PROSESNEWS.ID – Pencegahan Korupsi menjadi perhatian serius yang terus dioptimalkan oleh pemerintah saat ini. Tugas koordinasi supervisi dan pencegahan korupsi yang tadinya hanya menjadi kewenangan Komisi Penanganan Korupsi (KPK) RI, diperluas menjadi urusan 3 lembaga Negara yakni Kementerian Dalam Negeri, KPK-RI dan BPKP.
Komitmen lintas lembaga itu, dinyatakan melalui launching pengelolaan bersama Monitoring Centre Prevention (MCP) Pencegahan Korupsi pada Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional, berlangsung secara virtual. Pada launching tersebut disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Gorontalo ismail Madjid.
Sekretaris Kota Gorontalo Ismail Madjid mengatakan, komitmen bersama bertujuan meningkatkan pengawasan pencegahan korupsi. pengawasan itu dinilai melalui laporan MCP secara berkala.
“Dalam rakorwasnas itu, menyebutkan sejumlah daerah yang realisasi laporan MCP masih rendah, sehingga perlu adanya pengawasan secara kolektif,” jelasnya.
Ismail menjelaskan, pencapaian MCP dinilai berdasarkan 8 area intervensi. area itu meliputi Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa.
“Kedelapan area ini, tidak hanya dalam bentuk laporan tapi harus menyajikan dokumen pendukung dan pelaksanaan kegiatan, olehnya dibutuhkan komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari tindakan korupsi,” ujarnya.
Ismail menyebut, pelaksanaan MCP di Kota Gorontalo telah dilaksanakan secara maksimal. Bahkan di tahun 2019 Kota Gorontalo sempat menduduki posisi terbaik nasional dengan nilai rata – rata 90.
“Demikian juga tahun 2020, masih pada kategori tinggi yaitu memperoleh nilai 84,” ucap mantan kepala Bapppeda itu.
Menurut ismail, dalam menggenjot MCP, pemkot rutin mengelar pertemuan dengan melibatkan OPD yang menangani area intervensi. Tahun ini pemerintah kota gorontalo masih memiliki terget yang sama pada tahun sebelumnya.
“Tetapi, masih ada beberapa area yang perlu dilengkapi oleh dokumen pendukung, tentunya hal ini akan menjadi perhatian guna menggenjot pencapaian MCP ditahun 2021,” tandasnya.
Reporter : Reza Saad
