PROSESNEWS.ID – Forum Media Parlemen Puncak Botu resmi terbentuk melalui musyawarah yang melibatkan pimpinan dan perwakilan media online, cetak, televisi, dan radio yang selama ini menjalankan kerja-kerja jurnalistik di lingkungan DPRD Provinsi Gorontalo.
Pembentukan forum tersebut menjadi penanda lahirnya ruang berhimpun bagi insan pers parlemen di Gorontalo. Inisiatif ini berasal dari para pekerja media yang bertugas melakukan peliputan di DPRD Provinsi Gorontalo dan dalam proses pembentukannya mendapat dukungan dari Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo.
Musyawarah pembentukan Forum Media Parlemen Puncak Botu dipimpin oleh tiga unsur media, yakni Sofyan Ishak dari unsur media online, Ayi Ilham dari unsur media cetak, serta Dea Patricia dari unsur media elektronik.
Mewakili Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo, Kepala Bagian Risalah dan Legislasi DPRD Provinsi Gorontalo, Budi Poha, turut hadir dalam musyawarah tersebut.
Budi menjelaskan, Sekretariat DPRD pada prinsipnya memberikan dukungan terhadap lahirnya wadah yang dapat memperkuat komunikasi dan kemitraan antara insan pers dan lembaga DPRD.
Menurutnya, keberadaan forum harus ditempatkan secara proporsional sebagai ruang membangun koordinasi dan komunikasi, tanpa mencampuri wilayah independensi redaksi.
“Sekretariat DPRD tentu memandang positif adanya wadah komunikasi seperti ini. Media merupakan mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Namun, kami juga memahami bahwa kerja jurnalistik memiliki independensi yang harus tetap dijaga,” jelas Budi Poha.
Ia menegaskan, dukungan Sekretariat DPRD terhadap pembentukan forum tersebut tidak boleh dimaknai sebagai upaya mengatur apalagi mengendalikan pemberitaan media.
“Forum ini diharapkan menjadi ruang komunikasi yang sehat. Ketika ada persoalan terkait akses informasi atau kebutuhan koordinasi, dapat dibicarakan secara terbuka. Tetapi substansi pemberitaan dan independensi redaksi tetap menjadi kewenangan masing-masing media,” tegasnya.
Bukan Forum Pembatasan Pers
Saat memandu proses pembentukan pengurus, Sofyan Ishak memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan organisasi yang untuk pertama kalinya terbentuk di lingkungan DPRD Provinsi Gorontalo tersebut.
Ia menjelaskan, Forum Media Parlemen dibentuk sebagai wadah komunikasi, koordinasi, silaturahmi, dan berhimpun bagi insan pers serta media yang menjalankan tugas peliputan di lingkungan DPRD.
Forum ini, kata Sofyan, dimaksudkan untuk membangun hubungan yang profesional, terbuka, dan konstruktif antara sesama jurnalis, media, serta lembaga parlemen dalam mendukung terselenggaranya fungsi informasi publik.
Namun, ia secara tegas membantah berbagai asumsi yang berkembang sebelum musyawarah digelar, seolah-olah pembentukan Forum Media Parlemen akan menjadi instrumen pembatasan terhadap kebebasan jurnalistik.
“Forum ini bukan merupakan instrumen untuk membatasi, mengendalikan, atau mengintervensi independensi dan kebebasan kerja jurnalistik. Ini adalah wadah kebersamaan yang tetap menjunjung tinggi kebebasan pers, independensi redaksi, serta kode etik jurnalistik,” tegas Sofyan.
Menurutnya, munculnya berbagai penilaian sebelum forum terbentuk menunjukkan adanya kesimpulan yang dibangun tanpa memahami terlebih dahulu tujuan pembentukan wadah tersebut.
“Sebab sebelum pelaksanaan musyawarah ini sudah muncul berbagai tafsir-tafsir keliru terkait pembentukan forum ini. Itulah akibatnya kalau kita telah menarik kesimpulan dari sebuah asumsi, dan sama halnya dengan menebak dalam kegelapan,” urai Sofyan.
Penegasan itu sekaligus menjadi garis batas yang jelas dalam pembentukan Forum Media Parlemen Puncak Botu: forum dibangun untuk memperkuat kebersamaan dan komunikasi, bukan untuk menyeragamkan sikap redaksi maupun mengendalikan produk jurnalistik.
