PROSESNEWS.ID – Bupati Boalemo Rum Pagau, resmi melakukan pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank Sulut ke Bank Rakyat Indonesia (BRI). Hal itu dikuatkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Sabtu, (14/4/2025).

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Boalemo Helmi Rasid, mengingatkan kepada Bupati Boalemo, pemindahan RKUD ini, agar segera disampaikan ke DPRD Boalemo. Sebab, dalam proses penarikan penyertaan modal, harus melalui beberapa tahapan, agar di kemudian hari tidak bermasalah hukum.

Dijelaskan Helmi, Kabupaten Boalemo memiliki Peraturan Daerah (Perda) Pernyataan Modal pada Bank Sulut. Dengan begitu, Bupati Boalemo harus mengusulkan pencabutan Perda nomor 40 Tahun 2005, tentang Penyertaan Modal di DPRD Kabupaten Boalemo. Jika tidak, pemindahan Penyertaan Modal tersebut bertentangan dengan Perda yang sudah ada.

“Bank Sulut sebagai RKUD yang di atur dalam Perda Kabupaten Boalemo harus di cabut dengan melahirkan Perda baru. Nanti dalam Perda baru, mencabut Perda Nomor 40 Tahun 2005, dan mengesahkan pemindahan Penyertaan Modal ke BRI. Jika itu dilakukan. Dengan begitu, RKUD BSG tidak berlaku lagi,” Ujar Helmi yang juga Ketua Komisi 1 DPRD Boalemo.

Menurut mantan Aktivis HMI itu, usulan pencabutan Perda Penyertaan Modal itu, segera di usulkan ke DPRD. Karena, hal itu masih membutuhkan proses yang cukup panjang. Dari Paripurna, hingga pembentukan Perda baru yang mencabut Perda lama.

“Tidak bisa serta Merta memindahkan RKUD yang sudah ada. Ingat, kita masih punya Perda Penyertaan Modal ke BSG dan itu belum di cabut. Maka, kami di DPRD berharap pak Bupati Boalemo, melalui bagian hukum untuk segera mengusulkan pencabutan Perda lama dan membentuk Perda baru berkaitan pemindahan Penyertaan Modal ke Bank BRI,” ketusnya.

Jika saat ini masih, sebatas Pemindahan RKUD, silahkan. Namun, untuk penarikan Penyertaan Modal, segera di siapkan segala sesuatunya, agar benar-benar maksimal.

The post Jika Penyertaan Modal Pindah ke BRI, Fraksi Demokrat Minta Pemda Boalemo Segera Usulkan Pencabutan Perda appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada Rabu (9/4/2025) tanpa keterwakilan figur dari Gorontalo yang mengisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sulutgo menimbulkan pernyataan tegas dari sejumlah stakeholder Gorontalo, salah satunya Bupati Boalemo Rum Pagau.

Menurut Anggota DPRD Boalemo Helmi Rasid, pernyataan Rum Pagau yang mengatakan akan tarik saham dari Bank Sulutgo patut didukung. Pasalnya, sebagai Bupati, Rum Pagau punya kewenangan menarik saham milik Pemda Boalemo.

“Pemda Boalemo termasuk DPRD kecewa, dengan hasil Rups BSG tanpa keterwakilan figur dari Gorontalo. Sehingga, sikap Bupati menarik saham Pemda Boalemo adalah langkah yang tepat, dan menunjukan Pemda memiliki keberanian dan harga diri,” ujar Politisi Partai Demokrat itu.

Disisi lain, Helmi mengingatkan agar pernyataan Rum Pagau harus konsisten dan bisa dipertanggungjawabkan, dalam bentuk tindakan nyata.

“Pemda akan menarik sahamnya, Bupati juga katanya akan evaluasi kepemilikan saham. Jika tidak terjadi apa yang disampaikan Bupati, kita DPRD Patut mencurigai. Dan tentunya, persoalan ini kita akan bawa ke rapat Internal DPRD. Ada apa sebenarnya, ketika pernyataan penarikan saham di batalkan,” tegasnya.

Maka kata Helmi, Pemda Boalemo pesaham terbesar kedua, setelah Pemprov Gorontalo. Tentunya memiliki hak dan kewenangan untuk menarik pernyataan modal di Bank BSG. Apalagi, tidak ada satupun orang Gorontalo yang dilibatkan dalam jabatan Komisaris BSG.

The post DPRD Dukung Sikap Tegas Bupati Boalemo Menarik Saham di BSG, Helmi : Batal Tarik, Kita Curigai appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID,BOALEMO – Sudah beberapa kali, Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo, berkaitan dengan skema pembayaran gaji Guru Paud. Apakah, di ambil dari Dana Desa ataukah di kembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo, sebagai induk dari para Guru Paud.

Namun, cukup disayangkan sampai dengan hari ini polemik pembayaran gaji Guru Paud, tidak memiliki kejelasan. Seakan Pemda Boalemo dan Pemerintah Desa saling lempar tanggungjawab, atas pembayaran gaji.

