun menilai isu kerusuhan yang terjadi di Pohuwato akhir September 2023 lalu yang disimpulkan sebagai kegagalan Penjagub Ismail adalah hal keliru. Persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tanggung jawab semua pihak.

“Yang ribut di Pohuwato kenapa dikaitkan dengan kinerja Penjagub? Kan di sana ada bupatinya?. Apakah Pak Penjagub diam? Beliau kan setelah kejadian langsung ke Pohuwato menenangkan situasi dan setelah berproses alhamdulilah sudah ada solusinya. Makanya saya bilang mengkritik harus tau masalahnya,” beber Maskun.

Ia menilai kinerja Penjagub Ismail memasuki enam bulan sudah cukup baik. Ia mendukung agar Ismail menuntaskan masa jabatannya hingga Mei 2024.

“Sehingga kalau ada desakan untuk dia mundur, itu kurang pas. Kami meminta kepada Mendagri untuk tidak terpengaruh dengan isu tersebut. Kami dukung Pak Pj Gubernur Gorontalo untuk tetap fokus bekerja, melayani masyarakat serta melaksanakan program program yang ada,” pungkasnya.

The post Ketua HMI Limboto Menilai Isu Gagalnya Penjagub Gorontalo Tidak Berdasar appeared first on Prosesnews.id.

Mantan Penjabat Gubernur Hamka Hendra Noer (kiri), bersama Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya (kanan)

Oleh : Dr. Funco Tanipu., ST., M.A
(Direktur Pusat Inovasi Universitas Negeri Gorontalo)

PROSESNEWS.ID, OPINI – Sejak Ismail Pakaya dilantik oleh Menteri Dalam Negeri hari ini menjadi Penjabat Gubernur Gorontalo, saat itu Hamka Hendra Noer “dicukupkan”.

Selama setahun penuh kita menyaksikan bagaimana ihwal terpilihnya Hamka dan bagaimana ia berproses. Tentu, apa yang telah dan sedang berlangsung tidak bisa kita biarkan saja lewat tanpa kita jadikan sebagai bagian untuk merefleksikan kondisi sosial-politik Gorontalo, dalam rangka untuk pembelajaran kedewasaan berpolitik dan juga pengingat akan apa yang mejadi ketidaklaziman. Kronik yang saya ajukan adalah semacam upaya melintasi situasi dan kondisi atas proses sosial-politik yang kini sedang menghangat di Gorontalo.

HAMKA SEBAGAI “HIKMAH”

Hamka yang telah “dicukupkan” menjabat di Gorontalo, sebelumnya mengalami pasang surut dukungan dari berbagai elemen termasuk DPRD. Ada yang mendukung sepenuh hati, ada pula yang mengkritik dengan keras. Kedua belah pihak pada dasarnya “menyayangi” Hamka dari dua sisi perspektif dan juga metode. Tapi, Mendagri berkeinginan lain. Hamka yang memperoleh hasil “aklamasi” di DPRD Provinsi Gorontalo diminta untuk bertugas penuh kembali di Kemenpora, tempat dimana ia menjadi Staf Ahli, eselon satu. Mendagri berpendapat bahwa Ismail “eligible” untuk Gorontalo yang tinggal 200 hari memasuki Pemilu dan Pilpres.

Pertanyaan yang mengemuka sebelum pelantikan hari ini adalah apakah ada Hamka salah sepenuhnya dan keliru selama setahun ini? Tidak juga. Ia telah memulai konsolidasi pada semua belah pihak, yang sebelumnya telah terbelah. Keterbelahan itu bermula sejak pengusulan Penjabat Gubernur saat pada periode Rusli Habibie berakhir pada Mei 2022 silam. Sengketa pengusulan terasa hangat saat jelang penetapan oleh Mendagri Mei tahun lalu, hingga terpilihlah Hamka sebagai “jalan tengah” antara dua narasi usulan saat itu yang mengemuka. Hamka terpilih pada detik-detik terakhir jelang pengumuman.

Pada perjalanannya, Hamka dianggap tidak dapat “memenuhi” harapan semua orang, dalam beberapa kejadian (yang membuat beberapa pihak kecewa), Hamka dianggap mengabaikan banyak undangan dan seremoni yang mengharapkan kehadirannya tanpa diwakili. Belum lagi soal bagaimana ia harus melakukan “political gymnastic”diantara dua narasi besar ; Rusli Habibie vs Rachmat Gobel. Tapi begitulah situasi politik Gorontalo dan juga konteks sosiologisnya, Hamka dianggap sebagai Gubernur, bukan lagi sebagai Penjabat. Ia didudukkan dalam konteks memori sosiologis Gorontalo yang harus seperti Superman, bisa segalanya. Ia harus memenuhi semua kebutuhan dan mendengar segalanya, hingga harus menjalankan semuanya, apapun itu. Satu saja “lewat”, maka kala itulah luka pun mulai menganga. Mengobatinya pun kompleks. Apalagi ketemu dengan elit yang “banya mau” dengan “beken-beken diri” serta “suru iko mau”. Repot jadinya, padahal tugas dan kewenangan Hamka begitu terbatas sebagaimana tugas seorang Penjabat.

