Oleh: apt. Hendrawan Dwikarunia Datukramat, S.Farm., CMSL., CSDP., CMC.(Aktivis, Mantan Presiden BEM UNG 2023 | Certified Master Strategic Leader, Certified Strategic Development Professional, & Certified Master Communicator)
PROSESNEWS.ID – Diskusi Suara Kampus Mobile NGOPI SORE di Hungrypedia Gorontalo yang mengusung tema “Gonjang-Ganjing Calon Ketua Kadin Provinsi Gorontalo dalam Menyiapkan Talenta Daerah Untuk Industri Masa Depan” sejatinya menyimpan pesan yang sangat mulia. Namun, menghadiri forum tersebut meninggalkan catatan kritis yang mendalam. Diskusi yang seharusnya menjadi panggung pemikiran strategis mengenai masa depan talenta industri daerah, justru terdistorsi jauh menjadi ajang perdebatan kerdil seputar pengakuan, “izin”, serta legitimasi administratif yang sarat akan kepentingan ego jabatan.
Secara khusus, logika yang disampaikan oleh salah satu pemateri, H. Ramdan Datau, yang mencoba memaklumi sikap Wakil Wali Kota Gorontalo dan pimpinan DPRD dengan dalih bahwa Kadin “dianggap tidak ada” karena “tidak meminta izin”, merupakan bentuk kekeliruan bernalar yang harus diluruskan secara mendasar.
Tidak berhenti di situ, tendensi pesimisme yang tidak proporsional juga disuarakan oleh pemateri lainnya, Fedriyanto Koniyo (Ketum Kadin Provinsi Gorontalo masa bakti 2015-2020). Beliau secara berulang kali mengecap kepengurusan Kadin saat ini sebagai produk yang “gagal total” dan mengklaim tidak akan membawa pengaruh apa-apa bagi ekonomi daerah. Sebagai seorang yang mendalami ilmu strategi, saya wajib mempertanyakan: apa indikator objektif yang digunakan untuk menghakimi sebuah kepengurusan yang baru terbentuk sebagai produk gagal? Mengecap “gagal total” tanpa landasan matriks kinerja yang terukur adalah sebuah sentimen buruk dan tak berdasar yang justru meracuni ruang publik dan mengaburkan esensi diskusi.
Sesat Nalar Feodalisme dan Makna Kesetaraan Kadin
Menuntut organisasi independen sekelas Kadin untuk “minta izin” sebagai syarat diakui keberadaannya adalah potret buram feodalisme birokrasi. Kadin lahir berdasarkan UU No. 1 Tahun 1987 sebagai entitas berprestise tinggi, independen, dan berdaulat. Kadin bukanlah organisasi kemasyarakatan biasa, apalagi instrumen bawahan pemerintah daerah yang keberadaannya bergantung pada lembar restu pejabat publik.
Kemitraan strategis antara Kadin dan pemerintah berwatak sejajar dan saling membutuhkan. Sebagai perbandingan, kita bisa belajar dari Kadin DKI Jakarta. Ketika masyarakat dan pemerintah daerah dihadapkan pada krisis ekonomi maupun persoalan publik yang berat, Kadin hadir di barisan terdepan sebagai pemecah masalah (problem solver) yang membantu pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah justru sangat membutuhkan Kadin sebagai mitra imbang, bukan sebagai subordinat yang bisa didikte atau diancam dengan narasi “tidak akan diakui”.
Kita harus bertanya secara jujur kepada para elit: Apa sebenarnya posisi Kadin di mata mereka? Apakah Kadin dipandang sebagai wadah pemikir ekonomi rakyat, atau sekadar kendaraan politik untuk berburu pengaruh?
Menghormati Hasil Muskot dan Menatap Musprov yang Bermartabat
Dinamika musyawarah di tingkat Kota maupun Kabupaten telah menghasilkan figur-figur terbaik daerah yang dipilih secara konstitusional oleh para anggotanya. Seluruh pihak harus dewasa dan legowo menerima hasil tersebut. Menghentikan drama saling membatalkan dan saling menolak adalah bentuk penghormatan tertinggi pada akal sehat tata kelola.
Kini, fokus kita harus beralih pada persiapan Musyawarah Provinsi (Musprov) Kadin Gorontalo. Tidak ada lagi alasan untuk menunda-nunda pelaksanaan forum tertinggi ini. Musprov Kadin Gorontalo harus menjadi ajang pertarungan gagasan dan adu ide strategis tentang bagaimana membawa ekonomi daerah ini melompat ke depan.
Siapa pun figur yang akan memimpin Kadin Provinsi Gorontalo kelak haruslah sosok yang visioner, bijaksana, serta berorientasi penuh pada kesejahteraan rakyat. Lebih dari itu, demi menjaga muruah institusi dunia usaha, pemimpin yang terpilih haruslah figur yang bersih dan terlepas dari catatan kelam masa lalu—baik yang berkaitan dengan persoalan wanprestasi finansial, beban hukum, hingga praktik kartel komoditas yang merugikan petani dan rakyat kecil.
Kadin Gorontalo membutuhkan pimpinan dengan integritas yang tak ternoda agar mampu berdiri tegak tanpa menyisakan celah hisab publik.
Seruan Politik Dewasa: Kepentingan Rakyat di Atas Segala-Galanya
Kami—anak muda, mahasiswa, para pengusaha muda, dan rakyat kecil di Gorontalo—sudah jenuh menyaksikan drama politik, perebutan pengaruh, dan adu sensasi yang tidak memberikan dampak langsung bagi isi dapur warga. Tugas ekonomi di depan mata sangatlah berat: menciptakan lapangan kerja, menekan angka pengangguran, dan memperkuat daya saing UMKM lokal.
Sudahi drama sensasional ini. Mari kita kembalikan Kadin pada visi hakikinya. Saatnya para elit menunjukkan kedewasaan berpolitik, berhati lapang, dan menaruh kepentingan ekonomi rakyat di atas ego personal maupun kelompok. Gorontalo tidak membutuhkan retorika pembatalan, Gorontalo membutuhkan kerja nyata dan kepemimpinan yang bijaksana.
