PROSESNEWS.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespon nasib tenaga honorer saat bertemu dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Jakarta, Jumat (7/2/2020). Bahkan, Mendagri Tito Karnavian berjanji akan membahas persoalan honorer bersama Menpan-RB dan juga Menteri Keuangan.
Sebelumnya, Gubernur Rusli Habibie bermaksud bertemu dengan Mendagri untuk memperjuangkan nasib 4.608 orang tenaga honorer di Provinsi Gorontalo. Gubernur didampingi oleh Sekretaris Daerah, Kepala BKD dan sejumlah anggota DPRD Provinsi Gorontalo.
“Pada prinsipnya Mendagri memahami, daerah masih membutuhkan tenaga honorer, apalagi guru dan tenaga kesehatan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo Zukri Suratinojo yang turut mendampingi Gubernur Gorontalo.
Dikatakan Zukri, bahwa hal itu sejalan dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020, dimana salah satu isinya membuka ruang bagi daerah untuk menganggarkan honorarium bagi pegawai non PNS.
“Pemberian honorarium tersebut disesuaikan dengan azas kepatutan, kewajaran, rasional dan efektif dalam pencapaian program dan kegiatan sesuai kebutuhan pemerintah daerah,” sambung Zukri.
Mendagri Tito Karnavian hanya berharap, persoalan tenaga honorer dapat mempertimbangkan pula aspek sosial ekonomi dan tidak terjadi gejolak serta faktor lain yang dapat mempengaruhi stabilitas daerah.
Terkait dengan adanya PP 49 Tahun 2018 yang menekankan tidak ada lagi perekrutan tenaga honorer, Mendagri menyarankan Gubernur Rusli Habibie untuk berkonsultasi ke Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
“PP tersebut mengatur hanya ada dua jenis pegawai di Indonesia yakni PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK),” tambah Zukri.
Pun Gubernur Rusli Habibie bersama tim berencana akan diterima Menpan-RB pada Selasa (11/2/2020) pekan depan. (Ads)