Hamka adalah salah satu tokoh pendiri Provinsi Gorontalo, tetapi jarak historisnya cukup jauh, sehingga ia kekurangan instrumen jaringan elit yang bisa mendukungnya sepenuhnya. Pada jarak yang hampa itu, Hamka memilih mengandalkan telinga kiri saja, “pendengaran satu pihak, dan “satu sisi”, ia tidak menggunakan telinga lain untuk mempertimbangkan suara-suara kritis, yang pada awalnya hanya rintihan tapi pada akhirnya terakumukulasi menjadi “teriakan” yang mendentum. Bahkan pada bulan-bulan terakhir masanya, suara kritis telah menjadi semacam komplikasi, “ma tilapalo”, hingga sulit untuk diobati. Beberapa aktor yang kritis bahkan sudah pada level, “tonu o otohilamu, ja otohilau”. Membatu, solid, beringas.

Hingga narasi di media pun terbelah, ada beberapa yang pro dan ada yang memang sudah pada level “asal bukan”. Walau kemudian Hamka memenangkan pertarungan politik dengan hasil “aklamasi” di DPRD Provinsi, tapi hal itu tidak linier dengan “aklamasi” suara kelas menengah, yang pada akhirnya menjadi penyeimbang “hasil aklamasi” DPRD. Narasi di pusat pun terbelah, dan itu telah menyudutkan Hamka.

Dengan segala kelebihan dan juga hal yang minimal lainnya, Hamka harus diakui telah bekerja dengan normatif, ada gagasan juga ada kinerja. Misalnya ia mengupayakan kegiatan internasional walaupun itu di mata sebagian orang bukan sesuatu yang membanggakan. Tapi apapun itu, Hamka telah memulai sesuatu yang tidak dilalui oleh Penjabat-penjabat sebelumnya seperti Tursandi dan Zudan, yang tantangan dan kompleksitasnya berbeda. Berbeda dengan Tursandi dan Zudan, Hamka dalam proses politiknya dianggap hanya menjadi “milik” sebagian kalangan, bukan banyak kalangan. Hamka dibebani memori politik dan aspirasi yang melampaui ekspektasi. Pada titik ini, waktu sepertinya sangat kurang untuk menjadi seorang “solidarity maker”

Apa yang saya tulis diatas adalah semacam refleksi untuk proses politik di Gorontalo, tentunya terkait proses pemilihan dan penunjukan Penjabat Gubernur Gorontalo. Hamka, dengan keadaanya, telah memberikan refleksi pendek yang bisa dijadikan pelajaran bagi pendewasaan demokrasi lokal, sebagaimana ia sering menulis paper di jurnal terkemuka tentang demokratisasi di Indonesia. Pada yang situasi “malimbuku” diatas, Hamka pun “mencukupkan” jabatannya seiring dengan ditayangkannya film tentang kisah Buya Hamka di XXI.

PILIHAN-PILIHAN ISMAIL

Bahwa keterpilihan Ismail Pakaya bukan saja tidak akan mengulangi apa yang telah dirasakan Hamka. Tantangan Ismail bahkan lebih kompleks dibanding Hamka. Bahkan jika bisa diprediksi akan semakin kritis.

Ismail Pakaya adalah birokrat tulen yang sejarahnya berasal dari Gorontalo. Ia telah melewati beberapa periode elit dan juga kepala daerah. Ia telah berkarir di Pemda Kabupaten Gorontalo dan Pohuwato. Dalam proses itu, Ismail adalah orang yang dikenal banyak orang, bahkan ia menyandang marga yang jumlah “pemiliknya” ribuan orang. Belum lagi ia telah menempati banyak jabatan yang bertautan dengan banyak orang. Untuk konsolidasi, jika dilakukan dengan metode yang tepat, akan baik, tapi sangat rentan jika salah kelola.

