PROSESNEWS.ID – Hilangnya aset desa seluas 3.000 meter persegi di Desa Toto Utara, Kabupaten Bone Bolango, memasuki babak baru. Lahan yang semestinya menjadi kekayaan desa itu kini disebut telah beralih menjadi milik pribadi pihak lain.

Dengan estimasi nilai lahan mencapai Rp750.000 per meter persegi, aset tersebut ditaksir bernilai sekitar Rp2,25 miliar. Kondisi ini memunculkan sorotan serius terhadap pengelolaan dan pengawasan aset desa di Kabupaten Bone Bolango.

Sorotan diarahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bone Bolango sebagai unsur pembina teknis pemerintahan desa. Pengawasan terhadap aset desa dinilai patut dipertanyakan jika aset dengan nilai miliaran rupiah dapat beralih kepada pihak pribadi.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone Bolango, Rolan Abdullah, mendesak Bupati Bone Bolango mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi hingga mencopot Kepala Dinas PMD.

“Kasus ini mencederai tata kelola pemerintahan yang bersih. Kami mendesak Pemda Bone Bolango bersikap tegas mengevaluasi dan mencopot Kadis PMD yang terbukti lalai. Pengawasan berjenjang yang lemah telah memberi celah beralihnya aset daerah kepada pihak lain,” ujar Rolan pada awak media, Rabu (19/08/26).

Menurutnya, penonaktifan Kepala Desa Toto Utara saja tidak cukup. Ia menilai tanggung jawab pembinaan dan pengawasan tidak berhenti di tingkat pemerintah desa, tetapi juga melekat pada perangkat daerah yang memiliki fungsi pembinaan terhadap desa.

Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur aset desa sebagai kekayaan milik desa yang harus dilindungi, dijaga, dan dikelola untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, katanya, Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa mengatur kewajiban pengamanan aset desa secara fisik, hukum, dan administratif. Karena itu, dugaan beralihnya aset desa kepada pihak lain dinilai perlu diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam proses tersebut.

Ia juga menyinggung ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang mengatur kewajiban aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara disiplin.

Menurutnya, jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya kelalaian pejabat yang menyebabkan aset desa bernilai miliaran rupiah kehilangan status atau penguasaannya, maka harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

HMI Bone Bolango juga mendorong agar persoalan tersebut tidak berhenti pada sanksi administratif. Mereka meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara transparan untuk mengungkap proses peralihan aset, pihak-pihak yang terlibat, serta memastikan aset desa dapat dikembalikan kepada kepentingan masyarakat.

“Kasus ini harus menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk membenahi sistem pengawasan aset desa agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Kami malah menilai, Bupati Bone Bolango terlalu lembek untuk mengevaluasi Kadis PMD”, tutupnya.

The post Aset Desa Beralih, Bupati Bone Bolango Dinilai Lembek Evaluasi Kadis PMD appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Lambannya penyelesaian administrasi pengadaan 1.000 ekor sapi di Kabupaten Bone Bolango menuai sorotan. Pasalnya, distribusi ternak disebut masih tertahan di Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, akibat persoalan dokumen administrasi.

Akibat lambannya dokumen itu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone Bolango mendesak Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, segera mengevaluasi dan mencopot Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terkait mandeknya proses tersebut.

Ketua HMI Cabang Bone Bolango Rolan Abdullah menilai, persoalan administrasi yang berlarut-larut menunjukkan lemahnya kinerja pejabat teknis dalam mengawal program yang menyangkut kepentingan masyarakat.

“Program 1.000 sapi ini adalah janji dan harapan besar bagi masyarakat peternak. Kalau sampai hari ini masih terbentur dokumen administrasi, padahal sapinya sudah dikirim, ini murni cerminan ketidakmampuan birokrat di OPD terkait,” ujarnya, Kamis (13/8/2026).

Menurutnya, keterlambatan penyelesaian dokumen tidak dapat terus dijadikan alasan karena program tersebut berkaitan dengan penggunaan APBD yang bersumber dari uang rakyat.

Ia menilai, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian seharusnya mampu menerjemahkan visi kepala daerah melalui pelaksanaan program yang cepat, tepat, dan berpihak kepada masyarakat.

“Oleh karena itu, kami mendesak Bupati Ismet Mile untuk mengambil tindakan tegas dengan mencopot Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Jangan sampai lambatnya proses administrasi ini justru menjadi celah permainan atau indikasi penyelewengan yang merugikan daerah,” tegasnya.