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Boalemo Helmi Rasid, saat dikonfirmasi menegaskan, bahwa pembayaran gaji Guru Paud, tidak bisa lagi menggunakan Dana Desa. Sebab, Juknis pembayaran gaji Guru Paud, tidak ada dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes).

Dijelaskan Helmi, Dari Permendes Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Dana Desa Tahun 2024. Permendes 13 Tahun 2023 tentang petunjuk Oprasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2024, dan Permendes nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

“Dari tiga aturan Permendes yang di terbitkan tidak ada, pasal yang menyebutkan soal pembayaran gaji Guru Paud di ambil dari Dana Desa. Kalau insentif Guru Paud, itu ada. Tapi, yang Pemda Boalemo harus perhatikan, bahwa insentif itu bukan gaji. Kalau salah memaknai, pasti akan salah merealisasikan,” bebernya.

Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, berkaitan dengan penggajian Guru Paud juga ini, sudah di koordinasikan langsung dengan Kementerian Desa, dan hasil koordinasi itu tidak membolehkan pembayaran gaji Guru Paud, tidak bisa di bebankan dalam Dana Desa.

“Bahkan, Kemendes tegaskan kepada Komisi 1 yang saat itu, melakukan koordinasi langsung, bahwa Dana Desa hanya insentif, dan gaji ada di Dinas terkait. Jadi Dana Desa hanya memberikan insentif, bukan gaji,” bebernya.

Lebih lanjut Helmi mengingatkan, jika Pemda Boalemo memaksa pembayaran Gaji Guru Paud harus lewat Dana Desa. Maka, yang bertanggungjawab penuh adalah Bupati dan Wakil Bupati Boalemo, terhadap pemanfaatan Dana Desa tidak sesuai dengan peruntukannya, sebagai mana telah di atur dalam Kemendes PDTT.

“Kalau di kemudian hari, desa kena TGR bahkan terburuknya dianggap oleh Aparat Penegak Hukum, bahwa Desa menyalahgunakan Dana Desa tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Maka, yang wajib di proses Hukum Kepala Daerah. Bukan Kepala Desa,” tegasnya.

Disamping itu juga, Mantan Aktivis HMI itu menyentil soal Peraturan Bupati (Perbup) Kewenangan Desa, yang tak kunjung selesai. Dari tahun 2024, Perbup Kewenangan Desa, terus di minta Komisi 1 DPRD Boalemo, untuk segera di selesaikan. Namun, hingga saat ini, belum juga selesai.

“Kabupaten Boalemo, satu-satunya daerah belum memiliki Perbup Kewenangan Desa, dan ini bukti bahwa Birokrasi Pemda Boalemo, tidak jalan dan sangat pemalas. Mudah-mudahan dengan adanya pemerintahan definitif ini, akan ada perubahan,” harapnya.

The post Pemda Boalemo Jangan Saling Lempar Tanggungjawab Soal Pembayaran Gaji Guru Paud appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Dalam rangka menjaga stabilitas daerah, pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Boalemo, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Boalemo Helmi Rasid, meminta kepada seluruh camat dan kepala desa se Kabupaten Boalemo, untuk terus menerus memberikan himbauan, agar mencegah konflik di wilayah masing-masing.

Saat ini, sudah terjadi dugaan aksi penganiayaan terhadap salah satu pendukung Pasangan Calon (Paslon), akibat dari saling hujat antar satu sama lain. Dengan begitu, sangat penting peran camat dan kepala desa untuk menyudahi pertikaian akibat perbedaan pilihan Pilkada.

“Seluruh camat dan kepala desa harus terlibat aktif, untuk mencegah stabilitas di masing-masing wilayahnya. Ingatkan warganya, untuk menyudahi saling sindir di media sosial, hingga menyinggung personal. Bahkan, saling adu mulut, gara-gara beda pilihan Pilkada,” harapnya.

Lebih lanjut kata Helmi, peran aktif kepala desa sebagai ujung tombak pemerintah daerah yang ada di desa, harusnya lebih aktif mencegah konflik antar pendukung di wilayah masing-masing.

“Jangan kepala desa yang jadi pemicu perpecahan di desa. Apalagi hingga mengancam dan mengintimidasi masyarakatnya, karena tidak mengikuti perintahnya untuk memilih salah satu Paslon. Jika persoalan ini terjadi, silahkan masyarakat mengadu ke DPRD, nanti kita akang panggil kepala desanya,” bebernya.

Saat ini kondisi ekonomi Boalemo sangat memiriskan, sehingga membutuhkan kekompakan dan kebersamaan masyarakat untuk menumbuhkan ekonomi Boalemo.

Menurut Helmi, Pilkada sudah usai, Petani silahkan kembali bertani, nelayan silahkan melaut, pelaku UMKM silahkan berjualan. Kita kembali ke aktivitas masing-masing. Jangan terpecah gegara beda pilihan Bupati. Jangan sampai jadi korban politik sesaat.

“Saya juga berharap kepada seluruh calon Bupati dan wakil bupati untuk memberikan himbauan kepada seluruh pendukungnya, untuk menyudahi pertikaian ini. Agar masyarakat kita, sudah kembali beraktifitas seperti biasa dan tidak terjadi lagi konflik antar warga,” ketusnya.