Ismail, jika berkaca pada pengalaman Hamka, tidak bisa hanya mau “dimiliki” sebagian kalangan, tapi harus semua kalangan. Tentu tidak menutup kemungkinan akan nada banyak klaim-klaim untuk Ismail, apakah itu keluarga satu marga, teman seangkatan, tetangga, teman satu kantor, lingkungan rumah, satu eselon, dan hingga klaim membantu lobby dan sebagainya. Upaya-upaya sebagian kalangan itu terasa biasa, apalagi dalam biduk “Ngala’a” Gorontalo yang semua merasa adalah kepala, dan semua harus diutamakan hingga memiliki serta pada akhirnya meminta bagian. Tapi begitulah konteks sosiologis Gorontalo, rasa kekeluargaan melintasi hirarki dan bahkan proses normatif (me’e pouda’a). Kalau dianggap normatif dan birokratis dianggap “biloli’o lo huta”, padahal hanya melaksanakan tupoksi sesuai norma birokrasi.

Bahkan dalam beberapa kondisi, pejabat atau orang yang memiliki kekuasaan, bagi keluarga dan juga pendukung, harus dan diwajibkan melakukan “tayade” dari hasil jabatan. Tidak boleh tidak, kalau tidak “nanti bakudapa di porlu”. Atau dianggap “bo pilo-pilo hisapatu ma’o liyo boti koluarga”. Hingga ekspresi politik yang disimpulkan dengan “Nandi yi’o”.

Maka, situasi yang kompleks (sebelum “malimbuku” dan “baku cako”) seperti diatas mesti dimaknai dan diresapi oleh setiap Penjabat/pejabat, khususnya Ismail.

Apa yang telah dijalani Hamka adalah hikmah bagi Ismail untuk memulai yang baru, walaupun kondisi Gorontalo bukan barang baru baginya, tapi berada sebagai Penjabat Gubernur yang pada pundaknya semua beban ditumpuk, menjadi akan beda dalam mengatasi serta mengelolanya.

Gorontalo yang akan memasuki masa Pemilu dan Pilpres akan membutuhkan kejelian membaca situasi dan kepekaaan politik Penjabat Gubernur. Kini, Daftar Calon Sementara (DCS) dari partai-partai politik telah dikirim ke KPU, aroma mengintervensi kekuasaan yang sedang diamanahkan pada Penjabat Gubernur semakin menghangat. Akan ada upaya-upaya ofensif terhadap Penjabat Gubernur untuk harus “berpihak” ke partai tertentu, bahkan harus menganaktirikan partai lain. Jika masalah ini tidak dikomunikasikan dan dikelola dengan baik, hal ini bisa menjadi awal dari problem besar bagi Ismail. Walaupun kita tentu tidak bisa menutup mata dan telinga, keterpilihan Ismail tidak lain dari irisan-irisan kepentingan politik jelang Pemilu. Pada irisan-irisan tersebut, kelihaian dan kecakapan Ismail dibutuhkan untuk “melampaui” itu semua.

Pada sisi yang seharusnya, Ismail juga dihadapkan pada kondisi ekonomi daerah yang kurang begitu bagus, seperti posisi Gorontalo yang berada di rangking daerah-daerah termiskin di Indonesia. Untuk hal ini, Ismail telah berpengalaman memimpin Bappeda Pohuwato yang kala itu mampu mengkonsolidasi agenda perencanaan hingga menurunkan angka kemiskinan Pohuwato sebesar 1.77 %. Tentu, dengan kewenangan sebagai Penjabat Gubernur yang “lebih” besar dan strategis daripada seorang Kepala Bappeda, Ismail diharapkan bisa mengatasi hal itu secara “gercep”.

Belum lagi dengan minimalnya program strategis yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi ke level nasional untuk bisa diintervensi melalui APBN. Maka sebagai penjabat eselon satu kementrian, keterampilan tingkat nasional Ismail dibutuhkan Gorontalo. Apalagi dalam satu dekade, Ismail berkarir di Kemenaker RI. Keterampilan “nasional” ini beririsan dengan data dari Badan Pusat Statistik Gorontalo yang menyebut adanya kenaikan jumlah orang miskin sebesar 1.9 ribu orang terhadap Maret tahun 2022 yang akumulasinya sebesar 187 ribu orang pada September tahun 2022.

Sebagai orang yang telah membukukan sejarah “perencanaan”, Ismail diharapkan untuk mulai fokus pada sektor perikanan dan kelautan yang selama ini menjadi potensi strategis Gorontalo. Sebagai potensi strategis, perlu ada hub yang menghubungkan hulu dan hilir sektor ini untuk bisa bisa mengurangi angka kemiskinan dan jumlah pengangguran. Potensi sektor yang sebesar 1.53 juta ton belum dianggap sebagai sektor strategis untuk mengentaskan kemiskinan.