Tiga Kandidat, Satu Kesepakatan
Proses pemilihan Ketua Forum berlangsung secara demokratis.
Dalam musyawarah tersebut, muncul tiga nama yang diusulkan sebagai kandidat Ketua Forum Media Parlemen Puncak Botu, masing-masing Ronal Alibasa dari Ulandha.id, Moh. Hasan dari R.News, dan Marlan Ahmad dari Mimoza TV.
Pimpinan sidang kemudian memberikan kesempatan kepada ketiganya untuk bermusyawarah dan menentukan secara bersama siapa yang akan diberikan amanah sebagai nakhoda forum.
Melalui kesepakatan bersama, ketiganya akhirnya memutuskan Ronal Alibasa sebagai Ketua Forum Media Parlemen Puncak Botu.
Sementara Moh. Hasan dipercaya sebagai Wakil Ketua dan Marlan Ahmad sebagai Wakil Sekretaris.
Menariknya, dalam proses musyawarah tersebut, ketiga kandidat juga secara mengejutkan merekomendasikan Sofyan Ishak untuk mengemban amanah sebagai Sekretaris Forum.
Sedangkan Dea Patricia dipercaya sebagai Bendahara dan Sutikno Hadi sebagai Wakil Bendahara.
Ronal: Wadah Berhimpun, Bukan Pengendalian
Usai dipercaya memimpin Forum Media Parlemen Puncak Botu, Ronal Alibasa menegaskan bahwa forum tersebut harus dipahami secara utuh sebagai rumah bersama bagi insan pers yang menjalankan tugas jurnalistik di DPRD Provinsi Gorontalo.
Ia menolak jika forum tersebut kemudian dipersepsikan sebagai alat untuk membatasi ruang gerak jurnalis.
“Forum Media Parlemen adalah wadah berhimpun, bukan wadah pembatasan; ruang koordinasi, bukan alat pengendalian; serta sarana untuk memperkuat profesionalisme tanpa mengurangi independensi pers,” tegas Ronal.
Menurutnya, keberadaan forum justru diharapkan dapat memperkuat posisi dan profesionalisme jurnalis dalam menjalankan tugas peliputan.
Ronal menilai, dinamika kerja jurnalistik di lingkungan parlemen membutuhkan komunikasi yang baik, akses informasi yang terbuka, serta hubungan kemitraan yang tetap menempatkan pers dan lembaga negara pada posisi masing-masing.
“Kita ingin membangun kebersamaan tanpa menghilangkan karakter kritis pers. Forum ini bukan tempat untuk mengatur bagaimana media harus memberitakan sesuatu. Independensi redaksi tetap menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh anggota forum untuk menjadikan wadah tersebut sebagai ruang membangun solidaritas, meningkatkan profesionalisme, serta memperjuangkan kemudahan akses terhadap informasi publik.
Siapkan Program Kerja Tiga Bulan
Pengurus Forum Media Parlemen Puncak Botu yang baru terbentuk selanjutnya akan segera menyusun program kerja untuk tiga bulan ke depan.
Fokus utama kerja kepengurusan adalah memastikan keberlangsungan kerja sama dan membangun kemitraan strategis dengan para pemangku kepentingan di lingkungan DPRD Provinsi Gorontalo, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas jurnalistik.
Kemitraan yang dibangun, bagaimanapun, diharapkan tidak bergeser menjadi hubungan yang menghilangkan fungsi kontrol pers.
Forum justru dihadapkan pada tantangan untuk membuktikan bahwa kedekatan komunikasi dengan lembaga parlemen dapat berjalan seiring dengan sikap kritis dan independensi jurnalistik.
Musyawarah pembentukan Forum Media Parlemen Puncak Botu sendiri diikuti oleh 14 media online, dua media cetak, dua media televisi, serta dua radio.
Dengan terbentuknya forum tersebut, para pekerja media di DPRD Provinsi Gorontalo kini memiliki wadah bersama untuk berhimpun dan berkoordinasi.
Namun, pesan yang paling mengemuka dari musyawarah itu adalah satu: Forum Media Parlemen Puncak Botu lahir untuk memperkuat kebersamaan insan pers, bukan untuk membelenggu kebebasan pers.
