PROSESNEWS.ID — Pembongkaran sekolah jarak jauh di Desa Biluhu Tengah, Kecamatan Biluhu, Pantai Kabupaten Gorontalo menuai banyak kecaman dari masyarakat sekitar.
Sekolah tersebut awalnya dibangun oleh masyarakat sebagai inisiatif dalam memudahkan anak-anak mereka untuk mendapatkan akses pendidikan. Karena sekolah induk SDN 1 Biluhu jauh dari tempat mereka tinggal.
Salah seorang warga, Adam (nama samaran) menuturkan, sekolah tersebut dibangun oleh masyarakat secara swadaya sehingga anak-anak yang putus sekolah bisa melanjutkan kembali sekolahnya.
“Tanah itu milik masyarakat yang dihibahkan, karena pada waktu itu banyak anak-anak yang putus sekolah, jadi dibangunlah sekolah jarak jauh ini,” kata Adam kepada tim Prosenews.id pada Minggu (07/01/2024).
Adam menceritakan, pada awal pembangunanya, sekolah ini hanya beratapkan daun kelapa, berdindingkan bambu demikian juga tiang-tiang penyangganya.
Pada tahun 2012, kata Adam, pada saat sekolah sudah tidak layak lagi untuk digunakan karena sudah bolong-bolong. Anak-anak didik kemudian dipindahkan ke masjid dan sebagian ke rumah warga atas persetujuan perwakilan dan pemerintah desa.
Setahun kemudian, pada 2013, sekolah tersebut mendapatkan bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNMP) yang dialokasikan melalui pemerintah desa dan dikerjakan oleh orang tua siswa secara swadaya.
“Namun, pada tahun 2021, tiba-tiba ada peresmian Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) oleh Bupati Gorontalo, pada sambutannya, bupati mengatakan mereka hanya dititipkan,” tambahnya.
Lebih lanjut, yang dipertanyakan oleh masyarakat, kata Adam, mengapa kunjungan dan peresmian oleh bupati tersebut tidak mengundang masyarakat, dalam artian hanya orang-orang tertentu yang diundang.
Tidak cukup sampai di situ, tiba-tiba pada bulan Agustus gedung tersebut dibongkar dan direnovasi oleh pihak SKB tanpa ada rapat dengan masyarakat sekitar, sehingga meninggalkan pertanyaan besar bagi masyarakat.
“Ini sebenarnya siapa pemilik tanah? Kenapa SKB yang hanya dititipkan tiba-tiba menguasai tanah tersebut, bahkan sempat ada suara-suara yang menhyuruh SD (sekolah jauh) untuk mencari lahan yang lain. Jadi kami tidak mau, karena ini sudah payah kami sendiri yang membangun di awal, dan tanah juga hibah dari masyarakat untuk SD bukan SKB,” pungkasnya
Terkait polemik ini, sayangnya Kepala SKB Likson Dai, belum bisa memberikan tanggapan dan hanya menunjukkan ketidaktersediaannya saat dihubungi. Begitu juga dengan Kepala Dusun Botulangelo Abdul Wahab Thalib yang menyatakan belum siap memberikan keterangan.
“Maaf pak, saya belum siap,” kata Abdul Wahab Thalib, via WhatsApp.
Hingga berita ini diterbitkan, tim Prosesnews.id masih berusaha menghubungi Kepala Desa Biluhu Tengah dan Dinas Terkait untuk mendapatkan kejelasan terkait kontroversi ini. Masyarakat setempat menanti penjelasan resmi terkait pemilik tanah dan nasib sekolah yang mereka bangun dengan susah payah.
