PROSESNEWS.ID – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan kantor Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI di Desa Oluhuta, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara.
Dukungan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi strategis yang berlangsung di Manado, Kamis (29/10/2026). Pertemuan itu dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Bupati Gorontalo Utara, serta Kepala Kantor Zona Maritim Tengah Bakamla RI.
Rapat tersebut secara khusus membahas rencana pengadaan dan pembebasan lahan untuk mendukung pembangunan fasilitas Bakamla RI. Kehadiran kantor tersebut diharapkan dapat memperkuat operasional penegakan hukum serta pengamanan wilayah perairan utara Indonesia.
Sebagai tindak lanjut hasil rapat, Gusnar menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Provinsi Gorontalo untuk segera melakukan peninjauan lapangan.
Tim teknis ditugaskan mengidentifikasi kondisi geografis, aksesibilitas, serta status kepemilikan lahan. Peninjauan awal tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat (30/10/2026), sehari setelah rapat koordinasi.
“Pak Gubernur sangat menyambut baik dan mendukung penuh rencana pembangunan kantor Bakamla RI di Gorontalo Utara. Kehadiran fasilitas pertahanan ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan laut serta stabilitas keamanan perairan kita di perbatasan,” ujar kepala Dinas PUPR PKP Provinsi Gorontalo, Aries N. Aridianto.
Berdasarkan data teknis identifikasi pengadaan tanah yang dihimpun Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo, lokasi yang direncanakan untuk pembangunan kantor Bakamla RI memiliki luas sekitar 50.000 meter persegi atau lima hektare. Lahan tersebut berada di Desa Oluhuta, Kecamatan Atinggola, dengan status kepemilikan saat ini merupakan milik perorangan.
Dari sisi infrastruktur pendukung, lokasi tersebut telah terhubung dengan akses jalan berpaving, lapen, hingga aspal beton (AC-WC). Selain itu, terdapat pengerasan jalan sepanjang 300 meter.
Sementara itu, total ruas jalan kabupaten menuju lokasi mencapai 2.445,98 meter. Dari panjang tersebut, sekitar 639,9 meter merupakan jalan desa yang masih membutuhkan peningkatan kualitas.
Aries juga menjelaskan bahwa secara geografis, lokasi pembangunan berdekatan dengan kawasan Pantai Minanga di sisi timur. Wilayah sekitarnya juga memiliki zona mangrove yang selama ini dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas perikanan tangkap.
Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berkomitmen mengawal seluruh tahapan pengadaan tanah, termasuk melakukan koordinasi dengan para pemilik lahan.
Upaya tersebut dilakukan agar proses pembebasan lahan hingga pembangunan kantor Bakamla RI dapat berjalan lancar, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan rencana pembangunan kantor Bakamla RI di Kecamatan Atinggola, diharapkan pengawasan dan pengamanan wilayah maritim Gorontalo semakin optimal, sekaligus memperkuat upaya menjaga keamanan laut dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