Potensi yang melimpah akan sangat timpang jika membaca data produksi perikanan tangkap dan budidaya yang kurang lebih hanya 150 ribu ton. Itupun masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga, sebab volume ekspor baru sekitar 15 ribu ton, sehingga sektor ini tidak terlalu berimbas pada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Hal ini terlihat dari jumlah nelayan Gorontalo hanya sekitar 19 ribu orang, artinya ketertarikan orang pada sektor ini sangat kecil.

Dalam konteks kewilayahan, potensi dan posisi geostrategis Gorontalo cukup baik. Gorontalo diapit oleh dua wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yang cukup luas dan potensial (715 dan 716). Tetapi, pengelolaan kawasan tidak dianggap sebagai isu strategis yang dimasukkan dalam dokumen perencanaan. Isu strategis kawasan masih dilihat secara parsial, sehingga kontribusi dari potensi kawasan ini tidak signifikan untuk kemakmuran, buktinya banyak desa-desa pesisir di Gorontalo malah berada dalam tubir kemiskinan.

Potensi kawasan baik itu dua WPP dan buffer zone dari Ibukota Negara yang baru serta kawasan industri Mangkupadi di Kalimantan adalah isu strategis yang perlu diseriusi Penjabat Gubernur. Sebab, posisi geostrategis tidak akan menjadi strategis jika desain kawasan tidak memiliki relevansi dengan IKN dan Mangkupadi. Koneksi kawasan ini terhubung pula dengan agenda strategis Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA).

Belum lagi jika kita melihat sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang menjadi sektor penting di Gorontalo. Kita lebih terpukau pada industri jagung yang memiliki dampak negatif kepada lingkungan yang kurang maksimal dalam menggerakkan ekonomi. Padahal, Gorontalo memiliki komoditas strategis yakni kelapa yang jika ditakar potensi komoditas ini sangat besar dengan luas lahan mencapai 71.524 ha, jumlah tanaman 4.782.200 pohon, hingga total produksinya 575.864.000 butir per tahun.

Dari beberapa problem diatas, Ismail tentu membutuhkan soliditas birokrasi yang bisa membantu dia mewujudkan cita-cita Gorontalo untuk menjadi daerah yang maju. Soliditas birokrasi juga tidaklah cukup jika ia dirongrong oleh sekelompok orang yang tujuannya sempit. Maka, dalam hal tersebut, Ismail harus menunjukkan ketegasan dan kearifan untuk bisa berdiri di tengah semua kepentingan yang berpotensi mengganggu soliditas pemerintahan.

Dalam konteks itu, kita butuh seorang Ismail yang bisa menjadi “extraordinary leaders”, bukan lagi seorang “normal leaders”. Extraordinary leaders bukanlah seseorang yang ragu, lamban, flamboyan, kaku, emosional, apalagi korup. Apalagi yang berperilaku seperti dealer, tempat atau poros transaksional, “menjual” daerah dan menjadi kaki tangan kelompok tertentu.

Extraordinary leaders adalah seseorang yang handal menangani kebijakan, sigap dalam mengambil keputusan, judgement yang matang, intelektualitas tinggi, akhlak baik, berani mengambil resiko, adaptif, naluri tajam, tangguh mental, inovatif, mau introspeksi, mampu menentukan skala prioritas.

Kini, pilihan tersebut berada pada Ismail, yang pada pundaknya ada setumpuk harapan dan juga doa. Sebagaimana jazirah ini didoakan oleh leluhur pada masa silam.

The post Hamka, Ismail dan Refleksi Penjabat Gubernur appeared first on Prosesnews.id.

Ir. Ismail Pakaya

PROSESNEWS.ID – Dari 3 nama yang diusulkan DPRD Provinsi Gorontalo untuk menjadi Penjabat Gubernur Gorontalo, seperti Hamka Hendra Noer, Firdaus Dewilmar dan Ismail Pakaya.

Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) RI menetapkan Ir. Ismail Pakaya, Penjabat Gubernur Gorontalo 2023-2024, mengganti Hamka Hendra Noer yang sudah menjabat sebelumnya.

Hal itu seperti tertuang dalam Surat Kementerian Dalam Negeri, dengan Nomor : 400.10.11/2527/SJ. Ismail Pakaya diminta untuk menghadiri pelantikan, di Ruang Sarana Bhakti praja (SBP), Gedung C Kt 3 Kemendagri, yang akan berlangsung Jum’at, (12/5/2023).

Surat yang ditandatangani langsung Sekretariat Jendral Dr. Suhajar Diantoro, M.SI itu, sudah di terima Forkopimda Gorontalo, sebagai mana tembusan surat yang sudah beredar.

