PROSESNEWS.ID – Forum Rektor Indonesia (FRI) bersama Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) mendeklarasikan komitmen bersama untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam agenda nasional pemberdayaan masyarakat. Deklarasi tersebut dibacakan oleh Ketua MRPTNI, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T., pada Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Surabaya, Kamis (14/8/2025).
Prof. Eduart menegaskan bahwa rektor perguruan tinggi negeri maupun swasta dari seluruh Indonesia menyatakan tekad untuk menjadi bagian penting pembangunan bangsa, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan. Semangat gotong royong, tanggung jawab akademik, serta moral kebangsaan menjadi dasar dari deklarasi ini, yang juga merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2025 serta MoU antara Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dengan FRI dan MRPTNI.
Dalam pemaparannya, Prof. Eduart menyebut bahwa perguruan tinggi menyepakati pembentukan Konsorsium Perguruan Tinggi untuk Pemberdayaan Masyarakat sebagai ruang koordinasi, komunikasi, dan pertukaran praktik baik. Tridarma perguruan tinggi juga akan dioptimalkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, seperti MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa, Cek Kesehatan Gratis, hingga Program 3 Juta Rumah di 40.000 desa pada periode 2026–2029.
Adapun bentuk program pemberdayaan yang direncanakan meliputi KKN Tematik, Inkubasi Usaha Mikro dan Startup Desa, Sekolah Desa/Akademi Rakyat, Kampus Tani/Kampus Nelayan, Klinik Konsultasi Gratis, Beasiswa Berbasis Dedikasi Sosial, Digitalisasi dan Literasi Teknologi, Riset Tindakan Partisipatoris, Program Magang Sosial, serta Pusat Inovasi Desa.
Lebih lanjut, Prof. Eduart menekankan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, serta masyarakat sipil dalam membentuk ekosistem pemberdayaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data. Nilai kebangsaan, keadilan sosial, serta kemandirian masyarakat juga akan diintegrasikan ke dalam setiap program pengabdian.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Dr. (HC) Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si., dalam sambutannya menekankan perlunya kolaborasi luar biasa untuk menuntaskan kemiskinan.
“Kemiskinan harus kita tuntaskan menjadi nol persen pada tahun 2026. Karena itu, kolaborasi pengentasan kemiskinan, khususnya di pedesaan adalah pekerjaan serius, membutuhkan peran semua pihak secara extraordinary,” ujarnya.
“Untuk mengatasi semua itu tentu perlu tumpuan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya berharap, baik FRI maupun MRPTNI menjadi bagian utama yang mendorong percepatan pemberdayaan masyarakat,” tambahnya.
