PROSESNEWS.ID – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pendidikan vokasi ke Pemerintah Provinsi Gorontalo. LHP diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Dwi Sabardiana, kepada Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim di aula Kantor BPK Gorontalo, Kamis (23/12/2021).
Wagub Idris dalam sambutannya pada kegiatan itu mengatakan, sektor pendidikan merupakan salah satu program unggulan Pemprov Gorontalo dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Khusus untuk pendidikan vokasi, Idris mengungkapkan, Pemprov Gorontalo telah menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan dan industri untuk memberi kesempatan kepada para siswa SMK mengikuti magang kerja sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kualitasnya.
“Meski demikian, jaringan dengan perusahaan dan industri masih sangat terbatas. Ini menjadi tantangan terbesar kita dalam mengembangkan pendidikan vokasi,” ujar Idris.
Hal senada juga diutarakan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Dwi Sabardiana, yang menilai daya serap industri terhadap angkatan kerja di Gorontalo masih ada gap. Menurutnya, hal itu menjadi tantangan besar bagi penyelenggaraan pendidikan vokasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Gorontalo.
“Pengembangan pendidikan vokasi sangat kompleks, tidak hanya melibatkan sekolah dan pemerintah, tetapi juga terkait dengan dunia usaha dan industri,” ungkap Dwi Sabardiana.
Dwi Sabardiana menambahkan, dalam LHP pendidikan vokasi pihaknya telah memberikan beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemprov Gorontalo. Dijelaskannya, dalam rekomendasi tersebut BPK menekankan pentingnya untuk menempatkan siswa SMK sebagai subjek dari pembangunan.
“Para siswa SMK ini tidak bisa hanya menjadi objek pembangunan, karena merekalah yang menjadi inti dari pendidikan vokasi,” tandas Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.