Dalam keterangan terakhirnya, ia mengatakan, HMI Cabang Bone Bolango memastikan akan terus memantau perkembangan distribusi ternak tersebut. Ia juga meminta aparat penegak hukum ikut mengawasi penggunaan anggaran pengadaan 1.000 ekor sapi agar seluruh proses berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami meminta persoalan administrasi segera dituntaskan agar program yang dijanjikan kepada masyarakat peternak tidak kembali terhambat. Ini soal janji yang tak kunjung diwujudkan. Masyarakat menunggu janji ini”, tutupnya.

The post Janji 1.000 Sapi Terhambat Dokumen, HMI Bone Bolango Minta Bupati Copot Kadis appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone Bolango secara tegas meminta Bupati Bone Bolango untuk segera mencopot Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kadis Pemdes) serta Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (Kabag ULP). Tuntutan keras ini mencuat sebagai respons atas polemik dugaan intimidasi dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang berujung pada penonaktifan sepihak Kepala Desa Toto Utara pada 24 Juli 2026.

Ketua Umum HMI Cabang Bone Bolango Rolan Abdullah menilai, langkah Kadis Pemdes menonaktifkan Kades Toto Utara menyalahi peraturan perundang-undangan dan sarat akan arogansi birokrasi. Sanksi tersebut diduga kuat dijatuhkan hanya karena sang Kades menolak mengikuti arahan Pemdes demi menjaga serta mengawal hak-hak masyarakat Toto Utara. Di sisi lain, Rolan juga menyoroti pembiaran terhadap Kabag ULP terkait skandal dugaan bagi-bagi fee proyek yang sebelumnya telah dilaporkan secara resmi oleh HMI ke Kejaksaan Negeri Bone Bolango dan BPK RI Perwakilan Gorontalo pada 16 Oktober 2025.

“Kami menantang Bupati Bone Bolango untuk berani mencopot Kadis Pemdes dan Kabag ULP. Jangan sampai bupati hanya memenuhi hasratnya untuk kepentingan keluarga dan kepentingan pribadi, lantas mereka yang berjuang untuk rakyat dan belum terbukti bersalah justru langsung dinonaktifkan,” tegas Rolan Abdullah.

Ia mengingatkan kepala daerah agar tidak menggunakan kekuasaannya untuk melindungi oknum pejabat yang bermasalah secara hukum.

“Saya meminta bupati jangan ada pilih kasih dalam mengambil kebijakan. Aturan harus ditegakkan secara adil kepada siapa pun, bukan dijadikan alat untuk membungkam perangkat desa yang kritis,” pungkasnya.

The post HMI Bone Bolango Minta Kadis PMD dan Kabag ULP Dicopot atas Dugaan “Abuse of Power” appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Dugaan kuat keterlibatan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (Kabag ULP) Kabupaten Bone Bolango dalam praktik bagi-bagi fee proyek yang mengganggu stabilitas daerah dan mencoreng wajah birokrasi daerah kembali menuai sorotan.

Bagaimana tidak, rekaman percakapan yang sudah beredar luas di media sosial menampilkan dugaan pembagian fee proyek yang turut menyeret nama anak Bupati Bone Bolango.

Kasus tersebut telah dilaporkan oleh HMI Cabang Bone Bolango ke Kejaksaan Negeri Bone Bolango serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo pada 16 Oktober 2025.

Ketua Umum HMI Cabang Bone Bolango, Rolan Abdullah, dengan tegas menyatakan, dugaan keterlibatan Kabag ULP bukan sekadar pelanggaran etik, namun juga pelanggaran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 20 Tahun 2023) dan UU Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014) yang mengatur larangan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik.

Menurut Rolan, seorang pejabat pengadaan tidak boleh terlibat, apalagi menjadi aktor, dalam percakapan yang mengarah pada pembagian fee proyek, yang seharusnya Kabag ULP hanya wajib melelang proyek tersebut. Tindakan demikian merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan yang dapat merusak kredibilitas pemerintahan daerah.

“Dugaan keterlibatan Kabag ULP dalam bagi-bagi fee proyek adalah bentuk nyata penyalahgunaan wewenang. Ini jelas melanggar UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, khususnya Pasal 12 soal integritas dan bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Tidak ada tawar-menawar, ini pelanggaran serius.” tegas Rolan.