Ini Biografi Ir. Ismail Pakaya :

Ir. Ismail Pakaya, M.E lahir di Surakarta, 13 Januari 1968. Beliau sebagai Plt. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan pada tanggal 15 Oktober 2022.

Pendidikan
· S1 Peternakan Umum, Universitas Tadulako, Palu, 1992
· S2 Ekonomi Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi , 2008

Karier
· Plt. Kepala Sub Seksi Industri, Dep. Koperasi PK dan M, Prov Sulawesi Tengah, 1998
· Kepala Sub Seksi Industri, Dep. Koperasi PK dan M, Prov Sulawesi Tengah, 1999
· Kepala Sub Seksi Pertanian, Dep. Koperasi PK dan M, Prov Sulawesi Tengah, 1999
· Plt. Kepala Sub Seksi Pertanian, Dep. Koperasi PK dan M, Prov Sulawesi Tengah, 1999
· Plt. Kepala Sub Dinas Bina Usaha Dinas Koperasi dan UKM, Kab. Gorontalo, Prov Sulawesi Utara, 2001
· Plt. Kepala Bagian Ekonomi, Kab. Gorontalo, Prov Sulawesi Utara, 2004
· Kepala Bagian Ekonomi, Kab. Gorontalo, Prov Sulawesi Utara, 2005
· Kepala Bagian Keuangan, Kab. Gorontalo, Prov Sulawesi Utara, 2005
· Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab. Gorontalo, 2007
· Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan, Kab. Gorontalo, 2008
· Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kab. Gorontalo, 2011
· Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, PemerintahKab. Pohuwato, 2012
· Analis Perencanaan Umum Sub Bagian Perencanaan Umum II Bagian Perencanaan Umum Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan, 2016
· Perencana Madya Bagian Perencanaan Umum, Kementerian Ketenagakerjaan, 2018
· Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, 2019
· Staf Ahli Bidang Sosial, Politik dan Kebijakan Publik, Kementerian Ketenagakerjaan, 2021 s.d saat ini

The post Ismail Pakaya Akan Dilantik 12 Mei 2023 di Jakarta appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Dalam Rangka Penetapan Usul Calon Pejabat Gubernur Gorontalo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Provinsi Gorontalo mengadakan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-109, Selasa (04/04/2023).

Rapat yang dilaksanakan di Gedung DPRD Provinsi Gorontalo ini mengahasilkan tiga nama calon Pejabat Gubernur yang telah diusulkan oleh tiap-tiap fraksi.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf mengatakan, tiga usulan nama ini sudah sesuai dengan permintaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Mereka (para fraksi) mengusulkan sesuai permintaan Kemendagri itu maksimal tiga orang,” jelas Paris.

Paris juga menjelaskan, tiga nama calon tersebut dipilih sudah melalui proses yang panjang.

“Tiga nama ini sudah melalui proses panjang dan hasil dari pertemuan pada hari ini semua fraksi sudah dijelaskan dan sudah memahami,” jelas Ketua DPRD.

Adapun ketiga nama calon Pejabat Gubernur yang diusulkan oleh para fraksi diantaranya adalah Hamka Hendra Noer memperoleh 7 suara, Ismail Pakaya 4 suara dan terakhir Firdaus Dewilmar memperoleh 3 suara.

Ketiga nama ini rencananya besok akan diusulkan ke Kemendagri.

Reporter : Rijal Zulkarnaen

The post Berikut Tiga Nama Calon Penjagub Gorontalo Diusulkan Deprov Gorontalo ke Mendagri appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Spanduk bertuliskan “2023 Rakyat Pohuwato Mendesak Mendagri #GantiPjGubernurGorontalo bertebaran di titik-titik strategis Kabupaten Pohuwato.

Hasil pantauan awak media, setidaknya spanduk-spanduk penolakan Hamka Hendra Noer itu terlihat di depan Mesjid Agung Pohuwato dan Perempatan Blok Plan kompleks perkantoran, Sabtu (01/04/2023).

Akhir-akhir ini banyak pihak yang ingin agar Hamka diganti sebagai Penjabat Gubernur karena dinilai tidak mampu menjadi pemimpin di Gorontalo.

Pendapat lain pun menyebut Hamka tidak bisa berkonsentrasi penuh untuk Gorontalo. Bahkan, keberadaan Hamka sebagai Penjagub Gorontalo, diduga hanya memperkaya diri sendiri.

Disisi lain, nama-nama tokoh lain terus diaspirasikan oleh beberapa kelompok tertentu untuk mengganti posisi Hamka Hendra Noer.

The post Penolakan Penjagub Hamka Diperpanjang, Digulirkan Dari Barat Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.