PROSESNEWS.ID – Angka stunting di Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 sebesar 29 persen. Meski mengalami penurunan sebesar 5,9 persen dari tahun 2019 yang tercatat sebesar 34,89 persen, angka ini masih lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 24,4 persen.
Permasalah stunting tersebut menjadi salah satu poin yang mendapat perhatian dari Komisi IX DPR RI yang melaksanakan kunjungan kerja pada reses masa persidangan III tahun sidang 2021-2022 ke Provinsi Gorontalo. Anggota Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, pada pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo di aula rumah jabatan Gubernur Gorontalo, Selasa (22/2/2022), mempertanyakan penyebab tingginya stunting di Gorontalo serta upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk menurunkannya.
“Apa sebenarnya faktor utama penyebabnya, apakah karena kemiskinan, pendidikan, atau kurangnya informasi kepada masyarakat? Upaya apa yang sudah dilakukan oleh BKKBN dengan dukungan pemerintah daerah? Mohon kami diberi informasi sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya sehingga ada langkah bersama yang perlu dilakukan oleh Komisi IX sebagai mediator,” kata Yahya.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo Hartati Suleman menjelaskan, penyebab utama tingginya stunting di Gorontalo karena faktor ekonomi dan pendidikan. Selain itu kata Hartati, sosialisasi stunting ke masyarakat juga belum merata.
“Hasil Pendataan Keluarga yang dilakukan oleh BKKBN pada tahun 2021 menunjukkan faktor pendidikan menjadi salah satu penyebab utama stunting. Gorontalo menempati urutan keempat tertinggi tidak sekolah. Artinya pada saat usia wajib sekolah, para ibu rumah tangga ini tidak bersekolah,” ungkap Hartati.
Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN RI, Nofrijal menambahkan, langkah-langkah yang dilakukan untuk mempercepat penurunan stunting yaitu menyiapkan data sasaran, baik yang berisiko stunting maupun anak-anak yang sudah terindikasi stunting. BKKBN juga telah membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK), untuk Provinsi Gorontalo sebanyak 986 tim.
“Kami sudah melakukan pelatihan awal kepada pendamping keluarga ini. Kami yakin bisa menurunkan angka stunting di Gorontalo hingga 14 persen pada tahun 2024,” ujar Nofrijal.
Kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI dipimpin oleh Nihayatul Wafiroh. Turut serta mendampingi para pimpinan instansi dan lembaga mitra kerja, di antaranya dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, serta BPJS Kesehatan. Dari Pemerintah Provinsi Gorontalo hadir Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim, para asisten, staf ahli Gubernur, serta pimpinan instansi terkait.
