PROSESNEWS.ID – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail akan membentuk tim khusus yang bertugas menelusuri perusahaan-perusahaan di Gorontalo yang tidak memenuhi hak para buruh. Hal tersebut disampaikannya pada saat menerima massa buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Gorontalo di Halaman Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (1/5/2025).

“Terkait isu daerah, saya akan membentuk tim di bawah koordinasi dinas tenaga kerja dan perwakilan dari unsur serikat buruh atau federasi, agar supaya ketika kita mengecek perusahan mana yang belum memenuhi UMP+nya, kita bisa tahu, dengan Bapak Ibu sekalian sebagai penunjuk jalan,” Ungkap Gusnar saat bertemu dengan para buruh.

Pembentukan tim tersebut berangkat dari isu lokal yang disampaikan oleh massa buruh. Antara lain mempidanakan pengusaha yang tidak membayar UMP, mempidanakan pengusaha yang tidak mengikutsertakan jaminan sosial baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan di perusahaan, serta mempidanakan oknum pengusaha yang anti serikat pekerjaan. Gusnar meminta kerjasama dari semua pihak yang terlibat agar tuntutan ini bisa ditindaklanjuti dan kedepan tuntutan yang disampaikan tidak terulang lagi.

“Ini perlu tidak lanjut dan pengawalan, saya minta agar ini dilaksanakan bersama, pemerintah tidak bisa mengambil kebijakan sendiri ketika para buruh dan perusahaan hanya diam,” pinta Gusnar.

Gubernur Gusnar menyampaikan tim yang akan dibentuk juga akan memantau dan mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan. Hal ini penting karena saat ini situasi ekonomi negara yang lemah dan perang tarif yang mengakibatkan lapangan pekerjaan berkurang.

Disamping itu, koordinator lapangan FSPMI, Andrika Hasan menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Gusnar yang siap bertatap muka dan menanggapi tuntutan para buruh yang dimana hal ini pertama kali dilakukan oleh pemimpin pemerintah provinsi. Pihaknya bersama para buruh siap mengawal apa yang disampaikan dan diharapkan oleh Gubernur.

The post Gusnar Ismail Bakal Bentuk Tim Khusus Awasi Perusahaan Nakal di Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Pemerintah Provinsi Gorontalo merilis Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 senilai Rp3.025.100. Angka itu naik 1,19 persen dibandingkan tahun 2023.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Wardoyo Pongoliu menjelaskan, penetapan UMP 2024 tertuang dalam SK Gubernur Gorontalo Nomor 446/32/XI/2023 tanggal 21 November 2023. Penetapan melalui proses panjang dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Gorontalo.

“Penetapan ini secara berjenjang telah melalui tahapan proses yang panjang dan telah mengakomodir pihak buruh dan pengusaha sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan,” kata Wardoyo, Selasa (21/11/2023).

Mantan Kepala Biro Humas dan Protokol itu berharap UMP bisa diterapkan oleh perusahaan khususnya perusahaan berskala menengah dan besar. Perlindungan daya beli pekerja dan keberlangsungan iklim dunia usaha menjadi pertimbangan penetapan UMP.

Jika dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di pulau Sulawesi, UMP Gorontalo tahun 2024 berada di urutan ketiga tertinggi di bawah Sulawesi Selatan Rp3.434.298 dan Sulawesi Utara Rp3.545.000. Ada juga Sulawesi Barat Rp2.914.958 dan Sulawesi Tenggara Rp2.885.964.

“Rata rata kenaikan UMP Sulawesi di angka 1-2 persen. Provinsi Sultra yang paling besar kenaikannya 5,09 persen namun nilainya “hanya” Rp2.899.472,” beber Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Gorontalo itu.

Selanjutnya SK Gubernur Gorontalo tentang UMP ini akan berlaku mulai 1 Januari 2024 bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pekerja lebih dari satu tahun diharapkan bisa dibayarkan lebih dari UMP dengan menggunakan Struktur Skala Upah.

The post UMP Gorontalo Tahun 2024 Naik 1,19% Menjadi Rp3.025.100 appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie resmi menandatangani Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022. SK bernomor 421/15/XI/2021 diteken Rusli, Jumat (19/11/2021).

Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Bambang Trihandoko menjelaskan, penetapan SK Gubernur sudah melalui kajian regulasi yang ada. Telah dilaksanakan juga rapat pleno bersama unsur pemerintah, akademisi, APINDO dan perwakilan serikat pekerja pada tanggal 18 November 2021 di Rumah Makan Meranti.

“Hasilnya kenaikan upah tahun 2022 sebesar 0,42 persen dari tahun sebelumnya. UMP tahun depan sebesar Rp2.800.580,’ kata Bambang yang juga menjabat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Gorontalo, Sabtu (20/11/2021).

Dijelaskannya, penetapan UMP diharapkan menjadi win-win solution antara pengusaha dan pekerja. Pemerintah ingin setiap usaha tetap tumbuh dan berkembang berbarengan dengan kesejahteraan para pekerja.

“Semoga ini menjadi keputusan terbaik untuk semua masyarakat di Provinsi Gorontalo. Apalagi saat ini masih kondisi pandemi covid-19 di mana ekonomi kita melambat,” pungkasnya.

The post Pemerintah Gorontalo Sahkan Besaran UMP Gorontalo Tahun 2022 appeared first on Prosesnews.id.