PROSESNEWS.ID – Sejumlah Media Online di Gorontalo. Menolak kerjasama publikasi berbayar, dengan KPU Bone Bolango, terkait pemberitaan tahapan pilkada 2020 di daerah itu.
Direktur media online Read.id Rully Lamusu mengatakan, saat ini KPU Bone Bolango ada kekurangan anggaran. Untuk pembayaran badan Ad-hoc PPK, PPS dan KPPS.
“Mereka (KPU) lagi kekurangan anggaran. Kami lebih, mengutamakan kepentingan orang banyak, dari pada kepentingan media,” Kata Rully Lamusu.
Rully menjelaskan, lebih baik anggaran kerjasama media, di geser untuk kepentingan honor PPK, PPS dan KPPS, mereka yang bekerja siang hari malam meninggalkan keluarga demi kepentingan demokrasi dan sukses Pilkada.
Sementara itu, Direktur Media Online Habari.id Fadli Poli mengatakan bahwa, dengan ditolaknya penawaran kerjasama media dengan KPU Bone Bolango, bukan berarti Media tidak akan memberitakan tahapan Pilkada di daerah itu.
“Mengawal proses demokrasi adalah bagian tugas dan tanggungjawab setiap orang, tidak terkecuali media, kami tetap akan memberitakan setiap tahapan Pilkada 2020 untuk memenuhi kepentingan informasi publik,” Tegas Fadli.
Menurutnya, kalau honor pembayaran PPK, PPS dan KPPS di KPU Bone Bolango tidak sesuai SK Kementerian Keuangan, sehingga untuk menutupi kekurangan, anggaran kerjasama di geser untuk kepentingan tersebut.
“Sekali lagi kami tekankan bahwa, kami lebih menghargai hak dari pada ujung tombak demokrasi yaitu PPK, PPS dan KPPS,” Ungkapnya.
Sebelumnya KPU Bone Bolango mengundang 10 media online dan 2 media cetak dan sejumlah media elektronik lainnya, untuk melakukan kerjasama publikasi tahapan Pilkada 2020.
Tujuh media online menyatakan menolak untuk kerjasama berbayar tersebut.
Adapun ke tujuh media tersebut yaitu Read.id, Hulondalo.id, Habari.id, 60dtk.com, pojok6.id, Gopos.id, Tatiye.id.
Sementara itu, Ketua KPU Bone Bolango Adnan Berahim, saat dikonfrimasi belum mau memberikan komentar persoalan tersebut. (Majid)