Ia menambahkan, dugaan praktik tersebut juga bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang secara tegas mengatur bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

“Dalam UU Administrasi Pemerintahan Pasal 17 disebutkan pejabat dilarang menyalahgunakan kewenangan. Apa yang terjadi dalam rekaman itu sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa Kabag ULP tidak lagi layak menjabat. Maka kami mendesak Bupati Bone Bolango untuk segera mencopot yang bersangkutan demi menjaga wibawa pemerintahan.” ungkapnya.

Ia menegaskan, Bupati Bone Bolango harus segera mengambil sikap tegas agar kasus ini tidak berkembang menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan daerah.

“Dengan laporan yang sudah masuk ke Kejari dan BPK, HMI Bone Bolango menunggu langkah konkret pemerintah daerah dalam menegakkan integritas ASN dan menindak dugaan pelanggaran wewenang yang semakin menjadi sorotan masyarakat Bone Bolango,” pungkasnya.

The post Dugaan Bagi-bagi Fee Proyek Cederai Integritas ASN, HMI Bone Bolango Desak Bupati Copot Kabag ULP appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bone Bolango, di bawah komando Ketua Umum HMI Cabang Persiapan Bone Bolango, Rolan Abdullah, bersama kader Hijau-Hitam tampil di garis depan memperjuangkan transparansi pemerintahan di daerahnya.

Dengan sikap tegas dan berani, Rolan memimpin langsung pelaporan dugaan keterlibatan putra Bupati Bone Bolango (TKB) ke tiga lembaga penting negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone Bolango, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone Bolango, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Langkah itu bukan tanpa alasan. Menurut Rolan, setelah berbagai aksi demontrasi di Bone Bolango tidak direspons serius oleh pihak eksekutif, pihaknya memilih beralih ke jalur resmi konstitusional pada Kamis (16/10/2025).

“Kami tidak lagi bermain di jalanan. Kami bergerak di jalur konstitusi dan auditor negara. Semua data kami serahkan agar DPRD menjalankan fungsi pengawasan, Kejari mengawal aspek hukum, dan BPK bertindak sesuai kewenangan auditnya,” tegas Rolan kepada awak media.

Rolan mengungkapkan, HMI tidak datang hanya dengan opini, tetapi membawa bukti-bukti digital yang kuat.

Ia menyebut, laporan tersebut dilengkapi dengan: (1)Rekaman suara yang diduga berisi percakapan penting terkait dugaan praktik menyimpang. (2) Bukti chat (pesan singkat) berupa tangkapan layar percakapan yang menunjukkan adanya koordinasi mencurigakan. (3) Rekaman layar (screen recording) yang memperkuat indikasi intervensi atau penyalahgunaan kewenangan.

“Kami tidak ingin menuduh tanpa dasar. Kami datang membawa data, bukan hanya suara. Semuanya sudah kami siapkan agar lembaga negara bisa menindaklanjuti secara objektif,” ujar Rolan.

Rolan juga menyoroti sikap pemerintah daerah yang terkesan diam terhadap dugaan penyimpangan di lingkungan kekuasaan.

“Pemerintah seolah membiarkan kedzaliman terjadi di Bone Bolango. Kami ingin memastikan bahwa anak pejabat tidak kebal hukum dan tidak kebal pengawasan. Semua harus tunduk pada aturan yang sama,” katanya.

Melalui aduan tersebut, Rolan menegaskan bahwa HMI mendorong DPRD Bone Bolango segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka dan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri dugaan penyalahgunaan wewenang.

Ia juga berharap Kejari Bone Bolango menindaklanjuti laporan itu dengan penyelidikan mendalam, sementara BPK melakukan audit terhadap penggunaan anggaran atau aset daerah yang dianggap bermasalah.

Menurut Rolan, langkah ini bukan semata soal politik, melainkan soal moral dan tanggung jawab publik.

“Kami hanya ingin pemerintahan Bone Bolango bersih, terbuka, dan bisa dipercaya rakyatnya. Tidak ada ruang untuk penyalahgunaan kekuasaan,” tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak TKB maupun Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, DPRD Bone Bolango, Kejari, dan BPK.

The post HMI Bone Bolango Laporkan Dugaan Kasus Putra Bupati ke DPRD, Kejari, dan BPK appeared first on Prosesnews.id.