Terakhir Mantan Aktivis HMI itu, meminta kepada PJ Bupati Boalemo untuk melakukan Rapat Forkopimda Pasca Pilkada ini. Dengan harapan, mencegah stabilitas daerah melalui bantuan perangkat TNI/Polri di tingkat bawah.

“Pj Bupati Boalemo juga jangan hanya duduk diam, menikmati masa-masa terakhirnya menjabat. Pikirkan stabilitas di daerah ini. Jangan nanti terjadi konflik antar pendukung, baru semua pada sibuk memberikan himbauan,” bebernya.

The post Komisi I Minta Camat dan Kades Cegah Konflik Pasca Pilkada Boalemo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo secara resmi menerima pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Rum Pagau-Lahmudin Hambali pada hari Selasa, 27 Agustus 2024.

Pendaftaran tersebut diterima langsung oleh Ketua KPU Boalemo, Yuyun S. Antu.

Yuyun menegaskan, komitmen KPU Boalemo untuk menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan menjaga integritas selama tahapan Pilkada berlangsung.

“Kami, sebagai komisioner KPU Boalemo, akan bekerja seprofesional mungkin dan terus menjaga integritas. Kami memahami betul bahwa demokrasi di negara ini diperjuangkan dengan darah dan nyawa,” ungkap Yuyun usai menerima dokumen pendaftaran Bapaslon Rum-Lahmudin.

Dalam kesempatan yang sama, bakal pasangan calon Rum Pagau mengungkapkan, keikutsertaan dirinya dan Lahmudin Hambali dalam kontestasi Pilkada bukanlah keinginan pribadi mereka, melainkan harapan dari masyarakat Boalemo.

“Terus terang, kehadiran kami dan Pak Lahmudin bukan karena keinginan kami berdua, tetapi ini adalah harapan dari seluruh masyarakat Boalemo yang ingin kembali melihat Boalemo bersinar seperti tujuh tahun yang lalu,” ujar Rum Pagau.

Untuk diketahui, bakal pasangan calon Rum-Lahmudin diusung oleh empat partai politik, yaitu Partai Nasdem, Golkar, PKB, dan PKS.

The post KPU Boalemo Terima Pendaftaran Rum-Lahmudin appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID, OPINI – Bupati Boalemo non aktif Darwis Moridu, resmi meninggalkan PDI Perjuangan dan kini berlabuh di Partai Nasdem. Memang, partai politik, bukanlah agama yang tidak bisa berpindah partai, begitu saja.

Kehadiran Darwis Moridu, di partai Nasdem di sambut hangat oleh kader dan simpatisan. Melalui Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Partai Nasdem Provinsi Gorontalo. Darwis tampak mengenakan kemeja Nasdem, yang di pakaikan oleh Rachmad Gobel.

Dengan masuknya, Darwis Moridu ke Partai Nasdem, akankah menjadi kekuatan baru, untuk kemenangan Rum Pagau, di Pilkada Boalemo 2024 mendatang? Ataukah posisi Rum Pagau akan terancam jika masuknya Darwis Moridu?

Masuknya Darwis Moridu di Partai Nasdem, menjadi perbincangan hangat di kalangan politisi. Bahkan, keluarnya Darwis dari PDI Perjuangan, menjadi tanda tanya besar dari para politisi. Ada yang bilang, jika Darwis keluar dari PDI Perjuangan, karena sudah tidak di bantu dalam perkaranya dan tidak di perhatikan lagi.

Entah apa maksud dari semua itu. Tapi banyak kabar yang beredar, Darwis masuk Nasdem, diduga karena ingin di bantu dalam perkara yang sementara menimpanya. Dan saat ini, kasasi yang diajukan, sementara menunggu sidang di Mahkamah Agung (MA).

Penulis : Abd. Kadir Djauhari

The post Resmi Tinggalkan PDI Perjuangan, Darwis Moridu Masuk Nasdem appeared first on Prosesnews.id.

Dalam pelantikan itu, bakal dihadiri tokoh masyarakat yang sebelumnya menjadi lawan politik Marten-Riyan di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo.

Kabag Pemerintahan Pemrintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo Dahlan Mantu, saat diwawancarai mengatakan kedua mantan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo seperti pasangan Adhan Dambea-Hardi Hemeto (ADHA-CBD) dan Rum Pagau-Rusli Monoafra (RAMA), juga di undang dalam pelantikan itu sebagai tokoh masyarakat.

“Seperti Pak Adhan Dambea, yang juga mantan Walikota Gorontalo. Kami undang dalam acara pelantikan itu. Begitu juga dengan mantan calon Walikota 2018 kemarin, semua sudah kami undang,” ujarnya.

Namun Dahlan, belum tau persis apa kedua mantan pasangan Calon Walikota dan Walikota Gorontalo itu akan hadir dalam acara itu. Pastinya, pihaknya sudah mengirimkan undangan.

Dalam undangan itu, acara pelantikan akan digelar di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo, pada pukul 10.00 Wita. (Helmi)

The post Lawan Politik Pasangan Marten-Riyan Bakal Hadir di Pelantikan Walikota Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.