Catatan : Miftahul Afdal
GERAKAN sosial yang ditimbul dari masyarakat seyogyanya merupakan respon terhadap gejala sosial yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat itu sendiri, baik kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan umum maupun tindakan pemerintahan yang cenderung korup.
Sebagaimana yang dikatakan Max Weber bahwa dimana ada aksi akan ada reaksi, tindakan dari pemerintah yang dianggap masyarakat tidak lagi memihak kepada kepentingan mereka menjadi luapan kekecewaan yang menjadi gerakan sosial.
Pada umumnya gerakan sosial yang muncul dipermukaan berbentuk demontrasi atau unjuk rasa, jika merujuk Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 bahwa hak warga negara, penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang, maka gerakan sosial tersebut memiliki landasan konstitusional.
Mungkin sebagian orang lupa bahwa dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 jelas mengatakan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dijalankan sesuai Undang-undang, itu artinya rakyat memiliki hak atas kedaulatan apabila pemimpin daerah dituntut mundur apabila tidak sesuai lagi dengan keinginan rakyat terlebih lagi jika telah melanggar sumpah jabatan.
Seperti tumbuh suburnya gerakan sosial yang terjadi baru-baru ini di Kabupaten Parigi Moutong, masyarakat dari berbagai latar belakang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli (AMPIBI) melakukan demonstrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong yang menuntut agar Bupati Kabupaten Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu mundur dari jabatannya.
Dari tuntutan yang disampaikan AMPIBI kepada DPRD Parigi Moutong bermuara dari adanya penerimaan uang sebesar 4,9 miliar Bupati Parigi Moutong dari seorang pengusaha berinisial AY bahwa tindakan itu merupakan bentuk gratifikasi.
Belum lagi, akibat Bupati Parigi Moutong yang berkantor di salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Parigi Moutong, namun berjauhan dari sentralisasi pemerintahan Kabupaten Parigi Moutong yaitu di Parigi, dan masih banyak lagi yang terakumulasi dalam gerakan sosial pemberhentian Bupati Parigi Moutong.
Tentu saja, gerakan sosial itu lahir dari jiwa masyarakat atas dasar warisan sikap penolakan terhadap kebobrokan pemerintahan dan menyadari kesamaan tujuan pada masa depan yang digelorakan dalam perlawanan.
Keresahan masyarakat yang melihat situasi daerah sedang tidak baik-baik saja seharusnya menjadi keterpanggilan untuk semua elemen masyarakat untuk berjuang.
Legitimasi UUD 1945 telah jelas memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk berdiri tegak melawan dengan gerakan sosial, begitu pun gerakan sosial yang dilakukan AMPIBI di Parigi Moutong. (**)
Penulis adalah Pemuda Kabupaten Parigi Moutong
(Tulisan ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis)
